Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baikdan benar, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura telah memberi putusan Nomor 22/G/2013/ PHIJPR tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi:Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk

Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp nihil;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat padatanggal 17 Desember 2013 terhadap putusan tersebut, Tergugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2013/ PHIJPR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan

yangmeminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit PKKN, karenaLHPKKN tersebut hanya merupakan laporan dari suatu proses audit yangdilakukan oleh Tergugat yang berisi hasil audit terhadap suatu kasus(dalam perkara ini Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaPekerjaanPengadaan Barang/Jasa Life Time Extention (LTE) Gas Turbine(GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Siok 2 Belawan Tahun 2012) dan tidakditujukan kepada pihak tertentu ; 606 Bahwa, hal tersebut bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN JambiNomor: 22

/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde), serta Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/ PTUN.SBY sebagai berikut : a Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 ;60Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN JambiNomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa : Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya

/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan : Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo7070tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu HasilAudit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifatinformatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk

Negara atas DugaanPenyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung JabungTimur Nomor: SR2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yangdikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TataUsaha sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1Angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimanaPerubahan Kedua atas Undangundang Nomer 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi Unsurindividual dan final ; (vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor: 22

/G/2013/PeTTONGIIBD) 4 seeeneesesceneeereeeeeverseeeenenenremenneneoseseremee10 Bahwa, hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbangan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untukmenggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporanhasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP.Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusanmerupakan kemerdekaan majelis

PemerintahNomor 24 Tahun 1997 ini harus diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak yangberwenang agar terciptanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahbagi pemilik sertifikat hak atas tanah;Oleh karena itu demi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, kamimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolakgugatan ini atau paling tidak untuk tidak menerima gugatannya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22

/G/2013/PTUN.PLG, tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp2.667.500,00 (dua juta enam ratus enam puluhtujuh ribu lima ratus Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdibatalkan oleh Pengadilan

(Putusan Perkara Gugatan Nomor 22/G/2013/PTUN.PLG halaman 43 s.d. 45);. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, hal mana dalamputusannya halaman 13 perkara Nomor 48/B/2014/PT.TUN.MDN.menyatakan, bahwa dengan terhisapnya tanah Penggugat/Pembandingseluas 2400 m?

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN JambiNomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde), Putusan PTUN Surabaya Nomor:160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT TUNSurabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014, Putusan Perkara Nomor : 01/G/2015 /PTUNBKL halaman 3334dan Putusan PTUN Medan Nomor 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25Maret 2015 sebagai berikut:a.

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUNJBI tanggal 21Januari 2014.Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN JambiNomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadapPenggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil AuditInvestigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifatinformatif dan tidak

(vide halaman 53 sampai dengan 54 Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 31/PUUX/2012);6.Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil auditBPKP bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifatindividual (hanya berisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebutjuga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNomor 22/G/2013/PTUN.JBI. yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde), Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkandengan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014;Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUNJambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatlaporan hasil audit investigatif yang menjadi objek sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subjek hukum lain, karena suatuhasil audit investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalahHalaman

;(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor 65/G/2013/PTUN BDG);Putusan PTUN Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan Hasil Audit Investigatif yang menjadi objek sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subjek hukum lain, karena suatu hasilaudit investigasi

Negara atas DugaanPenyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gtdi Kabupaten TanjungJabung Timur Nomor SR2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakanKeputusan Tata Usaha sebagaimana yang disyaratkan dalamKetentuan Pasal 1 Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009sebagaimana Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidakmemenuhi unsur individual dan final (vide halaman 116 sampaidengan 117 Putusan PTUN Jambi Nomor 22

/G/2013/PTUN.JBI);10.

Bahwa atas dasar point 1 dan 2 tersebut diatas maka Gugatan Penggugattidak memenuhi syarat formal dalam penyelesaian Perselisihansebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yangberlaku (UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh danUU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 22/G/2013/PHVPN.KPG, tanggal 16 Desember

(vide halaman53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUX/2012);Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkan denganPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 129/B/2014/PT.TUN.Sby tanggal 3 September 2014,dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor :82/G/2014/PTUN.Mdn sebagai berikut:Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014;Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa :Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakimberpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadiObjek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukumapapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugatataupun subyek hukum lain, karena suatu

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN BDG);Gs Putusan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakimberpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yangmenjadi Objek Sengketa a quo tidak mempunyaiakibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun

/G/2013/PTUN.JBI);10.

/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde(fotokopi sesuai dengan salinan asili);Hal 121 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUN19.

bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit PKKN,karena LHPKKN tersebut hanya merupakan laporan dari suatu prosesaudit yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi hasil audit terhadapsuatu kasus (dalam perkara ini Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiAtas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan danPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten SanggauTahun Anggaran 2010 dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu;Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN JambiNomor: 22

/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde), Putusan PTUN Surabaya Nomor:160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT TUNSurabaya Nomor: 129/B/2014/PT.

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014;Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN JambiNomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatuHasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalahbersifat informatif dan tidak

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatuHasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalahbersifat informatif dan tidak mutlak

/G/2013/PTUN.JBI)10.

Nomor 68 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 22/G/2013/PHI.SMGtanggal 29 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Putusan PTUN Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014;Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN JambiNomor 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwaLaporan Hasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subjek hukum lain, karena suatu HasilAudit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifatinformatif dan

(vide halaman 100 sampai dengan 101 Putusan PTUN BandungNomor 65/G/2013/PTUN BDG);Putusan PTUN Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subjek hukum lain, karena suatu HasilHalaman

(vide halaman 116 sampai dengan 117 Putusan PTUN JambiNomor 22/G/2013/PTUN.JBI);Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbanganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 tanggal 23Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memilikikewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugiannegara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugiankeuangan negara yang dilakukan BPKP.

gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum pada waktunya,karena sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP/47/II/2013/Jateng/Res.PeklKota tertanggal 06 Februari 2013 Penggugat oleh Tergugat dilaporkan Polisidengan dugaan melakukan kesalahan berat yaitu' tindak pidanapenggelapan uang sewa bus (carteran), yang mana berkas dengantersangka Penggugat saat ini telah dinyatakan P19 oleh Kejaksaan NegeriPekalongan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 22

/G/2013/PHI.SMG tanggal 29 Oktober2013 adalah sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151ayat 1, ayat 2, ayat 3, Pasal 155 ayat 1, serta Pasal 161 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahberakhir sejak putusan a quo

Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKPbukan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat individual(hanya berisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut jugabersesuaian dengan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewisjde) dan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY yang telah dikuatkandengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:22/G/2013/PTUN.JBI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) tanggal 21 Januari 2014, yang menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadapPenggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil AuditInvestigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifatinformatif dan tidak

Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusanputusan tersebutdi atas, juga telah digunakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17Desember 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);9.

;(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 100101);Amar Putusan:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secaraabsolut tidak berwenang mengadili Perkara No:65/G/2013/PTUNBDG;(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 107) ;Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objeksengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran2011 ;Dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim PTUN JambiNomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa aquo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannyabaik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karenasuatu Hasil Audit Investigasi

., jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 22/G/2013/PTUN.PLtanggal 8 Mel 2014: 22222222 222 27. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan dan pembatalan olehPengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.127 tahun 2002 atas nama PT.

Putusan Nomor 22/G/2013/PTUN.PL);Halaman 13 dari 43 hal. Put. Perk. Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Pal.8.10.11. bahwa warkah yang digunakan sebagai dasar penerbitan objeksengketa disamping tidak konsisten juga tidak asli dan tidak mempunyaikekuatan hukum (Vide. Putusan Nomor 68 K/TUN/2015, hal 19); terhadap dua bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta JualBeli No. 20/Akta/1978 dan Akta Jual Beli No. 74/Akta/1979 tidak pernahdialinkan atau dipindah tangankan ke pihak manapun (Vide.

PutusanNomor No. 22/G/2013/PTUN.

Disisi lainnya, para Tergugat punmemiliki tangung jawab rumah tangga yang sangat memerlukan jaminankesejahteran yang seharusnya dilindungi oleh para Tergugat;27.Bahwa sekedar tambahan referensi, pertimbangan Majelis Hakim PHIJayapura dalam perkara Nomor 22/G/2013/PHIJPR yang dkutip dari putusannomor 468 K/pdt.susphi/2014 berpendapat bahwa :Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Menakertrans NomorSE.643/MEN/PHIPHI/X/2005, bahwa pemutusan hubungan kerja adalahmerupakan pilihan terakhir sebagai upaya

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014;Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN JambiNomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwaLaporan Hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu HasilAudit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifatinformatif dan

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadapPenggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil AuditInvestigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatifdan tidak mutlak

(vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI);8.Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbanganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUUX/2012 tanggal 23Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memilikiHal. 49 dari 125 Hal. Putusan No. 37/G/2015/PTUN.JPR.50kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negaradalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan BPKP.

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal21 Januari 2014.Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis HakimPTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkanbahwa:Menimbang, bahvae lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi ObjekSengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapunsejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupunsubjek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasiyang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalahbersifatinformatif dan tidak

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewjsde), dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan:Menimbang, bahwve lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi ObjekSengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapunsejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupunsubjek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasiyang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalahbersifatinformatif dan tidak mutlak

/G/2013/PTUN.JB)).

Bukti T22yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 111/G/2014/PTUN.JKT tanggal6 Januari 2015; (Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19 Maret 2015 ;(Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telahberkekuatan Hukum Tetap (in Krach van Gewisjde)berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan TUNJambi Nomor

: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 6 Juni 2014; (Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya Nomor160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Februari 2014 ;(Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 129/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 3 September2014 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (in Krach vanGewisjde) yang menguatkan Putusan PTUN SurabayaNomor : 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Februari2014 ;(Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014, yang menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa aquo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannyabaik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karenasuatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugathanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untukmenjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar

Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusanputusantersebut di atas, juga telah digunakan dalam Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan PutusanPTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).11.

fotokopisesuai dengan salinan);Pengadilan Tinggi491 K/TUN/2015,Tanggal 22 Desember 2015 (fotokopi sesuai denganPutusan Mahkamah Agung Nomor :salinan);Putusan PTUN Surabaya Nomor : 09/G/2015/PTUN.SBY,Tanggal 28 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PTUN Jakarta Nomor : 250/G/2014/PTUNJKT,Tanggal 19 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor159/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 2015(fotokopi sesuai dengan salinan);7 AgustusPutusan PTUN Jambi Nomor : 22

/G/2013/PTUNJBI,Tanggal 21 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengansalinan);Putusan PTUN Surabaya Nomor160/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 20 Februari 2014(fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PT.TUN Surabaya Nomor129/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 3 September(fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PTUN Medan Nomor : 82/G/2014/PTUNMDN,Tanggal 25 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);95 PK/TUN/2014,Tanggal 4 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan2014,Putusan Peninjauan Kembali Nomor :salinan);Putusan PTUN

. ; (Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman100101); Amar Putusan:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absoluttidak berwenang mengadili Perkara No: 65/G/2013/PTUNBDG; (Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halamanPutusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objek sengketa berupaLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

KeuanganNegara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun AnggaranHal. 21 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN PTKDalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa: Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadapPenggugat ataupun

Putusan Pengadilan TUNSamarinda Nomor : 21/G/2010/PTUNSMD tanggal 22 Desember 2010 ;Fotokopi sesuai dengan ash ; Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 192/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 DesemberDOQQ ya nn nanan nnn ee eeHal. 58 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN PTKBukti T20Bukti T21Bukti T22Bukti T23Bukti T24Bukti T25Bukti T26Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Bukti T31Fotokopi sesuai dengan asli ; Putusan Pengadilan TUN Jambi No.22/G/2013/PTUNJBI tanggal 21 Januari

Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKPbukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanya berisiinformasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaian dengandengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan Putusan PTUNSurabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY yang telah dikuatkan denganPutusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.SBY, sebagaiberikut !

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tanggal 21 Januari2014, yang menyatakan bahwa :Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikHalaman 29 dari 117 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2017/PTUN.Mdoterhadap Penggugat ataupun subyek hukum Iain, karena suatuHasil Audit Investigasi yang dikeluarkan

Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusanputusan tersebutdi atas, juga telah digunakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBItanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtVAN QEWI/SOe).2 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn9.

Bukti T 36Salinan Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUNBKL dalamperkara antara ADE FERIWAN, SE Melawan KEPALABADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULUtanggal 17 September 2015 (fotokopi sesuai dengansalinan putusan) Salinan Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN.SBY dalamperkara antara BAMBANG MULYONO Melawan KEPALABADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWATIMUR, Dkk tanggal 28 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengansalinan putusan) ;Salinan Putusan Nomor : 22/G/2013