Ditemukan 6290 data
Terbanding/Tergugat : Hong Tat
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
56 — 75
Dalam sewa menyewa, pihak penyewatidak berhak memaksakan harganya kepada si pemilik; Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dan tariffadalah suatu kebijakan dari direksi dan itu dapat dapat berlakusurut karena di dalam ilmu hukum hanya terhadap web saja yangtidak boleh berlaku surut; Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusandireksi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji; Bahwa Perjanjian Sewa itu hanya memberikan kenikmatan atassesuatu. barang dengan pembayaran
DONNY GIYANTORO,SH
Terdakwa:
DWI PUJI HASTUTI Binti SUKEMIANTO
115 — 10
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen Atau disebut juga Bank Syariah Sragen Nomor 14, tanggal 19 Juni 2019 yang dilegalisir.
169 — 64
2011 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor IndonesiaUntuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2011, 31 Desember 2010dan 1 Januari 2010 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni,Mucharam dan Rasidi;1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor IndonesiaUntuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan 2009 disertaiLaporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS
Laporan Keuangan Tahun 2010 PTSurveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;5152a354ys56oT583060611 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011 PTSurveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisaris danDireksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22 September2011;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisaris danDireksi bulan Oktober 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 23 November2011;1 (satu
574 — 234
DSU) berdasarkan Pernyataanhal 182Akta RUPS tahun 3013 yang dibuat oleh Notaris AHMAD SOFYAN, SH,MKN tentang susunan Pengurus Perseroan;Bahwa benar sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September2016 PT. DIAN SRIONO UTAMA (PT. DSU), Terdakwa IM.G.S. JANCIKselaku Direktur Utama PT. Dion Sriono Utama (PT. DSU) danTerdakwaI CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. Dian Sriono Utama (PT.
DSU berdasarkan SuratPernyataan Akta RUPS tahun 2013 yang dibuat oleh Notaris AHMAD SOYAN,SH, MKn tentang susunan pengurus Perseroan, yang tugas dan wewenangnyaadalah sebagai menjalankan Perusahaan PT.
MUH ARIEF ABDILLAH,SH.MH
Terdakwa:
H.M MOENAWAR
143 — 71
SGS No : 330 tanggal 26 Januari 2001 dibuat oleh Notaris ATANG SUPRAYOGI
- 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham No : 21, 22, 23 tahun 2006
- 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat No : 129, 130 tahun 2006
- 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT.
SGS No : 192 tahun 2008 dan No : 37 tahun 2010
- 4 (empat) bendelDokumen Asli Akte Jual Beli Saham No : 38, 39, 40, 41 tahun 2010
- 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 42 tahun 2010
- 1 (satu) bendel Dokumen Sertifikat Keahlian
- 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank BCA No Rek : 4373015094 atas nama Drs. YOYO KARTOYO
- 2 (dua) unit CPU warna hitam kombinasi merah
- 4 (empat) bendel Sisa Penawaran Harga atas nama PT.
196 — 108
(fotokopi);Fotokopi Undangundang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2014 Pemerintahan.Tentang Administrasi(fotokopi);Putusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 88 dari 138 Halaman72.P4973.P 5074.P5175.P 5276.P 5377.P54Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang PengalihanKedudukan Tugas dan Kewenangan Menteri Keuanganselaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) AtauPemegang Saham Pada Perusahaan
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.ARDY, SH. MH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM
173 — 76
Bank Maluku Cabang Dobo sebesar Rp3.110.548.000 tersebut pertanggal 30 November 2012 adalah sebesarRp.16.291 juta.Bahwa Pemegang Saham adalah pemerintah Propinsi Maluku danMaluku Utara serta Kota & Kabupaten di kedua Provinsi.Bahwa RUPS tahun buku 2012 dilaksanakan tanggal 4 April 2013sedangkan RUPS tahun buku 2013, dilaksanakan tanggal 6 Mei 2013.Bahwa presentasi pembagian deviden bagi pemegang saham PT.Bank Maluku Tahun 2012 sebesar 21% sedangkan 2013 sebesar40,50%.Bahwa Prosentase pembagian Deviden
346 — 627 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERDIKARI berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan(Persero) PT. BERDIKARI Nomor : KEP248/MBU/2011 tanggal 16Desember 2011, tidak ada orang lain yang ditunjuk untuk menggantikanposisi Terdakwa sebagai Vice President pada Biro Direksi BidangPerencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI dantanggung jawab atas pekerjaan pengurusan proyek pengembangan usahaPT.
BERDIKARI dengan tingkat jabatanEselon I, mempunyai tugas menjaga eksistensi target omzet dan laba dalamRKAP serta mempunyai wewenang melakukan negosiasi, dealing dengancustomer terkait dengan penetrasi pasar dan peningkatan omzet.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMNselaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BERDIKARI Nomor :KEP248/MBU/2011, SIT MARWA diangkat oleh Menteri Negara BUMNsebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT.
254 — 152
VeteranNo. 146/94 Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan;Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 bertempat di kantor Notaris TJONGDEDDY ISKANDAR, SH telah pembuatan Akta Berita Acara RUPS LuarBiasa (LB) PT.
Terbanding/Tergugat : Tjin Peng
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
54 — 40
Dalamsewa menyewa, pihak penyewa tidak berhak memaksakan harganyakepada si pemilik; Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dan tariff adalahsuatu kebijakan dari direksi dan itu dapat dapat berlaku surut karena didalam ilmu hukum hanya terhadap web saja yang tidak boleh berlakusurut; Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan direksitidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji; Bahwa Perjanjian Sewa itu hanya memberikan kenikmatan atassesuatu barang dengan pembayaran
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa walaupun PT.Pos Indonesia (Persero) sahamnya 100 %(seratus) persen dimilik oleh Negara, namun merupakan kekayaanNegara yang telah dipisahkan, sehingga kekayaan Negara sebataspada modal yang disetorkan saja, jadi bukan keuangan Negara,oleh karena itu hutang BUMN bukan juga hutang Negara danperhitungan untung rugi perusahaan harus melalui RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) yang dipertanggung jawabkan kepadaDireksi dan pengeluaranpengeluaran biaya pembinaan pelanggan(komisi) bukan dikeluarkan dari
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
96 — 59
Misalnya adalahakta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroanterbatas, akta pencatatan budel, dan lainlain; Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta parti/),yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dariapa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yangmenghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dansebagainya;Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah AktaJaminan Fidusia merupakan akta pihak (akta parti) sehinggaharuslah dibuat dihadapan
252 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupunpihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalamperkara ini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
132 — 80
Foto copy: Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. YKK Zipper IndonesiaNomor : 448 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan MuhamadKhilid Artha, SH.
68 — 43
tidak bias bertanggung jawab terhadapPenggugat karena gelapnya/tidak adanya pertanggung jawaban akuntansi ;Bahwa berkenaan khusus berkaitan dengan Penggugat karena tadi keteranganyang berkenaan laporan keuangan hasil kerja sama perusahaan denganPenggugat tidak menggambarkan dalam aspek neraca ;Bahwa Penggugat ada hubungan hokum dengan PD AUMB yang diwakili ErwinSyahriza Tergugat 1 berupa perjanjian;Bahwa Direkter Utama bertanggung jawab kepada Pemda Tanah Laut sebagaisemua pemegang saham ;Bahwa RUPS
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
206 — 121
Segala hak dan kewajiban yang telah dilaksanakanharus kembali seperti semuaBahwa Ahli mengatakan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur pada UUPerseroan Terbatasmerupakan badan hukum, yang dimana badan hukum adalahsubjek hukum.Perseroan Terbatasmemiliki organ perseroan yaitu RUPS direksidan komisaris. Direksi adalah organ perseroan atau perpanjangan tanganperseroan untuk mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum atasnama perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.
Terbanding/Terdakwa I : SUHARNO, S.E., Bin SADINU
Terbanding/Terdakwa II : RIYANTO, S.E., Bin HADI SUMARTO
285 — 178
Bunga yang seharusnya dibayar, namun belum dibayarkan sebesar Rp.1.439.626.944, yang terdiri dari:1) Bunga deposito Rp. 448.688.096,2) Bunga penempatan (tabungan) Rp. 990.938.848, g.Cadangan (pembentukan modal dari laba tahun sebelumnya) sebesar Rp.1.041.126.738, yang antara lain :1) Cadangan tujuan (Cadangan dana yang boleh dipergunakan untukkeperluan tertentu sebagaimana RUPS) sebesar Rp. 199.763.750,2) Cadangan umum (uang yang bentuk dari laba yang diperuntukan untukmodal usaha) sebesar Rp. 841.362.988
dibayar Rp. 476.459.959,Kewajiban lainnya Rp. 158.964.035,Halaman 95 Putusan Perkara Tipikor Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT Smgf) Bunga yang seharusnya dibayar, namun belum dibayarkan sebesar Rp.1.439.626.944, yang terdiri dari:1) Bunga deposito Rp. 448.688.096,2) Bunga penempatan (tabungan) Rp. 990.938.848,g)Cadangan (pembentukan modal dari laba tahun sebelumnya) sebesar Rp.1.041.126.738, yang antara lain :1) Cadangan tujuan (Cadangan dana yang boleh dipergunakan untukkeperluan tertentu sebagaimana RUPS
Terbanding/Tergugat : Iskandar Kenanga
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
58 — 43
Dalam sewa menyewa,pihak penyewa tidak berhak memaksakan harganya kepada sipemilik;Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dantariff adalah suatu kebijakan dari direksi dan itu dapat dapatberlaku surut karena di dalam ilmu hukum hanya terhadapweb saja yang tidak boleh berlaku surut;Halaman 88 dari 116 hal Putusan Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN1.6.ie Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusandireksi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkarjanji; Bahwa Perjanjian Sewa itu
64 — 15
Melaporkan jalannya perusahaan dalam rapat Umum PemegangSaham (RUPS).Bahwa PT Bogor Indah Gemilang adalah perusahaan berbentuk PerusahaanTerbatas (PT) berkedudukan di JI.
246 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
CGN No. 19tanggal 16 Oktober 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH.Bahwa melaksanakan keputusan RUPS merupakan kewajiban Direksisebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. CGN;Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah bertindak untukdan atas nama PT. CGN secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPT.