Gunungkidul telah terjadi dugaan tindak praktik kedokteran tanpaizin. Saksi menerangkan bahwa Pelaku dalam dugaan tindak pidana praktikkedokteran tanpa izin tersebut adalah mengaku bernama Sdr. MARIYOalamat tempat tinggal Dsn. Sladi RT 002/004, Ds. Umbulrejo, Kec.Ponjong, Kab. Gunungkidul. Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakatbahwa di Dsn. Sladi RT 002/004, Ds. Umbulrejo, Kec.

Ponjong, Kab.Gunungkidul terjadi praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan olehpelaku kemudian kami tindak lanjuti. Saksi menerangkan bahwa mengetahui secara langsung karena saksimendatangi rumahnya alamat Dsn. Sladi RT 002/004, Ds. Umbulrejo,halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.WnoKec. Ponjong, Kab. Gunungkidul dan diketahui bahwa di rumahnyatersebut membuka praktik kedokteran tanpa izin.

Saksi menerangkan bahwa Yang saksi temukan di rumah pelaku adalahterdapat ruang praktik kedokteran yang dilengkapi dengan peralatanmedis dan obatobatan yang digunakan pelaku untuk melakukan praktikkedokteran.

Ponjong, Kab.Gunungkidul terjadi praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan olehpelaku kemudian kami tindak lanjuti.Saksi menerangkan bahwa mengetahul secara langsung karena saksimendatangi rumahnya alamat Dsn. Sladi RT 002/004, Ds. Umbulrejo,Kec. Ponjong, Kab.

Gunungkidul dan diketahui bahwa di rumahnyatersebut membuka praktik kedokteran tanpa izin.Saksi menerangkan bahwa saat mendatangi rumah pelaku bersamaBRIPTU ERI RAHMANTO dari Unit Sat Reskrim Polres Gunungkidulyang dipimpin oleh IPDA IBNU ALI PUJI HARTONO,SH.Saksi menerangkan bahwa Yang saksi temukan di rumah pelaku adalahterdapat ruang praktik kedokteran yang dilengkapi dengan peralatanmedis dan obatobatan yang digunakan pelaku untuk melakukan praktikkedokteran.Saksi menerangkan bahwa Pada saat

Dr.RUDY EKO FITRANTO dan terdakwa 2.dr.ARIF MUSTIKA JUFRIANSYAH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasamadengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki suratizin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sebagaimana yangdidakwakan pasal 76 Undangundang R.I Nomor 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran Jo.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaanTunggal.. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1.

Arif MustikaJufriansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dalam Praktik Kedokteran sebagaimana yang didakwakanpenuntut umum;2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dr. Rudy Eko Fitrantodan Terdakwa dr. Arif Mustika Jufriansyah dari segala dakwaan atausetidaktidaknya melepaskan Terdakwa dr. Rudy Eko Fitranto danTerdakwa dr. Arif Mustika Jufriansyah dari segala TuntutanHalaman 3, Perk. No.1760/Pid.Sus/201 6/PN. Jkt.Pst.3.

kedokteran tanpamemiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yakni Setiapdokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajibmemiliki surat izin praktik yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalanya pihak pnyidik mendapatkan informasi dari masyarakat melaluiCall Center IDI Jakarta Pusat yang menyatakan ada beberpa dokter melakukanpraktek disuatu tempat yakni di Klinik Erpour Jalan Kramat VI, No.15,Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta

Jkt.Pst.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), dengan mekanisnme pembayaranyaitu DP sebesar Rp 5.000.000, Lima juta rupiah), lalu setelah tindakanselesai baru dilunasi sisanya.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kedua terdakwa yakni Dr.ARIF danDr.RUDI yang sedang kedapatan ikut melakukan operasi Lipo Suctionatau operasi sedot lemak tersebut ketika tim gabungan menanyakantentang legalitas kedua dokter tersebut ternyata kedua dokter yangmelakukan praktik + kedokteran tersebut mengatakan tidakmempunyai

Nomor 29tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; yangunsurunsurnya adalah :1. Unsur Setiap Dokter atau Dokter Gigi 2. Unsur dengan sengaja melakukan praktik kedokteran dan tanpa memilikiIzin Praktik.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP). Ad.1.

TENGKU ISMETIBRAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakanidentitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagimasyarakat seolaholeh yang bersangkutan adalah dokter yang telahmemiliki Surat tanda registrasi dokter dan surat izin praktik sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 Jo pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 29 Tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa KOSIM Bin H AHMAD Alsdr. H.

Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajid memiliki Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasidokter gigi. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :a. Memiliki ijasah dokter, dokter spesialis, doktergigi atau dokter spesialis;b.

Kedokteran, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

Kedokteran;Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 4 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyebutkan SuratIzin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatankabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktikkedokteran setelah memenuhi persyaratan;Menimbang bahwa syaratsyarat untuk mendapatkan SIP yaitu : (a)memiliki Surat tanda registrasi dokter atau surat

Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 77 Jo Pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN CbdMENGADILI:Menyatakan terdakwa KOSIM Bin H AHMAD Als dr. H.

kedokteran, Penggugat memiliki:Surat Tanda Registrasi Dokter (Konsil Kedokteran Indonesia) atas nama MantikWibisono (in casu: Penggugat), Nomor Registrasi 711140116002918, tertanggal4 April 2006, yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu suatubadang otonom mandiri, nonsruktural dan bersifat independen, yang terdiri atasKonsil Kedokteran, yang mempunyai kewenangan menerbitkan sertipikatkompetensi sebagai surat tanda pengakuan terhadap kemampuan Penggugatsebagai dokter dalam menjalankan praktik

kedokteran di seluruh Indonesia,setelah Penggugat dinyatakan lulus uji kompetensi;Surat ijin praktik dokter spesialis dari Dinas Kesehatan Pemerintah DaerahSurabaya, untuk praktik dokter spesialis penyakit dalam, dengan alamat tempatpraktik I adalah Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, alamat jalanUndaan Wetan Nomor 4044 Surabaya (Tergugat II), Nomor 503.446/0011/IRDS/436.5.5N/2006, tertanggal 31 Mei 2006.

kedokteran yang memiliki Surat TandaRegistrasi Dokter (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat JjinPraktik Indonesia Spesialis (SIP) dari Dinas Kesehatan Pemerintah DaerahSurabaya untuk praktik dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit AdiHusada Undaan Wetan Surabaya, alamat Jalan Undaan Wetan Nomor 4044Surabaya (Tergugat IT), Penggugat selain mempunyai hak namanya tercantumdalam daftar dokter pada Tergugat II, sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat(2) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran yangmenyatakan: dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sana saranapelayanan kesehatan, pimpinan pelayanan kesehatan wajib membuat daftardokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran,, juga mempunyaikewenangan:Mewawancarai pasien;Memeriksa fisik dan mental pasien;Menentukan pemeriksaan penunjang;Menegakkan diagnosis;Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;Menulis resep obat dan alat kesehatan;Menerbitkan surat

Ichwan Suwignyosera seorang ahli yaitu Dr.H.Rullyanto Wirahardja, MPH., tidak berhasil membuktikandalil gugatannya;Bahwa metode praktik kedokteran oleh Penggugat Konvensi tidak sesuai denganstandar praktik kedokteran sehingga Tergugat tidak mencantumkan nama PenggugatKonvensi dalam daftar dokter;Hal. 15 dari 17 hal. Put.

No.23/PDT/2018/PT.DKIUU No.29/2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 tentang Pasien,dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak dalampoin (a) yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakanmedis sebagimana dimaksud pasal 45 ayat (3);18.Bahwa sesuai Pasal 32 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 TentangRumah Sakit, dalam poin (j) menyatakan bahwa pasien berhak mendapatinformasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuantindakan medis, alternatif tindakan

Pasal 52 huruf e UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan :Pasien,dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hakmendapatkan isi rekam medis.23.Bahwa oleh karena isi rekam medis adalah milik Pengqugat, maka:23.123.2Penggugat berhak untuk melihat/mengetahui isi rekam medismiliknya, karena Penggugat berhak untuk mendapat informasimengenai penyakitnya;Penggugatberhakmemintacopy rekammedis yang dapatdigunakan untuk mendapatkan second opinion/pendapat kedua

Pasal 52 huruf e undang undangNo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkanPasien, dalam menenma pelayanan pada praktik kedokteranmempunyai hak mendapatkan isi rekam medis23.Bahwa oleh karena isi rekam medis adalah milik Penggugat,maka:23.1. Penggugat berhak untuk melihat/mengetahui isi rekammedis miliknya, karena Penggugat berhak untukmendapat informasi mengenai penyakitnya23.2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa setiap tindakan medisyang diambil oleh seorang dokter harus mendapatkan persetujuandari pasien dan keluarga pasien, namun sebelumnya harusdijelaskan secara lengkap tentang tindakan tersebut dan akibatakibat yang mungkin timbul dalam tindakan tersebut, adapun bunyiPasal 45 UU No. 29 Tahun 2004, selengkapnya adalah sebagaiberikut :1.

No.23/PDT/2018/PT.DKIOperasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan PenerimaPelayanan Kesehatan, dan Pasal 44 ayat 1 UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa dokteratau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajibmengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi, yaknisesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar PelayananMedis yang berlaku, dengan demikian TERGUGAT Ill berhakmendapatkan perlindungan hukum sebagaimana

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam pasal 77 UU RI.No.29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Subsidair: Bahwa ia terdakwa HENDRA PRASETYA BAGASKARABin NURHADI MASUD pada waktu dan tempat sebagai manaterurai dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatasSetiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat,metode atau cara lain dalam memberikan pelayanankepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yang bersangkutan adalah dokter atau doktergigi yang telah

Nomor : 288/Pid./2012/PT.Smgsneer Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam pasal 78 UU RI.No.29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;ATAUKedua Bahwa ia terdakwa HENDRA PRASETYA BAGASKARABin NURHADI MASUD pada waktu dan tempat sebagai manaterurai dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatasSetiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktek kefarmasian sebagai manadimaksud dalam pasal 108, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai

Menyatakan terdakwa Hendra Prasetya Bagaskara bin Nurhadi Masudterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukantindak pidana Tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 77 UU RI No. 29 tahun 2004 sebagaimanaterurai dalam dakwaan ke satu primair tersebut di atas;2.

Bahwa menurut Pasal 45 ayat (5) UU Praktik Kedokteran dikutip sebagaiberikut:Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yangmengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuantertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikanpersetujuanPenjelasan Pasal 45 ayat (5) UU Praktik Kedokteran, dikutip sebagaiberikut:Yang dimaksud dengan tindakan medis berisiko tinggi adalahseperti tindakan bedah atau tindakan invasive lainnyaSelanjutnya, UU Praktik Kedokteran dalam Penjelasan Pasal 45

kedokteran Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa Surat izinpraktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan olehpejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempatpraktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.Halaman 107 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri KesehatanNomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran

Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran menyatakan Surat izin praktik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yangberwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran ataukedokteran gigi dilaksanakan.c.

Pencabutan izin praktik kedokteran Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa Surat izinpraktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan olehpejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempatpraktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.

Fotocopy UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan atau UU 36/2014 diberitanda T2.2;3 Fotocopy UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran atau UU 29/2004diberi tanda T23;4. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan Permenkes 10/2018 diberitanda T24;5. Fotocopy Surat PERSETUJUAN TINDAKANKEDOKTERAN pada tanggal 20 April 2015 pukul 13.40, a.n.

Putusan Nomor 101 PK/TUN/2016(3) Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKI MKDKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap dankepada teradu, pemerintah daerah kabupaten/kota (DinasKesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP teradu,organisasi profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempatteradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikankedokteran/kedokteran gigi, dan/atau Kementerian Kesehatanharus segera dilakukan oleh KKI ;Pada Pasal 69 ayat (1) UndangUndang No.

(Vide, Bukti Terlampir) ;Surat Tanda Registrasi sebagai dokter (STR) dan Surat ljin PraktekPenggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 1angka 2, angka 7, angka 8, Pasal 36 UndangUndang Nomor 29 tahun2004 tentang Praktik Kedokteran ;Bahwa, Selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit atauselama bertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalu menjalankantugasnya dengan baik sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ;Bahwa, Pada tanggal 20 April 2011 Penggugat

Bahwa Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembagaotonom dari Konsil Kedokteran Indonesia ;d.

/Bahwa anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat Tata UsahaNegara, akan tetapi diangkat berdasarkan UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;2.8 Bahwa produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesiabukan produk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih dahulumelalui proses pengaduan dan penemuan ;3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :3.1.

dokter dan dokter gigi yangmenjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutupelayanan medis.Pasal 7 Ayat 1 mengatakan :(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standarpendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaanterhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakanbersama lembaga terkait sesuai fungsi masingmasing. dst..........Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari MajelisKehormatan

Menyatakan Terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan TindakPidana dengan sengaja menggunakan alat, medote atau cara laindalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkankesan seolaholan yang bersangkutan adalah dokter yang telahmemiliki Surat tanda registrasi dokter dan/atau surat ijin praktiksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 73ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,sebagaimana yang

;Bahwa kegiatan praktik kedokteran yang telah dilakukan oleh terdakwaAGUS WIJAYANTO, S. Ked. tidak diperbolehkan oleh peraturanperundangundangan karena belum memiliki SIP.;Bahwa untuk STR diterbitkan oleh KKI Jakarta sedangkan SIPditerbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat.

dan/atau surat ijin praktik,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UndangUndangNo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud Dokter dandokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigispesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalammaupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesiasesuai dengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangUndangNo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran Registrasi adalah pencatatanresmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikatkompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakuisecara hukum untuk melakukan tindakan profesinya, pada angka 7 Surat izinpraktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dandokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhipersyaratan dan pada angka 8 Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigiadalah bukti tertulis yang diberikan

Kedokteran danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

ANDAR LAURA SERE ANGGINA, Sp.A binti POSMA HERALD NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kedokteran tanpa disertai surat ijin praktik sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;