Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SMG.atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dariJuru sita.Pasal 14.4.

Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Pasal 14.4.Perjanjian Kredit dalam rangka penyelesaian utang PENGGUGAT.Halaman 13. Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SMG.7.

Pasal20 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan serta Pasal 14.4. Perjanjian Kredit.Selanjutnya TERGUGAT akan memberikan tanggapan atas gugatanPENGGUGAT, yaitu sebagai berikut :DALAM EKSEPSI9. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (Obsuur Libel)Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas (obscuur libel), karenamengandung cacat formil, dengan alasan :9.1.

telah lalai melaksanakankewajibannya tersebut, maka secara hukum TERGUGAT selaku krediturpemegang hak tanggungan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi haktanggungan terhadap Objek Jaminan, sesuai ketentuan : Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang menyebutkan :Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. serta ketentuan Pasal 14.4

XXXXXXXXXXXX, Lakilaki lahir di Bogor pada tanggal 05 Mel2012 (umur 4 tahun 5 bulan);14.4. XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir di Bogor pada tanggal 29 Juli2015 (umur 1 tahu 6 bulan).Bahwa dengan keadaan seperti itu tidak mungkin lagi rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat dipertahankan.

TERLAWAN IV KIP KABUPATEN ACEH UTARA jugatelah mengeluarkan Surat Nomor 270/ 14.4/ V/ 2017 Tanggal 08Mei 2017 yang dikirimkan kepada TERLAWAN Ill DEWANPERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.Dalam Surat itu disebutkan antara lain dinyatakan memenuhisyarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu dengan mengacupada Pasal 25 ayat ( 1 ) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi SyaratCalon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/ Kota

Tentang Penetapan Perolehan KursiPartai politik Dan penetapan Calon terpilin Anggota DPRK AcehUtara Pada Pemilihan umum Tahun 2014.Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 20/Pdt.SusParpol/2018/PN LskPadahal secara fakta dan yuridis PELAWAN memperoleh suaraterbanyak pertama daerah pemilihan Nomor Urut 2 Daftar Calondi Kabupaten Aceh Utara.Oleh karena itu Surat tersebut tidak sesuai menurut hukum danbertentangan dengan fakta yang sesungguhnya maka dengandemikian Surat TERLAWAN IV Nomor 270/ 14.4

Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERLAWAN IVKOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH UTARA Nomor 270/ 14.4/ V/ 2017Tanggal 08 Mei 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidakberkekuatan hukum.8. Menyatakan TERLAWAN V BUPATI ACEH UTARA untuk tidakmeresmikan Penggantian Antar Waktu ( PAW ) bagi PELAWAN M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara untuk digantikan olehorang lain.9.

kepada majelis hakim yang memeriksa danmengadili memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menerima dan mengabulkan jawaban Terlawan III untuk seluruhnya;DALAM PROVISI Menerima Eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya; Menyatakan menolak gugatan verstek;Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan IVmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada poin G huruf g yang pada dasarnya menjelaskan bahwaTerlawan IV telah mengeluarkan Surat dengan Nomor 270/14.4

Perjanjian Kredit :Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajibanberdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan danDEBITOR lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu sajasudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian DEBITOR,sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lainyang serupa dengan itu serfa surat penngatan dan juru sita.Pasal 14.4.

Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Pasal 14.4.Perjanjian Kredit dalam rangka penyelesaian utang PENGGUGAT.7.

Pasal 20ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunganserta Pasal 14.4. Perjanjian Kredit.Selanjutnya TERGUGAT akan memberikan tanggapan atas gugatanPENGGUGAT, yaitu sebagai berikut:DALAM EKSEPSI9.

telah lalai melaksanakankewajibannya tersebut, maka secara hukum TERGUGAT selaku krediturpemegang hak tanggungan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi haktanggungan terhadap Objek Jaminan, sesuai ketentuan : Pasal6 UU Hak Tanggungan yang menyebutkan :Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadan hasil penjualan tersebut. serta ketentuan Pasal 14.4

25 April 2017 tersebut tidak berkekuatan hukum.Dalam hal ini PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT V spaya tidakmeneruskan Surat pengajuan calon antar waktu Anggota DPRK dariTERGUGAT Ill kepada Gubernur melalui Bupati Aceh Utara dan kepadaKPU Kabupaten Aceh Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan danmeresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRK Aceh Utaradalam konteks Penggantian Antar Waktu.Bahwa TERGUGAT VI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utarajuga telah mengeluarkan Surat Nomor 270/ 14.4

Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor: 180Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partaipolitik Dan penetapan Calon terpilin Anggota DPRK Aceh Utara PadaPemilinan umum Tahun 2014.Padahal secara fakta dan yuridis PENGGUGAT memperoleh suaraterbanyak pertama daerah pemilihan Nomor Urut 2 Daftar Calon diKabupaten Aceh Utara.Oleh karena itu) Surat tersebut tidak sesuai menurut hukum danbertentangan dengan fakta yang sesungguhnya maka dengan demikianSurat TERGUGAT VI Nomor 270/ 14.4

dikeluarkan oleh TERGUGAT Ill Nomor: PAN/0115/B/ K S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24 Januari 2017 adalah tidak sah dantidak berkekuatan hukum.Menyatakan Putusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV Nomor: 023/PHPU/ MP PAN/ V/ 2016 Tanggal 20 Mei 2016 pada halaman 2 adalahtidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT V Nomor 954/ 156Tanggal 25 April 2017 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT VI Nomor 270/14.4

Adapun ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1)Perjanjian Kerjasama tersebut selengkapnya Pelawan kutip di bawah ini : Pasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Tentang Pemeliharaan Aset : Pihak Kedua (Terlawan Tersita) harus memelihara Aset Yang Ada yangdiserahkan kepada Pihak Kedua (Terlawan Tersita) menurut Klausula 14 dansemua Aset Baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakandan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tundukpada Klausula 13.3, dan 14.4

Jakarta yangkhususnya dikuasai dan dimiliki melalui Pelawan sebagaimana merujuk padaketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama ; Pasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama :Pihak Kedua (Terlawan Tersita) harus memelihara Aset Yang Ada yangdiserahkan kepada Pihak Kedua (Terlawan Tersita) menurut Klausula 14 dansemua Aset Baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakandan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tundukpada Klausula 13.3, dan 14.4

Adapun Ketentuan Pasal 13Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama mengatur sebagai berikut :Pasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Tentang Pemeliharaan Aset :Pihak Kedua (Terlawan Tersita) harus memelihara Aset Yang Ada yangdiserahkan kepada Pihak Kedua (Terlawan Tersita) menurut Klausula 14 dansemua aset baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakandan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tundukpada klausula 13.3 dan 14.4 dan penggantian aset sesuai

Pasal 13 Ayat(1) dan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama yang Terlawan Tersita kutipSEDAGal DSLIKUE nn~n=nma mn nm nnn nnn nnn nnn nnninnnnnnnnmnn nnn nmePasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama :Pihak Kedua (Terlawan Tersita) harus memelihara Aset Yang Ada yangdiserahkan kepada Pihak Kedua (Terlawan Tersita) menurut Klausula 14 dansemua Aset Baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakandan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tundukpada Klausula 13.3, dan 14.4

TentangPemeliharaan Aset dan Pasal 14 Ayat (1) Tentang Aset Yang Adamengatur perihal Obyek Sita Eksekusi sebagaimana ditetapbkan dalamPenetapan Sita Eksekusi merupakan harta kekayaan milik Pelawanyang merupakan aset/harta kekayaan milik negara (secara tidaklangsung milik Pemerintah Daerah Khusus lbukota DKI Jakarta).)menurut Klausula 14 dan semua Aset Baru, dalam setiap hal dalamkeadaan baik dan dapat digunakan dan sesuai dengan PraktekPengoperasian Yang Baik, dengan selalu tunduk pada Klausula 13.3,dan 14.4

Iskandar; Bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas atau perizinan untuk melakukankegiatan penambangan emas di lokasi kejadian; Bahwa lokasi dimana Terdakwa ditangkap berada pada titik koordinat S03 19 14.4 dan E 115 48 01.9, yang bukan merupakan bukaantambang emas yang berada di areal Izin Usaha Pertambangan wilayahKalimantan Selatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan melakukan tindak pidana

Dong Abdullah dalam keterangannya sebagaimana termuat di dalamBAP penyidik pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pengambilan titikkoordinat lokasi bukaan tambang adalah S 03 19 14.4 dan E 115 4801.9, dan berdasarkan pengamatan Saksi di lapangan, fakta di lapanganbahwa terdapat 1 (Satu) bukaan tambang emas yang berukuran panjangsekitar 20 (dua puluh) meter dan lebar sekitar 20 (dua puluh) meterdengan kedalaman sekitar 68 (enam sampai delapan) meter dan sekitarbukaan tambang ditumbuhi semak belukar

Efly Yuninda binti Baharudin (Pemohon III);14.4. Erli Marni binti Baharudin (Pemohon IV);15. Bahwa Baharudin bin M. Yunus telah meninggal padatanggal 04 Agustus 1998 di Sinabang karena sakit;16. Bahwa pada tahun 1959 Zairudin bin M. Yunusmenikah dengan Agusni dan mendapat turunan sebanyak 5orang anak masingmasing bernama :16.1. Jhoni Chandra bin Zairudin;16.2. Tonny Zein bin Zairudin;16.3. Benni Zein bin Zairudin;16.4. Didi Ardiansyah Zein bin Zairudin;16.5: Poppy Kurniawaty binti Zairudin;17.

Bagian XXXXXX, sejumlah 1/6 (Satu per enam) bagian dari hartawaris;14.4, Bagian XXXXXX, sejumlah 1/6 (satu per enam) bagian dari hartawaris;14.5. Bagian XXXXXX, sejumlah 1/6 (Satu per enam) bagian dari hartawaris.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua PengadilanAgama Surabaya melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini kiranya sudi untuk memberikan putusan sebagai berikut :Penetapan Nomor 1522/Pat.P/2018/PA.

.13.2, fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Kerja PenggugatXII;Bukti P.13.3, printout, Slip Gaji Penggugat XIII;Bukti P.13.4, fotocopy sesuai aslinya, Surat PHK Penggugat XIII;Bukti P.14.1, fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk PenggugatXIV;Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN Gsk54.55,56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Bukti P.14.2, fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Kerja PenggugatXIV;Bukti P.14.3, printout, Slip Gaji Penggugat XIV;Bukti P.14.4

bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas yakni buktiP.1.1 sampai dengan P.19.1 telah bermaterai cukup, dengan rincian sebagaiberikut: bukti surat P.1.1, P.1.2, P.1.4, P.2.1, P.2.2, P.2.4, P.3.1, P.3.2, P.3.4,P.4.1, P.4.2, P.4.4, P.5.1, P.5.2, P.5.4, P.6.1, P.6.2, P.6.4, P.7.1, P.7.2, P.7.4,Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN GskP.8.1, P.8.2, P.9.1, P.9.2, P.9.4, P.10.1, P.10.2, P.10.4, P.11.1, P.11.2, P.11.4,P.12.1, P.12.2, P.12.4, P.13.1, P.13.2, P.13.4, P.14.1, P.14.2, P.14.4

sebagai kepalagudang/cheker gudang sebagaimana pertimbangan seperti tersebut di atasdalam bukti surat pengakhiran hubungan kerja atas nama masingmasing ParaPenggugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Aneka Jasa Grhadika olehbagian SDM, Hukum, Umum & IT yang dalam perkara a quo in casu adalahTergugat menjelaskan bahwa pekerjaan Para Penggugat diklasifikasikaansebagai kepala gudang/cheker yakni bukti P.1.4, P.2.4, P.3.4, P.4.4, P.5.4,P.6.4, P.7.4, P.8.4, P.9.4, P.10.4, P.11,4, P.12.4, P.13.4, P.14.4

P.1.2, P.2.2,P.3.2, P.4.2, P.5.2, P.6.2, P.7.2, P.8.2, P.9.2, P.10.2, P.11.2, P.12.2 P.13.2,P.14.2, P.16.2, P.17.2, dan P.18.2 yakni bukti surat keterangan kerja untukmasingmasing Para Penggugat, kemudian dikaitkan lagi dengan bukti suratpengakhiran hubungan kerja atas nama masingmasing Para Penggugat yangdibuat dan dikeluarkan oleh PT Aneka Jasa Grhadika oleh bagian SDM, Hukum,Umum & IT yakni bukti P.1.4, P.2.4, P.3.4, P.4.4, P.5.4, P.6.4, P.7.4, P.8.4,P.9.4, P.10.4, P.11,4, P.12.4, P.13.4, P.14.4

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alin Daya, Waktu Kerjadan Wakiu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan dalamperkara a quo terbukti Tergugat mengikat hubungan kerja Para Penggugatberdasarkan perjanjian kerja sama yang kemudian diputus oleh Tergugatsebagaimana bukti surat P.1.4, P.2.4, P.3.4, P.4.4, P.5.4, P.6.4, P.7.4, P.8.4,P.9.4, P.10.4, P.11,4, P.12.4, P.13.4, P.14.4

JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHPMeratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu beradadi koordinat S 0 7' 14" dan E 115 25' 38.8 ", S 0 7' 14.4" dan E 115 25'38.6", S 0 7' 17.6" dan E 115 25' 38.6 ", S 0 7' 11.6" dan E 115 25' 36.2",S 0 7' 19.6" dan E 115 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan BudidayaKehutanan (KBk) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUTII/2009 tertanggal 18 Juni2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil

JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratusmenyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada dikoordinat S 0 7' 14" dan E 115 25' 38.8", S 0 7' 14.4" dan E 115 25' 38.6"S 0 7' 17.6" dan E 115 25' 38.6", S 0 7' 11.6" dan E 115 25' 36.2", S 07 19.6" dan E 115 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan BudidayaKehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUTII/2009 tertanggal 18 Juni2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan

JUNAIDI, MP BinSUMARDI SAID yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut : Bahwa ahli menerangkan melihat dari hasil pengecekan lokasi danpengambilan titik koordinat oleh tim Polres Kutai Barat, tanggal 12 Oktober2017, bahwa pohon kayu yang ditebang seseorang tersebut berada di titikkoordinat S 0 7' 14" dan E 115 25' 38.8 ", S 0 7' 14.4" dan E 115 25' 38.6"S 0 7' 17.6" dan E 115 25' 38.6 ", S 0 7' 11.6" dan E 115 25' 36.2", S 07 19.6" dan E 115 25' 37.4", yang berada dalam kawasan budidayakehutanan

JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTDKPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayuberada di koordinat S 0 7' 14" dan E 115 25' 38.8 ", S 0 7' 14.4" dan E115 25' 38.6 ", S 0 7' 17.6" dan E 115 25' 38.6 ", S 0 7' 11.6" dan E 11525' 36.2", S 0 7' 19.6" dan E 115 25' 37.4" yang masuk dalam KawasanBudidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalamKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUTII/2009 tertanggal18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil

CK 283 satu set gelang mata 66 berlian DMT 12 K brt16.2/14.4 dengan nilai gadai Rp. 3.629.400,;SBK No. CK 286 dua tura mata seluruh 266 berlian DMT 12 K brt16.2/15 dengan nilai gadai Rp. 6.312.000,. SBK No. CK 2004 satu set berlian matahari selurun 341 berliandengan nilai gadai Rp. 14.500.000,. SBK No. CK 137 dua mainan labu mata seluruh 230 berlian DMT12 K brt 11.1/9.3 gram dengan nilai gadai Rp. 3.818.500,;SBK No.

CK 283 satu set gelang mata 66 berlian DMT 12 K brt16.2/14.4 dengan nilai gadai Rp. 3.629.400,;f. SBK No. CK 286 dua tura mata seluruh 266 berlian DMT 12 K brt16.2/15 dengan nilai gadai Rp. 6.312.000,g. SBK No. CK 2004 satu set berlian matahari seluruh 341 berliandengan nilai gadai Rp. 14.500.000,h. SBK No. CK 137 dua mainan labu mata seluruh 230 berlian DMT12 K brt 11.1/9.3 gram dengan nilai gadai Rp. 3.818.500,;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid/2014./PT.Mdni. SBK No.

denga jumlah pokok Pokok sebesar Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan sekali lunas pada tanggal 21 Juni 2017kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat dan II memberikan agunan/jaminan berupa Tanah dan Bangunan~ sesuai dengan AJB No.429/Umbulsari/ESM/VII/2004 ,Luas : 710 m2 atas nama TONI;Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat danTergugat I, Il adalah sebesar 14.4%

Hajratul Ikhwan bin Adjri, sebagai anak lakilaki kandung;14.4. Findra Septian Meldiari bin Adjri, sebagai anak lakilaki kandung;Bahwa selama hidup almarhumah lbu kandung Pemohon tetap beragamaIslam, dan tidak memiliki pasangan lain selain almarhum ayah kandungPara Pemohon yang bernama Adjri bin Khat.

negeri bukan merupakanroyalty Karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidakmenggunakan atau tidak memiliki hak untuk menggunakan hak cipta,sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding harus dibatalkankarena tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa karena berdasarkan Paragraf 14.4

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, hutang Tergugat berdasarkan :

• Surat Kontrak Nomor : 027/12.B.14.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat

Jeneponto.4empat) ...14.4 (empat) lembar Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 157.aTahun 2007, tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun anggaran 2008.2315.1 (satu) lembar SPM tanggal 26 Nopember 2008, dengan NomorSPM : 2002 / SPM / XI / 2008, dengan jumlah dana untuk tagihanlistrik sebesar Rp. 639.141.268, (enam ratus tiga puluh sembilanjuta seratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapanrupiah), belanja telepon sebesar Rp. 12.311.695, (dua belas

Jeneponto.14.4 (empat) lembar Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 157.a Tahun2007, tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun anggaran 2008.15.1 (satu) lembar SPM tanggal 26 Nopember 2008, dengan NomorSPM : 2002 / SPM / XI / 2008, dengan jumlah dana untuk tagihanlistrik sebesar Rp. 639.141.268, (enam ratus tiga puluh sembilanjuta seratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapanrupiah), belanja telepon sebesar Rp. 12.311.695, ( dua belas juta tigaratus

Jeneponto.14.4 (empat) lembar Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 157.aTahun 2007, tentang Penunjukan Pejabat BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun anggaran2008.15.1 (satu) lembar SPM tanggal 26 Nopember 2008, dengan NomorSPM : 2002 / SPM/ XI / 2008, dengan jumlah dana untuk tagihanlistrik sebesar Rp. 639.141.268, (enam ratus tiga puluh sembilanjuta seratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapanrupiah), belanja telepon sebesar Rp. 12.311.695, ( dua belas jutatiga ratus

Tati Kartika binti Amar (anak kandung Perempuan).14.4. Asep Aan Permana bin Amar (anak kandung lakilaki).14.5. Noneng binti Amar (anak kandung Perempuan).14.6.

meninggal dunia pada hariJum at tanggal 12 Januari 2007 karena sakit, sebagaimana Surat KeteranganKematian Nomor : 114/MTPLM/X1/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yangdikeluarkan oleh Kelurahan Pemurus Dalam.14 .Bahwa setelah almarhumah Hj.Mardiana binti H.Mardjuki meninggaldunia ada meninggalkan ahli waris masingmasing bernama :14.1.H.M.Syarkawi bin H.Asmuni sebagai suami;14.2.Fahmi Hariadi bin M.Yacub sebagai anak kandung lakilaki;14.3.Liliek Agustina binti H.M.Syarkawi sebagai anak kandung perempuan;14.4

.; olen karenanya maka sah secara hukumseluruh harta bersama maupun hutang sebagaimana diterangkan poinangka 13.1 s/d. 13.4 dan 14.1 s/d 14.4 haruslah dibagi seperdua (1/2)masing masing pihak setelah putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap baik dibagi secara natural maupun melalui proses Eksekusilelang sesuai ketentuan dan peraturan untuk itu;Berdasarkan dalildalil atau alasan alasan Cerai gugat, hak asuhanak dan Gugatan Harta Bersama, Penggugat berharap sudilah PengadilanAgama Gresik Cq.

ratus tigajuta lima ratus ribu rupiah );> Bahwa Penggugat juga tidak keberatan dan menyepakatipermintaan Tergugat untuk meminta kembali uang yangdimaksudkan sebagai HARTA WARISAN / pemberian dari orangtuanya sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yangdalam hal ini sebenarnya Penggugat telah mengembalikan seumlah Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah), sehingga masih sisa Rp. 30.000.000(tigapuluh juta rupiah);> Bahwa juga dalam hal Hutang sebagaimana dituangkan dalampoint angka 14.1 s/d 14.4