Hakim adalah sebagaimanadiuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapatdilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawaliHal 131 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbmdengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hijdimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistemhukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang dapat dilihat dalam sebagianbesar ketentuan pidana dalam KUHPidana yang diawali dengan kata barangSiapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hij dimana haltersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurliike person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Baron van Westerholt, Advocaten enProcureurs, wonende te Bandoeng bij het Hoog Gerechtshof vanNederladsch Indie Wonen de te Bandoeng, dedato veertienden JanuariHalaman 7 dari 198Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT.BDG.negentien honderd vijf en dertig onder nummer negen en twinteg,aanPietri Antonio Usrone, ondernemer van landbouw, wonende teLembangHeet perceel Recht van Eigendom geleden in de ProvincieWest Java,residentie Preanger Regenteschappen,afdeelingenhoofdplaats Bandoeng, district Oedjoengbroeng Koleon

apartemen danfasilitas pendukungnya) seluas +843.321m2 oleh PT Lippo CikarangTbk di Kabupaten Bekasi nomor 003/SKKLDLH/2018 tanggal 13April 2018 yang ditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.1 (Satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal sertaPenerbitan SKKL & Izin Lingkungan.1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Meidan Juni tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.1 (Satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengantulisan antara lain Ops, Indie

Indonesiadisusun menurut Sitem ENGELBRECHT, telah diberi meterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P30.a.44.Photo copy De Wetboeken Wetten en Verordeningen, Benevens DeGrondwet van De Republiek Indonesia (Pencantuman UndangUndang,PeraturanPeraturan, OrdonansiOrdonansi, dll dari zaman HindiaBelandayang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang), telah diberi meteraicukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P30.b.45.Photo copy STAATSBLAD Van Nederlandsch Indie

bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atauBank Umum Konvensional yang memiliki UUS;Bahwa yang dimaksud Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawaiBank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS disini adalahmerupakan subyek hukum pidana yang menurut sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dimana hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Nomor 060/Kep.513BPPT/XV/2016 tentangPerubahan ke4 terhadap Keputusan Walikota Bekasitentang Tata Cara Proses Pemberian Izin / SOP diLingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu KotaBekasi tanggal 7 November 2016 ditandatangani olehRahmat Effendi beserta lampirannya. 421 (satu) buah amplop cokelat berisi daftar persyaratanbeserta instansi yang berwenang dan progresspelaksanaan dengan catatan tulisan tangan. 461 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengan tulisan antara lain Ops, Indie

2018 tanggal 13 April 2018 yangHIm 408 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.ditandatangani olen Neneng Hasanah Yasin.1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal sertaPenerbitan SKKL & Izin Lingkungan.1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei dan Junitahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengan tulisanantara lain Ops, Indie

apartemen dan fasilitaspendukungnya) seluas +843.321m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk diKabupaten Bekasi nomor 003/SKKLDLH/2018 tanggal 13 April 2018 yangditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal sertaPenerbitan SKKL & Izin Lingkungan.1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei dan Junitahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengan tulisanantara lain Ops, Indie

Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalamketentuan undang undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalamKUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHPyang diawali dengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kataBelanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidanadalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yanghal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arresttanggal

pendukungnya) seluas 843.321m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi nomor 003/SKKL-DLH/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.44. 1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan.45. 1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei dan Juni tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.46. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengan tulisan antara lain Ops, Indie

apartemen dan fasilitaspendukungnya) seluas +843.321m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk diKabupaten Bekasi nomor 003/SKKLDLH/2018 tanggal 13 April 2018 yangditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal sertaPenerbitan SKKL & Izin Lingkungan.1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei danJuni tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengan tulisanantara lain Ops, Indie

danfasilitas pendukungnya) seluas +843.321m2 oleh PT Lippo CikarangTok di Kabupaten Bekasi nomor 003/SKKLDLH/2018 tanggal 13 April2018 yang ditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.44. 1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal sertaPenerbitan SKKL & Izin Lingkungan.45. 1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei danJuni tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.46. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengantulisan antara lain Ops, Indie

apartemen dan fasilitaspendukungnya) seluas +843.321m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk diKabupaten Bekasi nomor 003/SKKLDLH/2018 tanggal 13 April 2018 yangditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal sertaPenerbitan SKKL & Izin Lingkungan.1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei danJuni tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengan tulisanantara lain Ops, Indie

danfasilitas pendukungnya) seluas +843.321m2 oleh PT Lippo CikarangTbk di Kabupaten Bekasi nomor 003/SKKLDLH/2018 tanggal 13 April2018 yang ditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.44. 1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal sertaPenerbitan SKKL & Izin Lingkungan.45. 1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei danJuni tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.46. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengantulisan antara lain Ops, Indie

bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalamKUHPidana yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalamKUHPidana yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakan terjemahandari kata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidanadalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

statusnyapemberian hak kepada NIS adalah karena NIS perusahaan Kereta Apiswasta milik Belanda Statusnya tanah itu ada 3 macam : hak Eigendom,Hak Opstal, dan Hak Konsesi;Hak Opstal dan Hak Eigendom itu untuk tanahtanah NIS untukperumahan, sedangkan Hak Konsesi untuk jalan raya ;Bahwa kemudian Pemerintah Hindia Belanda membeli asset NIS laluPemerintah Hindia Belanda melakukan balik nama terhadap hakeigendom, hak postal, hak konsesi sehingga tertulis/menjadi atas namaHet Gouvernement Van Indische Van Nederland Indie

843.321m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi nomor 003/SKKL-DLH/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.44. 1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan.45. 1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei dan Juni tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.46. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengan tulisan antara lain Ops, Indie

apartemen dan fasilitaspendukungnya) seluas +843.321m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk diKabupaten Bekasi nomor 003/SKKLDLH/2018 tanggal 13 April 2018 yangditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal sertaPenerbitan SKKL & Izin Lingkungan.1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei dan Junitahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka angka dengan tulisanantara lain Ops, Indie

terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang tindak pidana korupsi ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalamsebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kataparang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hij dimana haltersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijike person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Terkait dengan orang perseorangansebagai subyek hukum dalam ketentuan undang undang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidanadalam KUHP yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan darikata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest

terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang tindak pidana korupsi iniadalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihatdalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengankata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hi/dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yanghal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undang undang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidanadalam KUHP yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakanterjemahan dari kata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest

Terkait denganorang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang undang iniadalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalamsebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata barangsiapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hij dimana hal tersebutmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesiaadalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest

yangdiberlakukan dan tidak diberlakukan, dalam kontek diberlakukan atautidak, pasal V itu bertindak sebagai screening hutt, apakah UndangUndang itu bertentangan dengan Indonesia sebagai negara merdeka,apakah itu mempunyai arti lagi atau tidak, ini adalah suatu hal yangharus kita perhatikan dan secara tegas kemudian di pasal 6 bahwasampai saat ini sebetulnya hukum dasar kita KUH Pidana adalah masihKUHP berbahasa Belanda, dalam pasal 6 secara tegas dikatakan bahwaWetboek van strafrecht voor nederlands Indie

termasuk korporasi.Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuanundang undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yangdapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawalidengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hijdimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistemhukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie