Harvard Cocopro) sebagai hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp. 67.975,846,9(enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratusempat puluh enam koma sembilan rupiah), dengan perincian sebagaiberikut:Penggugat (Ic.

Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka(9) UU No. 51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakanPenetapan Tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketayang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo dikeluarkan dalambentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi(materinya), sebagai berikut:a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitunama TERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya

Bawha, berdasarkan ketenuan Pasal 55 UU No. 5/1986beserta Penjelasannya tersebut, dinubungkan dengan faktadi mana PENGGUGAT tidak pernah diberikan SalinanKeputusan Pemberhentikan Dalam Jabatan Struktural olehTERGUGAT dan PENGGUGAT baru mengetahui adanyaKeputusan TERGUGAT No.SK. 821.2241 Tanggal 29 Desember 2019 tersebut padasaat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.JPR5.

Harvard Cocopro) sebagai hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.19.421.670,81 (Sembilan belas juta empat ratus dua puuh satu ribu enamratus tujuh puuh koma delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :Halaman 28 dari 30 Putusan

Nomor106/Pdt.G/2013/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2014 Jo Nomor492/Pdt/2014/PT.Bdg tertanggal 19 Desember 2014 dan perkara Nomor :233/Pdt.G/2016/PN.Dpk tanggal 29 November 2017 dikatikan denganperkara Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Dpk mengenai subjek, objek isi putusanyang bersifat positif dan putusan sebelumnya yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut telan memenuhi semuapersyaratan untuk dapat dinyatakan sebuah perkara gugatan adalah NebisIn Idem yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketenuan

dilakukanpengundangan, serta tidak mempunyai konsekuensi diketahui secara umumatau dipublikasikan kepada publik informasi yang terdapat didalamnya;Bahwa terhadap' pertimbangan tersebut diatas Pemohon Kasasiberpendapat Majelis Hakim PTUN Jakarta telah keliru dalam menafsirkanhukum, karena mengartikan sesuatu yang bukan dikategorikan sebagaiperaturan dan tidak perlu diundangkan maka serta merta tidak mempunyaikonsekwensi untuk diketahui secara umum atau dipubilkasikan kepadapublik tanpa didasari pada ketenuan

acara pemeriksaan perkara inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatersebut di atas; === === Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadiwewenang Pengadilan Agama , dalam hal ini Pengadilan Agama SemarangMenimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan

Bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat sangat tidak berdasar, cacat hukumdan tuntutan Penggugat tidak didasarkan pada bukti yang akurat sebagaimanadimaksud dalam ketenuan pasal 191 Rbg jo. Pasal 180 sehingga sangatlahberalasan bagi Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menolak seluruh tuntutan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;7.

Bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat sangat tidak berdasar, cacathukum dan tidak didasarkan pada bukti yang akurat sebagaimana dimaksuddalam ketenuan pasal 191 Rbg jo.

, tetapi dengan mencermati dua niatpada diri Terdakwa yang lahir pada dua waktu perbuatan yang berbeda, makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan dua perbuatan yangberdiri sendiri, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana pada pokoknya tidak berkaitan denganunsur delik, melainkan hanya berkaitan dengan pemidanaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa ketenuan

mengadili permohonan praPeradilan ini untuk : DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnyaHalaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Lmj Menyatakan permohonan pra Peradilan yang diajukan Pemohon ditolakuntuk seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima DALAM POKOK PERKARA Menolak permohonan pra Peradilan untuk seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksan perkara ini sesuaidengan ketenuan

mengelolaan objek sengketa dengan itikadbaik dan terbuka hal tersebut berdasarkan adanya perangkat desa setiaptahun memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan dengan Nomor (NOP) 35.15.060.012.0050075.0 atasnama DJAMAK dan sejak dahulu objek sengketa dikelolah dan dikuasaisebagai tempat usaha, dan tidak pernah ada orang yang bernama Suebmenguasai objek sengketa tersebut, Maka dengan demikian tindakanTergugat dengan menerbitkan objek sengketa atas nama Suebbertentangan dengan ketenuan

Bahwa setelah membaca dalildalil gugatan dari Penggugat telah ternyata gugatanyang diajukan Penggugat tersebut mengandung cacat Formil dan atau tidakdipenuhinya syarat formil dari suatu gugatan hal mana dikarenakan gugatan a quodiajukan oleh Penggugat menyalahi ketenuan pasal 171 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 82 UU No 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Dimana dalam pasal 171 UndangUndang Republik Indonesia nomor

Sentosa Adiprana nomorACI000049429 tanggal 18 April 2011, ACI000049430 tanggal 18 April2011, ACI000049499 tanggal 22 April 2011, ACIO00049513 tanggal 21April 2011, ACI000049574 tanggal 22 April 2011, ACI000049577 tanggal21 April 2011, ACI000049629 tanggal 25 April 2011, ACI000049631tanggal 25 April 2011 dan ACI000049361 tanggal 15 April 201 1; Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yangdiajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti yang diajukan oleh terdakwa, makasesuai dengan ketenuan

tindak pidana sera dapat memberikan cerminan bagi masayarakat akanadanya syarat penjatuhan pidana minimal sehingga setiap anggota masyarakaakan dapa lebih memikirkan kembali apabila akan melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa disisi lain terdapatnya ketentuan tetang penjatuhanpidana minimal bagi pelaku tindak pidana memberikan permasalah tersendiribagi hakim dalam penjatuhan pidana, mengingat terdapatnya perbedaan baikmotif dan cara melakukan tindak pidana dalam setiap perkara walaupunpelanggaran ketenuan

Pdt/2015Peraturan PokokPokok Agraria, juga akta jual beli atas nama pewarisTergugat I, adalah memenuhi unsur batal demi hukum, karena terdapatsebabakibat (causative) adanya kekeliruan tentang orang atau pihak yangberhak bertindak dalam kedudukan hukumnya sebagai pemilik sekaliguspenjual atas objek jualbelinya; serta terdapat unsur rekayasa ataukebohongan data tanah atau terindikasi penggunaan data tanahpalsu/dipalsukan oleh Tergugat II s/d IV, atas tanah objek sengketa in casu,sebagaimana maksud ketenuan

KdiBahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Oktober 2019 yang isinya sebagaimanatelah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketenuan Pasal 154 R.Bg.majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, selain ituuntuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, juga telahdilaksanakan

Demikian pula untuk nafkah iddahTergugat juga harus dibebani membayar kepada Penggugat dan oleh karenaPenggugat sekarang tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddah Penggugatadalah selama 3 bulan dan setiap bulan dibebani Rp. 1.000.000, x 3 bulan = Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan ketenuan Pasal 41 huruf c Undangundangnomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.

Barang Bukti :Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yang diajukan olehPenuntut Umum, maka sesuai dengan ketenuan pasal 182 ayat huruf a KUHAP, pemeriksaandinyatakan selesai, dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknyadimohonkan kepada Pengadilan, agar perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa IMELDA TANSIL PGL IMELDA telah terbukti melakukantindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal374

ZainalEffendi sebagai pemohon;Dan juga melanggar ketenuan pasal 37 ayat (2) Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mensyaratkan Kepalakantor Pertanahan untuk mengukur kebenaran data yang diajukan untukperalihan dimaksud;15.Bahwa perbuatan Tergugat dengan melakukan peralihan hak dariPenggugat kepada Drs.

RW.01 Pabean, Sedati,Sidoarjo, untuk diletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) sebagai jaminan untukdilakukannya Realisasi jual beli dengan Penggugat ;Bahwa Perjanjian ikatan Jual Beli adalah perjanjian timbal balik (perjanjian dua sisi)maka dengan demikian penggugat menuntut terhadap para tergugat dengan mengacukepada ketenuan pasal 1266 KUHPerdata Jo pasal 1267 KUHPerdata, oleh karenaitu Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai berikut:1.

sengketa menjadiAgunan dalam perjanjiaan kredit antara kedua belah pihak dengan phak Bank BNIJember,(Turut Tergugat), dengan demikian menurut hukum antara kedua belahHal 18 dari 38 hal.Put.No. 1740/Pat.G/2016/PA.Jrpihak dengan pihak Bank BNI tetap ada keterkaitannya, oleh karena itu makaeksepsi Turut Tergugat dinyatakan tidak tidak beralasan hukum dan harus ditoalk;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketenuan