Ulang telah batal dilaksanakan sehinggaPenggugat tidak dapat melaksanakan pemilihan ulang, dengan demikian terbitnyaObyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 1 angka 9UndangUndang Republik Indonesia Nomor51 Tahun ............51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Yang dimaksud dengan asas larangan bertindak sewenangwenang ialah bahwaBPD Rengel secara sepihak membatalkan Pemilihan Ulang Pilkades Desa Rengelyang diputuskan dalam rapat tertutup. yang dimaksud dengan indikasi bertentangan dengan Asas Profesionalitas yaitu :bahwa seharusnya pihak Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etikdan perundangundangan yang berlaku, Namun Tergugat justru dalammenerbitkan Keputusan Tata Usaha

ulang kepala desa dengan merujukkepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dapatdikemukakan telaah yuridis sebagai berikut :a.

Berdasarkan ............Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa,tidak diatur secara tegas tentang pemilihan ulang kepala desa, tetapi sebagai ratiolegi cukup mengatur dalam pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan: Ketentuanlebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikandan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota;Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan daerah kabupaten Tuban No. 10 tahun2006 tentang Tata

Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (lexspecialis) menyebutkan :Ayat (1) : Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yangmendapat dukungan suara terbanyak ;Ayat(2) : Apabila calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanvaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) lebih darisatuorangdengan jumlahyang sama, maka untuk menentukan calon yangberhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang:Ayat (3) : Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikutihanya untuk

Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 ;----------------------------------------------------------------------------

Ulang Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;-------

sebagai berikut :a.Terdapat 210 pemilin yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dandaftar pemilih tambahan yang melakukan pencoblosan di 20 TPS sedangkan sisanya yang tersebar di 125 TPS masih dalam proses croschek data karena kesulitan mendapatkan daftar pemilin tetap dan daftarpemilin tambahan baik di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPUD (Termohon)yang menurut pasal 104 ayat (2) sub e UU No.32 Tahun 2004 jo pasal 91ayat (2) PP No.6 Tahun 2005 serta ketentuan pasal 3 ayat (1) yangmengharuskan pemilihan

ulang;Lebih dari terdapat 21 orang pemilih yang menggunakan pencoblosanlebih dari satu kali, di TPS dan Il Desa Mone, Kecamatan lakudo, TPS Matawine, TPS Balobone Kecamatan Mawasangka dan TPS Watorumbe, Kecamatan Mawasangka Tengah, Sedangkan di TPSTPSlainnya dalam Kecamatan Gu Lakudo, Mawasangka, MawasangkaTengah dan Mawasangka Timur, Sangla Wambulu, Kadatua dan Talagamasih dalam proses cros chek data, yang menurut pasal 104 ayat (2) subc UU No.32 Tahun 2004 jo PP No.6 Tahun 2005 yang mengharuskanpemilinan

No.6 Tahun 2005 yang mengharuskan pemilihan ulang;Hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Mawasangka Tengahdan Mawasangka Timur yang dijadikan dasar perhitungan suara olehTermohon dilakukan diluar jadwal yang ditetapbkan oleh Termohon sehingga cacat secara hukum;Terdapat 8 orang pemilih yang masih di bawah umur yang melakukanpencoblosan, di Kelurahan Bambonaulu Kecamatan Gu 5 orang, 2 orangdi Desa Lalibo dan 1 orang di Desa Langkomu Kecamatan MawasangkaTengah sedangkan di TPSTPS lainnya

Bahwa keberatankeberatan dan permintaan pemilihan ulang sebagaimanadimaksud pada point 3 dam 4 di atas telah Pemohon sampaikan baiksecara lisan maupun tertulis kepada Termohon dan Panwaslu dalam tenggang yang telah ditentukan Undangundang, namun keberatan dan permintaan pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon dengan alasanbahwa syaratsyarat pemilihan ulang yang terdapat dalam pasal 104 ayat (1)dan (2) UU No.32 Tahun 2004 serta pasal 91 ayat (1) dan (2) PP No.6Tahun 2005 bersifat komulatif

Oleh karena itu, hasil rekapitulasi terdapat suara yangtidak sah yang berasal dari pemilin tidak terdaftar, Pemilih dibawah umurdan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebutadalah cacat yuridis dan batal demi hukum, sehingga sangat beralasanuntuk didiskualifikasi atau setidaktidaknya dilakukan pemilihan ulang diTPSTPS bermasalah;.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Laletan Kecamatan Waliman,Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat II untukmelaksanakan pemilihan ulang pemilihan Kades yang menjadi Obyek Sengketa aBahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, makaPenggugat mohon agar Tergugat I dan II diwajibkan untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini ;Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Penggugat mohon agar MajelisHakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah

ulang ;Terhadap dalil Penggugat pada poin ini Para Tergugat berkeberatandan menolak, karena dalil ini hanya merupakan asumsi dariPenggugat saja.

ulang pemilihan Kades yang menjadi ObyekSengketa a quo ;25.

ulang tersebut dilaksanakanmelalui kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjungwidoro yang telah dibentukberdasarkan Keputusan BPD Desa Tajungwidoro sebagaimana ketentuan BAB I hurufA angka 1 (B) Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007) dengan demikianTergugat II mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada Panitia PemilihanKepala Desa Untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Tajungwidoro,Kecamatan Bungah, KabupatenMenimbang, ...............Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

MASTAIN ; 222922 n nnn nnn nnn nner ence nnnTergugat IJ untuk mencabut Surat Keputusan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Tajungwidoro, Nomor : 140/02/SKBPD.Tjw/VII/2013,tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Tajungwidoro,Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik tanggal, 5 Juli 2013 ;1014 Mewajibkan kepada Tergugat II untuk melakukan pemilihan ulang Kepala DesaTajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ;5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secaratanggung

JULIANA yang mana dalampemilihan Kepala Desa tersebut akhirnya dimenangkan oleh JUANA.Bahwa setelah selesai pemilihan Kepala Desa, keesokan harinya dari pihak yang kalahmelakukan protes karena diduga Panitia pemilihan tidak netral dan dari para calon yang kalahmeminta agar diadakan pemilihan ulang, selanjutnya pada malam harinya diadakan pertemuanyang dihadiri ketiga calon yang kalah dengan pihak panitia dan BPD namun tidak menemukantitik temu atau kesepakatan.Bahwa karena tidak ada titik temu, selanjutnya

Balung, Kab.Jember, melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh enam orang calon,setelah selesai pemilihan keesokan harinya dari pihak yang kalah melakukan proteskarena diduga Panitia Pemilihan tidak netral dan dari para calon yang kalahmeminta diadakan pemilihan ulang, selanjutnya malam harinya diadakan pertemuanyang dihadiri ketiga calon yang kalah dengan pihak panitia dan BPD namun tidakmenemukan titik temu atau kesepakatan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03Juni 2013 sekira jam 11.00

Tutul tersebut sudah dalam keadaandisegel atau ditutup dengan menggunakan keranda mayat yang terbuat dari bambutersebut ;Bahwa Sepengetahuan saksi menurut informasi dari masyarakat bahwa denganadanya penyegelan atau atau penutupan pintu kantor Desa Tutul tersebut karenaadanya ketidak puasan masyarakat dengan adanya hasil Pilkades yang manamasyarakat tersebut tidak menerima hasil Pilkades dan menginginkan kepada saksiselaku Ketua BPD untuk diadakan pemilihan ulang, kemudian karena tidakdilaksanakan

pemilihan ulang Pilkades tersebut maka pintu Kantor Desa Tutultersebut dilakukan penyegelan atau penutupan dengan menggunakan keranda mayatyang terbuat dari bambu tersebut ;Bahwa akibat dengan adanya penyegelan atau penutupan pintu Kantor Desa Tutultersebut sepengetahuan saksi yang jelas untuk perangkat Desa Tutul tersebut tidakbisa melaksanakan aktifitas pelayanan publik kepada masyarakat khususnya wargaDesa Tutul ;Bahwa siapa yang tidak menginginkan atau tidak menerima hasil Pilkades tersebutsecara

ulang KepalaDesa ;Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;SAKSI 10 Saksi PONAMI alias MAMIK :Bahwa benar saksi ikut dan menyaksikan, mengalami dan mengetahui dengan matakepala saksi sendiri kalau pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar jam 10.30WIB telah terjadi demonstrasi atau penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh wargamasyarakat Desa Tutul Kec.

Bahwa setelah itu, maka Penggugat bersama dua calon Kades lainnya, M.Rota dan Sadi Alpian melayangkan sanggahan atau surat keberatan tentanghilangnya 13 suara tersebut kepada Ketua Panitia, dan meminta agardiadakan pemilihan ulang sesuai dengan pasal 28 Perda No. 10 tahun 2012Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor tahun 2007 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa yang berbunyi:1 Masa sanggah pelaksanaan pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari kerjasetelah

Muba yang rekomendasi diadakan pemilihan ulang,akan tetapi pelaksanaan bukan kewenangan kepalaBPMPD apalagi Tergugat (Bupati Muba) untukmelakukan pemilihan ulang tersebut tapi kewenanganPanloklaklih dan BPD yang bertanggungjawab terhadappelaksanaan pemilihan ulang kades tersebut sesuaidengan peraturan yang berlaku, untuk itu mohon kepadamajelis hakim untuk menolak gugatanpeng gugat;Bahwa gugatan Penggugat pada alasan gugatan angka 28adalah bahwa tergugat (Bupati Muba) melaksanakanpelantikan Sdr.

jelas sekalimenunjukkan arogansi dari Penggugat yang tidak puas dengan hasilpemilihan kades yang memenangkan Tergugat II intervensi sehinggadikarenakan ketidakpuasan tersebut Penggugat mencaricari alasan agardapat diadakan Pemilihan ulang dengan harapan mendapat kesempatan yangkedua kalinya untuk mencalonkan diri menjadi kades dan tentunya haltersebut akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Tergugat II Intervensiyang telah memenangkan pemilihan kades dan juga akan menimbulkanketidakpastian hukum

Artinya Surat Keputusan tersebut dapatdiperbaiki atau diubah sebagaimana mestinya dan bukan berarti harusdibatalkan, dicabut, atau dinyatakan tidak sah, apalagi bila sampai Tergugatdiperintahkan untuk mengadakan Pemilihan ulang yang jelasjelas bukanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemutuskan hal tersebut.Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak didasari dengan alasanalasandan buktibukti yang kuat dan cenderung hanya merupakan imaginasi sertarasa ketidakpuasan Penggugat

ulang tapi beluma adakeputusan;Bahwa saksi menyatakan SK tersebut diterbitkan tanggal 19 Nopember2013;Bahwa saksi menjelaskan yang ada selisih kertas suara pastinya belum tahutapi disinyalir dari TPSBahwa saksi menerangkan penetapan saat itu belum ada titik terang kamihubungi belum ada investigasi hasil akhir apa pemilihan ulang atau penetapanHalaman 81 dari 96 Putusan Nomor 07/G/2014/PTUNPLGmenurut hasil suaraterbanyak; Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai SK pelantikan namun tahupelantikan

ulang pada TPS 004 ;Bahwa yang menyebabkan terjadinya pemilinan ulang akibat temuan daripanwas kecamatan ;Bahwa ketiga orang tersebut tidak ikut memilih ulangBahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmenolak keterangan Saksi ;Saksi Herawaty Binti Tanagarang, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa didakwakan terkait masalahpemilinan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan;Bahwa setahu Saksi jabatan Terdakwa adalah ketua

;Bahwa Saksi tidak mendapatkan surat undangan memilih (C6)Bahwa saat itu Saksi membawa kartu keluarga yang asli ;Bahwa tidak ada pihak yang mengarahkan Saksi untuk memilih ;Bahwa tujuan Saksi saat itu karena kesadaran diri sebagai warga yangbaik ;Bahwa selain di TPS 004 Desa Sunggumanai, Saksi tidak mencoblos ditempat lain ;Bahwa Saksi tahu ada pemilihan ulang di TPS 004 tersebut, namun saatpemilinan ulang Saksi sedang bekerja sehingga tidak ikut melakukanpemilinan ulang ;Bahwa atas keterangan Saksi

ulang di TPS 004, namun saat pemilihanulang Saksi sedang bekerja sehingga tidak ikut melakukan pemilihan ulang ;Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmenolak keterangan Saksi ;Saksi Salma Rasyid Dg Jannang, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Pattalassang, yangdiangkat berdasarkan SK dari Panwas Kabupaten ;Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Panwas Kecamatan sejak tahun2007 hingga tahun 2018 ;Bahwa Panwas Kecamatan

ulang karena lebih dari 1 (Satu) orang pemilih tidakterdaftar dalam DPT sehingga harus dilakukan pemilihan ulang;Halaman 13 dari 38, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.S/2018/PN SgmBahwa yang menyuruh Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisianadalah rekomendasi dari Panwas Kabupaten Gowa;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi setelahinvestigasi terhadap ketiga orang tersebut ;Bahwa saat rapat pleno di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari 4(empat) saksi paslon gubernur dan wakil

ulang di TPS 004 Desasunggumanai pada tanggal 1 Juli 2018 ; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmenolak keterangan Saksi ;3.

Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaandengan pelanggaran tata tertib pemilihan ;Badan Perwakilan Desa Parigimulya telah melakukan musyawarah dengan diadakan voting darianggota BPD yang hadir, yaitu 11 orang dan darijumlah tersebut 7 (tujuh) orang/suara setujuuntuk diadakan pemilihan ulang Kepala DesaParigimulya (pembatalan pemilihan yang sudahdilaksanakan) dan 3 (tiga) orang/suara menyatakan tidak setuju serta 1 (satu) orang/suaratidak menyatakan pendapatnya, sehingga KetuaBadan Perwakilan Desa

Parigimulya telah mengambil keputusan bahwa pemilihan Kepala Desa Parigimulya harus diulang sebagaimana dituangkandalam Surat Keputusan Badan Perwakilan DesaParigimulya Nomor. 141.1/20/BPD/2001 tertanggal23 September 2001 ;Bahwa para Penggugat telah membuat laporandan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Subang (Tergugat) untuk membatalkan PemilihanKepala Desa Parigimulya tanggal 13 September 2001dan menyatakan supaya dilaksanakan pemilihan ulang(sebagaimana surat tertanggal 20 Oktober

Mochtar Kusumaatmajadalam bukunya (buku IIII) tentang Hukum Pembangunan, bahwa pada dasarnya tujuan terakhir darihukum itu adalah lebih untuk menciptakan" ketertiban "kaitannya dengan hal ini adalah, semuatindakan yang telah dilakukan Termohon Kasasi,seperti diduga adanya penekanan, gugatan untukmencabut Surat Keputusan Bupati No. 141.1/Kep.581/Pem/2001, dan permintaan untuk menyelenggarakan pemilihan ulang Kepala Desa, dapatmenimbulkan keadadan yang tidak kondusif dimasyarakat dan pada akhirnya

dimaksud dalamketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Penggugat/ Terbanding sudahselayaknya dan sepatutnya apabila Surat Keputusan Obyek Sengketa dinyatakanbatal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena SuratKeputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum, makamenurut Penggugat/ Terbanding sudah selayaknya terhadap Tergugat/Pembandingdibebani kewajiban untuk melaksanakan Pemilihan

Ulang, Pemilinan Kepala DesaMoroSunggingan. 222 ono nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn en nen nen nnn nnnnnneMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding tersebutpihak Tergugat /Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokoksengketa yang dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/Pembanding menolak dan menyangkal sebagian dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat/Terbanding dalam Gugatannya kecuali secara tegas Tergugat /Pembanding mengakui kebenarannya, bahwa

Bahwa menurut Tergugat/ Pembanding,penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang .Hal.5 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBYberlaku. yaitu. berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan DesaMorosunggingan yaitu Surat Badan Permusyawaratan Desa Morosunggingan Nomor :140 / 12 / 415.69.09 / 2013, tanggal 27 Nopember 2013 Hal : Pengesahan PesertaPemilinan Kepala Desa Terpilin ; Bahwa gugatan Penggugat menuntut untukditerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Morosunggingan

dimaksud dalamketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Penggugat/ Terbandingsudah selayaknya dan sepatutnya apabila Surat Keputusan Obyek Sengketadinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan olehkarena Surat Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah menuruthukum, maka menurut Penggugat/ Terbanding sudah selayaknya terhadapTergugat/Pembanding dibebani kewajiban untuk melaksanakan Pemilihan

Ulang,Pemilinan Kepala Desa Morosunggingan;e Bahwa dalam Jawabannya Tergugat /Pembanding maupun Tergugat IlIntervensi/Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding denganmengemukakan pada pokoknya bahwa penerbitan keputusan obyek sengketatelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakbertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yange Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di PeradilanTata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/formal dansubstansinya

Walikota Padangsidimpuan Nomor 430/KPTS/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa,dan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagaI Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;----------------------------------------------------------------------------

Ulang Kepala Desa periode 2018-2023 di Desa Goti Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

Memerintahkan Tergugat I untuk mengadakan pemilihan ulang Kepala DesaWai Maringi;5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;7.

pembatalanpelaksanaan tidak pernah ada sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat;Bahwa dapat dijelaskan semestinya yang menyampaikan protes atas Daftarpemilih tetap (DPT) adalah calon nomor urut 4, sedangkan 3 calon laimnyatermasuk Penggugat saat itu menyetujui untuk dilakukan perhitungan hasilpemilihan, dan karenanya semestinya pula Penggugat tidak perlu lagimenyampaikan protes melalui gugatan ini;Bahwa atas protes calon nomor 4 saat itu atas usul saran para calon, para saksiuntuk dilakukukan pemilihan

ulang, panitia menerima pikiran dimaksud untukdibahas tetapi sesaat keluar ruang pemilihan tibatiba terjadi tawuran denganlemparan batu, kejar kejaran dengan benda tajam parang sampai anggotakepolisian beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan;Bahwa saat tawuran terjadi, panitia mengamankan kotak surat suara dankelengkapan administrasi lainnya ke Polsek Kodi Bangedo dan dilakukanpenitipan demi terjaminnya hasil pemilihan;Bahwa atas peristiwa tersebut baik panitia, para calon, para saksi tepatnyatanggal

suara yangbelum tercontreng dimana masing masing saksi memperoleh 7(tujuh) lembar surat suara dan para saksi mencontrengberdasarkan pilihan masing masing sehingga pada TPS 31hanya tersisa 17 (tujuh belas) lembar surat suara yangtidak tercontreng ; * Akibat perbuatan terdakwa yang menganjurkan 21 (dua puluhsatu) orang saksi dari masing masing Partai Politik untukmencontreng sisa surat suara pada TPS 31 menyebabkan suarapara pemilih pada TPS 31 menjadi tidak sah (tidak bernilai)sehingga dilakukan pemilihan

ulang pada TPS31; Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 288 UU No. 10 tahun = 2008tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) keBahwa terdakwa AJAHA LESTALUHU, ST pada hari Kamis,tanggal 09 April 2009 sekira pukul 16.00 WIT bertempat diTempat Pemungutan Suara (TPS) 31 Dusun Humala II DesaTulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yangtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengansengaja memberi kesempatan , sarana atau keterangan

ulang pada TPS31; Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 288 UU No. 10 tahun = 2008tentang Pemilihan Umum~ Tahun 2009 jo pasal 56 ke 2Bahwa terdakwa AJAHA LESTALUHU, ST pada hari Kamis,tanggal 09 April 2009 sekira pukul 16.00 WIT bertempat diTempat Pemungutan Suara (TPS) 31 Dusun Humala II DesaTulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yangtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ' dengansengaja memberi atau menjanjikan sesuatu , denganmenyalahgunakan

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang KepalaDesa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Atau, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi bahwa:1. Gugatan kurang pihak;:2.

disebar oleh Tergugat yang salah sasarandiberikan kepada pemilih yang tidak sah dan berhak dalam pemilihan aquo yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, Penggugat bersama Turut Tergugat Il dan TurutTergugat Ill sesaat setelah selesai Penghitungan suara mengajukanprotes yang menyatakan keberatan dan menolak hasil pemungutan suaratersebut kepada Tergugat dan meminta kepada Tergugat Il untukmenyatakan batal hasil a quo dan memerintahkan Tergugat untukmengadakan pemilihan

ulang.15.Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012, Penggugat bersamaTurut Tergugat Il dan Turut tergugat Ill membuat Berita Acara temuanatas pelanggaran Pilkades yang ditanda tangani oleh Penggugatbersama Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill disaksikana olehTergugat , Tergugat Il dan Muspika Tim dari Tergugat Ill.16.Bahwa Tergugat ll menanggapi permintaan Para Penggugat tersebutdengan berjanji akan membawa hal tersebut kedalam Rapat Paripurnapada tanggal 28 Nopember 2012, dengan agenda laporan

Bahwa gugatan Penggugat antara lain menurut Tergugat ,ll dan illmelaksanakan Pemilihan ulang Calon Kepala Desa Bengle danmendiskualifikasikan Turut Tergugat sebagai Calon Kepala Desa Bengledalam Pemilihan ulang tersebut.2.

Bahwa dengan terjadinya Pelantikan Turut Tergugat tidak ada lagiproses apapun menyangkut Pemilihan Kepala Desa, Desa Bengle,sehingga tututan Penggugat untuk diadakan Pemilihan ulang telah tidakrelevan lagi kerana saat ini sudah ada Tergugat sebagai Kepala Desabengle, sedangkan Pemilihan ulang adalah Pengulangan sebelum adanyaPengangkatan dan Pelantikan kepala Desa terpilih i.c Turut Tergugat.4.

LIA AMALIA, telah nyata Panitia Penyelenggara Pilkades telah sesuaiBerita Acara Pemilihan Kepala Desa Bengle tertanggal 26 Nopember 2012, yangdibuat sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan DaerahKabupaten Karawang No. 6 Tahun 2006 Tentang Desa.Menimbang, bahwa dilain pihak pasal 43 Peraturan Bupati KarawangNomor : 94 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis tata Cara Pemilihan KepalaDesa di Kabupaten Karawang hanya mengatur tentang kemungkinandiadakannya pemilihan ulang, apabila terdapat

Penetapan 5 22222 nnn no one nnn nn cee nee nn nn en nee nnn enceMenimbang, bahwa dengan berwenangnya Bupati Lombok Utara untukmemerintahkan BPD untuk melaksanakan Pemilihan ulang apabila hasilidentifikasi yang dilakukan oleh Bupati membuktikan adanya kesalahan Panitia> Putusan No.97/B/2018/PT.TUN.SBY.

Halaman 14 dari 22 HalamanPemilinan yang merupakan tahapan pemungutan suara sebagaimana diatur dalamketentuan perundangundangan yang telah disebutkan diatas, maka menurutpendapat Majelis Hakim tingkat banding sesuai asas a contrario Bupati LombokUtara berwenang pula untuk memerintahkan BPD atau Panitia Pemilihan KepalaDesa untuk melaksanakan pemilihan ulang karena dalam tahapan pencalonanterdapat bukti atau membuktikan pencalonan dari Terbanding/Penggugat tidakmemenuhi persyaratan kelengkapan ijazah

Tidak ada peraturan perundangundangan yang mengatur Pemilihan Ulang(PSU) terhadap permasalahan Pencabutan Surat Keterangan Penggantiljazah yang pencabutannya terjadi setelah seluruh proses tahan pencalonandan pemungutan suara telah selesai dilaksanakan serta telah ada hasilperolehan an SUalaNnya 5 222 2 noone nnn nnn nnn non non nnn oe nee een2.

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang pada pemilihan Kepala Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 358.500,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Selain daripada itu, Menteri tidakmelaksanakan pemilihan ulang, tetapi nekat melawan hukum mengeluarkanSK Nomor 153, tanggal 9 Mei 2012 mengangkat Dr. Surial Mofu, S.Pd.,M.Ed., M.Phi. sebagai Rektor UNIPA periode 20122016. Jika segeradilakukan pemilihan ulang ketika itu, Pemohon optimis menang dengansuara terbanyak, karena peserta pemilihan ulang hanya dua orang yaituPemohon dan Dr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P.).

Merlyn Lekitoo, M.P., telah mengikutipenerapan Pasal 1 sampai Pasal 19 dari Permenristekdikti RI tersebut.Karena pemilihan ulang tidak dilakukan, tetapi Menteri langsung melawanhukum mengangkat Tergugat Intervensi 2 menjadi Rektor(Pemohon menilaisebagai melawan hukum jilid 2).

Oleh sebab itu dan karena pemilihan ulang tidak dilakukan, makaPemohon adalah calon rektor dengan suara terbanyak 12, sedangkanDr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P. memperoleh lima suara pada saat pemilihantanggal 10 Januari 2011, merupakan dalil yang tidak berdasar. Hal inikarena merupakan hak Menteri untuk memberikan suara pada siapapundalam pemilihan Rektor, dan tidak harus pada Pemohon.

Dalam Pemilihan Ulang Kepala Desa Sungai Ruan Ilir agarmelibatkan Pengawas Tingkat Kabupaten yang terdiridari : Bagian Hukum Setda, BPMPD, BagianPemerintahan Setda, Kantor Satuan Polisi Pamong Prajadan Kantor Kesbang Polinmas Kabupaten BatangBahwa Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan atas dikeluarkannyaSurat Bupati Batang Hari No.700/0224/BHK yang dilaksanakan olehTergugat selaku. Camat Maro Sebo Ulu dengan mengeluarkan surat No.700/023/Pem. tertanggal 20 Januari 2012.

Dan juga secara hukum surat yang dikeluarkan Tergugat selakuCamat tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karenasurat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan hukum yang berlakutentang Aturan Pemilihan Ulang Kepala Desa.

(Sesuai dengan 17.Bukti T17: Surat Ketua BPD Sungai Ruan Ilir ditujukan kepada CamatMaro Sebo Ulu, Kepala BPMPD, Kabag Hukum, Kakan KesbagPollinmas, Kades Sungai Ruan Ilir dan Ketua Panitia PilkadesSungai Ruan Ilir beserta anggota Nomor. 141/18/BPD/SRI/02/2012, tanggal 15 Februari 2012, perihal tindak lanjuttentang pemilihan ulang calon Kades Sungai Ruan Ilir.

bisa dilaksanakan,sepanjang BPD selaku penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa telahmenentukan sikap terkait Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada 17November 2011, dengan secara konsekuen melaksanakan amanat dari ketentuanPasal 24 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 7Tahun 2006, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2006, ataupun melalui mekanismePembentukan Peraturan Desa tentang Pemilihan

Ulang Kepala Desa secara tersendiri,sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 6Tahun 2006, mengingat pengaturan mengenai Pemilihan Ulang Kepala Desa tidakdiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2006;Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi dari Tergugat tentang GugatanPenggugat Kabur karena objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negaradan tidak memenuhi rumusan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun2009, telah terbukti, maka eksepsi

Sehingga dengan demikianTergugat telah melanggar Prinsip Prinsip Azas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karenanya Tergugatharus melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa dan atauMenetapkan Calon atas nama Sutari sebagai PemenangPilkades Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Jombang,dikarenakan sebagai pemenang nomor 2 terbanyak perolehanSuara dalam pemungutan suara ,Sesuai dengan mekanismeperaturan yang berlaku' serta mendiskwalifikasi denganmencoret Calon atas Nama Desie Retnowadhani sebagaipeserta

Oleh karena dalam petitum angka 4Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menetapkanPenggugat sebagai Kepala Desa Badang dan padapetitum angka 5 Penggugatmenuntut .............0..08. menuntut untuk melaksanakan pemilihan ulang kepaladesa, akan tetapi Penggugat tidak mampu menguraikandan menjelaskan secara rinci dasar hukum tuntutannyatersebut.