Ditemukan 5496 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
336 — 569
336 — 569
DrE&.Utrech,SHrangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1 penerbit Univeritas 1960halaman 361362);Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis hakim haruslah putusanyang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masamendatang (Attribute of intention universal application)Prof.Dr.Achamd Ali,SH,M.H /Menguak tabir Hukum edisi keduahalaman 65) ;Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadapHalaman 293 Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT KPGsetiap
Register : 06-12-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Dum Tanggal 17 Januari 2024 — Penuntut Umum:
Mutia Khanadita E, S.H.
Terdakwa:
Berliana Wanti
57 — 24
Mutia Khanadita E, S.H.
Terdakwa:
Berliana Wanti
57 — 24
Universal Pharmaceutical Industries
DKL 8326300011A1
17
Strip @10 tablet
Obat Daftar G
9
Ketoconazol 200 mg
PT.
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017Putusan PN BENGKULU Nomor 66/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — ANTARIKSA Bin MURNI
107 — 50Sebagai ajaran*turut serta, sudah menjadi pandangan yang universal darisebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnyamengenai ajaran turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal55 ayat (1) ke1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelakutindak pidana, dimana masingmasing pelaku haruslah memenuhisyaratsyarat :e Adanya kerjasama secara sadar ;Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta salingmengetahui dan menyadari tindakan para pelaku pesertalainnya.
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
138 — 61Karenahukum administrasi ini dibentuk secara universal;Bahwa kalau ada yang keberatan dengan pemotongan dana anggarankegiatan tersebut bisa menyampaikan kepada atasannya, sehingga kalautidak ada yang menyampaikan berarti dia setuju/tidak keberatan;Bahwa karena pimpinan itu dibebani pada anggaran/pengeluaran yangtidak ada dalam APBD, seperti wartawan, buka bersama dan sebagainya,maka menurut ahli potongan seperti itu bisa saja, tapi kalau digunakanuntuk pribadi maka lain lagi.
Register : 14-04-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA
1089 — 2325Bahwa Industri gas bumi ini berlaku secara universal adalahpembangunan sebuah infrastruktur gas bumi itu diawali dengankomitmen dari pembeli. Sehingga jika ditanyakan apakah faktoryang paling penting, maka jawabanya adalah komitmen daripembeli dan komitmen gas itu harus jangka panjang. Adapunbiasanya komitmen dari pembeli itu tidak satu atau dua tahunmelainkan 2030 tahun, bahkan selama sumber gas danfasilitas gas bumi masih tersedia maka komitmen tersebutmasih terus berjalan.
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
805 — 1023Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.KORBAN DARI KEBAKARAN DAN MENGALAMI KERUGIAN YANGBESAR9.10.11.12.13.14.15.Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah pihak (error inpersona).Dalam sistem hukum yang berlaku universal, dan merupakanprinsip dasar hukum bahwa seseorang hanya dapat dimintakanpertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan melawanhukum.
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;
567 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap, daripada membela Pemohon Peninjauan Kembali yang banyakmengeritik KPK yang tebang pilih, koruptor, termasuk KPK membelaAbraham Samad, Bambang Widjayanto, Novel Baswedan, daripadamemberi kebenaran dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali.Perkara EKTP berlarutlarut karena Johan Budi pernah menguruskasus EKTP;Bahwa melalui permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagaimanadipertimbangkan dalam Putusan Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 atasnama Terdakwa Muhtar Efendy halaman 149 dinyatakan hak remisibersifat universal
Putus : 23-11-2009 — Upload : 14-11-2013Putusan PN KEDIRI Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr
Tanggal 23 Nopember 2009 — Drs. RACHNO IRIANTO, MM.
57 — 11sepanjangpengamatan Majelis tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatikatau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwamenjawab serta menanggapi halhal yang dikemukakan direspon dengan baik, demikianhalnya aspek phisik Terdakwa sehat selama dalam persidangan Terdakwa;Menimbang, bahwa Aspek opini publik/pendapat masyarakat ternyata seolaholah telah memvonis terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi; hal tersebutjelas menyimpang dari azas yang bersifat universal
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
199 — 131Hammer test;om Core drill;d Universal Testing Machine (UTM).
Putus : 10-10-2011 — Upload : 06-10-2016Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 10 Oktober 2011 — OEI SINDHU STEFANUS (TERDAKWA)
102 — 0Universal System kepada PT. Karunia Prima Sejati238. Invoice Nomor : 2399/PAP/10-2007 Tgl. 23-10-2007 untuk DEEL POWEREDGE 1950 sebanyak 3 Unit senilai USD 8.208.00239. 1 (satu) lembar Faktur No.
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
124 — 35Keadaan darurat disitu berlaku asas hukum secara universal asas necesitas non habet legemartinya dalam keadaan darurat itu tidak berlaku adanya hukum.Halaman 131 dari 322 halaman Putusan No.2 1/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Bahwa Prinsip legalitas kan itu ada 4 (empat) yaitu /ex praevia (hukum tidakboleh berlaku surut), /ex scripta (hukum harus tertulis), /ex certa (hukumharus jelas), /ex scripta (hukum tidak boleh diinterpretasikan lain selain apayang tertulis).Hakim boleh untuk melakukan penemuan
Register : 20-03-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 28-09-2017Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2017 — H.OTJIM SUPRIATNA, S.Hut
98 — 32alasan pembenar dan atau alasanpemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dankarena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwaharusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa sebagai berikut:Keadaan yang memberatkan: Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakpidana yang secara universal
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
304 — 171namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidaksesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakatmaka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa penjelasan perbuatan materiil dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut tetap mengambil kreteria perouatan melawan hukum dalam hukumperdata (Pasal 1365 KUH Perdata) sedangkan dalam hukum pidana untukmenjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asaslegalitas Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai asas yang universal
Register : 24-05-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 26-10-2023Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bsk
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
Gilang Olla Rahmadhan, S.H., M.Kn.
Terdakwa:
Fajri Surya Ika Putra Pgl. Ari
101 — 0Universal 50 Strip Obat Keras
5 Cefixime PT. Dexa Medica 10 Strip Obat Keras
6 Glikos PT. Ifars 10 Strip Obat Keras
7 Sammoxin Sirup PT. Samco 8 Botol Obat Keras
8 Lostacef Sirup PT. Ifars 12 Botol Obat Keras
9 Novamox Sirup Novapharin 10 Botol Obat Keras
10 Nexzine Sirup PT. Imfarmind Farmasi Industri 7 Botol Obat Keras
11 Dextaco Sirup PT.
Register : 08-05-2024 — Putus : 29-07-2024 — Upload : 31-07-2024Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sbw
Tanggal 29 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.IWAN WINARSO, S.H.,M.H.
2.HENDRO SAYAKTI IHSAN BAYUWAJI, S.H.
3.RIKA EKAYANTI
4.DHIEKA PERDANA CITRA UTAMI, S.H.
Terdakwa:
LUSY
28 — 22/li>
- 5 (lima) Unit Satelit Receiver Cromus Type MPEG4;
- 5 (Lima) Unit Satelit Receiver Nusantara Type TN-014KHD;
- 1 Dus Isi 15 Receiver Burger HDS2 Matrix;
- 1 Dus Venus LNBF VLB-928X2;
- 16 (Enam Belas) Top Design (Perekat TV) Title & Swifel LED LCD;
- 14 (Empat Belas) Unit Vinsat HighGain 2 in 1 CNBF;
- 13 (Tiga Belas) Penopang Flaxible Dolpin;
- 46 (empat puluh enam) Matrix digital Parabola;
- 9 (sembilan) Tanaka Universal
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
219 — 162 — Berkekuatan Hukum TetapInternational Covenant on Civil and PoliticalRights (Konvensi Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik) article 11mengatur "no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfilla contract ual obligation" yang terjemahannya : "bahwa tidak seorang punboleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajibankontraktualnya", oleh karena itu kriminalisasi Terdakwa dalam kasus a quoadalah pelanggaran terhadap hak sipil yang dilindungi oleh UndangUndangyang berlaku secara universal
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
Drs. HERIYADI Bin Alm ABI SERUN
177 — 150Sebagai ajaran "turut serta, sudah menjadi pandanganyang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa padaprinsipnya mengenai ajaran "turut serta sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelakutindak pidana, dimana masingmasing pelaku haruslan memenuhi syaratsyarat, yaitu: Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
239 — 154tidak dapat dikategorikan sebagai MENYALAHKANWEWENANG;Dengan demikian maka unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatanatau sarana yang karena jabatan dan kedudukan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan .Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraBahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepadapembuktian dengan menggunakan alat bukti materiil tentang apakah ada suatuperbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianutsecara universal
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5442 — 9576saintifik tapi juga ada pertanggung jawaban kitakepada yang Maha Kuasa;Bahwa dalam perkara ini, ada berita acara yang dikeluarkan sebagaiproduk kita, sedangkan tim penyidik juga membuat berita acarapemeriksaan ahli, jadi berita pemeriksaan ahli dikeluarkan penyidik, kalaudari lembaga di tempat Ahli mengeluarkan berita acara pemeriksaanlaboratoris kriminalistik;Bahwa dari 4 evidence atau barang bukti video tersebut, didalam metadata yang kita analisis barang bukti yang pertama encode nyamenggunakan universal
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
203 — 189Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas universal yangtemenyatakan bahwa Siapa yang berbuat dia yang harusbertanggung Jawab terhadap akibat perbuatannya. Bahwa Ahli berpendapat kasus dana Bansos merupakan DanaAPBD yang disediakan sebagai Dana Alokatif Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Selatan, maka pencairan dananya melaluirekomendasi para anggota DPRD, oleh karena itu tanggung jawabhukumnya berada di DPRD.