meningkat, maka harga tanah per meternya sesuai harga pasar setempatpada tahun 2005 berkisar Rp.1.500.000,00 per meternya, sedangkan NilaiJual Objek Pajak (NJOP) pada saat itu sekitar Rp.1.000.000, sehinggaseharusnya kalau berdasarkan harga pasar, maka seharusnya 10.335 meterpersegi dikali Rp.1.500.000,00 sama dengan Rp.15.502.500.000,00.Sedangkan kalau berdasarkan NJOP maka seharusnya 10.335 meter persegidikali Rp.1.000.000,00 sama dengan Rp.10.335.000.000,00 ;e Bahwa tidak akan pernah ada penyerahan (levering

tertanggal 21 November 2003 tersebut adalah hasil rekayasa negatifdari Tergugat I, dan tidak pernah ada sepakat antara para Penggugat denganTergugat I;24 Bahwa Tergugat I tidak dapat mengklaim bahwa ia sebagai pemilik tanah20tersebut dengan mendasarkan Perjanjian Jual Beli No.37 tanggal 21 November2003 tersebut, karena dalam jual beli tanah haruslah dilakukan secara "terangdan tunai"; demikian pula bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si Pembeli selama penyerahannya (levering

HargaObyek tanah dan bangunan yang menjadi Objek Sengketatersebutdiatas dijual oleh TERBANDING dengan harga Rp.840.000.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);Unsur Meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganyabelum dibayar:Ps. 1458 KUHPerdata ini menentukan bahwa jualbeli dianggaptelah terjadi cukup dengan tercapainya sepakat, apalagi dalam halini PARA PEMBANDING telah membayar lunas harga obyektanah dan bangunan tersebut, sehingga jualbeli ataupunperalihan kepemilikan secara nyata (feitelijke levering

MTRpemenuhan persyaratan administratif guna menegaskan peralihansecara hukum (rechtelijke levering);g. Bahwa mengenai hubungan Perjanjian Kredit antara TERBANDING dan TERBANDING II adalah sepenuhnya merupakan perbuatanhukum tersendiri yang tidak terkait dengan kedudukan PARAPEMBANDING sebagai pemilik yang sah dari Objek Sengketasebagaimana diatur dalam PIJB No. 15;h.

Kasasi/Penggugatkepada Termohon Kasasi/Tergugat dalam bentuk jual beli dengan catatanTermohon 1/Tergugat dan Termohon Kasasi Il/Tergugat II akanmengembalikan/menyerahkan kembali kepemilikannya barang modal(Gapuramas tersebut) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, setelah proseshutang piutang selesai, Jual Beli Barang Modal Akta Nomor 90 tanggal 25Juli 1994, adalah bukan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457KUHPerdata, karena juga terbukti tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada27Juridisch Levering

dimaksud dalam Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalamPasal 1457 KUHPerdata karena jika jual beli tersebut sah sejak awal tanpamengandung cacat yuridis, tentulah Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il telah dan sudah menguasai secara fisik gedung Gapuramastersebut sejak 25 Juli 1994, dan tentunya tidak perlu mengajukanpermohonan eksekusi pengosongan kepada Termohon Kasasi Ill yangakhirnya menimbulkan gugatan a quo, hal mana sekaligus membuktikantidak pernah terjadi dan tidak pernah ada Juridisch Levering

., tetapi belum terjadi peralihan hak danpenyerahan (levering), sedangkan perbuatan jual belinya yang relatif barusangatlah mungkin dibatalkan karena sebab (causa) tidak halal (itikad buruk dariPenjual (Tergugat II) dan mestinya membeli melalui pelelangan umum), tidakterang mengenai obyeknya (pada saat diletakkan hak tanggungan belum adabangunan, sekarang sudah didirikan bangunan baru tentu dalam hal inimenyangkut harga).Olen karena Penggugat Intervensi bukan pemilik obyeksengketa maka sudah sepatutnya

tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 731Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli 1989,seluas 196 m2 (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) masih atas namaAlexander Wong Agung Tunggul Negoro (Tergugat I), meskipun PenggugatIntervensi mendalilkan memperoleh berdasarkan jual beli yang tertuang dalamAkta Jual Beli No. 03/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat di hadapanNotaris Dewi Maya Rahayu, SH., tetapi belum terjadi peralihan hak danpenyerahan (levering

tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 731Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli 1989,seluas 196 m2 (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) masih atas namaAlexander Wong Agung Tunggul Negoro (Tergugat 1), meskipun PenggugatIntervensi mendalilkan memperoleh berdasarkan jual beli yang tertuang dalamAkta Jual Beli No. 03/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat di hadapanNotaris Dewi Maya Rahayu, SH., tetapi belum terjadi peralihan hak danpenyerahan (levering

MENGADILI Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat tersebut Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenangmengadili perkara ini; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp.301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah);(vide tambahan bukti surat dalam memori banding, Pembanding dan Pembanding II, tanggal 30 Juli 2019).Bahwa yang menjadi objek dalam Surat Pengikatan tersebut adalahtanah, dan tanah termasuk benda yang tidak bergerak berdasarkanpasal 616 KUHPerdata, penyerahan (/levering

Tidak adanya kwitansi transaksi jual beli, dan tidak adanya levering atastanah in litis, serta tanah in litis hingga saat ini masih dikuasai olehPembanding dan Pembanding II.Hal. 32 dari 34 halaman putusan No.34/PDT/2020/PT MNDMenimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Bandingberpendapat jika mencermati Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 15Juni 2013 (Bukti PI,IIl3 dan Bukti T1) dimana tertera tanda tangan dari paraPembanding semula Penggugat dan Penggugat II dan juga ada tanda tanganTerbanding

Setelah dibeli pada tahun 1986 tanahobjek sengketa kemudian diserahkan/Levering pada Pihak Pembeli (Ny.Kertosetiko) sehingga dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Ny.

akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari persfektif yangberbeda yakni sekedar bagaimana proses levering atas suatu barang dariseseorang kepada seseorang lainnya);Sediaan farmasi: adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul21.00 wita, bertempat di Desa Pingaran Ulu Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan AstambulKabupaten Banjar tepatnya didepan Kantor Pembakal Pingaran Ulu Terdakwatelah ditangkap oleh saksi ASEP TRIANA, S.H. dan

Bahwa setelah dilakukan penyerahan fisik (feitelijk levering) dan penyerahanyuridis (yuridish levering), maka tanah tersebut langsung berada dalampenguasaan dan pengusahaan Penggugat dr, yang dilakukan dengan cara:merawat dan memanen atau mengambil hasil sawit serta menanamtanaman sawit pada bagian lain yang belum tertanam;.

Bahwa berhubung yang akan dilaksanakan hanyalah jual beli pro formamemenuhi bujuk rayu, tipu muslihat dan intimidasi Tergugat maka diantaraPenggugat selaku bapak piara dengan Tergugat selaku anak piara samasekali tidak dibicarakan dan tidak ada kesepakatan tentang harga yangwajib dibayar oleh Tergugat sebagai pembeli kepada Penggugat selakupenjual.Tidak ada pula perbuatan hukum kontan dan konkrit yang berupapenyerahan (levering) tanah/bangunan obyek jual beli dari Penggugatselaku penjual kepada Tergugat

dari 40 hal Put.Nomor :455/Pdt/2018/PT.Mks2.diterangkan dan diminta bertanda tangan bersama diatas akta jual beliyang dibuatnya;Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak pernahmelakukan survey lokasi untuk melihat, mengetahui dan memastikanadanya tanah/bangunan obyek jual beli yang akan dicatatkan didalamakta jual beli yang dibuatnya;Tergugat selaku pembeli tidak melakukan pembayaran sepeserpunkepada Penggugat selaku penjual;Penggugat selaku penjual tidak pernah melakukan penyerahan(levering

Bahwa in casu sejak awal Termohon Kasasi/Penggugat sudahmengetahui jika tanah dan bangunan sengketa tidak dalamkekuasaan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, tapi dalamkekuasaan Pemohon Kasasi/Tergugat , meski demikian padatanggal 4 Agustus 2001 Termohon Kasasi/Penggugat tetapmelakukan jual beli tanah dan bangunan sengketa denganTurut Termohon Kasasi/Turut Tergugat di hadapan pejabatyang berwenang (juridische levering) dan kemudian dilanjutkandengan proses balik nama (overschrijving), sehinggakonsekuensi

hukumnya Termohon Kasasi/Penggugat tidakmenerima penyerahan nyata (feiteljke levering) atas tanah danbangunan sengketa yang dibeli dari Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, dan uraian tersebut apabila dihubungkandengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasardalam putusannya halaman 18 huruf b, merupakanpertimbangan yang salah dan tidak tepat ;.

Dan perjanjian hukum adat tidak diperlukan adanya levering yangmerupakan perbuatan hukum yang tersedia/terpisah dari perjanjian obligator(Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 1987 Nomor 127 K/Pdt/1984,Majelis Hakim Prof Z Azikin Kusuma Atmaja, SH.

berwenanguntuk membuat suatu hibah melainkan bahwa yang berwenang adalah seorangnotaries atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);Menimbang, bahwa oleh karena bukan merupakan akta otentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti P3 secara hukum hanyamerupakan akta dibawah tangan yang menunjukkan suatu fakta tentang adanyasuatu hibah atas obyek sengketa;Menimbang, bahwa suatu hibah akan mempunyai kekuatan hukum danmengikat si pemberi hibah manakalah telah terjadi penyerahan atau levering

atasbenda yang dihibahkan yang dibuat secara tertulis yang dibuktikan dengan aktayang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana disyaratkanPasal 1683 KUHPerdata dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat di persidangan,tidak terungkap fakta hukum melalui akta otentik tentang adanya peristiwapenyerahan atau levering atas barang yang dihibahkan oleh Hj.

Yurisprudensi MA RI No: 516/Pdt/1995 tanggal 27061997, sebagaiberikut:J ual beli yang tidak diikuti dengan levering, maka berdasarkan pasal1459 BW hak milik atas tanah tersebut belum berpindah kepadapembeli, jadi masih tetap berada pada pemilik lama.9.2.

Kewajiban tersebutadalah :menyerahkan suatu barang danmenanggungnya.Mengenai penyerahan atau levering dalam KUHPerdata, menganutsistem causal yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyalevering itu pada dua syarat:1 WALI LIAO LC SADA MAT LIT ACPLIDb IXLIK AB 3.5 nL Beit ows Dey1. Penyerahan atau levering telah dilaksanakan oleh yang berhakberbuat bebas (beschikking sbevoegd) terhadap orang yangdilevering.2.

Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasarlevering(penyerahan).Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnya titelyang menjadi dasar levering, dimaksudkan perjanjian obligator yangmenjadi dasar levering tersebut. Adapun orang yang :berhak berbuatbebas: adalahpemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakanolehnya.9.3.

secara seksama Surat Jual Beli a quo ini bukanSurat Jual Beli sebagaimana dalam ketentuan yang diatur dalampasal 1457 KUH Perdata ; Surat Jual beli a quo hanya merupakan Surat Pernyataan darisatu pihak yaitu dari pihak LA SATA selaku subjek penjual,sedangkan subjek pembeli (SAING bin MANDA) sama sekalitidak ada turut dalam jual beli ini ; Ketentuan pasal 1457 antara lain :e Ada persetujuan/perjanjian yang telah dicantumkan dalam surat aquo antara subjekpembeli dan subjek penjual ; e Tentang waktu levering

Dalam jual beli tersebut tidak terjadi penyerahan tanah objeksengketa (Levering), karena Perjanjian dilaksanakan di Jakartaserta tidak melibatkan Haji Mukhodir Alias Mukodir Alias Mukadir(Tergugat ) yang telah menguasai tanah objek sengketa, PihakPembeli Arief Ridwanto hanya memegang Akta Pengikatan JualBeli Nomor:96, tertanggal 31 Maret 2001;c.

Dengan itikad jelek Arief Ridwanto (Tergugat VI) melakukanPerjanjian Jual Beli tanah objek sengketa, karena mengetahuitanah objek sengketa tidak dikuasai oleh Pihak Penjual(Moehammad Ramzy) sehingga tidak ada penyerahan (levering),selanjutnya Arief Ridwanto hanya melakukan pemblokiran secarapribadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 04Juni 2003;Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 405 K/Pdt/2016d.

Bahwa obyek yang di gugat tidak dapat diperkarakan lagi karena obyekyang digugat sudah lewat waktu atau daluwarsa untuk digugat (exeptiotemporis), dimana telah terjadi peralinan hak atas tanah melalui jual bellitanah sebagaimana diatur menurut No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.selanjutnya menurut Pasal 1458 KUHPerdata Jual beli terjadi sejak adakata sepakat harus diikuti dengan perbuatan hukum pemindahan hak(levering juridische) dari penjual kepada pembeli, atau balik nama di kantorkadaster (

SelanjutnyaPenyerahan secara Yuridis (Levering Yuridis) Akta eigendom/gerechtelijkeacte tersebut di atas adalah bukti bahwa perbuatan hukum itu telahdidaftarkan, yang aslinya disebut minit disimpan sebagai arsip pada KantorKadaster, sedangkan salinannya yang disebut grosse diberikan kepadapemegang haknya (Pasal 224 HIR) Perbuatan hukum pemindahan hak,dibuktikan dengan akta eigendom/gerechtelijke acte atau akta balik namaPendaftaran jual belli tanah yang bersangkutan yaitu pendaftaran perbuatanhukumnya

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum ParaPenggugat pada posita poin 11 menyatakan Tergugat VImelakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat VImembangun diatas tanah yang telah dibeli dengan itikad baik dantelah terjadi levering terhadap tanah sengketa tersebut, sehinggatanah sengketa menjadi hak milik Tergugat VI, maka apapunyang dilakukan diatas tanah sengketa adalah sah dan tidakmelanggar hukum, maka gugatan Para Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa tidak beralasan hukumgugatan Para Penggugat padaposita no. 12 yang menyatakan perbuatan Tergugat VI adalahperbuatan yang melawan hukum, karena tanah sengketa tersebutsudah dibeli dengan itikad baik harus dilindungi undangundang,sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 7 Agustus 2012, dansudah terjadi levering terhadap tanah sengketa yang dibeli,sedangkan Akta Jual Beli masih dalam proses di Kantor Notaris/PPAT Gusti Kade Oka, SH., maka gugatan Para Penggugat27harus ditolak atau setidaktidaknya

para pihak dalam gugatan inimengingat obyek sengketa adalah masuk aset Kepolisian Republik Indonesia;Bahwa obyek sengketa terjadi tukar menukar tanah dan bangunan, yangmana Asrama Polres Sumenep yang semula berada di Jalan Halim PerdanaKusuma No. 35 Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, KabupatenSumenep (obyek sengketa), saat sekarang dipindahkan ke Asrama POLRESyang baru, terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, KabupatenSumenep;Bahwa sampai saat ini obyek sengketa belum terjadi Levering

Kecamatan PlumbonKabupaten Cirebon yaitu sebagaimana SHM Nomor : 2371 ;Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 merupakan milik Tergugat IIIyang kemudian dikuatkan melalui Surat Keputusan Gubernur PropinsiJawa Barat tanggal 7 Januari 1974 No. 276/Al/2/Des/SK/1974 tentangpersetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah Titisaradan Tanah Bengkok ex Desa Desa dalam wilayah KotamadyaCirebon dan Sukabumi sebagaimana yang tercatat dalam buku bendelberita acara penyerahan pengelolaan secara nyata (Fetelijke Levering

Plumbon Kabupaten Cirebon yaitu sebagaimanaSHM Nomor : 2371 ;Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 merupakan milik Tergugat IIIyang kemudian dikuatkan melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi JawaBarat tanggal 7 Januari 1974 No. 276/Al/2/Des/SK/1974 tentang persetujuandan pengesahan pemindahan hak pakai tanah Titisara dan Tanah Bengkokex Desa Desa dalam wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumisebagaimana yang tercatat dalam buku bendel berita acara penyerahanpengelolaan secara nyata ( Fetelijke Levering

Yang dimaksud barang yaitu barang tetap dan barang bergerak.Barang tetap peralihannya secara yuridis levering, sedangkan barang bergerakperalihannya secara nyata atau hand toHal. 15 dari 14 hal. Perkara No. : 155/Pid.B/2014/PN.Nnk16Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya milik oranglain atau sebagian milik orang lain.