M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 20/G/2017/PTUN-MDN tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. DALAM PENUNDAAN:-------

., tanggal 7 Desember 2017 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 20/G/2017/PTUN.BDG., tanggal 10 Juli 2017;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukseluruhnya; Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayarbiaya perkara;Pemohon Kasasi II:1.

., tanggal7 Desember 2017 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Bandung Nomor: 20/G/2017/ PTUN.BDG., tanggal 10 Juli 2017;Mengadili Sendiri:Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/20181. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohondahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi;2. Menyatakan secara hukum Judex Facti tidak berwenang secaraabsolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;3.

ARTHAPARAGUNA tersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 274/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 7Desember 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 20/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 10 Juli 2017, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

diberitahukan dan 2 gibampaikar kepada Tergugat IlZw>Ss Intervensi / Pembanding dan Terguat / Pembanding, dengan SuratPAAPemberitahuan dan Penyerahan, sKontra Memori Banding pada tanggalOay adBahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melifat dan>mempelajari berkas> perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingg Tata UsahaaNegara Jakarta; masing masing pada tanggal 2 Nopember ani ponranmanincnnamanans sor TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMSo Menimbang, bahwa Putusan Pena at Usaha Negara Pontianaks Nomor : 20

/G/2017/PTUN.PTK diucapkan seam sidang yang terbuka untuk umumSY pada tanggal 19 September 2017 dengin dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / syyy Hal. 4 dari 8 hal.

lewat waktu14 hari sebagaimana diatur pasal 123 vada Undang Nomor 5 Tahun 1986 xtentang Peradilan Tata Usaha Negara.sy* mnt en nn nn nn s~wCr AC=yy C yS > svYa 3 ora4 SeAy Ay>eeLy Naloe. eeMerupPana, bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan akta bandingtelah ofilewat tenggang waktu= maka Pengatin Banding tidakS mempertimbangkan dan mengadili pokok perkaranya, ey yY& &Xe Menimbang, bahwa dengan seluruhpertimbangan tersebut diatas makay SY 20

/G/2017/PTUN.PTKSY YSs tanggal 19 September 2017 yang:iitnohonkan Banding tidak dapat diterima ; Csg >Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak diterima, makary seTergugat Il IntervensiPembanding dibebankan untuk membayar biaya perkarapada kedua tinglgat peradilan, yang pada tingkat banding akan digtapkan dalamamar putusaiGibawah INj. j22nonn neon nnne cnn eecceneennns & wa nennncneneecccnnneesFa sa Mengingat akan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahanvr eyskdua Atas UndangUndang

/G/2017/PTUN.Dps padatanggal 14 Desember 2017 Majelis Hakim memutuskan Penggugat (A.A.

Dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar sesuai register nomor : 20/G/2017/PTUN.DPS, surat tersebutdiajukan sebagai bukti surat serta diketahui tidak berisi tanggal.

Jawaban Gugatan Turut Tergugat Il (Sebagai Pihak Tergugat) tertanggal 14September 2017 dalam perkara register nomor : 20/G/2017/PTUN. DPS diPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Bukti T.1,T.II, TI, T.IV3);4. Jawaban Gugatan dari Para Tergugat (sebagai Pihak Tergugat II Intervensi) dalamperkara register nomor : 20/G/2017/PTUN.DPS tertanggal 14 September 2017 diPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Bukti T.1,T.II, TI, T.IV4);5.

Replik dari Penggugat dalam perkara register nomor : 20/G/ 2017/PTUN.DPStertanggal 19 September 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (BuktiT.,T.U, TT. T.IV5);Putusan 63 dari 99 halaman No.391/Pdt.G/2018/PN Dps10.11.12.13.14.15.16.17.Duplik dari Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sebagaiPihak Tergugat) tertanggal 28 September 2017 dalam perkara register nomor :20/G/2017/ PTUN DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (BuktiT.

,T.U, THI, T.IV6);Duplik dari Para Tergugat (Sebagai Pihak Tergugat II Intervensi) tertanggal 28September 2017 dalam perkara register nomor : 20/G/2017/PTUN.

Medan Deli, DanDaftar Lampiran: Surat Keputusan Camat Medan Deli,Nomor: 141/01, tanggal 23 Januari 2017, atas nama T.Zulhamuddin,;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhak dankewajiban Penggugat kepada kedudukan semula;Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesarRp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah):Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 20

/G/2017/PTUNMDN,tanggal 23 Mei 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusantersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanHalaman 2 dari 6 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 163/B/2017/PT.TUNMdn, tanggal 26 September 2017 danmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:20/G/2017/PTUNMDN, tanggal 23 Mei 2017:Atau:Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa karena objek sengketa dalam perkara

Putusan Nomor 94 K/TUN/2019Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 20/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 19 September 2017, kemudian putusan tersebutdiajukan banding namun terhadap permohonan banding tersebut dinyatakantidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 67/B/2018/ PT.TUN.JKT., tanggal 23 April 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi dan II

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianaktanggal 14 September 2017 Nomor 20/G/2017/ PTUN.PTK;Halaman 3 dari 7 halaman.

TEUKU HAMZAH HUSEIN, SE, MM (Klien) di Batam.Bahwa surat tersebut di atas, dikirim bersamaan atau dilampirkan dengangugatan perkara No. 20/G/2017/PTUN/PTUN.TPI yang sudah didaftarkanoleh Penggugat di PTUN Tanjungpinang tanggal 09 Oktober 2017 dan saatini sedang dalam proses sidang.

Artinya sebuah proses hukum yang sudahHalaman 12Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPIdiketahui oleh Tergugat, sehingga untuk mewujudkan asas pemerintahanyang baik, maka wajib hukumnya Tergugat harus menghormati proseshukum yang sedang berjalan, bukan mengeluarkan keputusan yangmemperkeruh penegakan hukuM.Bahwa gugatan yang diajukan olen Penggugat dan sedang dalam prosessidang yang menjadikan Ketua DPRD Kota Batam sebagai Tergugat diPTUN Tanjungpinang dalam perkara No. 20/G/2017/PTUN/PTUN.TPI,KANON 1

Bahwa Gugatan yang dimaksud oleh Penggugat adalah GugatanNomor : 20 /G/2017/PTUN. TPI, ternyata Proses perkara tersebutMajelis Hakim tidak mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT ;2" Bahwa Ternyata Gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor :20/G/2017/PTUN.TPI, di tolak oleh Majelis hakim dengan berlandaskanObyek Sengketa dalam Perkara No. 20/G/2017/PTUN.

telah mengajukan Gugatan Pembatalan atasSurat keputusan tersebut di atas dengan perkara Nomor20/G/2017/PTUN.TPI, dan PTUN TPI telah memutus perkara tersebutCENGAN PULUSAN : nn nnn nnn neem nnn nnn nn nnn nnn nn nnn neem nnn nnnan ence menolak Gugatan Penggugat tentang pembatalan Surat keputusantersebut di atas dengan pertimbangan bahwa penerbitan SuratsuratKeputusan tersebut di terbitkan sudah sesuai dengan kewenangan danmekanisme prosedural yang bernar dan tepat dan ; Dalam Putusan Perkara No. 20

/G/2017/PTUN.

., tanggal 21Februari 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor 20/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 20 November 2017, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 21 Februari2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor 20/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 20 November 2017:MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 182/B/2017/PT.TUNMDN juncto Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang Nomor 20/G/2017/PTUNPLG tanggal 13Juni 2017;4.

Intervensi:1.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untukmengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena absolutkompetensi merupakan kewenangan Pengadilan Umum;2.Gugatan Penggugat saling bertentangan antara Posita yang satudengan Posita yang lain sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelasatau kabur:3.Legal Standing Penggugat dalam Perkara a quo tidak jelas;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 20

/G/2017/PTUNJKT, tanggal 1 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 317/B/2017/PT.TUNJKT., tanggal 5 Januari 2018:Halaman 3 dari 5 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatanggal 10 April 2018 Nomor 47/B/2018/TUN.Sby yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 14Desember 2017 Nomor 20/G/2017/ PTUN.Dps;Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Juni2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut padatanggal 23 November 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novumsebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 20

/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 5Desember 2018:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 23 November 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali

sengketa yang timbuldalam perkara ini;Atau : Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono),Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat: Eksepsi kewenangan absolut (kewenangan mengadili);Eksepsi Tergugat II Intervensi: Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili(kewenangan absolut);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Palangkaraya dengan Putusan Nomor 20

/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 1 November 2017, kemudian di tingkat banding putusanHalaman 4 dari 10 halaman.

Oleh karena telah diterbitkannya surat pembatalan oleh TERGUGATmaka PENGGUGAT telah mengajukan gugatan no. 20/G/2017/PTUN.SRGtata usaha negara pada tanggal 07 04 2017 di pengadilan tata usahanegara kota serang provinsi banten. PENGGUGAT mengajukan gugatanterhadap TERGUGAT dalam pengadilan tata usaha negara kota serangprovinsi banten;8.

Putusan Pengadilan Nomor 20/G/2017 /PTUNSRG tanggal 04 September2017:Mengadili:. Dalam Eksepsi Menyatakan Eksepsieksepsi yang diajukan T ergugat don T ergugat IlIntervensi dan Tegrugat II Intervensi 2 tidak diterima;Il. Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh limo ribu rupiah).20.

Menimbang bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi BantenNomor:01/PBTL/BPN.36/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, yang mana SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bantenselanjutnya telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 20/G/2017/PTUNSRG tanggal 4 September 2017 (bukti T8) makaMajelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya diadakan tindakan hukum terlebihdahulu oleh Tergugat

Rachel Saraswati, Tergugat mengajukan gugatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPerizinan Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara denganPerkara Nomor 20/G/2017/PTUN.YK, namun setelah Tergugat mengetahui bahwa Izin Gangguan tidak diperlukan lagi, akhirnyaGugatan dicabut.

Rachel Saraswati, diberitanda bukti T.II.48 ;Foto Copy Surat Panggilan Nomor.360/IV/SP/201 7, diberi tanda buktiT.IL49 ;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNo.252/BAPPPD/V/20/7, diberi tanda bukti T.II.50 ;Foto Copy Salinan Penetapan Perkara Tata Usaha NegaraNo.20/G/2017/PTUN.Yk, diberi tanda bukti T.II.51 ;Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNo.19 Tahun 2017, diberi tanda bukti T.II.52 ;Foto Copy Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa YogyakartaNo

Kereta Api Indonesia(Persero);4) Putusan PTUN Jakarta No. 9/P/FP/2016/PTUNJKT dalam perkaraLaporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/X1I/2015 Tanggal 20November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/KinerjaDirektorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, DirektoratJenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015pada tanggal 27 Januari 2016.5) Putusan PTUN Menado Nomor: 20/G/2017/PTUN.Mdo dalamperkara Pemasangan Plank Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diatas tanah hak milik