Ditemukan 5536 data
I KOMANG PRASETYA,SH.
Terdakwa:
Lalu Kusnendar
60 — 36
dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengantahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kab. kabupaten Lombok Utaraatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan
TPK/2018/PN MtrDengan demikianmaka unsur dalam hal perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisehinga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti secara sah danmeyakinkan secara hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas maka dengan demikian maka unsur unsur Dakwaan Subsidair pasal 3 JoPasal 65 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan TindakPidana
Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi secara syah danmeyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana : KORUPSI PERBARENGAN* oleh karenanya terdakwa harus dijatuhipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa sertaTerdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohonkeringanan hukuman atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsidikarenakan Dinas Pariwisata Kabupaten
IRENE ULFA, SH
Terdakwa:
STEFANUS DWI PRAYITNO ANAK DARI SOEMARNO
57 — 21
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa STEFANUS DWI PRAYITNO Anak Dari SOEMARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama ;
- Menjatuhkan
111 — 39
Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa ;Telah meneliti dan memperhatikan Barang Bukti yang diajukan PenuntutUmum ; Telah meneliti dan memperhatikan Suratsurat Bukti yang diajukan TimPenasihat Hukum Terdakwa ;Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SANGKOT MUNTHE Alias SANGKOT terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan
150 — 38
. : ke2 tentang penganjuran (uitlokker) yaitu perbuatanpidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang, yang antarapenganjur dan yang disuruh samasama dapatdipertanggung jawabkan;Bahwa perbarengan perbuatan dalam arti person atau perbuatan yangdilakukan oleh lebih dari 1 orang pasti akan terkait dengan polapekerjaan yang dilakukan oleh masingmasing.
27 — 2
hichaf0dbchaf31505lochf0 telah mengambil barang scsuatu, yang selhichaf0dbchaf3 1505lochf0uruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masukketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dhichaf0dbchaf3 1505lochf0 ehichaf0dbchaf3 1 505lochf0ngan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintahpalsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
1.JUNI KUSPRIYONO
2.ELPIDUS TAVARES DA COSTA alias ELVIS
3.RUSDI HARTONO alias TATANG
4.RAHMAWAN PRADHANA alias WAWAN
5.EKO LELONO JUNI SANTOSO
157 — 80
dalam daerahnyatindak pidana itu. dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatanberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatansebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut sertamelakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau) untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan perbarengan
Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan;g. sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yangturut serta melakukanHalaman 169 dari 212 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN JKT.SEL4. dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri
terbukti;Ad. 3.sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut sertamelakukan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum bahwa perbuatan menjualmobilmobil yang patut diketahui berasal dari kejahatan dilakukan oleh ParaTerdakwa bersama saksisaksi lain baik sebagai yang membuat data dokumenpalsu, memberi uang muka maupun yang menerima penyerahan mobil danmenjualkannya, maka unsur dilakukan bersamasama juga telah terbukti;Ad. 4.Halaman 170 dari 212 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN JKT.SELdengan perbarengan
FEDI ARIF RAKHMAN, SH
Terdakwa:
RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN
87 — 26
- Menyatakan Terdakwa RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbarengan Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
- Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam
166 — 84
Dipandang sebagai perbarengan perbuatan ;Ad.l.unsur pertama Setiap orang: ~ ~~ ~~~ rrr rrr rnMenimbang, bahwa kata "setiap orang" sebagaimana di tentukandalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah orangperorangan atau termasuk korporasi ; Bahwa dalam pasal 2 UU No.31 tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yangmenyertai kata setiap orang tersebut, oleh karenanya sesuaidengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas,maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud
60 — 26
Narkotika Golongan bukan tanaman" (Dakwaan Kedua), sedangkan yang terjadi sebenarnyabukanlah dua tindak pidana melainkan satu rangkaian pidana yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yanglain, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum, bahwa tindak pidana yangdidakwakan oleh Oditur Militer merupakan satu rangkaian perbuatan namun demikian dari tindakantindakannya tersebut ada perbedaan waktu dan dapat dibayangkan keterpisahannya satu sama lainnya,sehingga dapat dipandang sebagai perbarengan
30 — 16
hichaf0dbchaf31505lochf0 telah mengambil barang scsuatu, yang selhichaf0dbchaf3 1505lochf0uruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masukketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dhichaf0dbchaf3 1505lochf0 ehichaf0dbchaf3 1 505lochf0ngan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintahpalsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan
86 — 6
serta 1 buah toples kecil tanpa tutup yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WINDRA PUTRA PglWIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh duaHalaman 3 dari 58 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Bktorang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukankejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan
ADNY MAHMUD, SH.
Terdakwa:
Aris
93 — 29
Ciriciri perbarengan tindakanberlanjut :1.Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;2 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn Delik yang terjadi itu sejenis;3.
77 — 35
dalam tahun2012 dan dalam tahun 2013, bertempat di Kecamatan Toili KabuptenBanggai atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada PengadilanNegeri Palu, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatanHalaman 2 dari 67 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT PALsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan
Terbanding/Terdakwa : AJAY MUHAMMAD PRIATNA
137 — 97
Menyatakan Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12BUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
INDAH KUSRINI PR, SH.
Terdakwa:
PONIMIN Als. PAK MIN bin WIJI JIWO SUMARTO (Alm.)
46 — 47
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa PONIMIN Als.PAK MIN Bin WIJI JIWO SUMARTO (alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA PERBARENGAN ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun;
- Menetapkan lamanya pidana tersebut di kurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang di jalani oleh Terdakwa;
45 — 19
Unsur : Perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan berdiri sendiriUntuk itu masingmasing unsur tersebut, akan dipertimbangkan sebagaiUnsur : Setiap OrangMenimbang, bahwa dimuatnya unsur Setiap Orang dalamsuatu rumusan pasal peraturan perundangundangan, ditujukan untukmenunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasalperundangundangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orangmenurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang
Unsur : perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri.Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orangdalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian SetiapOrang sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair di atas;Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, makauntuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan
Penasihat Hukum terdakwatersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan yangmasingmasing saling berkaitan erat satu dengan lainnya untuk dapatterjadinya perbuatan yang dituju oleh terdakwa dan pelaku lainnyatersebut, maka jelas terdakwa berkedudukan sebagai orang yang TurutSerta Melakukan tindak pidana, oleh karena itu unsur Sebagai OrangYang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta MelakukanPerbuatanr dalam unsur kelima ini telah terpenuhi ;Unsur : Dalam hal perbarengan
52 — 6
SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yangberjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbitAhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388: yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan tindakan itumasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi adahubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.Dan Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :1.
65 — 51
SusTpk/2015/PN DPS.5 Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatanAd. 1.
PP No.43 tahun 2007, yang menegaskanbahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorermenjadi CPNS dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;sehingga secara hukum perbuatan terdakwa yang melakukan perbarengan perbuatansebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan sudahsepatutnya dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa diatas, bersifat berdirisendiri dan perbuatan tersebut telah masingmasing
IMade Yasa, ATD, selaku Kepala BKD serta diancam dengan pidana pokok yang sejenisyaitu pidana penjara) Maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelisberkesimpulan bahwa unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan telahterbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas,di mana seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis tidaklagi mempertimbangkan
99 — 34
Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara dalam hal perbarengan
Menyatakan Terdakwa RINA LESTARI ARIMBI, SE., Binti RUSMIJONOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yaitu melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara dalam hal perbarengan beberapa perbuatanyang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur
sebagaimana yangtelah Kami uraikan dalam MEMORI BANDING ini dan selanjutnyamengadili sendiri serta berkenan untuk memutuskan dan menyatakanbahwa :Menyatakan Terdakwa RINA LESTARI ARIMBI, S.E. binti RUSMIJONOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yaitu melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara dalam hal perbarengan
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
157 — 33
Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan perbuatan.Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;ad. 1.
Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan perbuatanMenimbang bahwa, ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakandalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masingmasingharus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakanbeberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yangsejenis hanya dijatuhkan satu pidana.Menimbang bahwa, R.