Ditemukan 797 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1159 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
It is therefore not possible to give furthermeaning to this term in a general manner.Recommendations in this area therefore completelylacking in the OECD model convention.e The Netherland takes the viewpoint that a personcannot be considered the Beneficial Owner if he is, forexample, contractually obliged to pay the largest part ofthe income to thirdparties.Di dalam paragraph 9 Commentary dari Pasal 11 OECDModel Tax Convention on Income and on Capital July 2005,dijelaskan bahwa:The term Beneficial
Register : 16-09-2016 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 27-04-2017
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2171/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 14 Mei 2014 — Pehomon
Termohon
115 — 51
115 — 51
Termohon Konvensisampaikan dalam konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dalam Rekonpensi ini ; Bahwa secara prinsip Penggugat Rekonvensi berharap agar perkawinanantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapatdipertahankan, namun demikian sesuatu dengan tujuan perkawinanadalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Esa yang di dalamnya mengandung maknamaknasaling menghormati, saling menyayangi, saling pengertian, salingmembantu dan selalu give
Putus : 19-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK
VS
PT. REDA PUMP INDONESIA QQ PT. SCHLUMBERGER GEOPHYISCS NUSANTARA
94 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
It makes plain that theState of source is not obliged to give up taxing rights over interestincome merely because that income was immediately received by aresident of a State with which the State of source had concluded aconvention. The term "beneficial owner" is not used in a narrowtechnical sense, rather, it should be understood in its context and inHalaman 25 dari 35 halaman.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
It is therefore not possible to give furthermeaning to this term in a general manner.Recommendations in this area therefore completelylacking in the OECD model convention.e The Netherland takes the viewpoint that a personcannot be considered the Beneficial Owner if he is, forexample, contractually obliged to pay the largest part ofthe income to thirdparties.Di dalam paragraph 9 Commentary dari Pasal 11 OECDModel Tax Convention on Income and on Capital July 2005,dijelaskan bahwa:The term Beneficial
Register : 21-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
It istherefore not possible to give further meaning to this term ina general manner.
Putus : 08-09-2017 — Upload : 03-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 8 September 2017 — PT DIZAMATRA POWERINDO VS 1. RIKY SYAHPUTRA, DK
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benarbenar mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil);Asas Audi Et Alteram Partem, Halaman 72:Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secaraseimbang Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaanpersidangan, wajid untuk memberi kesempatan yang sama (to give thesame opportunity to each party) untuk mengajukan pembelaankepentingan masingmasing;36.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
316 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
316 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
cementing baik yang menutupi mata kaki tetapi tidakmenutupi lutut maupun sandal open toe and open heel (jari kaki dan tumit terlihatmata) dapat dikategorikan sebagai alas kaki waterproof sebagaimana dimaksudpada Pos 64.01.Bahwa berdasarkan Canada Border Services Agency: Statement of Reason 421423September 10, 2009: Additional Information 24 yang diinformasikan oleh PT PujimaGoarna diketahui bahwa ciri khas dari alas kaki tahan air adalah bahwa keduabagian sol dan bagian atas alas kaki, sufficient to give
Register : 17-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA MOROTAI Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.MORTB Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 41
86 — 41
dan begitu pula Tergugat tidak mengajukan alatbukti;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidakmengajukan alat bukti dan karena perkara ini adalah perkara cerai talak atasinsiatif Tergugat, maka majelis hakim perlu mempertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa asas umum dalam hidup berumah tangga adalahterpenuhinya hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai kebahagiaan.Kebahagiaan tersebut tidak saja berkaitan dengan suasana kebatinan untuksaling menerima dan memberi (take and give
Register : 17-03-2009 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 52/Pid.B/2009/PN Dmk Tanggal 22 April 2009 — 1. KH.M. NURUL HUDA, MA bin M. SAKDULLAH
2. H. SUHARMIN bin Alm. ACHMAD
3. MOCHAMMAD GHOFAR bin Alm. H. HUFRON
740 — 479
740 — 479
Biaya Penunjang Penyerapan Aspirasi Rp. 1.062.500,00 Beye Penunjang Operasional Dewan 4) Bentwan Sarana Transportasi= Giepe Langganan Listrik Fieve Telepon& Geotean Biaya Air MinumJumlahRp.Rp.Rp.Rp.Rp.1.062.500,004.590.000,003.060.000,004.080.000,002.040.000,00Rp. 1.300.000,00 ~Rp.126.055.000,4D GHOFAR bin (alm) H HUFRON: = Geeteen Perawatan Pengobatan Lokal Rp. 5.100.000,00 Give General Check Up Rp. 1.700.000,00 Gemtuan penunjang Kegiatan Rp. 41.890.000,00 Dame Purna Bakti Rp. 18.000.000,00 Neseehteraan
Register : 16-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 28-07-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0389/Pdt.G/2017/PA.Bwi Tanggal 8 Juni 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
19 — 2
19 — 2
hibah, hadiah, shodaqoh danlainnya.Atwell Sad AS pil) gel cd cyl g jl CATT IA) cy oiled 5 poli CLunallAye pill LSadll l) aatiPasal 88: Apabila terjadi perselisinan antara suami istri tentang harta bersama,maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada PengadilanAgama.cy silalll y qultll acaiAsahi SN gal y Ahn g ) gals AS will Sl gal Atle Ye Sy gaue x y jlPasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupunhartanya sendiri.Boge gall Leas) Sl galy AS pill Sigal Ayle Cye Aly give
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
It is therefore not possible to give furthermeaning to this term in a general manner.Recommendations in this area therefore completelylacking in the OECD model convention;e The Netherland takes the viewpoint that a personcannot be considered the beneficial owner if he is,forexample, contractually obliged to pay the largest part ofthe income to thirdparties;Didalam paragraph 9 Commentary dari Pasal 11 OECDModel Tax Convention on Income and on Capital July 2005,dijelaskan bahwa:The term beneficial
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
It is thereforeHalaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 1156/B/PK/PJK/2015not possible to give further meaning to this term in a generalmanner.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
It is therefore not possible to give furthermeaning to this term in a general manner.Recommendations in this area therefore completelylacking in the OECD model convention.e The Netherland takes the viewpoint that a personcannot be considered the beneficial owner if he is, forexample, contractually obliged to pay the largest part ofthe income to third parties.Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 852/B/PK/PJK/20158)Di dalam paragraph 9 Commentary dari Pasal 11 OECDModel Tax Convention on Income
Putus : 13-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKRAWALA MEGA INDAH
92 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Commentary on Article 11 Paragraph 9.. the State of source is not obliged to give up taxing rightsover interest income merely because that income wasimmediately received by a resident of a State with which theState of source had concluded a convention.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
283 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
283 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
cementing baik yang menutupi mata kaki tetapi tidakmenutupi lutut maupun sandal open toe and open heel (jari kaki dan tumit terlihatmata) dapat dikategorikan sebagai alas kaki waterproof sebagaimana dimaksudpada Pos 64.01.Bahwa berdasarkan Canada Border Services Agency: Statement of Reason 421423September 10, 2009: Additional Information 24 yang diinformasikan oleh PT PujimaGoarna diketahui bahwa ciri khas dari alas kaki tahan air adalah bahwa keduabagian sol dan bagian atas alas kaki, sufficient to give
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875 B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
It istherefore not possible to give further meaning to this term in ageneral manner.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 855 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
It is thereforenot possible to give further meaning to this term in a generalmanner.
Putus : 12-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/Pdt/2017 Tanggal 12 April 2017 — EDI NUGROHO
lawan
1. I WAYAN SETOR, DKK
113 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2017yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masingmasing apayang menjadi haknya atau tribuere cuique suum to give everybody his own,keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masingmasing person terhadaplainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya;Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan satu usaha untukmewujudkan ideide dan konsepkonsep menjadi kenyataan.
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 4308/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 30 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 29
141 — 29
Menurut Plato, keadilan merupakan masalah kesenangan(convenience), yang berbedabeda atau bahkan saling bertentanganantara satu orang dengan orang lainnya, akhirnya keadilan hanyalahmerupakan suatu bentuk kompromi.Menurut Ulpianus, keadilan disebutnya sebagai justitia constans etperpetua voluntas iuS suum cCuique tribuendi (keadilan merupakankehendak yang terus menerus dan memberikan kepada masingmasingapa yang menjadi haknya, atau tribuere cuique suumto give every bodyhis own, keadilan memberikan
Putus : 16-10-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 B/PK/PJK/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
The law and regulations of each country lay down the forms ofinvoice, the time limit for its issue, charges in invoices, and the use of creditnotes.To prevent a possible black markert developing in the use of tax invoices(which are a claim on the government, tantamount to printing money and theclassic way to evade VAT), requirement to give the name and address andreference of both seller and buyer, as well as the other statutory details shouldbe strictly enforced."