No : 67/2017, untukHalaman 2 dari 40 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt/2018/PT DPSselanjutnya disebut sebagai TERBANDING Ill /TERGUGAT Il;4.

Serdang (disertai tandabukti terima surat) sebagai atasan langsung Tergugat sesuai UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa danPeraturan Pelaksanaan UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014, jo PP No. 47Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2015, jo PP No. 11 Tahun 2019),Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67

/2017 tentangHalaman 8 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUNMdnperubahan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa.

atasan langsung Tergugat sesuai UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 23 Tahun 2014Halaman 14 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUNMdntentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentangDesa, dan Peraturan pelaksanaan UU Desa (PP No. 43 Tahun2014, jo PP No. 47 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2015, jo PPNo. 11 Tahun 2019), Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa danPermendagri No. 67

/2017 tentang perubahan Permendagri No. 83Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa.

Wakatobi No. 045/Slid/67/2017 tanggal 17November 2017 ; Bahwa Dasar pelaksanaan percepatan Pemilihan BPD Langge diatasmerujuk kepada SK yang disyahkan oleh Bupati Wakatobi yakni SK No. 405Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Anggota BPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten WakatobiPeriode 2013 2017 Tertanggal 4 September 2013 ; Bahwa proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD Langge pada tahun2017, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang

Ketua Kamar Pidana Nomor 67/2017/S.31.TAH/PP/2017/MA.,Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 224 K/PID/2017tanggal 30 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappangkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA :Bahwa dia Terdakwa Ahmad Lusi bin Lulu Sima dan saksi Muh.

Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 67/2017 Heru Wijaya Rusmoto selakupenjual dan PT. Sapphire Assets International selaku pembeli, (buktiT17a);b. Fotocopy Sertifikat Atas Nama PT. Sapphire Assets International.Sebagaimana Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03523.Berdasarkan perubahan hak milik nomor 04804 kelurahan PondokRanji hapus dan diubah menjadi HAK GUNA BANGUNAN nomor03523 Kelurahan Pondok Ranji.

EDIHMULYANI, SE.M.Si, MISKIJO, SH, ADI PRABAWA, YASINEM, MARSYADENNY HARISUKMA, SE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU180/MK.6/2017, tertanggal 3 Maret 2017, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 22 Maret 2017, Nomor.67/2017/SK/PN.Tsm;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pulamemberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan upayaperdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Bahwa karenanya jika dalildalil Para Penggugat tersebut di atas,dihubungkan dengan penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugatyang tidak mempedomani ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa danperaturan melaksanaannya, Permendagri No. 83/2015 dan Permendagri No.67/2017, tentang pedoman pemberhentian dan pengangkatan perangkatdesa, serta Asas Kepastian Hukum. Maka terbukti menurut hukum bahwaTergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar aturan hukumperundang undangan;2.

Bahwa sesuai UU No. 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksana UUDesa, Permendagri No. 83/2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa,diperbaharui Permendagri No. 67/2017,mengatur secara jelas tentang syarat yang harus dipernuhi dalam rangkapemberhentian Perangkat Desa. Sehingga karenanya Tergugat telahmelanggar ketentuan hukum dalam memberhentikan Penggugat ;3.

Bahwa karenanya jika dalildalil Penggugat tersebut di atas, dihubungkandengan penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat yang tidakmempedomani ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturanmelaksanaannya, Permendagri No. 83/2015 dan Permendagri No. 67/2017,tentang pedoman pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertaHalaman 30 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUNMDN.Asas Kepastian Hukum.

., MKn, selanjutnya diberi tanda bukti P2A;Fotokopi Salinan akta jual beli nomor 67/2017 oleh Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Made Ari Wibawa SH., MKn, selanjutnya diberi tanda bukti P2B;Fotokopi Salinan akta jual beli nomor 69/2016 oleh Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Made Ari Wibawa SH., MKn, selanjutnya diberi tanda bukti P2C;Fotokopi Salinan akta jual beli nomor 22/2016 oleh Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Made Ari Wibawa S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti P2D;Fotokopi Salinan akta

2(S257) 1(46) 2(2) =312(55) 1(44) 2(47) 1(46) 2(562) 313(55) 1(44) 2(1254225255) 1(17) 1(2) 313(23) 2(44) 2(53) 2(46) 2(1246) 2(WZ) 313(23) 2(46) 2(WSGZ) 312(2046) 2(452) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 301.00 Tm/F8 1 Tf(l1) 1(44) 2(S046) 2(VS2V17) 1(455246) 2(452) 67(5444) 2(1223) 2(46) 2(47) 1(46) 2(S62) 67(11) 1(44) 2(VAT) =1(46) 2(S2225246) 2(452) 67(55) 1(17) 1(452046) 2(S22) 67(S117) 1(2046) 2(4546) 2(2) 67(23) 2(44) 2(S446) 2(3046) 2(17) 1(11) 146) 2((4546) 2(2) 67

(2017) 1(2046) 2(5257) 1(46) 2(5246) 2(452) 67(1047) 1(44) 2(562) 67(1) 2(44) 2(45224555) 1(2255) 1(2) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 272.00 Tm/F8 1 Tf(3) 1(td) d(2211) 1(74) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 178.00 272.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 272.00 Tm/F8 1 Tf(2046) 2(452) 50(11) 1(46) 2(11) 1(S1222) 50(512247) 1(46) 2(2) 50(5444) 2(1255) 1(46) 2(453 0302245302) 50(27) 1(46) 2(S7) 1(46) 2(542) 50(Qld) #1(

No : 67/2017, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDRALKEUANGAN NEGARA (DJKN) WILAYAH BALI DAN NUSATENGGARA CQ PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)CABANG BALI C KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : NI LUH NYOMAN ARINI ASRIWIJAYANTI, S.H, DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 7 Maret 2017, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14

Bahwa karenanya jika dalildalil Para Penggugat tersebut di atas,dihubungkan dengan penerbitan obyek sengketa yang dilakukanTergugat yang tidak mempedomani ketentuan UU No. 6 Tahun 2014tentang Desa dan peraturan melaksanaannya, Permendagri No.83/2015 dan Permendagri No. 67/2017, tentang pedomanpemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta AsasKepastian Hukum. Maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugatdalam menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar aturan hukumperundang undangan;2.

MELANGGAR PERMENDAGRI No.83/2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA,DIPERBAHARUI PERMENDAGRI No. 67/2017 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI No. 83/2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ;PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, SESUAI PASAL 4 dan 5 PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015 ;1. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 4Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;(1). Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melaluimekanisme sebagai berikut: a.

Kolaka Utara nomor : 709/67/2017 tanggal 04September 2017,dimana pada saat itu Susunan Tim Audit yaitu:1) Drs. Alimus, MM. (Koordinator Tim)2) Muh. Asis, S.Pd. (Inspektur Pembantu III)3) Ahmad Ramadhani, ST (Ketua Tim)4) Andi Agus Zakaria, SE (Anggota Tim)5) Aris Anwar, SE (anggota Tim) Bahwa saksi menjelaskan mekanisme audit Investigasi /Pemeriksaan Khusus yang dilakukan adalah sebagai berikut:1.

Kolaka Utara nomor : 709/67/2017 tanggal 04September 2017,dimana pada saat itu Susunan Tim Audit yaitu:1. Drs. Alimus, MM. (Koordinator Tim)Muh. Asis, S.Pd. (Inspektur Pembantu III)Ahmad Ramadhani, ST (Ketua Tim)Andi Agus Zakaria, SE (Anggota Tim)Aris Anwar, SE (anggota Tim)ao fF wo N Bahwa saksi menjelaskan mekanisme audit Investigasi /Pemeriksaan Khusus yang dilakukan adalah sebagai berikut:Halaman75 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdi1.

Fotokopi Surat Undangan dari Wali Nagari Sungai Kamuyang Nomor140/67/2017 tertanggal 8 Juli 2017, selanjutnya setelah diperiksa diberitanda P4;5. Fotokopi Silsilah Keturunan Kaum Dt. Paduko Sinyato Suku PitopangKanagarian Sungai Kamuyang tertanggal 20 Desember 2014, selanjutnyasetelah diperiksa diberi tanda P5;6.

MELANGGAR PERMENDAGRI No.83/2015 TENTANG PENGANGKATAN1.DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DIPERBAHARUIPERMENDAGRI No.67/2017, TENTANG PERUBAHAN ATASPERMENDAGRI No. 83/2015 TENTANG PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, SESUAI PASAL 4 dan 5PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015.Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 4 Permendagri No. 83Tahun 2015, sebagai berikut;(1).Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanismesebagai berikut:a.

diberitanda (P9);Foto copy pembayaran pendaftaran blokir pada kantor pertanahan kotaMojokerto tanggal 20 Juli 2017 datas sertifikat hak milik Nomor01411/Sooko, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup,diberi tanda (P10);Foto copy surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 556/2017 tanggal 13September 2017 atas sertifikat hak milik Nomor 1411/Sooko atas namaXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberitanda (P11);Foto copy surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 67

/2017 tanggal 14September 2017 atas sertifikat hak milik Nomor 2157/Kranggan, atasnamaXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberitanda (P12);Foto copy pembayaran pendaftaran blokir pada kantor pertanahan kotaMojokerto tanggal 21 Juni 2017 atas sertifikat hak milik Nomor02157/Kranggan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup,diberi tanda (P13);Foto copy surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 557/2017 tanggal 13September 2017 atas sertifikat hak milik Nomor

Bukti Kwitansi Nomor : 72 T.A 2017 tanggal O4April2017 sebesar Rp. 1.740.000,untuk Biaya PerjalananDinas Dalam Daerah a.n Z.A TUANKOTTA sesuaiSPDnomor 67/2017 tertanggal 15 s/d 17 Februari 2017 dalamrangka Pengawasan Pungut Hitung Suara di Kec. FenaLeisela saksi tidak pernah melaksanakan kegiatantersebut akan tetapi saksi pernah mengawasih punguthitung suara di Kec.

Z.ATUANAKOTTA sesuai SPD Nomor 67/2017 tanggal 15 s/d 17Februari 2017 Dalam Rangka Pengawasan Pungut HitungKecamatan di Kecamatan Fena Laisela.632. Asli Bukti Kwitansi Nomor 73 tanggal 04 April 2017 sebesar Rp.1.690.000,untuk Bayar Perjalanan Dinas dalam Daerah az.n.ABDULLAH HIKU, SS sesuai SPD Nomor 68/2017 tanggal 15 s/d17 Februari 2017 Dalam Rangka Pengawasan Pungut HitungKecamatan di Kecamatan Waeapo.633.

Akta Jual Beli No.67/2017, Hak Milik atas Satuan Rumah SusunNo.79/Ground/G/Tanjung Benoa, Surat Ukur tertanggal 30 Desember2013 No.00630/Tanjung Benoa/2013, Gambar Denah tertanggal 15Desember 2014 No.579/2014, seluas 64,33 M2, dengan luas tanahbersama 12.390 M2 NIB.22.03.09.05.00767 untuk unit G 77 CondotelSakala Suites tersebut;b.

Pasal 75, Pasal59 dan Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentangRumah Susun Pasal 67 serta diperkuat dengan telah terbentuknya BadanHukum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS) Condotel Sakala Suites Bali di Notaris & PPAT AMBO ENRE,SH, Notaris Badung tanggal 12 Maret 2018 dan sudah disahkan olehBupati Badung dengan Nomor: 014/6100/PPPSRS/PEM/IX/2018 tanggal14 September 2018 atas Akta Notaris tersebut serta diperkuat lagi adanyapenyerahan Akta Jual beli (AJB) No.67

/2017 & No.68/2017 masingmasingtertanggal 27 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan MAHAYANIHalaman 710 dari 1729 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2019/PN DpsWIDIANA KEDEL, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diKabupaten Badung atas pembelian Unit G 77 dan Unit G 11 (G), denganadanya penyerahan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT XLI dan didukungdengan Pencabutan Surat Kuasa Pengelolaan teranggal 12 Desember2017 oleh TERGUGAT XLI kepada Penggugat II, maka PerjanjianPengikatan Jual Beli Unit

Akta Jual Beli No.67/2017 atas Hak Milik Satuan RumahSusun No. 79/Ground/G/Tanjung Benoa, Surat Ukurtertanggal 30 Desember 2013 No. 00630/TanjungBenoa/2013, Gambar Denah tertanggal 15 Desember 2014No. 579/2014, seluas 64,33 M2, dengan luas tanah Bersama12.390 M2 NIB.22.03.09.05.00767 untuk unit G 77 CondotelSakala Suites tersebut;d.

XLI 3 Fotokopi sesuai denganasli Akta Jual Beli nomor 67/2017 tanggal 27November 2017105. Bukti T. XLI 4 Fotokopi sesuai denganasli Akta Jual Beli nomor 68/2017 tanggal 27November 2017106. Bukti T. XLI5 Fotokopi dari fotokopiSurat Pencabutan Kuasa tanggal 12 Desember2017107. Bukti T. XLI 6 Fotokopi sesuai denganasli Tanda Terima Jilid Surat Pencabutan Kuasa108. Bukti T.