Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Abas Arifin
2.Syafrudin H. Ali
3.Suratman
4.Ismail Baranuri
5.Moh. Natsir Baranuri
6.Mohamad Ichsan
Tergugat:
1.Bupati Ende
2.Lurah Mbongawani
3.Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende
112 — 64
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan ObyekGugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri,Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Gugatan yang diajukanoleh Kuasa Hukum Para Penggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yangmemiliki titik singgung
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penipuan
Register : 19-12-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN PADANG Nomor 926/Pid.B/2016/PN Pdg
Tanggal 17 Mei 2017 — VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN
130 — 151
  • sibuk, nantisaja saya hubungi lagi, namun kenyatannya terdakwa hanya bicara kosong tidakpernah menepati janjinya dan keadaan d perusahaan terdakwa dalam keadaan kesulitankeuangan karena perusahaan sedang merugi; begitu pula dengan kata bahwasudangnya dipindah ke tempat lain ternyata gudang milik terdakwa tidak pernahpindah tempat; dengan demikian maka unsur dengan rangkaian perkataan bohong ntukmenggerakkan saksi korban sehingga menimbulkan piutang ini telah terpenuhi pula; Menimbang bahwa titik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 933/Pid. B/2013/PN. MKS
Tanggal 30 Januari 2014 — SONNY RAMLI
119 — 53
  • surat itu jadinya Tahun 2009 dan menurut BPNPropinsi bahwa sudah diberikan kepada para pihak pada tahun itu jugadan ada tanda terimanya, olehnya itu sudah lewat waktu untuk diajukansebagai Novum;Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itudisumpah dengan Lafal sumpah seperti yang dibacakan oleh PenuntutUmum dan setelah itu Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa danterdakwa membenarkannya;Setelah terdakwa mengucapkan sumpah, saksi mengajukan KontraMemori PK dan sumpah tersebut saksi singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perjanjian
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Bna
Tanggal 13 September 2017 — PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Banda Aceh diwakili oleh Moren Widya Putri SH DKK Lawan: ROHANA
106 — 14
  • Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untukmemenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bunga BankPemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmeruapakan tuntutan tanpadasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatifyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-12-2010 — Upload : 16-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Desember 2010 — PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES dk ; CHIN HSIANG ELECTRICITY & MACHINERY CO PTE LTD dk
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernah terbuktiberdasarkan fakta fakta persidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum, seharusnya Judex Facti mendasarkanpertimbangannya pada keberadaan mesin mesin yang menjadiobjek sengketa bukan pada hal lain yang dapat merugikanrasa keadilan Pemohon semula Tergugat ;Bahwa keberatan Pemohon semula Tergugat sangat beralasankarena tentang Metal Detector yang pada saat Pemeriksaansetempat tidaklah ditemukan dan saksi saksi tidak adayang tahu, sama sekali tidak disinggung singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 311/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Nurlia Binti Bora
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Andhika Bin Marzuki
Terbanding/Tergugat II : A. Adriani Binti Amiruddin
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Jeneponto
64 — 35
  • pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJeneponto sudah sangat tepat dan benar menurut Hukum.Bahwa pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sudah tepat dan benar karna sebelum masuk pada pokokperkara majelis Hakim tingkat pertama karna Jabatannya(secara ex officio)perlu terlebin dahulu mencermati dalildalil TERBANDING/PENGGUGATdengan obyek tanah sengketa tersebut apakan sudah memenuhi syaratformal suatu gugatan atau belum.Bahwa = menyangkut Batasbatas yang di singgung
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1944/Pid.B/2013/PN.LP
Tanggal 29 Januari 2014 — Nama lengkap : KASIRIN Tempat lahir : Tadukan Raga Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1971 Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang A g a m a : Islam Pekerjaan : Tani Pendidikan : -
39 — 13
  • meninggal dunia.Menimbang, bahwa dalam perkara ini surat dakwaan yang disusun PenuntutUmum untuk dakwaan alternatif kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat uraianperistiwanya termasuk didalamnya apa yang dilakukan terdakwa adalah sama persis,padahal antara dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat unsurunsurPasalnya berbeda, meskipun perbedaan unsurunsur tersebut untuk dakwaan alternatifKesatu. kedua atau Ketiga dapat dipahami jika uraian perbuatannya sama, karenadiantara ketiganya ada titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik ParaPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikatsertifikat, yaitu:1) Sertifikat
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 72/Pid.B/2016/PN Unh
Tanggal 28 Juni 2016 — - Bakrin bin Manggote
51 — 31
  • Reg.Perk:PDM42/Rp9/Epp.1/03/2016 tertanggal18 Maret 2016 An . terdakwa Bakrin BinManggote haruslah dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya terdakwa lepasdari segala tuntutan hukum (onslag vanRechtsvervolging) dimana menurut pendapatkami selaku penasehat hukum kejahatan ataupidana yang di Dakwakan oleh JaksaPenuntut Umum bertitik singgung atau salingbertindih dengan sengketa perdata sehinggadi dalam penyelesaianya harus dansemestinya melalui proses jalur peradilanperdata.Bahwa surat Dakwaan
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
217 — 663
  • namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor =: JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, dengan kerangka untukmenegakkan AD dan ART partai golkar sendiri ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas sertajawaban TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT maupun bukti Surat dan saksipenggugat maka secara formil terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — KASUDIN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, dk
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il danTergugat Il Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas daiildalil sebagai berikut:Tergugat I:A.Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitikberatkan pada titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 5 Juni 2017 — Ir H T SAIFUL BAHRI, selaku PT. TAMITA Lawan: 1.Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
39 — 12
  • Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untukmemenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bunga BankPemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmeruapakan tuntutan tanpadasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatifyang
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat -EVI LIMUAT Tergugat -SULCE DONGGA -MUHAMAD SANUSI LACAKA
183 — 59
  • BiA Bahwa setahu saksi pada waktu persidangan dalam perkara nomor55/Pdt.G/2010/PN Btg, saksi sudah pernah singgung tentangsertipikat nomor 409 tetapi tidak pernah diperlihatkan dan saksihanya mendengar bahwa obyek tanah sengketa nomor 384berbatasan dengan sertipikat nomor 1315 dan Sertipikat 409 dansaksi baru melihat sertipikatsertipikat tersebut sekarang; Bahwa pada sidang terdahulu yang dijadikan bukti surat yaknihanya sertipikat nomor 384 saja sedangkan yang lain sepertiSertipikat Nomor 409 yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-01-2012 — Upload : 17-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 K/PDT/2011
Tanggal 5 Januari 2012 — MANSYAH, SH, dkk VS CV. ALAM INDAH
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ad. 5 : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidaksalah dalam menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang tidak memenuhi Hukum Acara,dan pula dalam perkara a quo, sungguhpun terdapat titik singgung denganPengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi yang menjadi sumber perselisihanadalah Perbuatan Melawan Hukum seperti dimaksud dalam Pasal 1365KUHPerdata, dan lagipula alasanalasan kasasi mengenai penilaian hasilpembuktian
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Stg
H. ISKANDAR MELAWAN H. ARIFIN, Dkk
123 — 42
  • Untuk dapat menentukan titik singgung antara lingkunganperadilan yang satu dengan yang lain, tentu akan dilihat substansi persengketaan denganpendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku atau pun yurisprudensi, karenasemakin lama pola perbuatan hukum masyarakat maupun pemerintah makin berkembang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat II dan Tergugat III secarategas mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa yang berwenang mengadiliperkara ini adalah Pengadilan Agama
    tentang kompetensi absolut tersebut, harus dipertimbangkanterlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkaranya, bahkan jika Majelis Hakim melihatpokok sengketa tersebut bermuara kepada kompetensi absolut, maka secara ex officio, karenajabatannya Majelis Hakim mesti memberikan putusan tentang kewenangan mengadili secaraabsolut tersebut, walaupun tidak ada eksepsi dari para pihak ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menelaahperaturan perundanganundangan, dalam hal ini titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — ASMIN LAURA HAFID, SE, DKK vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN, DKK
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengindahkan keberatan Penggugat, terbukti dengan keluarnya obyeksengketa a quo;Bahwa dalam pembicaraan dengan Tergugat, ternyata Tergugat juga mengakuiadanya pertentangan peraturan yang dikeluarkan KPU in casu Tergugat denganperaturan yang berada diatasnya terutama yang berkaitan dengan netralitas TNIPOLRI dalam politik praktis;Bahwa netralitas khususnya TNI dalam politik praktis semakin tegas denganadanya Buku Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008sebagaimana yang telah Penggugat singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. AMELIA HENUK LESIK alias NELI HENUK, DKK. VS YOHANIS LAKE DAN 1. YANE HENUK, DKK.
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apalah gunanyamenghadirkan saksi dan bukti surat tetapi kemudian Majelis berpendapattidak perlu lagi menilai bukti surat dan saksi karena tidak relevan lagi untukdipertimbangkan dalam perkara yang telah ada putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa titik singgung mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi danmengarah pada pelanggaran hak asasi manusia adalah pertama, terletakpada pada amar atau diktum putusan Nomor 48/PDT/G/2005/PN KPG.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 1723 K/Pdt/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — Drs. CECE (TJETJE) MAKHDI, DKK VS. PT. BUMI SERPONG DAMAI, DK.
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1723 K/Pdt/2010a. bahwa dalam title gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatanperbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita gugatan menitikberatkan pada titik singgung perbuatan prosedural penerbitan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sehingga tidaksah menurut hukum, maka hal ini yang eksistensinya merupakankewenangan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (beschikking)seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 jo.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 21-10-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.YK
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 6
  • stabil dan sebelum menikah sudah mempunyai properti dan barangbarang antik; sebaliknya Penggugat bersikap boros, konsumtif dan tidakdapat mengelola uang dengan baik, sampai pada ahirnya Tergugatmengambil alih pengelolaan keuangan keluarga; sebagaimana yang diakuiPenggugat dalam pernyataannya dalam posita 7 bahwa Tergugat memilikiuang karena memang selalu berkarya, namun demikian diperlukanpengelolaan dengan baik agar tidak kehabisan uang saat hasil karya belumdapat dijual; sebagaimana telah kami singgung
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 34/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : Direksi PT. Sawindo Cemerlang Diwakili Oleh : ASIS HARIANTO, SH. MH
Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
123 — 81
  • Sehingga terhadap tanah yang sudah bersertipikat terdapattitik singgung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Pengadilan Negeri membatasi diri pada kewenangannya, sekiranyaterbukti tanah yang telah bersertipikat adalah milik Penggugat dan gugatannyadikabulkan, maka Pengadilan Negeri paling jauh hanya menyatakan bahwasertipikat atas tanah dimaksud dinyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yangmengikat.