Laporan Keuangan Tahunan BPR tidak diaudit oleh AkuntanPublik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);Dinyatakan belum menyampaikan Laporan TahunanPASAL 16 ayat (1) huruf (a) dan (b)Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan KeuanganTahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPR wajibmenunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yangmemenuhi kriteria :a. Terdaftar di Bank Indonesia; danb.

Memiliki kompetensi Sesuai dengan kompleksitas usahaPihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;(2) Kewajiban Penggunaan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan laporanyang wajid diaudit atau diperiksa oleh Akuntan Publikberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangjasa keuangan atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;PASAL 18 ayat (1)(1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan

orang dalamKantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa kepada Pihakyang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib memenuhiHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Btmkondisi independen selama Periode Audit dan PeriodePenugasan Profesional;PASAL 19 ayat (1)(1) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atasinformasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga JasaKeuangan, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajibmelakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;8.

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasikeuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan,Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib melakukankomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;10.

Telah dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2015, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;c. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2016, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;d. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2017, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;e.

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM, sebagaiManaging Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik(KAP) Hasnil, M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil,M.

No. 876 K/PID.SUS/2015Jasa Akuntan Publik ternyata bukti tersebut tidak dipertimbangkandalam putusan a quo ;c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik ;Pasal 25 :Akuntan publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen,laporan audit kinerja, dan laporan audit khusus denganmencantumkan nomor izin akuntan publik yang bersangkutan ;3.

Penggugat:
PT Sumur Rejeki
Tergugat:
1.Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
2.PT Citra Swadaya Raya
3.Budiarsa Sastrawinata
4.M.I. Meiko Handoyo Lukmantara
5.Agusurya Widjaja
6.PT Ciputra Residence
7.PT Citra Mitra Habitat

keungandan jasa pemeriksaan atas laporan keungan, artinya yang memilikikompetensi melakukan audit laporan keuangan dan pemeriksaan laporankeuangan adalah akuntan publik bukan akuntan, sedangkan Fetri, SE, AK,MM, BKP, CA bukanlah seorang akuntan publik..

publik independen, kata independen dimaksudkandisini menjelaskan pihak ke3 (tiga) yang diminta untuk membuat laporankeungan (akuntan) dan melakukan pemeriksaan keuangan (akuntan publik);Bahwa disamping itu membedakan kalimat yang tertuang dalam dalamLaporan Auditor/akuntan publik Independen Harris Siregar, SE, Ak, CPA,sebagai auditor/ akuntan publik yang ditunjuk oleh Terlawan yaitu bahwadalam pelaksaan tugas audit tersebut tidak melaksanakan pemeriksaan untukmenyatakan pendapat atas penugasan ini

Harris Siregar, SE, Ak, CPA, Laporan AuditorIndependen yang disusun oleh auditor/akuntan publik Harris Siregar, SE, Ak,CPA sangat jelas dalam Neraca CV.

Keuangan ini;Pasal 1 angka 8 : Laporan Auditor Independen adalah laporan yangditandatangani oleh Akuntan Publik yang memuat pernyataan pendapat ataupertimbangan Akuntan Publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalamsemua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan.Pasal 2(1) Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi: a. jasaaudit umum atas laporan keuangan; b. jasa pemeriksaan atas laporan keuanganprospektif; c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan

atas Penerapan Prosedur yangDisepakati Bersama yang disusun oleh Akuntan Independen Fetri, SE, Ak, MM,BKP, CP tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNO.17/PMK 1/2008 Tentang Jasa Akuntansi Publik juncto Peraturan PemerintahNo. 20 tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik juncto UndangUndang No. 5Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, artinya menjadikan Laporan AuditIndependen atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati tanggal 23 September2017 yang disusun oleh Akuntan Publik

Adapun translation loss menurut SPT Tahunan PPh BadanPemohon Banding dan dikoreksi oleh pemeriksa sebesar Rp 6.908.941.013,00merupakan angka sebelum di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Setelah diaudittranslation loss menjadi sebesar Rp 7.191.975.179,00 dengan keterangan PemohonBanding adanya adjustment.

publik, sedangsetelah diaudit menjadi sebesar Rp7.191.975.179,00 dengan keteranganadanya adjustment, namun Terbanding tidak memperoleh adjustment tersebut;e Terbanding melakukan penelitian terhadap hutangpiutang usaha yangmengakibatkan adanya laba/rugi selisin kurs, namun Pemohon Banding tidakdapat membuktikan bukti yang terkait dengan hutangpiutang tersebut sepertikontrak, perjanjian, invoice, dll;bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan tambahan tertulisNomor : S6527/PJ.07/2010

Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baru selesai dalammasa pemeriksaan berlangsung, yang berarti telah dilakukan tindakanpemeriksaan oleh Terbanding;e sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU KUP, pemeriksaan yangdilakukan Terbanding tentulah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Pemohon Banding;e Laporan audit Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) telahdisampaikan oleh Pemohon banding kepada Terbanding dalam prosespemeriksaan sehingga pada dasarnya dapat

digunakan oleh Terbandingsebagai dasar untuk memeriksa kebenaran laporan SPT Tahunan PPh Badanyang dilaporkan Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulistertanggal 2 Agustus 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa :e laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baruselesai pada saat pemeriksaan oleh Terbanding sedang berlangsung, danlaporan audit telah disampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaansedang berlangsung;e

audit report Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte)terbukti adanya saldo per 31 Desember 2004 atas :Cash on hand and in Bank (dalam ribuan) sebesar Rp6.103.343,Trade accounts receivable net (dalam ribuan) sebesar Rp3.817.138,Account Receivable from related parties (dalam ribuan) sebesar Rp29.206.239,Loan to a Stockholder (dalam ribuan) sebesar Rp53.398.920,Trade accounts payable (dalam ribuan) sebesar Rp124.382,Other accounts payable (dalam ribuan ) sebesar Rp651.753,Accounts payable

Publik Drs.

Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan RekanBahwa penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan adalahsebagai berikut:a.

Bahwa berdasarkan REVISI laporan keuangan tersebut dan sesuaidengan surat Kantor Akuntan Publik Drs. Katio & Rekan, makakutipan perihal hutang lainlain yang dikutip pada laporan keuanganKantor Akuntan Publik Purbalaudiin & Rekan tahun 2008 menjadibatal dan tidak valid atau dengan demikian maka saldo awal uangmuka tahun 2007 menjadi NIHIL..

LaporanKeuangan Tahun 2007 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Katio &Rekan dan 2 (dua) buah surat penjelasan dari Kantor AkuntanPublik Drs.

PELAYARAN SURYA untuk tahun yang berakhir pada tanggaltangpl,31 December 2010 dan 2009 dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tanpa ada penyimpangan,sehingga dapat dibenarkan adanya hutang tersebut.

Lagi pula nampak nyata kegunaan hutanguntuk perusahaan, demikian telah dikonfirmasi sewaktu diaudit oleh Akuntan Publik, makaadanya hutang dan peruntukannya adalah benar guna kepentinganperusahaan ; Dengan demikian dalil angka 28 nampak tidak beralasan lagipula sifatnyamengulang dalil Penggugat sebelumnya sehingga wajar manakala ditolak ;Bahwa dalil angka 29 sifatnya emosional sebab Laporan Keuangan Perusahaan telahdiaudit oleh Akuntan Publik dan Penggugat pernah menugaskan Akuntan Publik gunamelakukan

Pelayaran Surya ;Bahwa, Penggugat HI dalam menjalankan tindakan sesuai garis perusahaan nota benediterima sehingga hasil kerjanya tiap tutup tahun buku di audit akuntan publik juga pernahdilakukan prosedur yang disepakati oleh akuntan publik yang di tunjuk oleh Tergugat nota benetidak ada keberatan.

Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P10 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P11 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Menyatakan Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji telah melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum ;4. Menyatakan menurut hukum Bahwa LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS ATAS TRANSAKSI DAN PENERIMAAN DANA ANTARA PT. MANIRA ARTA RAMA DENGAN PT LADEWINDO GARMET MANUFACTURER dengan nomor : KASP/AK-01/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Sugeng Pamudji Msi Akt. CPA. CA. adalah Cacat Hukum dan dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Akt.CPA.CA dahulu sebagaiDirektur Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Sugeng Pamudji, padatanggal 21 mei 2015 telah meninggal dunia karena sakit.. Bahwa sejak awal tahun 2013 Sdr. Waseso ST ( Tergugat )berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PerseroaanTerbatas PT MANIRA ARTA RAMA tanggal 18 pebruari 2013Nomor 23 dari Notaris Bambang Prihandoko S.H.

DAN SUGENG PAMUDUJI.Sehingga dengan demikian Kantor Akuntan Publik ( KAP ) SugengPamudji secara hukum sudah tidak berijin lagi atau tidak dapat lagimelakukan Audit, Karena telah bergabung dan berganti namamenjadi KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI DANSUGENG PAMUDuJI..Bahwa ternyata KAP Sugeng Pamudji masih menjalankanoperasional kantornya dan mengeluarkan hasil Audit atas dasarHalaman 4, Putusan Nomor 146/Pdt/2017/PT SMGSURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang dibuat oleh Tergugat bersama, Tergugat Il dengan

Direktur dankantor Akuntan Publik (Tergugat Ill) telah meninggal dunia pada 21Mei 2015.. Bahwa benar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT Manira Arta Rama / PT Mataram tanggal 18Pebruari 2013 nomor 23 dan Notaris Bambang Prihandoko, SHDirektur Utamanya adalah GATOT SUPONO, bukan kami lagi(TERGUGAT / Waseso ST).

Bahwa oleh karena Waseso tidak pernah melaporkan kerjasamatersebut, dan terjadi keributan maka disepakati oleh merekaberdua untuk memeriksa kerjasama diantara mereka dengankantor akuntan publik Pamudji. sehingga dibuatlah perjanjiandengan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan judul suratperjanjian kerjasama audit akun pembayaran dan penerimaandana P.T Mataram dan P.T Ladewindo Garment Manufacturerh.

P 3 jo T Il 4 dan membuatlaporan audit sebagaimana tersebut pada bukti P 6 dilakukan untuk danatas nama Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji (sebagai lembaga)maka kematian Dr.

Publik yang sah, dimana audit yangdilaksanakan adalah terhadap gudang barang yang terletak di Jalan SatriaRaya Il, Nomor 17 Bandung, dimana hasil dari audit Akuntan Publik tersebutterdapat adanya hutang dagang dari Termohon Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belasmiliar rupiah);Bahwa ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa danmengadili perkara ini tidak jelas mempertimbangkan dari apa yang dijadikanHalaman 15 dari 22 Hal.

Publik,bahwa perlu diketahui gudang untuk penyimpanan barang yang terletak diHalaman 18 dari 22 Hal.

aset perusahaan;Bahwa demikian pula Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontramemori kasasi tambahan dengan menyertakan bukti putusan perdamaianNomor 202/Pdt.G/2015/PN Bib., antara Termohon Peninjauan Kembalimelawan Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMN International danisi putusan perdamaiannya pada pokoknya Akuntan Publik Abubakar Usman& Rekan GMN International menyatakan hasil audit mengandung ketidakbenaran serta kekeliruan, akan tetapi dalam perkara tersebut PemohonPeninjauan Kembali

selaku pemohon audit terhadap Akuntan PublikAbubakar Usman & Rekan GMN International tidak dijadikan pihak demikianpula apabila Akuntan Publik menyatakan laporannya mengadung ketidakbenaran serta kekeliruan dengan alasan laporan dibuat tanpa seizin daripihnak Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Akuntan Publik tersebuttidak memberikan alasan yang jelas secara terperinci dimana letak ketidakbenarannya dan kekeliruannya serta tidak membuat laporan perbaikan ataumemberitahukan mengenai ketidak

benaran dan kekeliruan dalam mengauditCV Sinar Mulya, seharusnya Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMNInternational menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik harus memberikanlaporan adanya ketidakbenaran dan kekeliruan dengan mengemukakanHalaman 19 dari 22 Hal.

Publik Drs.

B.Sitepu benarnamun apa yang diungkap oleh Akuntan Publik tersebut bertentangandengan AD/ART Yayasan Perguruan Wahidin.

Sebagai konteks pengawasan, dalam hal iniPengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili tidakmempertimbangkan apakah prosedur pemeriksaan/pengawasan yangdilakukan oleh Akuntan Publik Drs.

B.Sitepu sudah benar atau sesuaiprosedur, sebagaimana keterangan saksi Sardiman dan saksi Julianibahwa penghitungan yang dilakukan oleh saksi Sardinian SE tidakberdasarkan per satu tahun anggaran akan tetapi secara global sejaktahun anggaran 2004 + s/d tahun = anggaran 2007 halini bertentangan Surat perjanjian Kontrak Nomor : 255/445/AK/04 tanggal05 Juli 2004 yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.B Sitepu, denganyayasan perguruan Wahidin, seharusnya Akuntan Publik Drs.

NegeriJakarta Selatan guna memberikan datadata, dokumendokumen danketeranganketerangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publiktersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejakpermintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;Halaman 14 dari 25 halaman.

Indotruba Bee) FeaturesTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;Memerintahkan Akuntan Publik yang diangkat guna menyerahkan hasilpemeriksaan yang dilakukan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KetuaPengadilan

Mengangkat Akuntan Publik Saudara Irmansyah Macc., CPA dari KantorAkuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur,beralamat di Pulomas Satu Building GIl, Lantai 3, Jalan Jenderal A. YaniNomor 2 Pulomas, Jakarta 13210, sebagai ahli untuk melakukanpemeriksaan aspek keuangan PT.

IndotrubaTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh)hari sejak tanggal pengangkatan;5.

Menyatakan honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang timbulsehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan penetapanini dibebankan kepada PT. Indotruba Tengah;7.

Tampubolon,Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Synergy Mitra Sejati dari AuditorIndependen kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Astinaputera Ekaperkasa secara tegasmenyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Sardjono Budi Sudharnoto belumpernah menerbitkan Laporan Keuangan Audited PT. Astinaputera Ekaperkasa, baikuntuk tahun buku 2003 maupun 2004. Dalam surat tersebut dinyatakan pula bahwaKAPSBS telah menjelaskan hal ini kepada Bapak Wawan Ridwan, SE selakuSupervisor Pemeriksa pada bulan Mei 2006;Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun 2003 secara nyatanyata dan sah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Neraca per 31 Desember 2004 untukkepentingan tender menunjukkan total aktiva maupun jumlah kewajiban dan ekuitasmasingmasing sejumlah Rp149.402.937.749,00, sedangkan Neraca sebenarnya menurutlaporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Syarbini khsan menunjukkan Total Aktivamaupun Jumlah Kewajiban dan Ekuitas masingmasing sejumlah Rp77.754.514.118,00;Bahwa Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding tahun 2005 yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik Drs. H.B.

Putusan Nomor 600/B/PK/PJK/2014yang nyata dan sah, yaitu yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

publik Drs.

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) HasnilM. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima PekerjaanNomor : 01/SPKS/2003 yang menyatakan terdakwa Drs. H. HASNIL.MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :01/SPKS/2003 yang menyatakan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP)Hasnil M.

MULYO SUPRAPTO,di bawah sumpahpada pokoknyamenerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah karyawan Terdakwa pada Kantor Akuntan Publik HasnilM.

Putusan Nomor 179 K/TUN/2014membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik ProfesiPenunjang Pasar Modal, dengan alasan subjektif akhlak dan moral, tidak berdasarkanadanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan sebagai mana telah difitnahkan(dituduhkan namun tidak terbukti).

Dan dalam proses pendaftarandimaksud penggugat telah memberikan Fotokopi yang telah dilegalisir ataspelatihan penggugat sebagai profesi penunjang pasar Modal (Akuntan Publik)dengan Sertifikat Nomor 003/PPLCLXI/2003 tanggal 7 s.d. 11 April 2003.Sehingga penggugat resmi menjadi Akuntan Publik yang terdaftar padaBAPEPAM sejak tanggal 06 Juni 2003;2 Bahwa berdasarkan Surat BAPEPAM Nomor S674/PM/2004 telah tertanggal 25Maret 2004 (Bukti P3), bahwa penggugat ditegaskan telah memenuhi kewajibanpelengkapan

Danbahkan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai Akuntan Publik di PPAJP(Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan RepublikIndonesia), sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia, dan sebagai Kurator padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan bahkan sebagai pengurus AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia, semua ini menunjukkan Penggugat memiliki Ahlakdan moral yang baik;Jelas Bahwa Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Akuntan Publik Profesi PenunjangPasar Modal

Publik Indonesia(FAPMIAPI) setiap tahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan KetuaBAPEPAMILEK ...

Publik Indonesia (FAPMIAPI) setiaptahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM/LEK ...

Publik yang mengatur bahwa : JasaAsurans dalam hal ini audit hanya dapat diberikan oleh Akuntan PublikJo Pasal 57 Ayat (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapimenjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagaiAkuntan Publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);Bahwa telah ditemukan Novum 5 berupa Surat beserta Lampirandari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Nomor0880

Jenis Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi : Audit Laporan Keuangan;Hal. 27 dari 41 hal. Putusan No. 57 PK/Pid/2017 Audit Operasional; Audit Ketaatan, dsb5.2. Yang berwenang untuk melakukan kegiatan audit atas laporankeuangan adalah maka sesuai dengan undangundang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berhak melakukan auditAkuntan Publik yang telah memilki izin;5.3.

Sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang dan Pasal 57 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,general audit atau audit atas laporan keuangan dapat diberikanoleh akuntan publik;5.5.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwasetiap orang yang bukan Akuntan Publik tetapi menjalankanprofesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan Publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sesuai bukti novum 4 dan 5 tersebut menegaskan Audit

Ak, CPA tertanggal 22Februari 2014 (Akuntan Publik Resmi yang memilki izin dari MenteriKeuangan Republik Indonesia dan terdaftar keanggotaannya di InstitutAkuntan Publik Indonesia);Oleh karena Raden Edy Winarto tidak terdaftar sebagai anggota danbukan merupakan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang AkuntanPublik.

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Publik Akhayadi & Chris sebesarRp.4.979.298.092, ;.

Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik(selanjutnya disebut UU No.5/2011), Pasal 3 ayat (1) menyatakan(kutipan):Akuntan Publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:a. jJasa audit atas informasi keuangan historis;b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; danc. Jasa asuransi lainnya.41.

Dimana sebelum UU No. 5/2011 berlaku, ketentuan tentang profesiAkuntan Publik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik (KMK No.423/2002) dandiubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik (PMK No.17/2008).42.

Pasal 1 ayat (2) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteriuntuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan ini.Pasal 1 ayat (3) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Halaman 19 dari 53 putusan perdata Nomor 149/PDT/2021/PT BDGKantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan usahayang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi AkuntanPublik dalam memberikan jasanya.Pasal 5 ayat (1) KMK

No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik wajib mempunyai KAP untuk dapat memberikanjasanya.43.44.45.46.Pasal 6 ayat (1) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Bidang Jasa Akuntan Publik dan KAP meliputi atestasi, termasuk auditumum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalamStandar Profesional Akuntan Publik dan Audit Kinerja serta AuditKhusus.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini menjelaskan bahwa menjelaskan ruanglingkup jasa yang dapat diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagaiAkuntan

Merdeka Inti Persada, tidakdikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tetapidikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA);Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan mengenaiKantor Akuntan Publik (KAP) diatur dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sedangkanketentuan peraturan perundangundangan mengenai KantorHalaman 30 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG2.0.2.6.2.7.2.8.Jasa Akuntan (KJA) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01

Bahwa berdasarkan Penjelasan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, angka Umum paragrafke2, dinyatakan: Akuntan Publik tersebut mempunyai peranterutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasikeuangan atau laporan keuangan suatu entitas.

Bahwa dokumen laporan keuangan yang disampaikan PT.Suramadu Nusantara Enjiniring telah dilakukan audit olehKantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan Nomor01423/GASC/AU.2/00151/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020;3.2. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.

LansekapKarya Abadi telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik(KAP) Ashari & Ida Nurhayati Nomor000035/2.1186/AU.2/04/10961/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayatitelah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuanganpada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaluiKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83/KM.1/2018 tanggal 2 Februari 2018.

Publik Jo.

Dengan latar belakang telah LulusUjian Certificate Profesional Investigator untuk Akuntan Publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor : CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor :Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Gideon Adi Dan Rekan ( Cabang ) Jalan A.Yani Nomor 88 RT.003/RW.008 Gedung Graha Pena Lantai 9 R.902,Surabaya60247.

ARAYA BUMI MEGAH, untukmendapatkan datadata, keterangan maupun dokumen LaporanKeuangan TERMOHON Tahun 2018;Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukanpemeriksaan terhadap TERMOHON dan membuat laporannya, yaitu :VALIANT GREAT EKAPUTRA,CA,CPA, terdaftar dengan NomorRegistrasi Akuntan Publik AP.1220, berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 127/KM.1/2016.

Dengan latar belakang telah LulusUjian Certificate Profesional Investigator untuk Akuntan Publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor : CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor :Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Gideon Adi Dan Rekan ( Cabang ) Jalan A.Halaman 24 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby7)8)9)Yani Nomor 88 RT.003/RW.008 Gedung Graha Pena Lantai 9 R.902,Surabaya60247

Bukti P42:Fotocopy sesuai dengan aslinya Chartered Accountantmenyatakan VALIANT GREAT EKAPUTRA menyandangsebutan sebagai Chartered Accountant ( CA INDONESIA)11.D49022, tanggal 30 Mei 2014;Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 1158/KM.1/2013,Tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Gideon Adi danRekan, 31 Desember 2013;Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Tanda TerdaftarKantor Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan Nomor :STTT.KAP00004/PM.22/2017;Fotocopy

sesuai dengan copynya Surat Tanda TerdaftarKantor Akuntan Publik di Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 253/STTT/VI/2015 yangdiberikan kepada Kantor Akuntan Publik Gideon Adi danRekan, tanggal 15 Juni 2015;Fotocopy sesuai dengan copynya Surat tertanggal 16Agustus 2919 yang dikirim kepada Direktur dan SegenapPemegang Saham PT Araya Bumi Mengah oleh salah satuPemegang Saham PT.