Ditemukan 5509 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
261 — 54
  • memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
100 — 29
  • Dalam perkembangannya pada beberapa putusanMahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertianmelawan hukum secara materiil:Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifatmelawan hukum materiil dalam putusanputusan tersebut diatas adalahpertimbangan bahwa sebagaimana
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Mei 2017 — Heri Widodo Bin Wignyo Sukamto (Alm).
58 — 21
  • 2006,pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukumformil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepubliklndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya,antara lainPutusan No. 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
385 — 1212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SPPM/722/VIII/2011/Korlantas, 15 Agustus2011 sebanyak 2 (dua) halaman (Barang Bukti No. 995);Copy Surat Serah Terima R4 CMMA 25 Januari 2012 sebanyak 7(tujuh) halaman (Barang Bukti No. 996);copy SPPM R2 No. SPPM/263/V/2011/Korlantas, 12 Mei 2011sebanyak 2 (dua) halaman (Barang Bukti No. 997);Copy Surat Serah Terima R2 CMMA 21 Juni 2011 sebanyak 3(tiga) halaman (Barang Bukti No. 998);Copy SPPM R4 No.
    (tujuh) halaman (Barang Bukti No. 996);Copy SPPM R2 No. SPPM/263/V/2011/Korlantas, 12 Mei 2011sebanyak 2 (dua) halaman (Barang Bukti No. 997);Copy Surat Serah Terima R2 CMMA 21 Juni 2011 sebanyak 3(tiga) halaman (Barang Bukti No. 998);Copy SPPM R4 No.
    SPPM/722/VIII/2011/Korlantas, 15 Agustus2011 sebanyak 2 (dua) halaman (Barang Bukti No. 995);Copy Surat Serah Terima R4 CMMA 25 Januari 2012 sebanyak 7(tujuh) halaman (Barang Bukti No. 996);Copy SPPM R2 No. SPPM/263/V/2011/Korlantas, 12 Mei 2011sebanyak 2 (dua) halaman (Barang Bukti No. 997);Copy Surat Serah Terima R2 CMMA 21 Juni 2011 sebanyak 3(tiga) halaman (Barang Bukti No. 998);Copy SPPM R4 No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 September 2015 — Johan Singat
99 — 13
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil Saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — DWI SAKSONO, SE.
56 — 24
  • ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbedabeda, yangditerapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkanharus timbuldari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunyatidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 995 K/Pid/2006dan Nomor 996
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW
Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA
281 — 2496
  • SELATAN Distrik SORONGTIMUR KOTA SORONG.995 MARTHEN DIMARA umur 56 tahun, beralamat di Jalan YOSSUDARSO RT 02 RW 02 Kelurahan DUM BARAT Distrik SORONGKEPULAUAN KOTA SORONG.996 MIHDAR umur 45 tahun, beralamat di Jalan TOMAT RT 01RW O01 Kelurahan MALAWELE Distrik AIMAS KABUPATENSORONG.997 MARTHEN MIRINO umur 49 tahun, beralamat di Jalan NOHORT 02 RW 03 Kelurahan DUM BARAT Distrik SORONGKEPULAUAN KOTA SORONG.998 MELIANUS KEDA umur 43 tahun, beralamat di JalanBANGAU 1 RT 01 RW 05 Kelurahan KLAGETE Distrik
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
148 — 38
  • memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 03-05-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 3 Mei 2018 — RUSMIN NURIADIN, ST.,M.PA
298 — 305
  • hukum sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiiladalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
SUKANDI SUTIA MIHARJA BIN ENTAS SUTISNABin ENTAS SUTISNA.
96 — 36
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
81 — 13
  • sebagaimana disebutkandalam penjelasan pasal 2 undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannyaNomor :003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwaperbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MahkamahAgung dalam beberapa putusannya Nomor : 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — M. WAHIDIN GAPUR, SE
49 — 19
  • kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbedabeda, yangditerapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkanharus timbuldari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunyatidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 995 K/Pid/2006 danNo. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 September 2015 — WINTARSA
115 — 20
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-03-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 030/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
SATRIA PATRIOSIANDO S., DS, MBA als. RIO
223 — 177
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BNI Cabang Tanjung Priok tanggal 02 Oktober 2013 nomor cek CA 994169 dan tanggal 05 Juli 2013 nomor cek CA 994151, kedua cek tersebut atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nominal masing-masing cek yakni sebesar Rp. 769.375.000,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; sampai dengan BB Nomor 307 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir rekening koran Bank BCA atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nomor rekening 074-304-996
Pengadilan PN PALU
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
79 — 12
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13O0ktober 2006atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;Halaman 181 dari 220 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN Pal3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
74 — 18
  • Yk.Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARINo.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 — JIBRAN HAMADI, SE
94 — 17
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
359 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 31 PK/Pid.Sus/2016991)992)993)994)995)996)997)998)999)PT ADHI KARYA uang senilai Rp655.500,00 untuk pembayarana/n Dicky Eldianto PKUJkt tanggal 27 Februari 2012 pukul 12.05,di paraf tanpa nama tertanggal 27 Februari 2012 (BB 1642);1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary/Receipt atasnama Dicky Eldianto Nomor Tiket 9902180140617 keberangkatan PekanbaruJakarta pukul 12.05 WIB.
    No. 31 PK/Pid.Sus/2016993)994)995)996)997)998)999)1000)1001)1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Halo warna putih0012000000382982 (BB I645);Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holinah Jayadi, SH, Mkn,Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antarapemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada Penerima Kuasa Tn.BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. Adhi Karya(Persero) Tok.(BB 1646);Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya(Persero) Tbk.
    No. 31 PK/Pid.Sus/2016995)996)997)998)999)1000)1001)1002)Kopi 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya(Persero) Tok. Nomor 0146/041, tanggal 30 Juni 2011, tentangPengangkatan, Alin Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. AdhiKarya (Persero) Tbk.
    RAZNI tanggal kunjungan 2930November 2011 yang ditandatangani tanggal 15 Desember2011(BB I851/BB II371);4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan KONI Nomor17 Tahun 2012 tentang Namanama Personil Technical DelegateCabang Olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riautanggal 24 Februari 2012 yang ditandatangani Ketua UmumKONI TONO SURATMAN beserta lampirannya (BB 852/BB IIB72);Hal. 996 dari 1005 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tangga Wakil KetuaDPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga jutalima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).994 1(satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biayamakan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilaiRp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).995 1(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasikotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp.3.000.000(tiga jutarupiah)(Asli).996
    No. 460 K/Pid.Sus/2012bulan Januari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret2009 senilai Rp.6.000.000(enam juta rupiah)(Asli).995 l(satu) lembar kwitansi dari Kantin Susi untukpembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilaiRp.3.000.000(tiga juta rupiah)(Asli).996 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untukpembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilaiRp.3.000.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).997 l(satu) lembar kwitansi dari Kantin
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
128 — 52
  • Oleh karenanya penjelasan tidakdapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjutdan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006Halaman 156 dari 212 Putusan