korbantelah hilang dan tidak lama kemudian datang terdakwa duduk bergabung dengankorban dan saksi lainnya, setelah itu koroban bertanya kepada terdakwa apakah adaterdakwa mengambil kucing milik korban dan kalau ada mengambil kucing milikkorban agar dikembalikan saja kepada korban dan mendengar bahasa itu terdakwamarah lalu memegang kerah baju korban dari belakang dan membacokmenggunakan pisau cuter; Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimanaVisum Et Repertum Nomor : 188.4

saksi telah hilang dan tidak lama kemudian datang terdakwa dudukbergabung dengan saksi dan saksi lainnya, setelah itu saksi bertanya kepadaterdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing milik saksi dan kalau adamengambil kucing milik saksi agar dikembalikan saja kepada saksi danmendengar bahasa itu terdakwa marah lalu memegang kerah baju saksi daribelakang dan membacok menggunakan pisau cuter;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagaimanasurat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

dudukbergabung dengan saksi Jarkasim dan saksi lainnya, setelah itu saksi Jarkasimbertanya kepada terdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing milik saksiJarkasim dan kalau ada mengambil kucing milik saksi Jarkasim agar dikembalikansaja kepada saksi Jarkasim dan mendengar bahasa itu terdakwa marah lalumemegang kerah baju saksi Jarkasim dari belakang dan membacokmenggunakan pisau cuter;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jarkasim mengalami lukasebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

bangun dari tempat duduk danlangsung menyayat saksi Jarkasim dengan pisau cutter kearah pundak danpunggung saksi Jarkasim secara berulang kali setelah itu temanteman saksiJarkasim dan terdakwa melerai terdakwa dengan saksi Jarkasim;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jarkasim mengalamiluka robek padapunggung sebelah kanan dan kiri serta robek pada pundak kiri;Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasilVisum Et Repertum Nomor : 188.4

kepada terdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing miliksaksi Jarkasim dan kalau ada mengambil kucing milik saksi Jarkasim agardikembalikan saja kepada saksi Jarkasim dan mendengar bahasa itu terdakwamarah lalu memegang kerah baju saksi Jarkasim dan langsung membacokmenggunakan pisau cutter yang pada saat itu dipakai terdakwa untuk mengupas danmengiris bawang untuk bumbu ayam panggang; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jarkasim mengalami lukasebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79858/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/61/Tahun 2015 Tanggal

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Maret 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/61/ Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 188.4

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/05/KEP/52.2005/2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr. Surahmad dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;-------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/05/KEP/52.2005/2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian sdr. Surahmad dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;-------------------4.

Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal12 Agustus 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Agustus 2013dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN.Smg, dan telahdilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 16 September 2013,sebagai berikut : 222022 nnn oon nnn nn one nn one nee neBahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4

dan b Undang UndangNomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dan mohon kepada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang untuk menyatakan batal/tidak sahkeputusan TERGUGAT tersebut dan memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan dari TERGUGATberupa : Surat Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4

SURAHMATsebagai Kepala Dusun Bangsren Desa Krincing, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/04/KEP/52.2005/2013tanggal 26 April 2013 Tentang Pemberhentian SementaraSdr.

Subiyanto tanggal 23 April 2013(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/04/KEP/52.2005/2013tanggal 26 April 2013 Tentang Pemberhentian SementaraSdr. SURAHMAD dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren DesaKrincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang (Fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr.

Fakih tanggal 15 Mei 2013(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/05/KEP/52.2005/2013tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr.SURAHMAD dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren DesaKrincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr.

Beli biji jarak 28.000 kg 1.000 28.000.000pagarJumlah Biaya Produksi 30.000.000 Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta menerbitkan danmenandatangani Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan DaerahKehutanan dan PropinsiIstimewa Yogyakarta Nomor : 188.4/3867 tentangPenunjukan Kelompok Sasaran Penerima BantuanKelembagaan untuk Kegiatan Pengelolaan HasilKomoditas Perkebunan Tahun 2008.

Beli biji jarak 28.000 kg 1.000 28.000.000pagarJumlah Biaya Produksi 30.000.000 13Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, terbit SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartanomor : 188.4/3867 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untukKegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008.

Samijo Gumawang, 60.000.000Karya Putat, Patuk,GunungkidulMete Mitra = Suraji Kelor, 65.000.000Agung Karangmojo,GunungkidulDadi Bambang Purwodadi, 30.000.000Makmur Abdul Sulur Tepus,GunungkiduI Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta nomor : 188.4/3867tanggal 26 Juli 2008 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untuk14Kegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008, Kelompok Tani/Kelompok

Dadi Bambang Purwodadi, 30.000.000Makmur Abdul Sulur Tepus, 2d Gunungkidu Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta nomor : 188.4/3867tanggal 26 Juli 2008 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untukKegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008, Kelompok Tani/Kelompok UsahaBersama mempunyai kewajiban :. Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencanayang telah dibuat;.

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 tanggal 17 September 2019 sepanjang terkait lampiran Susunan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pihak Ketiga yang memiliki kKepentinganlangsung dengan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Bupati Jayapura)dengan Obyek Sengketa berupa: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341Hal. 27 dari 81 Hal.

Menyatakan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan DaerahBaniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 20192024 Tanggal 17September 2019 adalah sah menurut hukum;4.

Ondi, tertanggal 5 September 2019, PerihalPermohonan Informasi, (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/340 Tahun 2019, tanggal17 September 2019 Tentang Pergantian Anggota Badan PengawasPerusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 20172020, (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tanggal17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Dan BadanPengawas Perusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 20192024, (fotokopi sesuai dengan aslinya

);Salinan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019,tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 20192024, (fotokopisesuai dengan aslinya);Hal. 36 dari 81 Hal.

/341 Tahun 2019 TentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura PeriodeTahun 20192024 (vide bukti surat P19=T1=T.Il.Intv1) dan Surat KeputusanBupati Jayapura Nomor : 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksidan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura PeriodeTahun 20192024 (vide bukti surat P18);Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tercantum yang dijadikanobjek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/341Tahun 2019 Tentang

kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat telah memperoleh izin melakukanperceraian sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 188.4

Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atasnama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017 padaPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perkara No.:3/G/2018/PTUN.Dps, sehingga dengan demikian gugatan Penggugatadalah prematur;B.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dapatTergugat berikan jawaban yakni sbb:Bahwa terhadap jin perceraian sebagaimana Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,tertanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Balisedang dilakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana perkara No.: 3/G/2018/PTUN.Dps,7.

Tabdari atasannya dan terhadap ijin perceraian telah Penggugat perolehsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15Desember 2017, akan tetapi saat ini Tergugat sedang menguji SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atasnama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember

Izin Perceraian Nomor:188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15Desember 2017 atau surat lain yang diajukan oleh Tergugat di persidanganmaka Majelis akan tetap mempertimbangkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian tersebut sebagai surat sah secara hukum persyaratanperceraian bagi Pegawai negeri sipil dalam perkara Aquo sehinggaberdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat ini patut untuk di tolak;Menimbang,

Objek Gugatan ;Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang kota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/X1I/19 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran ; Il. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;1.

Putra Pertama (nomor : 188.4/14180/DPKPPR/IX/19) ; CV. Putra Samudera (nomor: 188.4/14175/DPKPPR/XI/19) ; CV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kotaMedan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruangkota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 4.

Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang Kota Medan Nomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tentang Penetapan Sanksi Daftar HitamOleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15November 2019.0... ..c.ccccccccccccceceseeeseaeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P8);9.

Putra Pertama (nomor : 188.4/14180/DPKPPR/IX/19) ; CV. Putra Samudera (nomor: 188.4/14175/DPKPPR/XI/19) ; CV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019Tentang : Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Penataan Ruang sebagai PenggunaAnggaran;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI1/19 tanggal 15 November 2019 TentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran;4.

Bukti P3 Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Nomor:188.4/14179/DPKPPR/XI/19 Tentang Penetapan Sanksi DaftarHalaman 18 Putusan No. 24/G/2020/PTUNMDN4. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89.

Bukti T2 Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Nomor :188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam Oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15November 2019 ;3.

Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1701 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113372.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak September 2016Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85791/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding

terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015 Nomor973/2498/DISPENDA tanggal 2 November 2014, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, alamat: Plaza 89 Lantai 5, JalanH.R.

Putusan Nomor 4212/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Oktober

Obyek6 aSurat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/270/2013, tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa DiKabupaten Purworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April2013, sepanjang mengenai Lampiran Nomor Urut 90 mengenai pengangkatanWAHYU WIDAYAT sebagai Kepala Desa Kaliwungu;Tenggang.

Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO No.188.4/270/2013,tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih HasilPemilinan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2013 MenjadiKepala Desa, tertanggal 29 April 2013 sepanjang mengenai LampiranNomor Urut 90 mengenai pengangkatan Wahyu Widayat sebagai KepalaDesa KaliwUngU. nnnn nn nnnnnn nnn nnn nnn nnn ne nnn ncnnnennnncnnns.

No.188.4/270/2013, tentang Pengesahan PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa Di KabupatenPurworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April 2013beserta Lampiran Nomor urut 90 atas nama Wahyu Widayat pada tanggalB DUNT 201 D jee eseeee eee ere eee eeeMaka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktuyang diperbolehkan oleh Undangundang sebagimana diatur dalam pasal55 UU No.5 tahun 1986 ~~ nn nnn nn nnn nn nnnDasarKGLIQ ELI j~~ ~~~ ~~~ mmm ncAdapun

R Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2013 t 125Febru 2013 Novi Valentino, ST Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ JasaSyafrial Os wari, SH Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaTasman, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaArry Haryudiansyah, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2. 188.4/06/B.4/DP U/ BU/2013 tanggal 01 Maret Syaftians yah, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)20133, 188.4/28/B.4/DP U/ BU/2013 tanggal 01 April Ahyat, S.Ip Pengawas Lapangan20134. 188.4/26/B.4/DP U/ BU

Nomor Surat Keputusan Nama Jabatan1. 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 Rusli.

R Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasatanggal 25 Februari 2013 Novi Valentino, ST Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/JasaSyafrial Os wari, SH Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaTasman, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaArry Haryudiansyah, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2. 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Syaftians yah, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatantanggal 01 Maret 2013 (PPTK)3. 188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 Ahyat,S.Ip Pengawas Lapangantanggal 01 April 20134. 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013

M.SiBinti ISKANDARTJAJA (Alm) 52FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANGPEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULUUTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 08 APRIL 2013 53FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR:188.4/26/B.4/

Nomor ;188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubahdenngan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tannggal 07 Juni 2013 sebagai berikutKetua Panitia Pengadaan Barang/jasa :RUSLI.

Sus/201939)AO)41)42)43)4A)45)1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/34/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Hibah Pemerintah Desa Belo LautKepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/35/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Desa BeloLaut Kepada Organisasi Sosial

Masyarakat Desa Belo Laut TahunAnggaran 2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/36/19.05.01.2006/2015 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Sosial Pemerintah Desa Belo LautKepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa BeloLaut T.A. 2015:1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/4/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Januari 2015 TentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PadaAnggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/14/19.05.01.2006/2015 tanggal 01 Juli 2015 Tentang PerubahanPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/31/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Oktober 2015 TentangPerubahan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan PengadaanBarang

Desa Belo Laut Nomor:188.4/15/19.05.01.2006/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa(Kepala Seksi Kesejahteraan Desa) yang ditandatangani oleh KepalaDesa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017:102) 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala DesaBelo Laut Nomor: 188.4 /14/SK/19.05.01.2006/2017 TentangPengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Perencanaan Desa)yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal01 Maret 2017:103) 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan

Legalisir Surat Keputusan Kepala DesaBelo Laut Nomor: 188.4 /13/19.05.01.2006/2017 Tahun 2017 TentangPengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan Desa) yangditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01Maret 2017:Hal. 11 dari 33 hal.

Syafe'i sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan yang diangkatberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No: 188.4 /81.D / DPK /2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten BangkaSelatan Tahun Anggaran 2008, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan saksi Hendra Sanjaya bin Cholid Sanjaya sebagai

Syafe'i sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada Dinas Pertaniandan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SKKepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4 / 01 / DPK / 2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatandan adanya pengesahan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2008sehingga perlu merevisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.

No. 1183 K/Pid.Sus/2012Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkanSK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danadanya pengesahan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2008 sehingga perlumerevisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan KepalaDinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Syafe'i sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PP TK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada Dinas Pertaniandan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SKKepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatandan adanya Pengesahan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2008sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian dan KehutananNo.188.4/81.D/DPK/2008

No. 1183 K/Pid.Sus/2012 Bahwa Terdakwa sebagai PPIK dalam proyek tersebut ditunjukberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008, dan pengesahananggaran perubahan Tahun Anggaran 2008 sehingga direvisi PPTKberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September 2008; Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai PPIK dalam proyek iniberdasarkan SK kepala Dinas tersebut bertugas mengendalikanpelaksanaan kegiatan, melaporkan

Nomor Surat Keputusan Nama Jabatan1. 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 Rusli.

Panitiatanggal 08 April 2013 yang/S.Sos Penerima Hasildiperbaharui dengan SK PekerjaanNomor : 188.4/30/B.4/DPU/ Sekretaris PanitiaBU/2013 tanggal O7 Juni Penerima Hasil2013 Gufrusan PekerjaanRusli.

/PN Bgl 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Romli Effendi, Ketua Panitiatanggal 08 April 2013 yang/S.Sos Penerima Hasildiperbaharui dengan SK PekerjaanNomor : 188.4/30/B.4/DPU/ Sekretaris PanitiaBU/2013 tanggal O07 Juni Penerima Hasil2013 Gufrusan PekerjaanRusli.

Nomor: 184.4/28/DPU/BU/2013tanggal 01 April 2013;Bahwa benar Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima HasilPekerjaan berdasarkan SK Nomor: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal08 April 2013 sebagaimana telah diubah denngan SK. No. 188.4/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut:Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa : RUSLI.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor 188.4/14/Pem/2017, tentang Pemberhentian Kepala DusunGubuk Timug dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timug, DesaKorleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tanggal14 September 2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaKorleko Nomor 188.4/14/Pem/2017, tentang Pemberhentian KepalaDusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun GubukHalaman 1 dari 6 halaman.

Penggugat(Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;2) Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, bertentangan dengan peraturan yanglebih tinggi yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesajJuncto UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan;3) Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor 188.4

Rachmat Tanuwidjaja;

Rachmat Tanuwidjaja; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI.

Rachmat Tanuwidjaja;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya;1 (Satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI.

Rachmat Tanuwidjaja; 1 (Satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI.

Rachmat Tanuwidjaja;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya;1 (Satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI.

Putusan Nomor 2722/B/PK/Pjk/2019juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017,tanggal 15 Juni 2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117524.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Januari2017 Nomor: 973/0192/DISPENDA, tanggal 1 Februari 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017, tanggal 15Juni 2017; dan,4.

Putusan Nomor 2722/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/138/Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Januari 2017 Nomor:973/0192/DISPENDA tanggal 01 Februari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

Putusan Nomor 335 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuni 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015; dan,4.

Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:188.4

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel TA. 20166. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 26 April 2011.7.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-20178.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 Tentang Penggantian antar waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-2017 tanggal 26 Mei 2016. Dikembalikan kepada Terdakwa Sukanto bin Sumarto;9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKepulauan Bangka bBelitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentangPerubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 TentangPenggantian antar waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga KerjasamaTripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26Mei 2016.Dikembalikan kepada Terdakwa Sukanto.

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga danTransmigrasi Prov. Kep.

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang PerubahanKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 Tentang Penggantian antarwaktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26 Mei 2016.Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Pgp9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga KerjasamaTripartit Provinsi Kepulauan Bangka bBelitung Periode 20152017, SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4/131

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) padasatuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga dan TransmigrasiProv. Kep.