Salah satu unsur dalam suatu pasaladalah sifat melawan hukum (vuederrechtelijke) baik yang secara eksplisitmaupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal;Menimbang, bahwa selanjutnya, hukum pidana mengenai 3 pengertiandasar yaitu sifat melawan hukum (unrecht), kesalahan (schuld), dan pidana(straaf) yang secara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana,dimana unsurunsur kesalahan dalam arti yang seluasluasnya dimana antarasatu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, yaitu :a.

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya terdakwa minta hukumanyang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

telahdilakukanMenimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwatersebut dalam pertimbangan hal hal yang memberatkan maupun hal hal yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke3 JoPasal 65 KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengankualifikasi Pencurian dalam keadaan memberatkan;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

; Menimbang, bahwa kesalahan merupakan hal penting dalam hukumpidana, sebab menurut asas hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana,tanpa adanya kesalahan (geen straaf zonder schuld).

tetapi tidak terbukti kesalahan paraTerdakwa, maka putusan berbunyi "lepas dari segala tuntutan hukum (onslag vanalle rechtsvervolging);Perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan dan keadaan pelaku(Terdakwa), inilah yang disebut elemen;Menurut Osman Simanjuntak, SH, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum,Cetakan ke4, Oktober 1999, halaman 177, syarat tersebut timbul berdasarkanazasazas umum tentang hukum dan keadilan umpamanya, bertentangan denganhukum hal pertanggungjawaban, kesalahan (geen straaf

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya terdakwa minta hukumanyang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.50/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 14 Agustus 2018 mengenai lamapemidanaan (straaf maat) dalam putusan tersebut, yaitu menjatuhkanpidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun. Adapun ancaman dari Pasal ini adalah pidana penjara palinglama 12 (dua belas) tahun.

BANANZAH Alias IPUNG Als GAPER Bin (Alm) BEHAMID Hal 24 Dari 29hukuman yang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebutakan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusanini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkanagar Supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapatdipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus adapertanggungjawaban

No. 414 K/Pid/20141Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 174/Pid.B/2013/PN.Skd. tanggal 28 November 2013, atas nama Terdakwa: DICKYWIWAYA bin SANTO WIJAYA yang dimintakan banding tersebut, sekedarmengenai lamanya pidana penjara (straaf maad) yang dijatuhkan, sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa: DICKY WIJAYA bin SANTO WIJAYAtersebut telah terbukti

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhiunsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 338KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Dengansengaja merampas nyawa orang lain;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Azas tiadapidana tanpa kesalahan atau geen straaf zonder schuld yang telah menjadiyurisprudensi dan ternyatakan pula dalam Pasal 182 Ayat (6) KUHAP menjadiazas yang berkembang dalam hukum pidana khususnya dalam kaitan dengantindak pidana seperti yang sedang dihadapi oleh Terdakwa ;Bahwa faktafakta yang digunakan oleh Penuntut Umum untukmembuktikan dakwaannya adalah tidak berdasarkan fakta hukum yangsebenarnya sebagaimana telah terungkap dalam persidangan tetapi hanyaberdasarkan keterangan saksi yang

berkeyakinan/ innerlijkeovertuiging bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidanayang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggarPasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bilaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara berlanjut penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasaibarang itu karena ada hubungan kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan geen straaf

Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan KesatuPenuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukumdengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

SELVIE WORANG tidak sesuai dengan prosedur tatacara ketentuan Pasal 216 ayat (1), (5) dan ayat (7)Pemendagri No. 13 Tahun 2006 Pengelolaan KeuanganDaerah berkenaan dengan mekanisme penerbitan SP2D incasu. hanya sebagai instrumen untuk mengukur = adanyasuatu perbuatan yang dilarang dan diancam a quo tidakbisa menjatuhkan pidana (straaf) berdasarkanPermendagri.

Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut MajelisHakim dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan menurut hukum dengan kualifikasi Bermufakat jahat tanpa hak ataumelawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang36Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasiBermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membelinarkotika golongan I; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder schuld);Menimbang

Pidana ;Dalam Perkara ini kami Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan,apalagi merencanakan untuk melakukan perbuatan pidana yang merugikanNegara/Daerah, sehingga tidaklah masuk logika hukum apabila kamidiminta pertanggungjawaban pidana bahkan oleh Hakim Banding dijatuhkanPidana ;Prinsip atau asas ini Sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan diperhatikandan dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam tingkat Banding ;Dalam teori Hukum Pidana di Indonesia dikenal TTADA HUKUMAN TANPAKETERSALAHAN (GEEN STRAAF

Keputusan Bupati yangmenjadi dasar menerima uang Dana Asuransi yang didakwakan sebagaitindak pidana korupsi merupakan hukum yang sah, dan karenanyamempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya;Bahwa menerima uang atas dasar Peraturan Daerah dan KeputusanBupati yang sah adalah sutu perbuatan yang sah dan tidakbertentangan dengan hukum;Atas dasar uraian tersebut di atas, maka tidak ada kesalahan yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi dasarpemidanaan, sesuai dengan asas geen straaf

Dengan demikian Terdakwa tersebutdikategorikan sebagai pengedar Narkotika dan dalam perkara Aquo adalah termasukHalaman 24 dari 29 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2017/PT YYKhal yang memberatkan bagi Terdakwa, disamping hal yang memberatkan yang telahdisebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding searah dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya.Akan tetapi tentang penjatuhan pidananya (STRAAF TOEMITING) tetap