Ditemukan 5496 data
81 — 10
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melawanhukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1)dengan unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20 tahun2001, mempunyai unsur pembeda yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat unsur melawanhukum bersifat umum (general universal
210 — 163
ahli dapatmenjadi bukti yang menentukan;Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli bertujuan untuk memberikankejelasan mengenai suatu fakta atau dalil dalam proses persidangan guna menjadipertimbangan hakim dalam membuat putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelahartinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaankonkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal
52 — 18
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melawanhukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1)dengan unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20 tahun2001, mempunyai unsur pembeda yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat unsur melawanhukum bersifat umum (general universal
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
336 — 231
desaharus dicatat dalam APBdes atau RAPBDes;Oleh karena undangundang desa baru diberlakukan pada tahun 2014 makakemungkinan pemerintah desa belum mengetahui aturan tentang pengelolaankeuangan desa sehingga pemerintah desa mengeksekusi dana comdevtersebut berdasarkan keinginan masyarakat desa melalui musyawarah;Semua proses dari keuangan desa harus tercatat;Semua anggaran yang masuk dalam kas desa menjadi tanggungjawabbendahara desa;Regulasi Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa bersifat universal
131 — 24
Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianutsecara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisimens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make aman guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan,1985:13).
405 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam UndangUndang Nomor 12 tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant On Civil and Political Right(Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik), konsideranMenimbang huruf a dinyatakan:bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodratimelekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan olehHal. 12 dari 193 hal. Put.
2751 — 4739 — Berkekuatan Hukum Tetap
TCP Internusa No.74430602609.1 (satu) lembar fotokopi yang berisikan Nota advice tanggal 5 Januari 2001senilai Rp100.000.000,00 (BG Universal 982012) dan 1 (satu) lembarfotokopi Nota advice tanggal 5 Januari 2001 senilai Rp100.000.000,00(BG Citibank 200027).1 (satu) lembar fotokopi slip permohonan pengiriman uang Bank BCAtanggal 2 Februari 2001 senilai Rp200.005.000,00 dengan pengirim an.MAHDIANA kepada PT.
TCP InternusaNo. 74430602609.1 (satu) lembar fotokopi yang berisikan Nota Advice tanggal 5 Januari2001 senilai Rp100.000.000,00 (BG Universal 982012) dan 1 (satu)lembar fotokopi Nota Advice tanggal 5 Januari 2001 senilaiRp100.000.000,00 (BG Citibank 200027).1 (satu) lembar fotokopi slip permohonan pengiriman uang Bank BCAtanggal 2 Februari 2001 senilai Rp200.005.000,00 dengan pengiriman. MAHDIANA kepada PT.
Sekalipunpengetahuan (knowledge) penting, tetapi itu belum cukup, the judge musthave wisdom, ia harus mempunyai wisdom/prudence yang diartikansebagai kemampuan untuk menggunakan semua sumber daya(resources) menuju tujuan universal manusia yaitu kebahagian atauhappiness.
No. 537 K/Pid.Sus/2014e Bahwa ketentuan yang berlaku secara universal mengenaiprinsip dasar tindak pidana pencucian uang adalah: tindak pidanapencucian uang itu sebagai suatu kejahatan yang mempunyai cirikhas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggaltetapi kejahatan ganda.
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
RAMLY TOTO, S.Ipem. MMPD Alias RAMLY
98 — 42
NamleaKabupaten Buru, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTerdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnyasebagai persoonlijk atau perseorangan secara pribadi melainkan perbuatanmelawan hukum yang bersifat spesialis atau knusus yang apabila merujuk padaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUUIV/2006tanggal 24 Juli 2006 perbuatan melawan hukum dimaksud adalah merupakansalah satu spesies dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general,universal
Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang bersifat general, universal dan umum haruslah dinyatakantidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIRtidak terpenuhi, maka unsurunsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.Dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan ini, makaTerdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah
233 — 1188
Seperti pencemaran nama baik merupakan delik aduan;Bahwa asas legalitas adalah asaz yang berlaku universal yang menyatakanbahwa setiap putusan pengadilan harus dianggap benar, dan harus dihormati ;177e Bahwa kalau ada putusan pengadilan mengenai suatu kasus itu bersifatkebenaran yang harus dihormati ;e Bahwa dalam konteks hukum tata usaha tidak bisa masuk dalam hukumpidana, karena dalam konteks hukum tata usaha lebih banyak terikat dengankonteks hukum kontrak.
599 — 192
.> Para Tergugat yakni Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill melanggarDeklarasi Universal HakHak Asasi Manusia, Pasal 25 Ayat (1) :Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatandan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosialyang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur,menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut ataukeadaan lainnya yang mengakibatkannya
100 — 48
Sebagai ajaran "turutserta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar paraahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut sertasebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP haruslahterdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masingmasingpelaku haruslah memenuhi syaratsyarat :e Adanya kerjasama secara sadar ;Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta salingmengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya.Tidak dipersyaratkan
519 — 392
Jadi konteksnya jual beli itu universal peralihan hakdimanapun seperti itu baik konvensional maupun syariah. Di BankKonvensional yang ada kredit. Kredit dengan skema bunga, jelasdilarang.Jadi sebenarnya perbedannya disitu.
1.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.H. SIKTEUBUN, SH
4.SITTI DARNIATI, S.H
Terdakwa:
STEFANUS LATUHERU Alias NUS.
147 — 76
dalamkapasitas jabatannya sebagai Bendahara Pemerintah Negeri Kilang danbukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagaipersoonlijk atau perseorangan secara pribadi maka unsur melawan hukumyang melekat pada perbuatan terdakwa tersebut adalah unsur melawanhukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari PutusanMahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUUIV/2006,adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukumyang bersifat general, universal
71 — 55
demikian unsurMenyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang AdaKarena Jabatan Dan Kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan. 4.4 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kelirumempertimbangkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkankepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materiil tentang apakahada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan carayang dianut secara universal
1214 — 1012
Dalam UU Nomor 12 tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant On Civil and Political Right (KovenanInternasional tentang HakHak Sipil dan Politik), konsideranMenimbang huruf a dinyatakan:bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodratimelekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan olehkarena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak bolehdiabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.29.Dalam UU KOVENAN INTERNASIONAL yang telah diratifikasitersebut
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1626 — 3220
bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara normatifkategoris, atau dalam pandangan sekilas dari kulit permukaan luar, memang objeksengketa dapat dikategorikan dalam defenisi keputusan TUN (administrasipemerintahan); namun apakah keputusan objek sengketa dengan sendirinya atausecara mutatis mutandis dapat menjadi objek sengketa TUN di Peradilan TUNakan dipertimbangkan secara lebih seksama sebagai berikut:Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahuil secara umum (generaltruth), dan berlaku secara universal
LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
HERMANTO Bin Safril Pgl MAN
40 — 14
Universal
6 Strip
Obat Keras
53
Sulfadiazine 500
PT. Ifars
6 Strip
Obat Keras
54
Cetirizine tab
PT.
Register : 13-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 24-08-2020Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
325 — 122PRIMA ALKESINDO NUSANTARA memberi dukunganberupa MICROSCOPE BINOCULAR, Merk AXIOM/BM500, Germany,CELLSPIN CYTOCENTRIFUGE, Merk HETTICH/Universal 320,Germany, STERILISAS RUANGAN, Merk ANIOS/Aerosept AF, France Bahwa Saksi tidak kenal direktur PT. SYIFA MEDICAL PRIMA yaituFERRY OKTAVIANO, S.E; Bahwa yang menanda tangani surat dukungan dari PT. PRIMAALKESINDO NUSANTARA adalah saksi selaku General Manager;Halaman 129 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Pdg Bahwa PT.
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
386 — 256National Universal Bank PT. National Universal Banke PT Bank Danamone PT. Bank Rabobank Internasional Indonesiae PT. Bank Buana Indonesiae PT. Bank Ekonomi Raharjae PT. Bank Negara Indonesiae PT. Bank DBS Indonesiae PT. Bank UOB Indonesiae PT. Bank Merstika Dharmae PT. Hino Motors Sales Indonesiae PT.Bank Pembangunan Indonesiae PT. Bank Pani Indonesiae PT. Bank NISP Tbk.e PT. Bank Mandirie PT. Bukopine PT.
Putus : 05-09-2016 — Upload : 16-10-2016Putusan PN SURABAYA Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 5 September 2016 — TRIS ESTI SUDIBYANTORO
59 — 16Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untukpembangunan kewajiban pelayanan universal di bidangtelekomunikasi;h. Menyiapkan bahan pemberian ijin terhadap isntalatir kabelHal. 88 dari 195 Putusan No. 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sbyrumah/gedung (IKR/G);i. Melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadappenyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten,pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan,penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atausejenisnya;j.