Ditemukan 708 data
126 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan pembantuan pasif(passive medeplichtigheid) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan segajamemberi bantuan sehingga Oditur meyakini Terdakwa melakukanpembantuan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yaitu DakwaanPrimair Pasal 3838 KUHP juncto Pasal 56 Ke1 KUHP, Dakwaan SubsidairPasal 351 Ayat (8) KUHP juncto Pasal 56 Ke1 KUHP, telah terbuktisecara meyakinkan ;c.
55 — 3
hariSenin tanggal 14 Januari 2013 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umumoleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakimhakim angoota dengan dibantu oleh DanielKemit, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung tersebut dengan dihadirioleh Lamhot Sagala, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung dan dihadapanTerdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS HAKIM(SETIA SRI MARIANA, SH) (MELINDA ARITONANG, SH)3838
19 — 6
atas tuntutan Rekonvensi Termohon,ditemukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun1988 dan telah memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak dan belumpernah bercerai sesuai peraturan hukum yang berlaku; Bahwa Pemohon memohon untuk diberi izin menceraikan (menjatuhkantalak satu raj'i) kepada Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaSimalungun disebabkan tidak mungkin lagi meneruskan ikatanperkawinan dengan Termohon;Halaman 3838
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten polewali mandar
Terbanding/Tergugat I : EVY LAUDDIN
Terbanding/Tergugat II : NURRAHMAH TAHANUDDIN, SH
52 — 26
dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yang artinya sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Polewali merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sehingga untuk mencoret dan menuliskannama Pembanding/dahulu Penggugat harus melalui Putusan PengadilanTata Usaha Negara yang sangat disadari oleh Pembanding/dahuluPenggugat mengenai peralihan nama dari Pembanding/dahulu Penggugatmenjadi nama Terbanding/dahulu Tergugat Il, sebagaimana sejalan denganJurisprudensi MARI No. 3838
25 — 9
banding menetapkan bahwa masapenangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 33/PID/2016/PT.BJMMengingat, ketentuan Pasal 3838
Terbanding/Penggugat : ASRO alias NASRO
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
Turut Terbanding/Tergugat I : Tn. SUGITO
Turut Terbanding/Tergugat II : Tn. NGAPANI bin Juki bin Ngusman
Turut Terbanding/Tergugat III : Tn RATEMIN bin Ngusman
Turut Terbanding/Tergugat V : Ny.SITI KHUMAEDAH
45 — 34
Penggugat adalah Pengadilan Negeri KabupatenMagelang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan mengadili(kompetensi relatif) yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasansehingga dapat dikabulkan,Menimang, bahwa oleh karena Eksepsi kewenangan mengadiliTergugat telah dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan NegeriKendal tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;Vide: Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 8/Pdt.G/2019/PN.kKdl,halaman 3838
80 — 38
belas) cm dan lebar 2(dua) cm dan panjang gagang yang terbuat dari kayu yang diberi cat kuningsepanjang 9 (sembilan) cm yang telah dipergunakan untuk melakukankejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanmaka perlu ditetaobkan agar barang bukti tersebut dirampas untukdimusnahkan;Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.MarMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwaharus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 3838
95 — 53
untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena ParaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telahdituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 3838
77 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siti Ardiyanti Alias Arin.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidana :Primer : Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.Subsider : Pasal 351 Ayat (1) juncto Ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP.AtauPrimer : Pasal 3838 KUHP juncto Pasal 56 Ke2 KUHP.Subsider : Pasal 351 Ayat (1) juncto Ayat (3) KUHP juncto Pasal 56 Ke2KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer
82 — 42
, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Halaman 32 dari Halaman 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Kkaae Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka denganberpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (gerechkosten);mronan Memperhatikan, Pasal 3838
86 — 52
Dengan demikian unsurinipun juga sudah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3838 KUHP Jo53 ayat 1 KUHP,telah terpoenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Primer.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017./PN.
16 — 2
5e2eb9dl1bc2delebb 682c12c597cabd65203cb2 8e4 4c8cc9955704053d393900fd9lafce8 F82c868d29f08Fc33d7a35f92c75lbab773ef2246chffa28d7d25fb1 6fed5d63 fo53fc3 56d42 481 34ef13e9452db55b156c82506264e3 847216039268 20 93c1l3e65f000568d0d55d9 662bb8d37767 6bb 6b 70eEc07442b2c 67575a0 0fabbelb6b23c47f0efc2fab03917da5dadd67d7Tc4adfdo6ae7 8c3chbad5f80fc2daaf8 8b5ab95b3d2b4ch 67bab999ctdd451938527a01dc902b83 d95757 4deff66cf8 65771 b6e53eleb2 8b3ee90aalfd56alfda87e037c347c23d4bc170905e7874dc3a4cb3dael1a39590e55264fe38 3838
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
279 — 194
3010.11.12.13.14.15.Bukti P 9Bukti P 10Bukti P 11Bukti P 12Bukti P 13Bukti P 14951/IV/KWPK1979, tanggal 17 April 1979 ( fotokopisesuai dengan asili );Kutipan dari buku daftar Surat keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor: 815/II/KWPK1984 , tanggal 29 februari 1984(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Keputusan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Nomor: 59/Ill/Kwpk1990, tanggal 15Januari 1990 (fotokopi sesuai dengan asli );: Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor: 3838
43 — 18
,M.H.tid Halaman 37 dari 38Putusan No. 254/Pid.B/2014/PN Mrh.3838 2. M.IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H. Panitera Pengganti,ttdSUSANTI ASTUTI, S.H.
38 — 18
terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segalasesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalamBerita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidakterpisahkan ;Mengingat, Pasal 3838
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetapi Tergugat I dan atau Tergugat II justruberbuat halhal yang merugikan Penggugat dengan mengingkari perjanjian (videBukti P 1) a quo yaitu sebagai berikut:a Pada bulan Mei 2012 telah memblokir Sertipikat Hak Milik 1459/Cileungsi danSertipikat Hak Milik Nomor 1466/Cileungsi dan menutup akses masuk ke lokasitanah obyek gugatan a quo serta memasang plang pengancaman bagi siapa sajayang masuk ke lokasi akan dipidanakan:Bukti: P11: Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan (BPN) KabupatenBogor Nomor 3838
67 — 46
Diyah AyuKusumaningrum untuk hadir dalam rapat dengan pihakPENGGUGAT pada tanggal 21 Mei 2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman surat No. 580/3838, tertanggal 06Nopember 2014 oleh PENGGUGAT kepada Sdri.
Diyah AyuKusumaningrum untuk hadir dalamrapat dengan pihak PENGGUGATpada tanggal 21 Mei 2014, yangkemudian ditindaklanjuti denganpengiriman surat No. 580/3838,tertanggal 06 Nopember 2014 olehPENGGUGAT kepada Sdri.
Tidak berbuat sesuatu (dalam arti katapasif)Merujuk kepada uraian PARA TERGUGAT di atasbahwa pengiriman surat No. 580/3838, tertanggal 06Nopember 2014 oleh PENGGUGAT ditujukankepada Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum, yangterhitung sejak bulan Januari 2011, sudah bukanlagi sebagai karyawan PARA TERGUGAT, maka unsur tidak berbuat sesuatu juga menjadi tidakterpenuhi oleh PARA TERGUGAT karena PARATERGUGAT h tidak lagi memiliki hhukum terhadap Sdri.
Diyah Ayu Kusumaningrum sejak tanggal 24 Januari 2011. b) Unsur perbuatan tersebut melawan hukumMerujuk uraian pada butir (a) di atas, maka unsur initidak terpenuhi berdasarkan halhal sebagai berikut :PARA TERGUGAT tidak pernah menerimasurat resmi surat No. 580/3838, tertanggal 06Nopember 2014 dari PENGGUGAT perihalpermintaan penempatan dana, serta PARATERGUGAT juga tidak pernah menerima danasenilai Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh duamiliar rupiah) tersebut lebih lanjut dana tersebutjuga tidak pernah
109 — 17
Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);Telah mendengar pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadaptuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakanPenasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umumterdakwa terbukti melanggar pasal 3838 KUHP, karena menurut Penasihat Hukumterdakwa, terdakwa lebih tepat melanggar pasal 351 (3) KUHP sebagaimana dalamdakwaan kedua Penuntut Umum.
106 — 59
) dan tidak ditemukan adanya Jenazah/mayat dari kakak saksi selakukorban, sehingga semestinya kakak saksi atau saksi korban belum dapatdinyatakan mati atau meninggal dunia tapi menurut saksi boleh dikatakan hilangselama saksi ataupun keluarga belum melihat mayat/jenazahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka majelis Hakim menilai bahwa unsur ad.3 .menghilangkanjiwa orang lain, tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3838
64 — 24
barang bukti sebagaimana dalam daftarbarang bukti berkas perkara ini ole karena sudah tidak diperlukan lagi baikdalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka status barang bukti tersebutakan ditetapkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dansebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkanpasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;Mengingat pasal 3838