Jamil dan Fandi Luthfi (asasobligationrealisasi obligation dan levering), sehingga ditantumkankatakata Mengetahui pada dan oleh tanda tangan Termohon PK1.Namun tanpa tanda tangan dari Termohon PK1 pun terhadap SuratKeterangan Jual Beli (bukti 71.9 dan TIl.1) adalah sah danberkekuatan hukum, karena surat bukti PK2 s/d surat bukti PK6);.

Hal ini karena:1.Surat bukti PK2 s/d surat bukti PK6 yaitu Termohon PK2adalah selaku Pihak dalam Perjanjian Pembangunan Ruko (asasobligation, realisasi obligation dan levering);Kesaksian H.M. Jamil, Fahdi Luthfi dan M. Adam, telahdimanipulasi dan tidak tercantum kesaksian Berita AcaraPemeriksaan mereka selaku saksi pada Berita AcaraPersidangan sewaktu pemeriksaan saksisaksi tersebut,terutama setentang:7.1.2.a. Historis lahir perjanjian pembangunan Ruko;7.1.2.0.

Dan perjanjian hukum adat tidak diperlukan adanya levering yangmerupakan perbuatan hukum yang tersedia/terpisah dari perjanjian obligator(Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 1987 Nomor 127 K/Pdt/1984,Majelis Hakim Prof Z Azikin Kusuma Atmaja, SH.

,S.H/Turut Tergugat dalam konvensi, dalam hal ini sudah seharusnya terdapat kesepakatansebagaimana pasal 1320 KUHPerdata, serta adanya levering ataupenyerahan sebagaimana pasal 1457 KUHPerdata atas apa yangdiperjanjikan, sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugatdalam konvensi mengurus Suratsurat obyek sengketa dalam perkara aHalaman 25 Putusan Nomor 425/PDT/2020/PT Sbyquo menjadi SHM atas nama Sri Redjeki/Penggugat Rekonvensi/Tergugatdalam konvensi;Bahwa, faktanya saat ini, lahan /obyek

sengketa tersebut masih dikuasaioleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi, belumada penyerahan/levering dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugatdalam konvensi dan saat ini masih di tanami tanamanTembakauoleh ParaTergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi, serta ParaTergugat Rekonvensi /Para Penggugat dalam konvensi bersikukuh tidakmau mengosongkan tanah obyek sengketa yang sudah di jual dalamperkara a quo tersebut;Bahwa, atas Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi

., tetapi belum terjadi peralihan hak danpenyerahan (levering), sedangkan perbuatan jual belinya yang relatif barusangatlah mungkin dibatalkan karena sebab (causa) tidak halal (itikad buruk dariPenjual (Tergugat II) dan mestinya membeli melalui pelelangan umum), tidakterang mengenai obyeknya (pada saat diletakkan hak tanggungan belum adabangunan, sekarang sudah didirikan bangunan baru tentu dalam hal inimenyangkut harga).Olen karena Penggugat Intervensi bukan pemilik obyeksengketa maka sudah sepatutnya

tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 731Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli 1989,seluas 196 m2 (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) masih atas namaAlexander Wong Agung Tunggul Negoro (Tergugat I), meskipun PenggugatIntervensi mendalilkan memperoleh berdasarkan jual beli yang tertuang dalamAkta Jual Beli No. 03/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat di hadapanNotaris Dewi Maya Rahayu, SH., tetapi belum terjadi peralihan hak danpenyerahan (levering

tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 731Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli 1989,seluas 196 m2 (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) masih atas namaAlexander Wong Agung Tunggul Negoro (Tergugat 1), meskipun PenggugatIntervensi mendalilkan memperoleh berdasarkan jual beli yang tertuang dalamAkta Jual Beli No. 03/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat di hadapanNotaris Dewi Maya Rahayu, SH., tetapi belum terjadi peralihan hak danpenyerahan (levering

Bahwa, tidak benar Para Tergugat menguasai dan menempati obyeksengketa tanpa dasar, hal ini juga tidak bisa didalilkan telah merugikanPenggugat sebagai pembeli obyek sengketa ;Jual beli obyek sengketa tidak bisa dikatakan sempurna karena di atasobyek sengketa masih dikuasai oleh pihak lain yang memilki alas hukumyang sah, dan belum ada levering seperti yang disyaratkan untuk sahnyasuatu jual beli;Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka jual beli yang dilakukan TurutTergugat dengan Pengggat ada hal yang

bahwasebagaimana pertimbangan hukum di atas maka akta jual beli tanggal 29 Juni2005 No 55/2006 dihadapan Notaris /Pejabat Pembuat Akta TanahGede Surata,SH antara Pnggugat dengan Turut Tergugat adalah sah danmengikat..dstnya ;Bahwa, Para Pembanding / Para Tergugat keberatan dengan pertimbanganyudex facti dimana proses jual beli antara Terbanding / Penggugat denganTurut Terbanding /Turut Tergugat hingga gugatan aquo diajukan belum adaHalaman. 22 dari.Hal 32 Putusan Nomor 49/Pdt/2020/PT DPS.proses levering

PERBEDAAN ANTARA "PENYERAHAN BARANG KARENAPENIPUAN DENGAN PENYERAHAN BARANG KARENA JANJIPERIKATANSetelah perjanjian disepakati, maka para pihak akan melakukanpenyerahan objek perjanjian (levering).

Dalam perjanjian hutangpiutang,si pemberi hutang akan menyerahkan sejumlah uang kepada sipenerima hutang, dengan ketentuan bahwa dalam batas waktu tertentusi penerima hutang harus mengembalikan utang pokok berikut denganbunga kepada si pemberi hutang.Terkadang ada kesulitan untuk melihat suatu penyerahan (levering) yangdilakukan secara normal sebagai bagian dari kewajiban perikatandengan penyerahan karena adanya unsur penipuan dalam kesepakatanyang dibuat tanpa dibuktikan adanya keadaan diluar pokok

I selaku penjual dan T.III selaku pembeli dengan Akta Notariil No. 31/2006tertanggal 08 06 2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Darmo Susanto, SHdinilai telah memenuhi syarat pengalihan hak atas tanah sebagai penyerahan yuridis(yuridisch levering ) yakni berupa Akte peralihan hak, yang kemudian telah diikuti denganpenyerahan tanah a quo secara nyata oleh Tergugat I kepada Tergugat HI, fakta inimenunjukkan bahwasanya terhadap objek perkara a quo telah dilakukan penyerahan nyata(feitelijke levering

Putusan Pengadilian TinggiJawa Barat No. 174/Pdt/2006/PT.BDG Jo Putusan Pengadilan Negeri Kls.1aKota Bandung No. 194/Pdt/g/2005/Pn.Bdg yaitu Tergugat diperintahkanuntuk membawa serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik masing masing SHM No.1623, SHM No.1624 dan SHM No.1625 berikut IzinMembangun Rumah berserta surat surat lainnya untuk kemudiandilakukan jual beli dengan Penggugat di hadapan PPAT, sehinggasangatlah merugikan kepentingan hukum dari Penggugat karena peralihansecara hukum (juridische levering

) tidak dapat dilaksanakan sementarakewajiban Penggugat kepada Tergugat sudah dilaksanakan secara penuhdan peralihan secara fisik (feitelijke levering) pun sudah dilaksanakan,oleh karena itu sangatlah layak serta berdasar kepada hukum apabilakemudian hak kepemilikan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik masing masing SHM No.1623/Kel.Paledang, SHM No.1624/Kel.Paledang dan SHMNo.1625/Kel.Paledang dicabutdan/atau dibatalkan untuk kemudianditerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik terhadap Objek Perkara atas

Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT)/Turut Termohon Kasasi , oleh karena itu PertimbanganHukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan nyatanyata bertentangan denganketentuan Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi: "Jual Beli dianggap terjadi2223antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belumdibayar, dan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata dimana yang menjadi syaratjual beli haruslah dilengkapi dengan adanya penyerahan (levering

No. 1092 K/Pdt/201324dan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 88 ayat 2), dan telahadanya levering kepada Pemohon Kasasill, Ill dan IV selaku pembeli dan faktahukumnya Pemohon Kasasill, Ill dan IV telah menguasai sepenuhnya objeksengketa maka secara hukum jual beli/peralinan hak yang dilakukan olehMasmin Bangun semasa hidupnya adalah sah dan telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga PemohonKasasill, Ill dan IV/Tergugatll,IIl dan IV selaku pembeli

Kecamatan PlumbonKabupaten Cirebon yaitu sebagaimana SHM Nomor : 2371 ;Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 merupakan milik Tergugat IIIyang kemudian dikuatkan melalui Surat Keputusan Gubernur PropinsiJawa Barat tanggal 7 Januari 1974 No. 276/Al/2/Des/SK/1974 tentangpersetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah Titisaradan Tanah Bengkok ex Desa Desa dalam wilayah KotamadyaCirebon dan Sukabumi sebagaimana yang tercatat dalam buku bendelberita acara penyerahan pengelolaan secara nyata (Fetelijke Levering

Plumbon Kabupaten Cirebon yaitu sebagaimanaSHM Nomor : 2371 ;Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 merupakan milik Tergugat IIIyang kemudian dikuatkan melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi JawaBarat tanggal 7 Januari 1974 No. 276/Al/2/Des/SK/1974 tentang persetujuandan pengesahan pemindahan hak pakai tanah Titisara dan Tanah Bengkokex Desa Desa dalam wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumisebagaimana yang tercatat dalam buku bendel berita acara penyerahanpengelolaan secara nyata ( Fetelijke Levering

Yurisprudensi MA RI No: 516/Pdt/1995 tanggal 27061997, sebagaiberikut:J ual beli yang tidak diikuti dengan levering, maka berdasarkan pasal1459 BW hak milik atas tanah tersebut belum berpindah kepadapembeli, jadi masih tetap berada pada pemilik lama.9.2.

Kewajiban tersebutadalah :menyerahkan suatu barang danmenanggungnya.Mengenai penyerahan atau levering dalam KUHPerdata, menganutsistem causal yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyalevering itu pada dua syarat:1 WALI LIAO LC SADA MAT LIT ACPLIDb IXLIK AB 3.5 nL Beit ows Dey1. Penyerahan atau levering telah dilaksanakan oleh yang berhakberbuat bebas (beschikking sbevoegd) terhadap orang yangdilevering.2.

Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasarlevering(penyerahan).Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnya titelyang menjadi dasar levering, dimaksudkan perjanjian obligator yangmenjadi dasar levering tersebut. Adapun orang yang :berhak berbuatbebas: adalahpemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakanolehnya.9.3.

Chairul Andi Tau, Majelis Hakim menilaitelah memenuhi syarat Jual Beli hak atas tanah bersifat tunai, konkrit dan terang, yangkemudian telah diikuti dengan penyerahan tanah a quo secara nyata oleh Tergugat Ikepada Tergugat II, fakta ini menunjukkan bahwasanya terhadap objek perkara a quotelah dilakukan penyerahan nyata (fe/telijke levering) oleh orang yang berhak kepadapenerima hak, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1475 jo. pasal 584 Kitab Undangundang Hukum Perdata, Pasal 19 dan 23 Undangundang

IIPembanding saja yang tidak didukung oleh keterangan saksisaksi dari Tergugat Il Pembanding kemudian surat bukti P2 tersebutsekalipun dibuat tanpa dihadapan saksisaksi, namun hal tersebut tidakmengurangi kesempurnaan sebagai sebuah surat yang bernilai sebagai alatbukti tulisan dan secara yuridis surat bukti P2 tersebut tidak kehilanganfungsinya sebagai alat bukti dalam perkara ini, kemudian peralihan hak miliktersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril hukum perjanjian karenasudah adanya levering

Padahal pengertian syarat tunai tidakhanya terkait pada pembayaran melainkan juga penyerahan(levering), faktanya objek sengketa telah diserahkan kepada Alm. R.Wiryosumarto yang kemudian digarap dan dimanfaatkan, bahkanpenguasaan tersebut diteruskan oleh Para Pembanding sampaitanah Objek sengketa diganti rugi.

Sunarti (OrangtuaPara Terbanding) dan tidak pernah ada penyerahan objek jual belli(levering) dan masih digarap oleh Tergugat/Terbanding VI, serta NamaWajib Pajak terhadap tanah objek sengketapun masih atas nama Rngt.Sunarti dan terakhir pembayaran Pajak pada tahun 2015 masihdilakukan oleh Para Tergugat selaku ahli waris Rngt.

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum ParaPenggugat pada posita poin 11 menyatakan Tergugat VImelakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat VImembangun diatas tanah yang telah dibeli dengan itikad baik dantelah terjadi levering terhadap tanah sengketa tersebut, sehinggatanah sengketa menjadi hak milik Tergugat VI, maka apapunyang dilakukan diatas tanah sengketa adalah sah dan tidakmelanggar hukum, maka gugatan Para Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa tidak beralasan hukumgugatan Para Penggugat padaposita no. 12 yang menyatakan perbuatan Tergugat VI adalahperbuatan yang melawan hukum, karena tanah sengketa tersebutsudah dibeli dengan itikad baik harus dilindungi undangundang,sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 7 Agustus 2012, dansudah terjadi levering terhadap tanah sengketa yang dibeli,sedangkan Akta Jual Beli masih dalam proses di Kantor Notaris/PPAT Gusti Kade Oka, SH., maka gugatan Para Penggugat27harus ditolak atau setidaktidaknya

Dalam jual beli tersebut tidak terjadi penyerahan tanah objeksengketa (Levering), karena Perjanjian dilaksanakan di Jakartaserta tidak melibatkan Haji Mukhodir Alias Mukodir Alias Mukadir(Tergugat ) yang telah menguasai tanah objek sengketa, PihakPembeli Arief Ridwanto hanya memegang Akta Pengikatan JualBeli Nomor:96, tertanggal 31 Maret 2001;c.

Dengan itikad jelek Arief Ridwanto (Tergugat VI) melakukanPerjanjian Jual Beli tanah objek sengketa, karena mengetahuitanah objek sengketa tidak dikuasai oleh Pihak Penjual(Moehammad Ramzy) sehingga tidak ada penyerahan (levering),selanjutnya Arief Ridwanto hanya melakukan pemblokiran secarapribadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 04Juni 2003;Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 405 K/Pdt/2016d.

Bahwa obyek yang di gugat tidak dapat diperkarakan lagi karena obyekyang digugat sudah lewat waktu atau daluwarsa untuk digugat (exeptiotemporis), dimana telah terjadi peralinan hak atas tanah melalui jual bellitanah sebagaimana diatur menurut No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.selanjutnya menurut Pasal 1458 KUHPerdata Jual beli terjadi sejak adakata sepakat harus diikuti dengan perbuatan hukum pemindahan hak(levering juridische) dari penjual kepada pembeli, atau balik nama di kantorkadaster (

SelanjutnyaPenyerahan secara Yuridis (Levering Yuridis) Akta eigendom/gerechtelijkeacte tersebut di atas adalah bukti bahwa perbuatan hukum itu telahdidaftarkan, yang aslinya disebut minit disimpan sebagai arsip pada KantorKadaster, sedangkan salinannya yang disebut grosse diberikan kepadapemegang haknya (Pasal 224 HIR) Perbuatan hukum pemindahan hak,dibuktikan dengan akta eigendom/gerechtelijke acte atau akta balik namaPendaftaran jual belli tanah yang bersangkutan yaitu pendaftaran perbuatanhukumnya

Yang dimaksud barang yaitu barang tetap dan barang bergerak.Barang tetap peralihannya secara yuridis levering, sedangkan barang bergerakperalihannya secara nyata atau hand toHal. 15 dari 14 hal. Perkara No. : 155/Pid.B/2014/PN.Nnk16Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya milik oranglain atau sebagian milik orang lain.

juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan atas tanahtanah yang dibeli oleh Penggugat, yang mana pembayarannya dilakukan dirumah Kadus Benudiharjo, diterima oleh Sekdes Sarbini P.W dan langsungdiserahkan kepada Bapak dan Ibu Brontosudarmo yang juga hadir, disaksikanoleh beberapa orang saksi sehingga dengan pembayaran ini, maka harga atastanahtanah yang dibeli olen Penggugat telah lunas ;Bahwa sejak adanya pelunasan harga tanahtanah tersebut, kemudiandilanjutkan dengan adanya penyerahan nyata (levering

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli antara Penggugat denganTergugat Il masih belum lunas maka belum dapat dibuat Akta JualBeli nya dihadapan Pejabat Yang Berwenang untuk itu yaituPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang,dan juga belum ada penyerahan (levering) terhadap sertipikattanahnya yaitu SHM No. 3322/Bandar Khalipah dari Tergugat Ilkepada Penggugat, dan SHM No. 3322/Bandar Khalipah tersebutmasih terdaftar atas nama Tergugat Il (i.c. Sarofa Matius AfukGiawa);.

Flamboyan, Desa Bandar Kalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sebagai Perumahan Setia Jadi Blok B14 tersebut, adalah masih dalam tahap perjanjian dan belum dilaksanakandalam bentuk Akta Jual Beli hal mana terbukti dalam perjanjian jual belitersebut belum terjadi Pelunasan dan Lavering sehingga belum dapat dibuatAkta Jual Beli nya dihadapan Pejabat Yang Berwenang untuk itu yaituPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang, dan jugabelum ada penyerahan (levering