Bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat sangat tidak berdasar, cacat hukumdan tuntutan Penggugat tidak didasarkan pada bukti yang akurat sebagaimanadimaksud dalam ketenuan pasal 191 Rbg jo. Pasal 180 sehingga sangatlahberalasan bagi Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menolak seluruh tuntutan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;7.

Bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat sangat tidak berdasar, cacathukum dan tidak didasarkan pada bukti yang akurat sebagaimana dimaksuddalam ketenuan pasal 191 Rbg jo.

perkawinan putus karena Talak, maka bekassuami wajib memberikan nafkah iddah kepada isterinya, kecuali bila ia nusyuz;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonpensidikategorikan sebagai isteri yang tidak nusyuz, maka sudah sepatutnya apabilaTergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepadaPenggugat Rekonpensi, sesuai dengan ketenuan

bungkus plastic kecil berisiserbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 gram, 3 (tiga) buah pirekkaca, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol parfum kaca merk BELLAGIOdengan tutup telah berlubang dua diduga bong, Seperangkat bong yang terbuat dari botolplastic berwarna biru, 14 (empat belas) buah pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warnaputih yang berlubang dua, (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak Microphone merkNAKATA, yang telah disita sesuai dengan ketenuan

Bahwa setelah membaca dalildalil gugatan dari Penggugat telah ternyata gugatanyang diajukan Penggugat tersebut mengandung cacat Formil dan atau tidakdipenuhinya syarat formil dari suatu gugatan hal mana dikarenakan gugatan a quodiajukan oleh Penggugat menyalahi ketenuan pasal 171 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 82 UU No 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Dimana dalam pasal 171 UndangUndang Republik Indonesia nomor

, tetapi dengan mencermati dua niatpada diri Terdakwa yang lahir pada dua waktu perbuatan yang berbeda, makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan dua perbuatan yangberdiri sendiri, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana pada pokoknya tidak berkaitan denganunsur delik, melainkan hanya berkaitan dengan pemidanaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa ketenuan

Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016yang dilimpahkan kepadanya, untuk itu perlu dilakukan pengujian denganmenggunakan batu uji berupa peraturanperaturan , baik peraturan yangterkait dengan subyek hukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugatselaku BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (persero) berdasarkanUU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan UU No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Bahwa berdasarkan ketentuan ketenuan hukum yang bersfiatnormatif tersebut diatas dihubungkan dengan keputusan objek sengketa ,dapat

mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

warnaputin, Cairan Bening didalam seperangkat alat hisap (bong) dan urineatas nama Sofyan Saury Alias Yayan Bin Saefudin adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan NomorUrut 61 Lampirang UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0.1750gram dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi, tidaklah tepatterhadapnya diterapkan Pasal 114 Ayat (1) Undangundnag Nomor 35athun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketenuan

Sejak tanggal 8 Januari 2015 anak DavinoAkhtarrizki Setiadi tidak diantar lagi kepada Penggugat bahkan Tergugatmenyatakan Penggugat tidak boleh mengasuh Davino Akhtarrizki Setiadi;Bahwa, karena anak yang bernama Davino Akhtarrizki Setiadi yang lahir 14Oktober 2013 masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang,bimbingan, perawatan dari seorang ibu, maka sesuai dengan ketenuan Pasal105KHI mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemgang hak asuhnya;Tentang harta bersamae Bahwa,selamaperkawinan

Harvard Cocopro) sebagai hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp. 67.975,846,9(enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratusempat puluh enam koma sembilan rupiah), dengan perincian sebagaiberikut:Penggugat (Ic.

Sentosa Adiprana nomorACI000049429 tanggal 18 April 2011, ACI000049430 tanggal 18 April2011, ACI000049499 tanggal 22 April 2011, ACIO00049513 tanggal 21April 2011, ACI000049574 tanggal 22 April 2011, ACI000049577 tanggal21 April 2011, ACI000049629 tanggal 25 April 2011, ACI000049631tanggal 25 April 2011 dan ACI000049361 tanggal 15 April 201 1; Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yangdiajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti yang diajukan oleh terdakwa, makasesuai dengan ketenuan

Pdt/2015Peraturan PokokPokok Agraria, juga akta jual beli atas nama pewarisTergugat I, adalah memenuhi unsur batal demi hukum, karena terdapatsebabakibat (causative) adanya kekeliruan tentang orang atau pihak yangberhak bertindak dalam kedudukan hukumnya sebagai pemilik sekaliguspenjual atas objek jualbelinya; serta terdapat unsur rekayasa ataukebohongan data tanah atau terindikasi penggunaan data tanahpalsu/dipalsukan oleh Tergugat II s/d IV, atas tanah objek sengketa in casu,sebagaimana maksud ketenuan

acara pemeriksaan perkara inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatersebut di atas; === === Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadiwewenang Pengadilan Agama , dalam hal ini Pengadilan Agama SemarangMenimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp67.975.826,1 (enam puluh tujuh jutasembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluhenam rupiah koma satu sen).e Uang Pesangon?

Demikian pula untuk nafkah iddahTergugat juga harus dibebani membayar kepada Penggugat dan oleh karenaPenggugat sekarang tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddah Penggugatadalah selama 3 bulan dan setiap bulan dibebani Rp. 1.000.000, x 3 bulan = Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan ketenuan Pasal 41 huruf c Undangundangnomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.

Barang Bukti :Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yang diajukan olehPenuntut Umum, maka sesuai dengan ketenuan pasal 182 ayat huruf a KUHAP, pemeriksaandinyatakan selesai, dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknyadimohonkan kepada Pengadilan, agar perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa IMELDA TANSIL PGL IMELDA telah terbukti melakukantindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal374

mengelolaan objek sengketa dengan itikadbaik dan terbuka hal tersebut berdasarkan adanya perangkat desa setiaptahun memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan dengan Nomor (NOP) 35.15.060.012.0050075.0 atasnama DJAMAK dan sejak dahulu objek sengketa dikelolah dan dikuasaisebagai tempat usaha, dan tidak pernah ada orang yang bernama Suebmenguasai objek sengketa tersebut, Maka dengan demikian tindakanTergugat dengan menerbitkan objek sengketa atas nama Suebbertentangan dengan ketenuan

mengadili permohonan praPeradilan ini untuk : DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnyaHalaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Lmj Menyatakan permohonan pra Peradilan yang diajukan Pemohon ditolakuntuk seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima DALAM POKOK PERKARA Menolak permohonan pra Peradilan untuk seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksan perkara ini sesuaidengan ketenuan

barangbukti berupa jirigenjirigen berisi BBM jenis solar dan premium, dengan adanya faktaTerdakwa kembali mengulangi tindak pidana di saat proses peradilan atas dirinya masihberjalan, maka terhadap barang bukti yang disita di dalam perkara ini menimbulkankekhawatiran bagi Majelis apabila dikembalikan kepada Terdakwa dapat dipergunakansebagai sarana untuk melakukan tindak pidana serupa lagi, sehingga oleh karenanyamaka barang bukti dimaksud lebih tepat dirampas untuk negara ; Menimbang, bahwa sebagaimana ketenuan

sejak tanggal 13 Juli2011 (vide bukti P5), demikian juga pada tahun 2012 dan tahun 2013 Penggugattelah mendapatkan perintah tugas untuk melakuakn pekerjaan dari Tergugat (videbukti P6 dan P7), sedangkan dari bukti yg diajukan selama persidangan tidak adabukti perjanjian kerja secara tertulis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaperjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara tidak tertulis;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerja dibuat secara tidak tertulismaka mengacu pada ketenuan