Ditemukan 604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
6517
  • menerima uang sebesar kuranglebih Rp. 112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah) dari terdakwa Ir.SUJANA, MP. selaku Ketua LSM Pusat Pengkajian PemberdayaanMasyarakat dan Pembangunan Pertanian ;Bahwa untuk kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatdalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahananpangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakandan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010tersebutberasal dari pinjaman Asian Development Bank seperti tertampung
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
214522
  • Dinas;Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saksi memperolahbiaya BBM untuk kendaraan roda empat (4) Jatah BBM saksi adalah pertalite7,5liter/nari x 30 hari = 225 liter/oln;Bahwa sesuai Analisa standard Belanja (ASB) Kota ambon Tahun 2019 Hargasatuan BBM tahun 2019 premium/pertalite Rp. 8000/tr dan Solar Rp. 5.150,/Itr,namun dalam prakteknya dihitung berdasarkan harga riil Lapangan;Bahwa benar saksi juga mendapat biaya BBM pengawasan dikarenakan dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tertampung
    sebesar Rp. 2.500.000Bahwa saksi menerangkan penggunaan anggaran BBM tahun 2019 untukmembiayai beberapa kegiatan di tahun 2020 dan dasar perintah/kebijakansebagai berikut :1)2)3)Untuk kegiatan di tahun 2020 yang dibayar berdasarkan kebijakan, saksibertanya kepada bendahara apakah ada anggaran yang bisa dipergunakandan bendahara menjawab bahwa masih ada anggaran, yaitu anggaran BBMtahun 2019.Awalnya saksi sudah mengajukan telaahan kepada Walikota Ambonmengenai adanya kegiatan yang anggarannya tidak tertampung
    dua (2) Jatah BBM saksi adalah pertalite Rp.7.850, 1liter /nari x30 hari = Rp.235.500,/oln x 12bIn = Rp.2.865.250;Bahwa saksi menerangkan Sesuai Analisa standard Belanja (ASB) Kota ambonTahun 2019 Harga satuan BBM tahun 2019 premium/pertalite Rp.8000/ltr danSolar Rp.5.150,/Itr namun dalam prakteknya dihitung berdasarkan harga riilLapangan;Halaman 404 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMBBahwa saksa ada mendapat biaya BBM pengawasan Dikarenakan dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tertampung
Register : 30-09-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — JACKY TALAHATU, SE. MSi.Dkk
9341
  • menyambut MTQ ; Bahwa pada tanggal 11 Mei dilakukan Pelantikan Kepala DinasPertamanan dan Kebersihan yang baru dan pada tanggal 14 Mei 2012saksi serah terima jabatan dengan Morits Lantu dan selanjutnya saksi keJakarta sehingga saksi tidak tahu proses selanjutnya ; Bahwa pekerjaan Taman Kota mulai pada bulan Pebruari 2012 dan selesaibulan April 2012 ; Bahwa pada saat menjabat belum pernah menerima laporan karena pada saat itumusim hujan sehingga banyak taman yang rusak karena terbawa air ; Bahwa yang tertampung
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
4161074
  • urut 15 terbaca Pokja Naganvia P Budi 50.000.000, pada bagian kiri bawah terdapattanda tangan Hasruddin.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen berupa: KeputusanGubernur Aceh Nomor: 903/145/2017 tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintan Acehtertanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani olehGubernur Aceh (ZAINI ABDULLAH) besertalampirannya.3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa: TELAAHANSTAF Nomor: 050, tanggal 05 Desember 2017, Hal:Mohon perioritas dana untuk program/ kegiatan tahun2018 dan belum tertampung
    urut 15 terbaca PokjaNagan via P Budi 50.000.000, pada bagian kiribawah terdapat tanda tangan Hasruddin.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen berupa: KeputusanGubernur Aceh Nomor: 903/145/2017 tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Acehtertanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani olehGubernur Aceh (ZAINI ABDULLAH) besertalampirannya.3 (tiga) lembar foto copy dokumenberupa:TELAAHAN STAF Nomor: 050, tanggal 05 Desember2017, Hal: Mohon perioritas dana untuk program/kegiatan tahun 2018 dan belum tertampung
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
ACAI TAGOR SIJABAT,Ap.M.Si
17744
  • Erwin Lubis Pengurus Barang9 Marlina Saragih Bendahara Pengeluaran Bahwa proyek itu bisa tertampung dalam APBDP tahun 2017 karenamerupakan program pemerintah untuk penyelenggaraan egoverment dantujuan dari proyek itu adalah untuk menciptakan Pemerintahan yang berbasisElektronik untuk efisiensi dan efektivitas penyelanggaraan pemerintahdengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, sebagai contoh : rembukwarga, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan tidak perlu lagimenyampaikan hasilnya ke Bappeda
Putus : 25-05-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 25 Mei 2018 — AHMAD Bin PUANG KUSE
14199
  • KadiBibit Bayam tersebut sampai saat ini masih tertampung di rumahsaksi dan sudah banyak yang mati. Bahwa yang menunjukkan saksi lokasi tanah milik Bupati Konut(ASWAD SULAEMAN), lokasi tanah milik DR IKHWAN dan lokasitanah ABUHAERA untuk ditanam bibit jati, saksi jelaskan:1. Berdasarkan perintah dari Kadis Kehutanan (Drs.
Register : 31-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - ABISALEH WARUWU Alias SALEH
5013
  • Nias Barat hanya tertampung 1 paketkegiatan.Bahwa yang dimaksud dalam daftar piutang pada Dinas PU kab. Niasbarat tgl 31 Desember 2013 pada pembayaran 95 % nilai Kontrak danpenyelesaian pekerjaan 100 % proyek P.APBD ta. 2013 pada paketpekerjaan dimaksud.Bahwa sebab CV. NDILO memiliki hutang kepada Dinas PU Kab. NiasBarat adalah berdasarkan Daftar Piutang pada Dinas PU kab Nias Baratsebesar Rp. 141.740.000, tanggal 31 Desember 2013.Bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran kepada CV.
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 23 Oktober 2015 — Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (TERDAKWA)
19269
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi Secara Bersamasama dan majelis hakim didalam persidangan jugatidak menemukan halhal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasanpembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban perbuatan pidana yang iaterdakwa lakukan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang lainnya, Majelisberpendapat bahwa nota pembelaan terdakwa itu sudah tertampung
Register : 31-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - ADESI GULO Alias AMA DEOS
5725
  • dimaksud.Bahwa pembayaran kepada dua perusahaan yang berbeda atas satunama paket kegiatan yang sama telah melebihi pagu dana yang tersediapada DPPA dinas PU yang tersedia sebesar Rp. 150.000.000,sedangkan total pembayan untuk kedua perusahaan tersebut adalah Rp.283.195.000, sehingga terjadi kelebihan dari pagu dana yang tersediasebesar Rp. 133.195.000,.Bahwa seharusnya pembayaran tidak dapat dilakukan terhadapperusahaan yang berbeda atas satu nama paket kegiatan yang samakarena didalam DPPASKPD hanya tertampung
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
POSMA SITORUS, SH
22572
  • Erwin Lubis Pengurus Barang9 Marlina Saragih Bendahara Pengeluaran Bahwa proyek itu bisa tertampung dalam APBDP tahun 2017 karenamerupakan program pemerintah untuk penyelenggaraan egoverment dantujuan dari proyek itu adalah untuk menciptakan Pemerintahan yang berbasisElektronik untuk efisiensi dan efektivitas penyelanggaraan pemerintahdengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, sebagai contoh : rembukwarga, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan tidak perlu lagimenyampaikan hasilnya ke Bappeda
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
404159
  • oleh JMK ini dibiayai oleh PLN; Tanggapan Terdakwa : bahwa saksi datang hanya untuk meminta tandatangan dan tidak mendatangi ke seluruh bidang pekerjaan dan terhadapkeberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya; 49.Saksi YOHANES EKO KARYANTO; Bahwa pada saat pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi kantor di wilayaharea Yogyakarta saksi menjabat Manajer Keuangan pada kantordistribusi Jawa Tengah; Bahwa rehabilitasi dan renovasi pada tahun 2012 yang dilaksanakan diarea Yogyakarta tidak tertampung
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
22766
  • spesifikasi, sehingga merugikan keuangan negara, danmenguntungkan orang lain atau korporasi; Dengan demikian peranan terdakwa R.DRADJAD ADHYAKSHA dalam perkara aquo dapat dikualifikasikan sebagai orangyang melakukan (pleger), oleh karena itu unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidanamelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama telahterpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap seluruh nota pembelaan Terdakwa danPenasihat Hukum terdakwa, Majelis berpendapat bahwa nota pembelaan tersebutsudah tertampung
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
13369
  • Benar dana yang tertampung di rekening No. 007.03.52.00087.6atas nama ALFIAN NOOR di BPD Kalsel Pelaihari, Kemudian dipergunakansebagai berikut:a. Tanggal 31 Juli 2008, setoran tunai Rp. 36.954.010, adalah setorandari Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG untuk pembayaranSumbangan Pihak Ketiga (SP3);b. Tanggal 7 Agustus 2008, setoran giro Rp. 37.500.000, adalahsetoran dari TRANANTA KUSWADI untuk pembayaran Royalti danSP3 perusahaan KUD Tani Jaya Murnic.
Putus : 29-12-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
11801273 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 107 PK/PID.SUS/2015Bahwa fungsi DPR yaitu : Budgeting, Legislasi danPengawasan ;Bahwa kunjungan ke daerah dan aspirasi terkait denganusulan program dan anggaran termasuk melaksanakanfungsi budgeting ;Bahwa sepengetahuan saksi usulanusulan dari hasilkunjungan kerja dan sebagainya merupakan suatu aspirasitidak tertampung di dalam kelengkapan administrasi, komisimenganjurkan kepada Rektor untuk mengajukan ke DitjenDIKTI Kemendiknas ;Wayan Koster sama sekali tidak menyatakan bahwa Terdakwatelah
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
14959
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terobukti maka Dakwaanselanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang lainnya, Majelisberpendapat bahwa nota pembelaan itu sudah tertampung dan tercakup dalampertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di ataslantaran bukti lawan, bukti sangkal (tegenbewijs, contre rey eviden, rebutting eviden)sebagai alat bukti yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat melemahkan
Register : 06-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Oktober 2015 — - ARISUMARTO TASLIM Bin EDI SUMARTO (Alm)
10524
  • tahunanggaran 2012, SKPD Dinas Kesehatan Kab Asahan membuat usulananggaran yang bersumber dana APBNP tahun 2012 dengan tahapansebagai berikut:Bahwa diawali dari hasil Musrenbang Kab Asahan Tahun 2012 dimanadari hasil Musrenbang disimpulkan bahwa diperlukan pemenuhansarana pendukung berupa pengadaan peralaran kesehatan diPuskesmas seKab Asahan;Bahwa karena kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pengadaanperalatan kesehatan yang diperuntukan seluruh puskesmas seKabAsahan cukup besar dan tidak bisa tertampung
Register : 27-10-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
CANDRA TARIGAN, ST
15249
  • ., (dua puluh lima juta rupiah).Bahwa salah satu kelengkapan dokumen pencairan jasa konsultanKJPP adalah kotrak kegiatan tersebut, namun saksi tidak adasampai memeriksa apakah tanggal kontrak terjadi sebelum atausesudah anggaran PAPBD disahkan.Bahwa tidak ada kapasitas saksi selaku Kuasa BUD untuk menolakpembayaran pencairan kegiatan yang diajukan oleh SKPD sepanjangkegiatan terseeeebut dananya ada tertampung di APBD dan PAPBDdan syarat dokumendokumen pengajuan pencairan telah dilengkapi.Bahwa pada
Register : 21-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 7 Oktober 2015 — DINDINBUDIMAN, SE
7328
  • berdasarkan pemeriksaan berkasberkas pencairan LSMALIANSI MUSLIM ANTI NARKOBA dilakukan melalui PPK namun hasilpemeriksaan masih ada berkas yang perlu perbaikan, akan tetapi prosesberikutnya tidak melalui PPK hal ini terlihat cheklisnya tidak diisi danpada SPM dan Surat Tanggungjawab Kepala Dinas tidak ada paraf saya.Bahwa Koperasi PERWABAN dan LASKAR PEMUDA ISLAM sampaidengan saat ini belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawabanatas dana hibah yang mereka terima.Bahwa anggaran hibah dan Bansos baru tertampung
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
400167
  • Saat itu baru berbicara tentang program.Bahwa Saksi menyampaikan kepada Anggota DPR yang melakukankunjungan kerja tersebut secara umum bahwa Maluku dan MalukuUtara membutuhkan dana, jika ada dana aspirasi yang diusulkan untukprogram di Maluku, Saksi sangat berterimakasih, karena ada programyang tidak tertampung dalam program reguler.Hal. 69 dari 289 hal.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
227133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang disetor pada tanggal 4 Februari 2015dan 13 Agustus 2015 dan tertampung pada rekening Nomor04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY yang berjumlahsebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yangdiperoleh secara resmi dari PT Bank Maluku Maluku Utara dapatmengcover kegiatan transfer dan kegiatan pembayaran lainnyasebesar Rp93.610.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratussepuluh ribu rupiah);Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factitingkat pertama pada halaman