tahunanggaran 2012, SKPD Dinas Kesehatan Kab Asahan membuat usulananggaran yang bersumber dana APBNP tahun 2012 dengan tahapansebagai berikut :Bahwa diawali dari hasil Musrenbang Kab Asahan Tahun 2012 dimanadari hasil Musrenbang disimpulkan bahwa diperlukan pemenuhansarana pendukung berupa pengadaan peralaran kesehatan diPuskesmas seKab Asahan ;Bahwa karena kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pengadaanperalatan kesehatan yang diperuntukan seluruh puskesmas seKabAsahan cukup besar dan tidak bisa tertampung

Kesimpulan, Permohonan dan Penutup yang dibacakandipersidangan serta menyampaikan duplik secara lisan tetap pada pleidoinya yangselanjutnya Penasihat Terdakwa membahas unsur demi unsur yang menyatakantidak terbukti atas diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mencermati isi dariNota Pembelaan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterhadap dalildalil yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan Penasihat HukumHal 163 dari 171 halaman Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2019/PN PbrTerdakwa semuanya sudah tertampung

Ketiga puluh sembilan pemohon yang dibuatoleh ENTIK MUSAKTI dan DESTRIA WACHYU baik jumlah uang yangdimohon maupun jumlah organisasinya seluruhnya diakomodir sebagaiPenerima hibah tahun 2012 yang tertampung dalam Anggaran DPADinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Tahun 2012.e Terdakwa HERRY NURHAYAT selaku Kepala DPKAD Kota Bandungsekaligus sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Walikota dandiberi wewenang menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah danSurat Perintah Membayar tanpa

Ketiga puluh sembilan pemohon yang dibuat oleh ENTIKMUSAKTI dan DESTRIA WACHYU baik jumlah uang yang dimohon maupunjumlah organisasinya seluruhnya diakomodir sebagai Penerima hibah tahun2012 yang tertampung dalam Anggaran DPA Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Tahun 2012.Terdakwa HERRY NURHAYAT, SE, Msi selaku Pejabat yang ditunjuksebagai Pemberi hibah mewakili Walikota dan diberi wewenang untukmenandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah dan Surat PerintahMembayar tanpa pernah meneliti

Ketiga puluh sembilan pemohon yang dibuat oleh ENTIKMUSAKTI dan DESTRIA WACHYU baik jumlah uang yang dimohon maupunjumlah organisasinya seluruhnya diakomodir sebagai Penerima hibah tahun2012 yang tertampung dalam Anggaran DPA Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Tahun 2012.Terdakwa HERRY NURHAYAT selaku Kepala DPKAD kota Bandungsekaligus sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Walikota dan diberiwewenang menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah dan SuratPerintah Membayar tanpa

Bahwa uang yang diterima terdakwa dimaksudkan untuk digunakan lagi bagikegiatan masyarakat yang belum dilaksanakan dan tertampung diluar darikegiatan Jasmas/proposal.Bahwa menurut terdakwa penerima manfaat yang telah la rekomendasikanuntuk mendapat dana jasmas tersebut telah dilaksankan semua hanya ada 1(satu) titik penerima manfaat yang tidak dilaksanakan yaitu Bedah rumah milikMbah MINI dari Pokmas Kelurahan Jamsaren, karena penerima manfaat telahmeninggal dunia sebelum dibangun, sedang ahli warisnya

ATOZISOCHI DAELI, M.SP. yang menjabat Kepala Dinas PU Kab.Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ; Bahwa Dana yang tertampung pada DPASKPD Dinas PUKabupaten Nias Barat TA. 2011 sebesar Rp. 45.012.500, dansesuai dengan permintaan pembayaran Kadis PU Kabupaten NiasBarat TA. 2011 pada SPM Nomor : 900 / 19 /SPMLS / PU tanggal20 Juli 2011 sehingga saya tidak menolaknya karena menurutsaya dana yang diminta tidak melebih anggaran yang sudahtersedia pada DPASKPD Dinas PU Kabupaten Nias Barat TA.2011 ;95.

Nias Barat selaku PenggunaAnggaran ; Bahwa Dana yang tertampung pada DPASKPD Dinas PU Kabupaten NiasBarat TA. 2011 sebesar Rp. 45.012.500, dan sesuai dengan permintaan86pembayaran Kadis PU Kabupaten Nias Barat TA. 2011 pada SPM Nomor :900 / 19 / SPMLS / PU tanggal 20 Juli 2011 sehingga saya tidak menolaknyakarena menurut saya dana yang diminta tidak melebih anggaran yang sudahtersedia pada DPASKPD Dinas PU Kabupaten Nias Barat TA. 2011 ;7.

oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;Bahwa Terdakwa dalam hal Perencanaan dan Penyusunan kegiatanPengadaan dan Penanaman Bibit Tanaman sebagaimana yang tertuangdi dalam DPA dan DPPA SKPK Kantor Lingkungan Hidup TA. 2013 ,seperti menentukan jenis tanaman, volume, harga satuan belanjabarang/bibit tanaman adalah merupakan kewenangan dirinya selakuPengguna Anggaran (PA), dengan cara melihat daftar jenis bibittanaman yang tertampung

bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 juncto Pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa, Majelis Hakimberpendapat bahwa nota pembelaan itu sudah tertampung

2014/PN.Amb72 Bahwa pada tanggal 11 Mei dilakukan Pelantikan Kepala DinasPertamanan dan Kebersihan yang baru dan pada tanggal 14 Mei 2012saksi serah terima jabatan dengan Morits Lantu dan selanjutnya saksi keJakarta sehingga saksi tidak tahu proses selanjutnya ; Bahwa pekerjaan Taman Kota mulai pada bulan Pebruari 2012 dan selesaibulan April 2012 ; Bahwa pada saat menjabat belum pernah menerima laporan karena pada saat itumusim hujan sehingga banyak taman yang rusak karena terbawa air ; Bahwa yang tertampung

Rincian Obyek Belanja cukup dalam pergeseran anggaranantar kegiatan, antar obyek, antar kegiatan, dan kemudian diatur dan terdapatdalam perubahan APBD;Bahwa Pengeluaran Kas harus melalui serangkaian proses Verifikasi.Verifikasi menentukan pembuktian pertanggungjawaban dari perbendaharaankarena dari Perbendaharaan itulah kemudian dapat diketahui ada kegiatan219perbendaharaan dan seterusnya sampai setidaktidaknya tahun anggaranyang akan datang, akan tetapi melalui mekanisme penganggaran makapergeseran tertampung

Ketika dirumuskanada hal yang tidak tertampung di APBD Awal, lalu muncul APBD Perubahan.Sehingga apa yang tidak tercover di APBD murni diatur dalam APBD Perubahan.Perubahan tersebut dilakukan dalam keadaan yang sifatnya emergensi atau bilaada suatu persoalan yang tidak terfikir sebelumnya, jadi tidak selalu bersifatemergensi/darurat ; Bahwa lembaga legislatif bukan merupakan satuan kerja di Pemda (eksekutif).Badan legislatif yaitu yang membuat peraturan yaitu DPRD ; Bahwa kedudukan anggota DPRD adalah

Dinas;Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saksi memperolah biayaBBM untuk kendaraan roda empat (4) Jatah BBM saksi adalah pertalite 7,5liter/nari x30 hari = 225 liter/bln;Bahwa sesuai Analisa standard Belanja (ASB) Kota ambon Tahun 2019 Hargasatuan BBM tahun 2019 premium/pertalite Rp. 8000/ltr dan Solar Rp. 5.150,/Itr,namun dalam prakteknya dihitung berdasarkan harga riil Lapangan;Bahwa benar saksi juga mendapat biaya BBM pengawasan dikarenakan dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tertampung

sebesar Rp. 2.500.000Bahwa saksi menerangkan penggunaan anggaran BBM tahun 2019 untukmembiayai beberapa kegiatan di tahun 2020 dan dasar perintah/kebijakan sebagaiberikut :1)2)3)Untuk kegiatan di tahun 2020 yang dibayar berdasarkan kebijakan, saksibertanya kepada bendahara apakah ada anggaran yang bisa dipergunakan danbendahara menjawab bahwa masih ada anggaran, yaitu anggaran BBM tahun2019.Awalnya saksi sudah mengajukan telaanan kepada Walikota Ambon mengenaiadanya kegiatan yang anggarannya tidak tertampung

2.500.000Bahwa terdakwa menerangkan penggunaan anggaran BBM tahun 2019 untukmembiayai beberapa kegiatan di tahun 2020 dan dasar perintah/kebijakan sebagaiberikut :4) Untuk kegiatan di tahun 2020 yang dibayar berdasarkan kebijakan, terdakwabertanya kepada bendahara apakah ada anggaran yang bisa dipergunakan danbendahara menjawab bahwa masih ada anggaran, yaitu anggaran BBM tahun2019.5) Awalnya terdakwa sudah mengajukan telaahan kepada Walikota Ambonmengenai adanya kegiatan yang anggarannya tidak tertampung

Ketiga puluh sembilan pemohon yang dibuat oleh terdakwa ENTIKMUSAKTI dan DESTRIA WACHYU baik jumlah uang yang dimohon maupunjumlah organisasinya seluruhnya diakomodir sebagai Penerima hibah tahun2012 yang tertampung dalam Anggaran DPA Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Tahun 2012.HERRY NURHAYAT selaku Pejabat yang ditunjuk sebagai Pemberi hibahmewakili Walikota dan diberi wewenang untuk menandatangani Nota PerjanjianHibah Daerah dan Surat Perintah Membayar tanpa pernah meneliti kebenarandari

Ketiga puluh sembilan pemohon yang dibuat oleh terdakwa ENTIKMUSAKTI dan DESTRIA WACHYU baik jumlah uang yang dimohon maupunjumlah organisasinya seluruhnya di akomodir sebagai Penerima hibah tahun2012 yang tertampung dalam Anggaran DPA Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Tahun 2012.HERRY NURHAYAT selaku Pejabat yang ditunjuk sebagai Pemberi hibahmewakili Walikota dan diberi wewenang untuk menandatangani Nota PerjanjianHibah Daerah dan Surat Perintah Membayar tanpa pernah meneliti kebenarandari

Kepala DinasPertamanan dan Kebersihan yang baru dan pada tanggal 14 Mei 2012saksi serah terima jabatan dengan Morits Lantu dan selanjutnya saksi keJakarta sehingga saksi tidak tahu proses selanjutnya ; Bahwa pekerjaan Taman Kota mulai pada bulan Pebruari 2012 dan selesaibulan April 2012 ;Hal 83 dari 213 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb84 Bahwa pada saat menjabat belum pernah menerima laporan karena pada saat itumusim hujan sehingga banyak taman yang rusak karena terbawa air ; Bahwa yang tertampung

Ketiga puluh sembilan pemohon yang dibuat oleh terdakwa ENTIKMUSAKTI dan DESTRIA WACHYU baik jumlah uang yang dimohon maupunjumlah organisasinya seluruhnya diakomodir sebagai Penerima hibah tahun2012 yang tertampung dalam Anggaran DPA Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Tahun 2012.HERRY NURHAYAT selaku Pejabat yang ditunjuk sebagai Pemberihibah mewakili Walikota dan diberi wewenang untuk menandatangani NotaPerjanjian Hibah Daerah dan Surat Perintah Membayar tanpa pernah menelitikebenaran

Ketiga puluh sembilan pemohon yang dibuat oleh terdakwa ENTIKHalaman 190 dari halaman 414 Putusan Nomor:5 / Tipikor / 2015 / PT.PTBMUSAKTI dan DESTRIA WACHYU baik jumlah uang yang dimohon maupunjumlah organisasinya seluruhnya di akomodir sebagai Penerima hibah tahun2012 yang tertampung dalam Anggaran DPA Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Tahun 2012.HERRY NURHAYAT selaku Pejabat yang ditunjuk sebagai Pemberihibah mewakili Walikota dan diberi wewenang untuk menandatangani NotaPerjanjian

Kepala DinasPertamanan dan Kebersihan yang baru dan pada tanggal 14 Mei 2012saksi serah terima jabatan dengan Morits Lantu dan selanjutnya saksi keJakarta sehingga saksi tidak tahu proses selanjutnya ; Bahwa pekerjaan Taman Kota mulai pada bulan Pebruari 2012 dan selesaibulan April 2012 ;Hal 89 dari 216 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb90 Bahwa pada saat menjabat belum pernah menerima laporan karena pada saat itumusim hujan sehingga banyak taman yang rusak karena terbawa air ; Bahwa yang tertampung

Saksi tidak tahumenahu tentang uang yang ada bagian keuangan tersebut; Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang pebelian TV, AC, meja, korden di RSUDSleman dan yang beli tidak melaporkan kepada Terdakwa; Bahwa pembelian obat tidak ada pemberian discount; Bahwa ada kegiatan yang tidak tertampung dalam DPA seperti ISO,pelatinan, seminar, THR dan syawalan.

Untuk kegiatan yang bisa berjalan darirencana APBD awal hanya 1 objek tanah yaitu tanah milik Azwir ;Bahwa Saksi terima SK tersebut pada tanggal 27 November 2007 ;Bahwa proses lahirnya SK walikota tersebut : tertampung dari APBD perubahan,adanya legalitas formal pelaksanaan kegiatan, memmudahkan koordinasi,melaksanakan perintah APBD ;Bahwa ide yang merumuskan SK walikota tersebut adalah saksi sendiri dimanasaksi yang membuat draff SK tersebut dengan melakukan konsultasi kepadakabag hukum saudara

Karo, adalah sebagai berikut ;Setelah kegiatan tertampung dalam masa anggaran APBD Kab.Karo. TA. 2009 Nomor : 1.20.06.01.18.11.5.2.2.02.1 kemudianpengguna anggaran mengajukan permintaan penerbitan SPD (suratpenyediaan dana) kepada PPTK (pejabat pembuat komitmen)menyerahkan dokumen kontrak dan kelengkapan SPPLS untukpenerbitan SPPLS oleh saksi selaku bendahara pengeluaran, lalusaksi memverifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen dan setelahsaksi menerbitkan SPPLS.

tahun anggaran 2012,SKPD Dinas Kesehatan Kab Asahan membuat usulan anggaran yangbersumber dana APBNP tahun 2012 dengan tahapan sebagai berikut:Bahwa diawali dari hasil Musrenbang Kab Asahan Tahun 2012 dimana darihasil Musrenbang disimpulkan bahwa diperlukan pemenuhan saranapendukung berupa pengadaan peralaran kesehatan di Puskesmas seKabAsahan;Bahwa karena kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pengadaanperalatan kesehatan yang diperuntukan seluruh puskesmas seKab Asahancukup besar dan tidak bisa tertampung

menerima uang sebesar kuranglebih Rp. 112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah) dari terdakwa Ir.SUJANA, MP. selaku Ketua LSM Pusat Pengkajian PemberdayaanMasyarakat dan Pembangunan Pertanian ;Bahwa untuk kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatdalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahananpangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakandan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010tersebutberasal dari pinjaman Asian Development Bank seperti tertampung