MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatunkanputusan dalam perkara gugatan pembagian hak gaji pensiun dan haktabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) atau Tabungan Hari Tua(THT) antara:PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semulasebagai Penggugat sekarang Pembanding dan selanjutnya

disebutPembanding;melawanTERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,pekerjaan Pensiunan PNS tempat kediaman di Yogyakarta,semula sebagai Tergugat; sekarang Terbanding dan selanjutnyadisebut TerbandingPengadilan Tinggi Agama tersebut;Setelahn membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua suratyang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatunkanoleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0320 /Pdt.G/

Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara yang diajukan olen Penggugat:2.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000, (dua ratus lima puluhsatu ribu rupiah).Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa, pada hari Selasatanggal 19 Juli 2016 pihak Penggugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut,permohonan banding a quo telah diberitanukan kepada pihak lawannyasesuai dengan ketentuan yang berlaku

Gly olsaul ooArtinya :Sesungguhnya Waliyul amri apabila mensyaratkan atas hakimtidak berwenang menghukumi suatu perkara tertentu harus ditaati.Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembandingbukan/tidak termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka putusanPengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 19Juli 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H. yangmenyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat

KEPALA KEPOLISISAN DAERAH (KAPOLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; DIKA HARVIKA YENATA ; HINDARTO TANU WIDJAYA, Dkk

LISA MARDIANA VS WALIKOTA YOGYAKARTA;

,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Lembaga BantuanHukum Yogyakarta, beralamat di Jalan Benowo, Nomor 309, RT12/RW 03, Prenggan, Winong, Kotagede, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 April 2019;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;LawanWALIKOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Kenari,Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Muhammad Sarjono, S.H.

) serta telah diundangkan dalamLembaran Daerah Kota Yogyakarta;.

terpisahkan dari Peraturan DaerahKota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta Tahun 20152035;.

ZonasiKota Yogyakarta Tahun 20152035;3.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan , Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan; 3.

YKDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, denganacara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan JantiNomor: 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Dra.

Sosialisasi pada 5 September 2012 di Kantor Kecamatan Pajangan dandilanjutkan uji laboratorium oleh Balai Besar Teknik KesehatanLingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta dengan parameteruji kualitas udara ambien (kebauan).

Terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa ketiadaan alatpengukur tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengabaikanketentuan adanya tujuh parameter yang harus diuji untuk mengetahui bakutingkat kebauan sebagaimana ditentukan pada Lampiran III Keputusan GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku TingkatGetaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Menimbang, bahwa dengan tidak diujinya seluruh parameter untukmenentukan baku tingkat kebauan

Getaran, Kebisingan dan Kebauan di PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta.

Undangundang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul73Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan , Keputusan GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku TingkatGetaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; 1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.YK Dalam Pokok Sengketa1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Sengketa Ini Sebesar Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

PENGGUGAT : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota YogyakartaTERGUGAT : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

masuk dalam daftar calon anggota DPRD Kota Yogyakarta,sehingga penggugat kehilangan kadernya untuk mewakilipenggugat menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Bahwa guna kelancaran kegiatan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan khususnya Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta, makadibentuklah SATGASDPC. PDIP Kota Yogyakarta, yang ketuanya adalag SUBAGYO.e Bahwa untuk meningkatkan kegiatan guna untukpengabdian kepada masyarakat, maka SUBAGYO sebagaiketua SATGAS DPC. PDIP. Kota Yogyakarta dicalonkansebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta oleh penggugat..

Pemilihan Umum Kota Yogyakarta..

Bahwa Tergugat tidak memasukan bakal calon yang bernamaSUBAGYO yang terdaftar dalam bakal calon nomor urut 5daerah pemilihan Kota Yogyakarta 1 dalam daftar calon anggotaDPRD Kota Yogyakarta dengan tanpa adanya alasan yang jelasdan hanya menyebutkan bahwa formulir BB1, BB2 dan SKCKyaitu.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa a quo adalahDPC PDIP Kota Yogyakarta sebagai peserta Pemilu) yangmempersoalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan KelengkapanAdministratif Bakal Calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta (ModelBB13) tertanggal 29 Mei 2013, Bakal Calon Nomor Urut 5 DaerahPemilihan Kota Yogyakarta 1, yang pada Pemeriksaan Persiapantanggal 16 Juli 2013 diakui diterbitkan oleh KPU Kota Yogyakarta yangmenjadi Tergugat in Casu.Menimbang, bahwa Pasal 257 Undangundang Nomor 8 Tahun2012

Ganda Perangin anginTERGUGAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta TERGUGAT INTERVENSI : Nyonya Sarjinah Kartisudibyo danNyonya Apri Sundari

PUTUSANNomor : 14/G/2012/PTUN.YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada TingkatPertama dengan Acara Biasa, dilaksanakan di Gedung yang telah tersediauntuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1. Nama : Dr.

Parasamya No.6, Beran, Sleman,Yogyakarta ;Yang mana dalam hal ini berdasarkan surat kuasasubtitusi) Nomor : SK02/0.4.14/Gpn.1/01/2013tertanggal 30 Januari 2013 menguasakan kepada :1. Nama : Yuniar Sinar Pamungkas,S.H,M.H ;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;Alamat Kantor : Jl. Parasamya Nomor: 6 Beran,Sleman, Yogyakarta ;2. Nama : Wiwik Triatmini, S.H., M.Hum ;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;Alamat Kantor : Jl. Parasamya Nomor: 6 Beran,Sleman, Yogyakarta ;3.

Parasamya Nomor: 6 Beran,Sleman, Yogyakarta ;4. Nama : Bekti Wicaksono, S.H., ;Hal 3 dari 97 Hal. Putusan No. 14/G/2012/PTUN Yk.Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;Alamat Kantor : Jl.

Yogyakarta; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal18 Februari 2013 menguasakan kepada : 1.

Mulai tahun 1981, Kami sudahmenempati rumah yang kami beli secara kredit dari BankTabungan Negara (BIN) Yogyakarta selama + 15 tahun, tapiprasarana yang dijanjikan belum sepenuhnya kami miliki.3.

YOGYAKARTA TEKSTIL (YOGYATEK);

2486/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4139/PJ/2018, tanggal 26 September 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YOGYAKARTA

TEKSTIL (YOGYATEK), beralamat diJalan Sorosutan Nomor 11, Sorosutan, Yogyakarta, 55162;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117674.16/2015/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 19 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum

Tekstil (Yogyatek), NPWP 01.140.505.7541.000,beralamat di Jalan Sorosutan No. 11, Sorosutan, Yogyakarta, 55162,sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 2.105.925.893,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.223.104,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.060. 122.817,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (2.058.899.713,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 2.058.899. 713,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00151/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 5 Oktober2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00018/207/15/541/17 tanggal 24 Januari 2017 Masa Pajak Juli2015, atas nama PT Yogyakarta Tekstil (Yogyatek), NPWPHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2486/B/PK/Pjk/202001.140.505.7541.000, beralamat di Jalan Sorosutan Nomor 11,Sorosutan, Yogyakarta, 55162, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTOR CABANG YOGYAKARTA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN., II. NY. WARDJIMAN alias NY. WAHYUTI, DKK;

PUTUSANNomor 05 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTORCABANG YOGYAKARTA, tempat kedudukan di JalanBabarsari Kompleks Raflesia Kavling J & K, Sleman,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili olehFankie Nahumury, jabatan Kepala PTI BankPembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Yogyakarta;Selanjutnya dalam hal ini diwakili

Rajimin,Trinarjo, Kabupaten Sleman, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh Muhun Nugraha, S.H.,M.Hum, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2180/200/X11/2017 tanggal 15 Desember 2017;Termohon Kasasi ;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 05 K/TUN/2019Menimbang,Penggugat1. NY. WARDJIMAN alias NY.

WAHYUTI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKomplek Bulaksumur C20, Yogyakarta,pekerjaan Wiraswasta;SUWINDARNI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Lempongsari C14, RT.12, RW. 28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,pekerjaan Wiraswasta;BAMBANG TRI HARIADI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek BulaksumurC20 Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta;HARYO PRAMONO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Culan III Nomor 20,Taman Yasmin, Bogor, pekerjaan Wiraswasta;INDRIASTUTI

seadiladilnyamenurut hukum (ex aequo et bono),Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan ParaTergugat II Intervensi, mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat: Bahwa objek sengketa belum bersifat final sehingga bukan kKewenanganabsolut Pengadilan Tata Usaha Negara;Eksepsi Para Tergugat II Intervensi: Bahwa objek sengketa belum bersifat final sehingga bukan kewenanganabsolut Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta

Putusan Nomor 05 K/TUN/2019Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 22 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut pada tanggal 23Oktober 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan

YOGYAKARTA TEKSTIL (YOGYATEK);

2487/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4134/PJ/2018, tanggal 26 September 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YOGYAKARTA

TEKSTIL (YOGYATEK), beralamat diJalan Sorosutan Nomor 11, Sorosutan, Yogyakarta, 55162;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117673.16/2015/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 19 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117673.16/2015/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 19 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00150/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 05Oktober 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00017/207/15/541/17 tanggal 24 Januari 2017 Masa Pajak Juni 2015, atasnama PT Yogyakarta

Tekstil (Yogyatek), NPWP 01.140.505.7541.000,beralamat di Jalan Sorosutan No. 11, Sorosutan, Yogyakarta, 55162,sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 2.733.222.939,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 476.142,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.935.931.064,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.935.454.922,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 1.935.454.922,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah

Putusan Nomor 2487/B/PK/Pjk/20202015, atas nama PT Yogyakarta Tekstil (Yogyatek), NPWP01.140.505.7541.000, beralamat di Jalan Sorosutan Nomor 11,Sorosutan, Yogyakarta, 55162, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA VS SUMADI DAN KAWAN-KAWAN

PUTUSANNomor 456 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, tempatkedudukan di Komplek Kepatihan, Danurejan, Jalan Malioboro,Yogyakarta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

Tata Usaha Negara Yogyakarta pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:1.

Dengan demikian mohon kepadaMajelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta batal atau tidak sah;DALAM PROVISI;141.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;4.

Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 20092029;a.

Bank Panin Tbk Cabang Yogyakarta dkk

Bank Panin Tbk Cabang Yogyakarta, Alamat jl. Gejayan Yogyakarta; selanjutnya disebut sebagal ................cceeeeeeee eee TERGUGAT.: 2 Kantor KPKNL Yogyakarta, Alamat Jl.

Olehkarenanya pihak TERGUGAT tetap menolak kalau ada usulan ReschedulingDARI Pihak PENGGUGAT tersebut.Bahwa permohonan Lelang dari Pihak TERGUGAT sudah berlalu yang diajukanmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Yogyakarta. Danpermohonan Lelang melalui KPKNL. Yogyakarta tersebut. Sudah dinyatakandibatalkan, berdasarkan Risalah Lelang, tanggal 11 Juli 2013 oleh PejabatLelang Dugiyanto, SE dari Kantor Lelang Negara Yogyakarta.

Cabang Yogyakarta) dan menolak seluruh Gugatan dariPENGGUGAT ( TN.

bertempat tinggal di Yogyakarta dan INSINYURSUDARTO.operation Manager Perseroan Terbatas PT.

Yogyakarta ;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat hanya melibatkanKantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA VS SITA KRISTIANA, DKK., DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAN TANTYO SUHARNO;

(lima ribu seratus tujuh puluh meter persegi) terletak di KelurahanNgupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istinewa Yogyakarta, atas nama pemegang hak PemerintahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17 Desember 2014;B. Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

(limaribu seratus tujuh puluh meter persegi) terletak di KelurahanNgupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta atas nama pemegang hakPemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakartatanggal 17 Desember 2014 dan selanjutnya dicoret dari registerbuku tanah;4.

Putusan Nomor 73 PK/TUN/2020Usaha Negara Yogyakarta tanggal 5S Juli 2018 Nomor1/G/2018/PTUN.

atas nama Pemerintah Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, yang terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta;Ill.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat HakPengelolaan Nomor 00001/Kelurahan Ngupasan, Surat Ukurtanggal 6 Mei 2013, Nomor 00718/2013, luas 5.170 m7, atas namaPemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak diKelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta,Provinsi Daerah Istinewa Yogyakarta;.

SUBIYANTO, SE vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., SATINAH, DKK;;

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA., III. TANTYO SUHARTO., IV. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS SITA KRISTIANA, DKK;

Putusan Nomor 147 K/TUN/2019Luas 5.170 m2 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi)terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, KotaYogyakarta, Provinsi Daerah Istinewa Yogyakarta, atas namaPemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakartatanggal 17 Desember 2014:B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/TanahDan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di KotaYogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24Oktober 2014;b.

Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013Tanggal 06 Mei 2013 Luas 5.170 m2 (Lima Ribu Seratus TujuhPuluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, KecamatanGondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah ProvinsiDaerah Istinewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17 Desember 2014 danselanjutnya dicoret dari register buku tanah;4.

Ngupasan, Surat Ukur tanggal 6 Mei2013, Nomor 00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PemerintahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak di KelurahanNgupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAHPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Pemohon Kasasi IIKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, danPemohon Kasasi Ill TANTYO SUHARNO;2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV MENTERIAGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL tidak diterima;3.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., II. PT. FAJARTIMUR BARAYATAMA;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., II. UNIVERSITAS GADJAH MADA;

Yogyakarta,pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Oncan Poerba, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Advocates & Legal Consultans Oncan Poerba,S.H., & Associates, beralamat di Yogyakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 20 Oktober 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, tempatkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir.

SukocoBenu Siswadi, jabatan Kepala Bidang PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPNDaerah Istimewa Yogyakarta, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2274/SK600.34/X1/2018, tanggal 6 November 2018;. UNIVERSITAS GADJAH MADA, beralamat di GedungPusat Universitas Gadjan Mada Lantai 2 Sayap Utara,Bulaksumur, Yogyakarta, yang diwakili oleh Prof. Ir. PanutMulyono, M.Eng., D.Eng., jabatan Rektor UniversitasGadjah Mada;Halaman 1 dari 9 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04/Pbt/BPN34/2018, tanggal 1Halaman 2 dari 9 halaman.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang untukmengadili perkara ini;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 118/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 11 Juni 2019 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 9/G/2018/PTUN. YK.,tanggal 13 Februari 2019;Mengadili Sendiri:Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2019A.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. UNIVERSITAS GADJA MADA;

Yogyakarta,pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Oncan Poerba, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Advocates & Legal Consultans Oncan Poerba,S.H., & Associates, beralamat di Daerah IstimewaYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanI.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,tempat kedudukan di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Munsyarief,A. Ptnh., M.Si., jabatan Kepala Bidang PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 1041/SKU34.MP.02/V/2020, tanggal 8 Mei 2020:Termohon Peninjauan Kembali I;ll.

UNIVERSITAS GADJAH MADA, beralamat di GedungPusat Universitas Gadjan Mada Lantai 2 Sayap Utara,Bulaksumur, Yogyakarta, yang diwakili oleh Prof. Ir. PanutHalaman 1 dari 8 halaman.

Dalam Penundaan:Menetapkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayanh Badan Pertanahan NasionalDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04/Pbt/BPN34/2018, tanggal 1Agustus 2018, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 9301,9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312,9313, 9314, 9315 dan 9316, terletak di Desa Caturtunggal, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriSleman Nomor 18/PDT.G/2003/PN.SLMN. juncto Nomor

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang untukmengadili perkara ini;2.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;

PUTUSANNomor 124 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:EKO WIBOWO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Griya Timoho Estate, Nomor B.6, Gang Tunas Melati, RT22, RW 07, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Oncan Poerba, S.H., dankawankawan, semuanya kewarganegaraan

Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants OncanPoerba, SH., & Associates, beralamat di Daerah IstinmewaYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;Lawanl KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN KOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukandi Jalan Kenari, Nomor 56, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1.

Umbu Lage Woleka, S.H., jabatan Kepala KejaksaanNegeri Yogyakarta, berdasarkan Surat lKuasaKhusus Nomor 180/7/SKK/V/2019, tanggal 31 Mei2019: Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepadaHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 124 PK/TUN/2019Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H., dankawankawan, jabatan Jaksa Pengacara Negara,beralamat di Yogyakarta, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi) Nomor SK69/M.4.10/Gp.2/05/2019,tanggal 31 Mei 2019:ll.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan2991/01(IMB), atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, alamat di Jalan SukunRaya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, lokasi bangunan di Jalanlpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan Muja Muju, KecamatanUmbulharjo, Yogyakarta;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang kedaluwarsa gugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta dengan Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.YK.

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;

TotokDwi Diantoro, S.H., L.LM., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada PusatKonsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta, beralamat diDepok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19April 2021;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMANMODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, tempatkedudukan di Jalan Janti, Nomor 8, Banguntapan,Bantul, Daerah Istimewa YogyakartaDalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewo Isnu BrotoImam Santosa

Mengabulkan permohonan Para Penggugat penundaan pelaksanaanKeputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi MineralBukan Logam Dan Batuan Komoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CVMitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan KomoditasPasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasirdan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.

UsahaPertambangan Operasi Produksi atas nama CV Mitra Bangkit Sejahteratanggal 30 Januari 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan danPenanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA VS NY. LIE FONG MOIJ;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,tempat kedudukan di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Sukoco BenuSiswandi, jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN DaerahIstimewa Yogyakarta, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2506/SKU34.mp.02/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018:Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II;LawanNY.

LIE FONG MOlJ, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gandekan, Nomor 9, RT 004 RW 001, KelurahanNgupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, DaerahIstimewa Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyu Baskoro, S.H., dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum WahyuHalaman 1 dari 9 halaman.

Atas Nama Nyonya LieFong Moij Bedasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor112 Pk/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa CaturtunggalKecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal06 November 2018;B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

AtasNama Nyonya Lie Fong Moij Bedasarkan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor 112 Pk/Pdt/2018 Tanggal 26 April2018 Terletak Di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok KabupatenSleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal O06 November 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istinewa YogyakartaHalaman 2 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANGLIMAKOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, dan PemohonKasasi Il KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusan Nomor 161/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Juli 2019yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor 10/G/2018/PTUN.