Ditemukan 741 data
330 — 412
Putusan Majelis Arbitrase yangmenyatakan bahwa kontrak tersebut tidak sah tidak secara otomatismengakibatkan ketidak absahan klausula arbitrase ; 15. Bahwa Model undangundang Arbitrase UNCITRAL adalah konsepUndangundang Arbitrase yang dikembangkan oleh PerserikatanBangsaBangsa sebagai model yang diusulkan untuk dipergunakan olehNegaranegara.
58 — 49
Bank MegaTok,Cabang Bontang bertanggung jawab terhadap keabsahanbarang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumenkepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan gantirugi jika terjadi ketidak absahan barang serta dokumen persyaratanlelang.
Terbanding/Penggugat : DONNY ADRI TICOALU
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BALAI SUNGAI SULAWESI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : BRIGITA LUMONGDONG
Turut Terbanding/Tergugat III : JELITA NOVRIA LUMONGDONG
Turut Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DI AIRMADIDI Cq PEMERINTAH KECAMATAN KALAWAT Cq Kepala Kantor Hukum Tua Desa Suwaan
69 — 47
Bahwa gugatan penggugat patut di pertanyakan ke absahan suratpembagian jika dicermati. Karena surat pembagian milikpenggugat tidak menyebutkan bahwa Johanis Walasendowmempunyai bagian yang diberikan kepada Josina Walansendowsebagaimana surat pembagian tertanggal 19 Januari 1951;c. Bahwa penggugat itu sendiri dalam surat pembagian tertanggal 19Januari 1951 tidak menyebutkan batasbatas kepemilikan tanah;d.
58 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketidak absahan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor107/KDB/1983, tanggal 27 Februari 1983 atas nama Sabran bin Dapat,tidak pernah mendapat pertimbangan hukum yang cukup dari MajelisHakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanjarmasin, yang mengadili perkara tersebut;6.
48 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2418 K/Pdt/2014Ad.2.b.Selanjutnya pula bahwa Majelis Hakim nyatanyatamengabaikan ketidak absahan surat tertanggal 01 Desember 2009tentang penyerahan tanah objek sengketa dari Haula Naiponkepada Zulkifli Kodja yang digunakan sebagai alas hak dalampendaftaran tanah oleh Termohoin Kasasi semula Terbanding /Tergugat kepada Termohon Kasasi Il semula Terbanding II/Tergugat Il.
RITA SURYANI SINULINGGA, SH
Terdakwa:
HERRY ARITONANG, DRS
79 — 21
antardaerah dan sesuai dengan perkab no. 5 tahun 2012 tentang registrasidan identifikasi kendaraan bermotor;Bahwa Adapun proses BBNKB mutasi masuk kendaraan adalahsetelah persyaratan dilengkapin oleh pemohon maka pemohonmendaftarkan ke bagian pok ja lapor tiba atau mutasi masuk yangpertama dilakukan Verifikasi kelengkapan adminitrasi selanjutnya cekfisik ranmor, setelah lengkap melakukan pendaftaran kebagian pok jalapor tiba, setelah melakukan pendaftaran melakukan kroscek kesamsat asal tentang ke absahan
31 — 20
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pulabahwa:"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.".
286 — 232
Peramasalahan mengenaipemberian tanda tangan dari pihakpihak itu bisa saja dibuat diluar negeri akantetapi jika kuasa akan di jalankan di Indonesia, maka aturan yang berlaku yaituHukum Indonesia;Bahwa Ahli berpendapat untuk pembuatan Surat Kuasa di luar negeri harus dilegalisir bisa di mintakan ke pengadilan setempat di tempat pembuatan SuratKuasa atau bisa di kedutaan atau di konsulat;Bahwa menurut Ahli legalisir Surat Kuasa yan dibuat di luar negeri sangatmenentukkan sekali ke absahan atau kekuatan
Adanyapemberian legalisir Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri dari kedutaan ataukonsulat bahwa memang benar surat kuasa itu dibuat di sini dan dapatmenunjukkan ke absahan dari Akta atau Surat Kuasa tersebut;Bahwa menurut Ahli Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri tidak mendapatkanlegalisir dari kedutaan atau konsulat, maka perlu dipertanyakan ke absahan daripembuatan Surat Kuasa tersebut;Bahwa Ahli berpendapat penggunaan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeritidak mendapatkan legalisir dan akan
110 — 21
hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdan TURUT TERGUGAT sudah benar menurut hukum untuk memberikankepastian hukum tentang pokokpokok batas tanah yang telah hilang setelahterbitnya SHM No. 1330/Sedau/1999 telah dicabut oleh pihak yang tidakbertanggung jawab yang ingin menguasai tanah SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil posita angka ke 4 ( empat )PENGGUGAT yang menyatakan luas tanah + 5.024 M2 yang telahdimaksukkan dalam SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT samgat meragukan ke absahan
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
keputusan DPN INKINDO Nomor: 48/SKDPN/X1/2008 tanggal 20 November 2008 tentangPenyelenggaraan dan Kepanitiaan Musyawarah Provinsi Luar BiasaIkatan Nasional Konsultan Indonesia Kalimantan Selatan, pihakPenggugat beserta beberapa orang Pengurus dan Anggota DPPINKINDO Kalimantan Selatan beserta seorang Anggota Advokasi hukumtelah menyerahkan surat dari Penggugat (Kuasa Hukum) Nomor 050/MTA/X1I/08.BJM tanggal 12 Desember 2008 yang menguraikan tentangPendapat, Tanggapan dan Analisis Yuridis tentang ke absahan
122 — 68
mempunyai Hutangdengan Saudara Syofinal di tahun 2018 Melalui pertemuankluarga setelah Alm AlmahumMeninggal DiniaKelau Almh Yusnaini meninggal di tahun 1999 Ada lebih kurang 19 tahunbaru hal ini diberitahukan kepada Tergugat.Alangkah teganya seorang anak kepada lbunya menggantung hutangibunya umpai dengan saat ini, dan kenapa masalah ini tidakdibicarakan dan diselesaikan disaat setelah Almh Yusnaini meninggaldunia, Bukan disaat sengketa seperti ini baru masalah dimunculkan.Tergugat sendlri meragukan ke Absahan
59 — 22
Artinya sepanjang pihak lain dapat membuktikan ketidak absahan akta otentiktersebut, maka sifat dari akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar, yangotomotis kesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna.
291 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oei Ping Oen sebagaiPresiden Yayasan Stichting Oei Hap Yoe ;Dengan demikian posisi Penggugat Irawan Hardjo Suwito d/h.Oei Ping Oen adalah tidak sah pula sebagai Presiden Yayasan ;Namun sangat disayangkan sekali ketiga tingkat peradilan judexfacti tidak pernah secara cermat dan teliti mempertimbangkanadanya ketidak absahan kedudukan Irawan Hardjo Suwito d/h.Oei Ping Oen dengan mengacu pada artikelartikel anggarandasar Yayasan maupun alatalat bukti surat authentik yangmembuktikan tidak sahnya pengangkatan
155 — 92
melawan hukum, terjadiya insinkronisasiantara yang dipaparkan dalam posita denganyang diminta dalam petitum gugatan Penggugat itu, menurut hukum acara perdata mengakibatkan suatuKetidak sempurnaan atau kekeliruan yang nyata dalam suatu surat gugatan, maka konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh ketidak absahan
Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenai ketidak absahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat,namum hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak boleh merugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelenggaraan RUPS ke2 tersebut sama sekali tidak adasangkut pautnya dengan Tergugat VII dan Tergugat VII secara yuridis sama sekali tidak turut terlibat dalam penyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehinggasangat tidak relevan dan tidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan
58 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masalah hukumnya adalahkewenangan Hakim, akan tetapi Hakim Kasasi pun juga harus berdasarkankepada buktibukti hukum, analisaanalisa hukum, peristiwaperistiwa hukumyang sebenarbenarnya telah terjadi, dan juga harus berdasarkan saksisaksiyang sah dan berharga menurut hukum, walaupun Hakim mempunyaikewenangan tetapi dilarang keras sewenangwenang dalam memutuskanhukum.Apakah Judex Juris Hakim Agung Kasasi tidak meneliti dengan secermatcermatnya terhadap ketidak absahan saksisaksi dari pihak Termohon
123 — 46
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa :"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. "Halaman 32 dari 62 Putusan PerdataGugatan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN PKLk.
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
95 — 46
sangat jelas tanah objec tersebut tergugatpemiliknya dan sampai saat ini fisik tanah masih tergugat kuasai daritahun ke tahun dan di akui oleh para saksi saksi sebatas maupun parasaksi lain yang mengetahui asul usul objec tanah tersebut.Kemudian sudah pasti kiranya tergugat tidak melawan hukum, dan tidakada kerugian yang timbul bagi Penggugat dkk yang seperti di sampaikanoleh penggugat dkk melalui kuasa hukumnya,Mohon sudi kiranya Bapak Kuasa Hukum Penggugat dkk mengkaji ulangkebenaran atau ke absahan
Terbanding/Penggugat I : Sandra Pasaribu
Terbanding/Penggugat II : Daniel Pasaribu
Terbanding/Penggugat III : Ramona Pasaribu
Terbanding/Penggugat IV : Natalia Pasaribu
Terbanding/Penggugat V : Michael Pasaribu
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat II : Tjetje Rusniady Hustawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Hendrik Lumanaw
37 — 12
1915No.275 Luas 176 meter persegi, berikut bangunanbangunan yangberdiri diatasnya perceel tersebut dan tercatat sebagai pemegang hakHENLY HUSAWATI d/h LIE THE HOENG) yang dikeluarkan oleh subdirektorat Agraria Kotamadya Bandung seksi pendaftaran tanah, adalahsah dan berharga dst " ;PERIHAL PENGGEMBOKAN ATAS OBJEK TANAH DAN BANGUNAN :21.22.23.24.25.Bahwa sebagaimana terurai dan terbukti dalildalil Para Tergugat mengenaikeabsahan kepemilikan atas tanah dan bangunan atas nama Para Tergugatdan ketidak absahan
122 — 21
Pol: Skep/1553/XII/2000, dikarenakan Penggugat telahmeninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja secara berturutturut (Disersi), selain itupermasalahan mengenai tidak dibayarkannya gaji Penggugat serta hakhak lainnyatidaklah berkaitan secara langsung dari aspek prosedur maupun subtansi penerbitanobjek sengketa sehingga tidak berdampak pada ke absahan objek sengketa, dengandemikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum dan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak terdapatcacat
42 — 18
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Snt8.10.11.12.13.Bahwa Para Penggugat telah menanyakan tentang ke absahan atas tanahhak yang dimilki oleh tergugat atas tanah orang tua (ayah) Para Penggugatke Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Muaro Jambi, Namun sampaidengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti tidak adasatu alas hakpun yang menyatakan tanah tersebut milik Tergugat berartitanah tersebut masih merupakan hak milik orang tua (ayah) ParaPenggugat;Bahwa Penguasaan yang dilakukan oleh