Ditemukan 5818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra films
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2015 — - Ir. MUH ARIS GAJAH
51 — 52
  • Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 31 Januari 2019 — Pemohon:
EL ADRIAN SHAH
110 — 198
  • lahir Sydney 23 Januari1980, warganegara Australia pekerjaan wiraswasta Tempat tinggal JlStasiun Gg Keluarga No. 4 Kelurahan Harjosari Il KecamatanMedan Amplas Kota Medan2.DELIMA SIMBOLON jenis kelamin perempuan, lahir di Medan, 10 September 1985agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga Tempat tinggal JlStasiun Gg Keluarga No. 4 Kelurahan Harjosari Il KecamatanMedan Amplas Kota Medanyang dalam hal ini diwakili olehkuasanya Akhmad Johari Damanik SH MH dan RIFAI DAMANIK SHAdvokad yang berkantor di Firma
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
201 — 95
  • Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkansurat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2018, di Daftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Legalisasi No.1042/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Psttanggal 16 Nopember 2018 ;Tim Penasihat Hukum Terdakwa III ROOSLYNDA MARPAUNG :HEBER SIHOMBING,S.H, METI HILDAWATI,S.H, ALBERT YULIU,S.H, RUDYUTOMO,S.H, MARIANUS WAKA WORA TOLA,S.H, MAKRIFAT PUTRA,S.H,ANANG ALFIASYAH,S.H, JON PARULIAN PURBA,S.H, ABRAHAM ERNESTTAMPUBOLON,S.H, CARLO RUBIO,S.H, Para Advokat pada Firma
    JI.T.B Simatupang No.18 Jakarta, berdasarkan suratKuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2018, di Daftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Legalisasi No.1054/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Psttanggal 22 Nopember 2018 ;Tim Penasihat Hukum Terdakwa IV RINAWATI SIANTURI :HEBER SIHOMBING,S.H, METI HILDAWATI,S.H, ALBERT YULIANUS,S.H,RUDY UTAMO,S.H, MARIANUS WAKA WORA TOLA,S.H, MAKRIFATPUTRA,S.H, ANANG ALFIANSYAH,S.H, JON PARULIAN PURBA,S.H,ABRAHAM ERNEST TAMPUBOLON,S.H dan CARLO RUBIO,S.H, ParaAdvokat pada Firma
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
95 — 24
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
391 — 753
  • letakkan saham saudara tetapi saya dengan teman temanada Akta pendirian, saya punya rencana saham karena saham ini adalahharta kekayaan (Properti), saya punya tetapi perusahaan tidak ada yangsebenarnya tidak punya saham, mana mau gantungkan sahamnya, sahamitu ada di Akta Pendirian yang terkatungkatung sudah lewat tidak terjadibadan hukum sehingga mereka tetap menjadi person dalam hukum tidakrechstpersoon jadi saham itu dimasukkan kedalam perseroan, jelasUndangundang mengatakan saham tapi kalau Firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 29 Januari 2013 — DAPIT SINAGA
59 — 14
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;599 66Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapicukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-10-2012 — Upload : 25-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 133/ Pid.B/2012/PN. Pwk
Tanggal 17 Oktober 2012 — AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ
926 — 588
  • BATUBARA, SH,MARDIONO SUPARMAN, SE, SH, SARI WARAS, SH dan ADHIKA KRISPRATAMA,SH Para Advokat pada Firma Hukum ACS & Co, yang berkantor di Jl.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1434 — 2441
  • Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKT117, yang dimaksud badan hukum perdata dalam rumusan itu adalahmurni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatussebagai badan hukum seperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan,Persekutuan Perdata (maatchap) dan lainlain sepanjang berstatusbadan hukum perdata ;5.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 51 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 3 Juni 2015 — TONI HERNAWANTO, SE. Bin TARMUDJI
50 — 91
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 11 Agustus 2016 — RUSMALA DEWI Binti H. NAPSIN.
104 — 136
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 29 Januari 2013 — SERIUS TAURUS NABABAN,ST.
75 — 59
  • Badan Hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan.Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;99 66Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi ini bersifatalternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salahsatu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 29 Juni 2015 — SUKARDI Bin PAIJO
28 — 15
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasiyang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, CommanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DarwanPrins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti,Halaman 143 dari 187 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2015/PN PIkBandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orangyang
Pengadilan PA TANJUNG BALAI Perdata Agama
Register : 01-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI Nomor 618/Pdt.G/2016/PA.Tba
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 22
  • (Vide, H.M ARSYAD THALIB LUBIS, dalam buku Ihnu PembagianPUSAKA (ALFARAIDL) Cetakan keempat 1980, Penerbit Firma"TSLAMYAH" Medan, halaman 35).8.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 19/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 2 Oktober 2017 — FRENKY MARIO LUMBAN TOBING
70 — 31
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Halaman 128 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2017/PT MDNMenimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — Drs.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
102 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Korporasi yang tidak berbentukbadan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Hal.171 Dari 173 Hal.Put.No.230 PK/Pid.Sus/2012Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsuryang
Pengadilan PN BATAM
Putus : 13-06-2016 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BATAM Nomor 195/PDT.G/2015/PN Btm
Tanggal 13 Juni 2016 —
207 — 221
  • KeempatnyaAdvokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), yang beralamatdi Chase Plaza It.18 Jalan Jend. Sudirman Kav.21Jakarta 12920 dan JI. Raden Patah Komp. SumberJaya Blok A No. 56 Nagoya, Batam, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2015sebagaimana telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor :564/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 11 November2015,sebagai Turut Tergugat ;9. Tn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-03-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Maret 2016 — RACHMAT BASUKI, SKM, M.Sc, PH
176 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Firma atau Komanditer dan Perkumpulan? Koperasi, Risalah RapatPT. Jaya Kencana Electric Company.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Jaya Kencana kepada PT.PP Jl. Ph. Mustofa Bandung Up.
    Firma atau Komanditer dan Perkumpulan? Koperasi, Risalah RapatPT. Jaya Kencana Electric Company.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Jaya Kencana kepada PT.PP Jl. Ph. Mustofa Bandung Up. Bapak Rohmad, Our Ref :R2.339/JKB/P/ELV/IX/09 tanggal 3 Agustus 2010 + 15 (lima belas)Lampirannya.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Negosiasi Dengan SubKontraktor tanggal 22 September 2010, Harga Negosiasi : CapacityHal. 362 dari 593 hal. Put.
    Firma atau Komanditer dan Perkumpulan? Koperasi, Risalah Rapat PT.Jaya Kencana Electric Company.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Jaya Kencana kepada PT.PP JI. Ph. Mustofa Bandung Up.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH 2.YUSRIANA AKIB, SH., MH. Terdakwa: FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI
100 — 30
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaperseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai AndelIndonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukummisalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagangatau perkumpulan lainnya (Darwin Prints : Pemberantasan TindakPidana Korupsi. ( Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal17)Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanadikemukakan di atas, bila dinubungkan dengan pengertian setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
104 — 24
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat yangterbukti dalam perkara ini adalah unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atauorang lain atau suatu korporasi, dengan didasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan sebagai berikut :e Bahwa dalam pengadan alat navigasi kapal KM Julianto Mulyodiharjo Tahun
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
149 — 29
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31