Ditemukan 6112 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 26 /Pid.Sus - TPK/2014/PN.Bjm Tanggal 7 Oktober 2014 — DWI WAHATNO BAGIO, BE., S.Sos. Bin (Alm) SOEWARDI
41 — 9
41 — 9
Terdakwasebagai berikut : Bahwa terdakwa pada tahun 2004 ditunjuk dengan Surat Keputusan BupatiTanah Laut sebagai Ketua kelompok Kerja dalam proyek CERD yang kemudianmelahirkan Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Bahwa Terdakwa sejak tahun 2005 s/d 2011 Terdakwa menjabat sebagai KabidPemberdayaan Masyarakat; Bahwa tupoksi Terdakwa sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat antara lainadalah : mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat yang meliputipemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, SDA dan tekhnologi
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2551 K/Pdt/2014 Tanggal 26 Nopember 2015 — TAJUWIT, DKK VS PT ARUNA WIJAYA SAKTI (PT AWS),
84 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2551 K/Pdt/2014Cc.Bahwa setelah upaya P3UW yang memberitahukan akan pentingnyaRiset dan pengembangan teknologi budidaya, tidak pernah ditemuiupaya dari Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya.Kondisi dan fakta dilapangan tidak pernah ditemukan adanya kegiatanriset dan pengembangan tekhnologi, bahkan divisi riset danpengembangan tekhnologi budidaya udang yang telah ada sebelumnyadi tutup oleh Tergugat Rekonvensi;Kerugian dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk melakukan
Putus : 03-03-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt Tanggal 3 Maret 2017 — QIU JUNJIE Alias JUNJI
128 — 15
128 — 15
masingmasingberisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42.4005 gram diberinomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwaNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi
Putus : 27-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.TBT Tanggal 27 Agustus 2014 — S A L B I Y A H,
LAWAN
1. A R Y U S, , DKK
73 — 9
73 — 9
Baharuddin sebagai ayah Penggugat melekat dalamsurat pernyataan jual beli tertanggal 21 Juli 1971 tersebut, makadisebutkanlah nama Penggugat, Salbiyah Binti Baharuddin ;Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan jual belitertanggal 21 Juli 1971 dibuat dan ditandatangani oleh Thogob danPenggugat pada tahun 1971, dimana berdasarkan fakta yang terungkapdi persidangan, bahwa Thogob dan Baharuddin yang merupakan ayahPenggugat, sehariharinya bekerja hanya sebagai petani, dihubungkandengan keadaan tekhnologi
Register : 28-07-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 276/Pid.SUS/2015/PN.Bnj Tanggal 26 Nopember 2015 — AMLIADI BIN AFIFUDIN
28 — 8
28 — 8
perbuatantersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukantanpa izin atau kewenangan (zonderbevoegheid) dari pejabat yang bewenangsebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuandan tekhnologi
Register : 23-11-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PN Lbp Tanggal 18 Nopember 2019 —
37 — 4
37 — 4
mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PNLbpMenimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menjelaskan Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi
Register : 08-08-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 586/Pdt.G/2018/PN Tng Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
KHOE YAM KUSUMA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
2.Winata Tjahyadi
3.Sumiaty
4.Ong Tiow King
5.Nyonya Yang Viti
6.Nyonya Kusnawati
7.Nyonya Puspawaty
8.Budiyanto
9.Wiyanto
10.Haiyanto
11.Hariyanto
12.Riyanto
13.Nona Vinti Susanti
55 — 117
KHOE YAM KUSUMA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
2.Winata Tjahyadi
3.Sumiaty
4.Ong Tiow King
5.Nyonya Yang Viti
6.Nyonya Kusnawati
7.Nyonya Puspawaty
8.Budiyanto
9.Wiyanto
10.Haiyanto
11.Hariyanto
12.Riyanto
13.Nona Vinti Susanti
55 — 117
Bahwa berdasarkan Peta Pendaftaran tanah yang ada padaTergugat , terhadap bidangbidang tanah sebagaimana dimaksud padaangka 3 (tiga) diatas, bukan terjadi tumpang tindih (overlapping), daristatus hak atas kepemilikan tanahnya, tetapi adanya kesalahan dalamtata letak penerbitannya, akibat adanya kesalahan dalam penunjukkanbatas kepemilikan tanah, sebab dalam penerbitan Gambar Situasi yangdilakukan oleh Tergugat I, belum mengacu kepada Peta Tunggal yangberbasis tekhnologi, sehingga untuk itu dimungkinkan
Register : 23-09-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2121/Pid.Sus/2020/PN Sby Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DAMANG ANUBOWO, SE, SH, MH
Terdakwa:
1.ONG RUDY ONGKOWIJOYO
2.JODI PRIYANTO ALS JENNI BIN PUNJUL PRIYANTO
3.SANTOS ARDIANSYAH ALS ANA ALS SANTI
4.FARID ALS RUSLAN ALS SUL SE KAYU ALS ABBAH ALS HAKA ASEP BI ASEP PERMANA
5.SUPRI YANTO ALS SUPRI BIN SOEJATNO
94 — 27
DAMANG ANUBOWO, SE, SH, MH
Terdakwa:
1.ONG RUDY ONGKOWIJOYO
2.JODI PRIYANTO ALS JENNI BIN PUNJUL PRIYANTO
3.SANTOS ARDIANSYAH ALS ANA ALS SANTI
4.FARID ALS RUSLAN ALS SUL SE KAYU ALS ABBAH ALS HAKA ASEP BI ASEP PERMANA
5.SUPRI YANTO ALS SUPRI BIN SOEJATNO
94 — 27
Bahwa Terdakwa , Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukanlah orangyang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan PrekursorNarkotika untuk pembuatan Narkotika dan menawarkan, untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium
Register : 30-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bls Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI
45 — 28
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI
45 — 28
seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiadahak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyatanyatakegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindakpidana Narkotika tanpa hak mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjangbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karenadalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi
Register : 18-03-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/PDT.G/2015/PN Plk Tanggal 7 Oktober 2015 — Wibyanto Onggara Achmad Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, DK
95 — 16
95 — 16
Jawaban dari BPN Palangkaraya yang telah mengakui telah terjaditumpang tindih disebabkan karena metode pengukuran yang digunakanpada saat era PP 10 Tahun 1961 pengukuran dan pemetaan belumditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi saat itu belumdikenal tekhnologi GPS ( Global Positioning System ) pada sidangPTUN, setelah dicocokan dan diberi materai yang cukup ternyata fotocopy dari foto copy diberi tanda bukti P 4 ;5.
Register : 18-06-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Bls Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
IWAN ROY CARLES,SH
Terdakwa:
1.HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA BIN H.HASYIM
2.WAHYUDIN BIN ZULKIFLI ALS UDIN
3.MUHAMMAD NAZRUL ALS UYUN ALS BEGAL BIN SUHAIMI
4.RAFIN MULTI AGUSTUS ALS RAPIN BIN MUKHLIS
47 — 14
IWAN ROY CARLES,SH
Terdakwa:
1.HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA BIN H.HASYIM
2.WAHYUDIN BIN ZULKIFLI ALS UDIN
3.MUHAMMAD NAZRUL ALS UYUN ALS BEGAL BIN SUHAIMI
4.RAFIN MULTI AGUSTUS ALS RAPIN BIN MUKHLIS
47 — 14
BIN MUKHLIS, terdakwa IV MUHAMMADNAZRUL ALS UYUN ALS BEGAL BIN SUHAIMI beserta barang bukti untukdiserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjutMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menjelaskan Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi
Register : 05-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 22-K/PM.I-01/AD/III/2021 Tanggal 22 April 2021 — Oditur:
Darwin Butar Butar, S.H
Terdakwa:
Rudi Pratama
108 — 38
Darwin Butar Butar, S.H
Terdakwa:
Rudi Pratama
108 — 38
Selanjutnya pasal 8 Ayat (1)dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menentukan Narkotika Golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalamjumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan,tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensialabolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menter!atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danmakanan.
Putus : 27-06-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN STABAT Nomor 78/Pid.Sus/2013/PN.STB Tanggal 27 Juni 2013 — KRISMANTO SIMBOLON alias BOLON;
61 — 20
61 — 20
atau orang yang memiliki jabatan sebagaimanaditentukan dalam undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; 22 nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn n nee Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan NarkotikaGolongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan, tekhnologi
Putus : 02-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 2 Juni 2017 — Drs. M. YAHYA
66 — 40
66 — 40
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus lrawan danManarata Manik.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang,tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Gintingdan Edie Rizliyanto.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus lrawan danManarata Manik.Halaman 124 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDN9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan danManarata Manik.9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang,tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Gintingdan Edie Rizliyanto.10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Register : 28-07-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 278/Pid.SUS/2015/PN.Bnj Tanggal 26 Nopember 2015 — TEUKU NANJA SAPUTRA ALIAS NANJA BIN MUCHTAR
34 — 17
34 — 17
perbuatantersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukantanpa izin atau kewenangan (zonderbevoegheid) dari pejabat yang bewenangsebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuandan tekhnologi
Register : 15-08-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 293/PID/2011/PT BDG Tanggal 23 Agustus 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : T.Rahman, SH
Terbanding/Terdakwa : LIEM TONG IE Als ALING
71 — 16
Terbanding/Terdakwa : LIEM TONG IE Als ALING
71 — 16
milik terdakwa, dimana terdakwamengetahui dengan melihat / mengecek melalui ATM miliknya bahwa uangtelah masuk melalui pemindahbukuan dari Bank Permata; Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikankesempatan dan atau sarana kepada Riky adalah dengan memberikan nomorTID dan MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya diberitahukan kepadapihak ketiga (yaitu kepada Riky (DPO) dan Hengky Otto Tumewu (berkas49terpisah pada Polda Metro Jaya) yang dengan kahliannya di bidangpemanfaatan tekhnologi
Putus : 04-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 4 Oktober 2013 — HANA SURYANA
101 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembaliyang menyatakan bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yangnyata karena hanya memeriksa sebagian fakta hukum saja dan tidak memeriksakeseluruhan fakta hukum, yaitu tidak mempertimbangkan fakta hukum adanya SuratEdaran No.41/DIROP/0303 tanggal 20 Maret 2003, dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa akibat kemajuan tekhnologi
Mengingat perannya yang tergerus olehkemajuan tekhnologi komunikasi maka kapasitas milik PT Pos yang idle misalnyagedunggedung harus dimanfaatkan secara bernas agar tidak merugikan keuangannegara;Hal. 159 dari 190 hal. Put.
Register : 11-05-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN PALU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
Benu Elamrusyiah, S.H.
Terdakwa:
STANLEY TAMPOHELA Als. PAPA HENY
120 — 29
Benu Elamrusyiah, S.H.
Terdakwa:
STANLEY TAMPOHELA Als. PAPA HENY
120 — 29
pengelolaan keuangan dan Aset Desae Menetapkan Peraturan Desae Menetapkan anggaran pendapatan Belanja Desa Membina Kehidupan masayarakat Desa Membina ketentraman dan ketertiban masyrakat desae Membina dan meningkatkan perekonimian desae Mengintegrasikan agar emncapai perekonomian skala produktif untuksebesar besar nya kemakmuran masyarakat Desae Mengembangkan sumber pendapatan Desae Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negaraguna meningkatkan kesejahteraan masyarkat Desae Memanfatkan tekhnologi
Putus : 29-12-2011 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2011/Pn.Sby Tanggal 29 Desember 2011 — H.M. HASI
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
52 — 21
52 — 21
Kemudian terkait dengan regulasi maka sejak tanggal Januari 2010untuk pekerjaan penilaian dikerjakan oleh KJPP Immanuel, Johny & Rekansedangkan untuk bidang advisory / kajian dan tekhnologi informasi masihmenggunakan PT.Sucofindo Appraisal Utama 5e Bahwa regulasi maksudnya berdasarkan Keputusan menteri keuangan RI. untukpekerjaan penilaian sejak 1 Januari 2010 tidak bisa dilakukan oleh Perusahaanberbadan hukum jadi harus dikerjakan oleh KJPP ;e Bahwa status saksi di MAPPI adalah atas nama pribadi
Register : 06-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DA WAN MANGGALUPANG, SH
Terdakwa:
ENUNG NURYADI Bin OON DAHLAN Alm
81 — 37
DA WAN MANGGALUPANG, SH
Terdakwa:
ENUNG NURYADI Bin OON DAHLAN Alm
81 — 37
Memanfaatkan tekhnologi tepat guna;12. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisiatif;13.