. = Rs avermenenad :3 Tergugat wajib memberikan surat keterangan pengalaman kerja;Subsidair :Memohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati agar Bapak Ketua PengadilanHubungan Industrial bekenan memberikan putusan lain yang dipandang adil, arif danbijaksana;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 14/G/2013/PHISbytanggal 12 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 596 K/Pdt.SusPHI/20131

Nomor 14/G/2013/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 2 Juli2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juli2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 22 Juli

Dengan demikian maka telah terbuktibahwa benar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/G/2013/PTUN.BDG tanggal 17 Juli 2013 telah salah dan keliru dan telahmelampaui batas kewenangan Hakim dalam memutus perkara sertabertentangan dengan undangundang serta peraturan hukum lainnya;5.

Bahwa amar ke4 (empat) Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tertanggal 17 Juli 2013, Nomor 14/G/2013/PTUNBDG yangharus dilaksanakan eksekusinya tersebut telah memerintahkan:Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 180 PK/TUN/2016 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat KeputusanTentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Pejabat danPejabat Kepala Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, KabupatenKarawang, serta pengangkatan Sdr.

Dengan demikian maka telah terbukti bahwa benarPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/G/2013/PTUN.BDG tanggal 17 Juli 2013 telah salah dan keliru dan telah melampauibatas kewenangan Hakim dalam memutus perkara serta bertentangan denganundangundang serta peraturan hukum lainnya;Halaman 23 dari 27 halaman.

. = Rs avermenenad :3 Tergugat wajib memberikan surat keterangan pengalaman kerja;Subsidair :Memohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati agar Bapak Ketua PengadilanHubungan Industrial bekenan memberikan putusan lain yang dipandang adil, arif danbijaksana;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 14/G/2013/PHISbytanggal 12 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 596 K/Pdt.SusPHI/20131

Nomor 14/G/2013/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 2 Juli2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juli2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 22 Juli

. = Rs avermenenad :3 Tergugat wajib memberikan surat keterangan pengalaman kerja;Subsidair :Memohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati agar Bapak Ketua PengadilanHubungan Industrial bekenan memberikan putusan lain yang dipandang adil, arif danbijaksana;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 14/G/2013/PHISbytanggal 12 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 596 K/Pdt.SusPHI/20131

Nomor 14/G/2013/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 2 Juli2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juli2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 22 Juli

jaminan sah dan berharga sementara dalamposita tidak ada didalilkan permintaan sita jaminan sehingga petitum melebihiposita yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil sehingga menuruthokum dianggap kabur (obscuur libel) oleh karenanya gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) (Yurisprudensi MARI Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 14

/G/2013/PHI.Smda.tanggal 4 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karenaberakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 17 Januari2013;3.

Nomor 14/G/2013/PHI.Smda. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda,permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda padatanggal 17 Februari 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat) pada tanggal 19Februari 2014, kemudian Penggugat) mengajukan kontra memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

peraturan perusahaan, atauperjanjian kerja bersama mengingat uang pisah tidak diatur dalam perjanjiankerja antara Termohon (semula Penggugat) dan Pemohon Kasasi (semulaTergugat) (Bukti T3) dan perusahaan belum mempunyaiperaturanperusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama, maka secara hukum tidak adakewajiban Perusahaan/Tergugat untuk memberikan uang pisah, kewajibanPerusahaan/Tergugat menurut ketentuan tersebut adalah hanya memberikanuang penggantian hak saja, dalam amar 3 (ketiga) Putusan Nomor 14

/G/2013/PHI.Smda ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telahsalah menerapkan hukum khususnya terhadap perkara perselisihan hubunganindustrial ini karena tidak menerapkan dan mengabaikan Hukum Materiilsebagaimana Pasal 168 (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatakan: "PHK sebagaimana dimaksud ayat (1)pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnyadan pelaksanaannya

II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.Membawa dan memperlihatkan sertifikat yang menjadi objek sengketadalam perkara a quo kepada pihak Kelurahan dan Penggugat;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka Tergugat IlIntervensi 2 memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo menolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugattidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palutelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14

/G/2013/PTUN.PL, Tanggal24 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat IlIntervensi 2 diterima mengenai kompetensi absolut;DALAM POKOK PERKARA1.

banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor95/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 21 Agustus 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 08 September 2014, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada Tanggal 19 September 2014, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 14

/G/2013/PTUN.PL yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Bahwa kedua putusan pengadilan Judex Facti, baik putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:95/B/2014/PT.TUN.MKStanggal 21 Agustus 2014, maupun putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu Nomor:14/G/2013/PTUN.PL tanggal 24 Februari 2014, padapertimbangan hukumnya sangat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilanbagi Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding;3.

Boy Zuherman (tergugat )sebagaimana tersebut diatas, secara nyata telah diperiksa dan diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telahberkekuatan hukum tetap ( inkracht van Gewijsde) sesuai dengansurat putusan No.14/G/2013/PTUN.Medan jo No.WITUN/1986/AT.02.07/XI/2014 tentang surat keterangan yang telahdikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan , yang amarbunyinya al.

T.lll, IV 6 ;Foto copy sesuai aslinya surat tanda terima laporan Polisi tanggal 15Agustus 2012, atas nama pelapor tergugat IV, sedangkan terlaportergugat dan tergugat Il atas dugaan tindak pidana penipuan , diberi1 10 = OS 0 OY aFoto copy salinan putusan No.673/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12Agustus2014, diberi tanda............ 0.0... .0c cece cee cee eee eee eee eee Dll, IV 8 5;Foto copy salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNo.14/G/2013/PTUNMDN tanggal 19 Juni 2013 , diberi tanda T.IIl

Bahwa sertifikat Hak milik No.3926/Binjai Surat ukurNo.01549/Binjai/2011 tertanggal 22 Nopember 2011 telah dibatalkanoleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNo.14/G/2013/PTUNMDN yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, maka gugatan penggugat pada perkara a quo patut dinyatakanbatal demi hukum atau setidaktidaknya tidak dapat diterma ;Menimbang bahwa mengenai eksepsi tersebut menurut Majelissudah masuk materi pokok perkara, oleh karena itu. eksepsi tersebutharuslah ditolak ;Menimbang, bahwa

telah berhasil membuktikan adanya jual beli objek sengketa antaratergugat dan Il ddngan tergugat Ill dan IV ;Menimbang, dari bukti T.Ill,V 8 yang identik dengan bukti P8, yaituputusan Pengadilan Negeri Medan No.673/Padt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 12Agustus 2014, terhadap objek yang sama dalam perkara ini tetapi karenakurang pihak, maka putusan perkara tersebut menyatakan gugata npenggugat tidak dapat diterma ;Menimbang, bahwa dari bukti T.lllIV 9 berupa putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan No.14

/G/2013/PTUNMDN tanggal 19 Juni 2013,yang membatalkan sertifikat Hak Milkik No.3926/2011.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 85/PEN.MH/2013/Halaman 1 dari 7 Putusan Sela No : 14/G/2013/PTUN.Smg.PTUN.SMG tanggal 11 Desember 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim ;3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisNomor : 85/PEN.PP/2013/PTUN.SMG tanggal 17Desember 2013 tentang Penetapan Hari PemeriksaanPersiapan;4.

karena dalam hal ini Tergugat adamengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute, dengan demikian sudahmenjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus danmenyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kKewenangannya, dengan katalain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebin dahulu tentangkewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 19 Juni 2013Nomor : 14

/G/2013/PTUN.MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1.

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/ Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan putusannya Nomor~ 117/B/2013/PT.TUN.MDN Tanggal24 September 2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/ Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2013 kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 07 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan KasasiNomor 14

/G/2013/PTUN.MDN jo.

/G/2013/PHI.JPR., tanggal 2 Agustus 2013 yang amarnyasebagai:12Menolak Eksepsi Tergugat yang menyangkut kompetensi Absolut;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapuraberwenang untuk mengadili perkara Nomor 14/G/2013/PHI.JPR..

,;Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaraNomor 14/G/2013/PHI.JPR..

,;Hal. 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 392 K/Pdt.SusPHI/20144 Menyatakan biaya perkara akan diputus bersama putusan akhir;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor 14/G/2013/PHI.JPR,tanggal 8 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, selisih

FREEPORT INDONESIA tersebut dan membatalkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 14/G/2013/PHI.JPR., tanggal 8 November 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadilisendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkatperadilan

FREEPORTINDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor 14/G/2013/PHI.JPR, tanggal 8 November 2013;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Membebankan biaya perkara pada semua tingkat pemerikasaan kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh

sedangkan obyek sengketa (vide bukti P10 = T22) merupakan pemberitahuan dariTergugat/Terbanding kepada Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala DesaGelap Kecamatan Laren , yang berisi pada pokoknya agar Panitia Pemilihan Kepala DesaDesa Gelap mematuhi surat dari Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Desa GelapKecamatan Laren sebagaimana bukti P7 = T20 tersebut;Hal.7 Put.64/B/2014/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14

/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27Nopember 2013 harus dikuatkan, dan karena Penggugat/Pembanding dan PenggugatII Intervensi/Pembanding II berada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuanpasal 110 UndangUndang No. 5 Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah dirubah terakhir dengan UndangUndang No. 51 Th. 2009 dihukumuntuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingditetapkan dalam amar putusan ini; Memperhatikan ketentuanketentuan pasalpasal dari

Andarini;Telah diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini bersesuai denganbukti surat yang telah ajukan di Persidangan Tingkat Pertama yang ditandaidengan bukti T. 35 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 14/G/2013/PTUNPbr tanggal 25 Juli 2013), bukti T.l 36 (PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/B/2015/PTUNPbr tanggal 5 Desember 2013), T. 37 (Putusan Mahkamah Agung Nomor143 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014);Bahwa dengan telah dinilai dan diujinya Sertifikat

Put.Nomor 2649 K/Pdt/2017Kepala Desa menyatakan bangunanbangunan rumah toko itu sudahada pada saat dilaksanakan eksekusi;Bahwa guna mendukung dalildalil atas bantahan terhadap posita ParaTermohon Kasasi selanjutnya Pemhon Kasasi dan (Tergugat Il) telahmengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T. 35 (PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUNPbr tanggal 25 Juli 2013), bukti T. 36 (Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 162/B/2015/PTUNPbr tanggal 5Desember

35 (Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUNPbr tanggal 25 Juli 2013),bukti T. 36 (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 162/B/2015/PTUNPbr tanggal 5 Desember 2013), bukti T.1 37(Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014),bahwa tindakan Judex Facti yang mengenyampingkan bukti T. 35, buktiT.1 36 dan bukti T. 37 adalah suatu tindakan yang bertentangan denganhukum dan bahkan merupakan tindakan yang tidak Profisional dari JudexFacti dalam

/G/2013/PTUN.

Reg.14/G/2013/PTUNPbr Tanggal 25 Juli 2013;Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. Reg.162/B/2013/PTUNPbr Tanggal 05 Desember 2013;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

T15 yaitu sebagai berikut:1)2)3)4)5)6)7)8)9)Bukti T.I1 : Foto copy Salinan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor: 14/G/2013/PTUNPbr tanggal 30 juli2013;Bukti TI10 : Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 224 Desa Bagan Batu atas Nama Dra. Andarini.Bukti TII11 : Foto Copy Surat Ukur Nomor 214 / B.Batu /2003 seluas 1.544 M2. Foto Copy Buku TanahSertifikat Hak Milik Nomor 245 Desa Bagan Batuatas Nama H. Sulaiman Bsc MBA.

yang menyebutkanobjek sengketa termasuk dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam jawabannyamenyatakan, bahwa sertifikat hak miliknya telah sesuai Procedurehukum dalam proses penerbitan sertifikat objek sengketa yangdilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang dilalui denganpermohonan hak atas tanah di Kantor Pertahanan Kabupaten RokanHilir dan Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objeksengketa dalam perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru degan No.14

/G/2013/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2013 joPutusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 05Desember 2013 jo Putusan Mahkamah AgungRI No.143K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap, sesuai dengan bukti surat T.1.35,T.I36, T.1.37;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II, telah memberikanjawaban yang ada pokoknya, menyatakan menolak dalildalil gugatanPenggugat, karena menurut Tergugat, proses penerbitan sertifikatsertifikat atas nama Tergugat I (Dra.

Sulaiman atas rukoruko tersebut,dan dalam salinan Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUNPbrtanggal 30 Juli 2013 antara Terdakwa melawan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Rohil dan saksi, yang intinya PTUN Pekanbaru menolak gugatanTerdakwa mengenai Sertifikat Hak Milik Saksi H. Sulaiman atas rukorukotersebut;Bahwa Terdakwa pernah banding ke PTUN Medan atas Putusan PTUNPekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUNPbr tanggal 30 Juli 2013, namunPutusan PT.

TUN Medan Nomor 162/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 05Desember 2013 menolak banding Terdakwa dan menguatkan PutusanPTUN Pekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUNPbr tanggal 30 Juli 2013;Bahwa benar ketika dilakukan eksekusi sesuai dengan Berita AcaraPengosongan Nomor 23/Pdt/G/2002/PN.Dum tanggal 16 Maret 2009, tidakdilakukan pengukuran terlebih dahulu;Bahwa benar pemeriksaan perdata atas pembatalan sertifikat atas namaH. Sulaiman dan Dra. Andarini di Pengadilan Negeri Rohil sebagaimanaHal. 21 dari 25 hal. Put.

MBA;Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik diatas telah sesuai denganprosedur hukum dalam penerbitan Sertifikat obyek sengketadalam perkara a quo yang dilakukan secara benar, sah dansesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni melaluiproses permohonan hak kepada Kantor Pertanahan KabupatenRokan Hilir;Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para PENGGUGAT (H.ADLAN ADNAN) pernah mengajukan gugatan terhadap obyeksengketa dalam perkara a quo ke Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru No. 14/G/2013/PTUN.

Reg.14/G/2013/PTUNPbr Tanggal 25 Juli 2013;T .I. 32 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. Reg.162/B/2013/PTUNPbr Tanggal 05 Desember 2013;T .I. 33) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg.143 K/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014;T .I. 34 Putusan Pengadilan Agama Medan No. Reg.280/PDT.G/1999/PAMdn Tanggal 10 Juli 2000;T .I. 35 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.

T15 yaitu sebagai berikut:1) Bukti T.ll1 : Foto copy Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha31Negara Pekanbaru Nomor: 14/G/2013/PTUNPbr tanggal 30 juli2013;2) Bukti TIl10 : Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 224 Desa Bagan Batu atas Nama Dra. Andarini.3) Bukti TIl11 : Foto Copy Surat Ukur Nomor 214 / B.Batu /2003 seluas 1.544 M2. Foto Copy Buku TanahSertifikat Hak Milik Nomor 245 Desa Bagan Batuatas Nama H. Sulaiman Bsc MBA.

maka pada hakikatnya apa yang dimaksudkan ParaPenggugat tentang menghentikan praktek prostitusi sudah sejalan dengan SKWalikota yang digugatnya, dan secara de facto sejak tanggal 05 Juni 2013 sudahtidak ada kegiatan prostitusi di Komplek Lokalisasi KM.17, oleh sebab itu makaGugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima sesuai dengan Pasal62 ayat (1) huruf d UU PTUN;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14

/G/2013/PTUNSMD, tanggal 2Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:e Menerima eksepsi Tergugat angka 2;Dalam Pokok Perkara:e Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;e Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupIah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta

dengan Putusan Nomor 306/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 17Maret 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada ParaPenggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Mei 2014, kemudian terhadapnya olehPara Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 009/APRS/SK/BPP/II/2013, tanggal 11 Mei 2013 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2013/PTUN.SMD yang dibuat

;Telah diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini bersesuai denganbukti surat yang telah ajukan di Persidangan Tingkat Pertama yang ditandaidengan bukti T.l31 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 14/G/2013/PTUNPbr tanggal 25 Juli 2013), bukti T.l32 (PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/B/2015/PTUNPbrtanggal 05 Desember 2013), T.133 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 143K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014):Bahwa dengan telah dinilai dan diujinya Sertifikat Hak Milik

diajukan oleh ParaTermohon Kasasi yang bernama Mulkan menerangkan bahwa bangunanrumah toko itu dibangun oleh Pemohon Kasasi, selanjutnya saksi WanYusrizal sebagai mantan Kepala Desa menyatakan bangunanbangunanrumah toko itu sudah ada pada saat dilaksanakan eksekusi;Bahwa guna mendukung dalildalil atas bantahan terhadap posita ParaTermohon Kasasi selanjutnya Pemhon Kasi dan (Tergugat II) telahmengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T.I31 (PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14

/G/2013/PTUNPbr tanggal 25 Juli 2013), bukti T.l32 (Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 162/B/2015/PTUNPbr tanggal 05Desember 2013), T.l33 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 ), dimana putusan Pengadilan TataUsaha Negara tersebut telah dinilai dan diuji tidak ada menyatakanperbuatan dari Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten RokanHilir) yang menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah atas namaPemohon Kasasi yang melanggar ketentuan perundangundangan

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidakperlu dipertimbangkan lagi bukti T.l31 (Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUNPbr. tanggal 25 Juli 2013),bukti T.I32 (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor162/B/2015/ PTUNPbr. tanggal 05 Desember 2013), bukti T.133 (PutusanHalaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2017Mahkamah Agung Nomor 143 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014), bahwatindakan Judex Facti yang mengenyampingkan bukti T.!

St.DALAM REKONPENSI:Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya No.14/G/2013/PHI.Sby antara Dwi Widi Hariyanto dan Moch. AnangFirmansyah sebagai Para Penggugat melawan Yayasan Perguruan TinggiMerdeka Surabaya sebagai Tergugat, dengan putusan :MENGADILI :=Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3.

Copy Print Out Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan NegeriSurabaya No. 14/G/2013/PHI.Sby antara Dwi Widi Hariyanto dan Moch. AnangFirmansyah sebagai (PARA PENGGUGAT) melawan Yayasan PerguruanTinggi Merdeka Surabaya (TERGUGAT) Sumberhitps://outusan.mahkamahagung.go.id/,selanjutnya pada fotokopi bukti suratHalaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 216/Pdt.G/2019/PN.Sdatersebut diberi tanda: T10;11.

Nomor 141 K/Pdt.SusPHI/2014 Tahun 2014 antara Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945Surabaya ( PENGGUGAT / Termohon Kasasi) melawan Budi Setya Hariaji,S.Pd., M.Si (TERGUGAT/Pemohon Kasasi); Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya No.14/G/2013/PHI.Sby antara Dwi Widi Hariyanto dan Moch.

Majid di tolak/tidak diterima sesuai dengan Salian Putusan Nomor 14/G/2013/PTUNkditanggal 18 November 2013 atas dasar tersebut Saksi5 pada tahun2014 Saksi menggugat Sdr. Abd.

PUTUSANNomor : 14/G/2013/PHI.Smda.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yangmenerima, memeriksa dan mengadili Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:MOCH.SULAIMAN, Pekerja karyawan PT.Hero Krida Utama Site GBPProject SP3Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;Setelah mendengar keterangan Terggugat;Setelah mendengar keterangan Saksi Penggugat dan Terggugat;Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 20 Juni 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 14

/G/2013/PHI.Smda.