Ditemukan 119 data
DEWI binti SURINTA
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
27 — 6
rumah tinggal dan uang santunan untukpenanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan wadukjatigede, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima UangTunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk PenangananHalaman 5 dari 12 halaman Putusan No.329/Padt.G.S.Kbr/2018/PN.SmdDampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede,Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 611.1
ARA
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
26 — 4
Pemberian Uang TunaiPengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan untuk Penanganan DampakHalaman 3 dari 25Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, beserta petunjuk teknispelaksanaannya,yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor: 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar PendudukPenerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untukPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunanuntuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, besertapetunjuk teknis pelaksanaannya,yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor: 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan DaftarPenduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunanuntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1
51 — 7
Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Exceptie Plurium LitisConsortium)Bahwa Moch Kusnandar (Penggugat) dalam surat gugatannyatidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukan dalamgugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai TurutTergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atausekedar untuk tunduk pada Putusan Hakim masih ada pihak lainyang seharusnya Moch Kusnandar (Penggugat) dimasukan dalamgugatan yaitu : Gubernur Jawa Barat yang telah menetapkanKeputusan Gubernur Nomor : 611.1
Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium)Bahwa Moch Kusnandar (Penggugat) dalam surat gugatannyatidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukan dalamgugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai TurutTergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atausekedar untuk tunduk pada Putusan Hakim masih ada pihak lainyang seharusnya Moch Kusnandar (Penggugat) dimasukan dalamgugatan yaitu : Gubernur Jawa Barat yang telah menetapkanKeputusan Gubernur Nomor : 611.1
ETER TARSIDI
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
26 — 5
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2015 Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan UangSantunan untuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede,beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor: 258/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Penggantidan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa BaratNomor : 611.1
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunanuntuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, besertapetunjuk teknis pelaksanaannya,yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor: 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan DaftarPenduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunanuntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1
OKOY SUHARA
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
32 — 4
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan DaftarPenduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunanuntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukHalaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pdt.GS/2019/PN SmdJatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti RumahTinggal Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200, (Seratus dua puluh dua jutalima
522 — 170
Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi JawaBarat No.611.1/1298/HK tanggal 15 Agustus 1997 perihalrekomendasi Tehnis Pengelolaan dan rehabilitasi Situ Cihuni diDesa Cihuni kecamatan Legok sekarang Kecamatan PagedanganKabupaten TangerangHalaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN. JKT2.4.
Surat Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Barat2.5.2.6.2.7.2.8No.556.31/1061.Bin.Ob tanggal 17 September 1997 perihal SuratPersetujuan Prinsip Membangun (vide bukti P8)Surat Kepala Cabang Pekerjaan Umum Pengairan TangeranNo.611.1/921/Air.Cab.Tng tanggal 31 Oktober 1996 perihalPermohonan Pengelolaan dan rehabilitasi Situ Cihuni di DesaCihuni kecamatan Legok sekarang Kecamatan PagedanganKabupaten Tangerang.Surat Bupati Tangerang No.435/841 1 .II/III/1999 tanggal 29 Maret1999 perihal Rekomendasi Pengelolaan
86 — 10
Bahwa Rohdia Bin Rafii (Penggugat) dalam surat gugatannya tidakmenarik pihak lain yang seharusnya dimasukan dalam gugatan, baikitu sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingatuntuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tundukpada Putusan Hakim masih ada pihak lain yang seharusnya RohdiaHalaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.SmdBin Rafii (Penggugat) dimasukan dalam gugatan yaitu : GubernurJawa Barat yang telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor :611.1
Bahwa, Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kekurangan pihakdengan alasan Tergugat Il bahwa Gubernur Jawa Barat yang telahmenetapkan Keputusan Gubernur Nomor : 611.1/KEP.386BAPPEDA/2015 tentang Penduduk Terkena Dampak PembangunanWaduk Jatigede Yang Berada di Area Waduk Jatigede dan BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan yang telah melakukanverifikasi dan validasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede, seharusnya dimasukkan
52 — 20
padafotocopy bukti tersebut diberitanda P 7 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, selanjutnya bukti surattersebut diberi tanda P 8;Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 258 KPTS/M/2015,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P 9 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor :611.1
KetentuanKetentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah,kemudian dilanjutkan oleh Ketentuan PERPRES No : 1 tahun 2015 tentangPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede,lalu telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan PerumahanRakyat (PERMEN PUPR) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata CaraPelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti danPemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede; Keputusan Gubernur No :611.1
Pujiati Purwaningsih, SH
Terdakwa:
NOTO ADITYO,SE bin SUWONDO
68 — 57
Imam Zainal Arifin, SH selaku Notaris & PPAT;
- Copy Salinan Akta Notaris no. 88 tanggal 28 September 2017 tentang Akta Pendirian CV Aliya;
- 1 (satu) bendel copy Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor, 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018.;
- Copy Salinan akta Memorandum of Understanding (MOU) Pekerjaan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang no. 02 tanggal 2 Mei 2018 antara PT RBSJ dan CV Aliya.
;
- 2 (dua) lembar copy Kwitansi pencairan, tanggal 23 Juli 2018 dan 26 Desember 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611.1 / 2912 Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang;
- 1 (satu) Bundel Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab.
Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penetapan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember
2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 33503092 tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Nomor : 611.1/4015 tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5136 tanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Kontrak Pekerjaan
Tambah No. 18005994;
- 1 (satu) bendel copy bukti pembayaran;
- Fotocopy Rekapitulasi Laporan Keuangan tahun 2017 - 2020 PT Anindya Guna Utama;
- Fotocopy Kontrak Konstruksi Nomor 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018 kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Sarana Air Baku Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab.Rembang;
- Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Lelang tahun 2017-2019 PT Anindya Guna Utama;
- Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Marketing tahun 2017-2019
DEDANG SUKAJI
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
24 — 7
fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkantentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjukteknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan DaftarPenduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunanuntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1
62 — 20
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor:1 Tahun 2015, besertapetunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang PenetapanDaftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan UangSantunan untuk Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa BaratNomor : 611.1/KEP.386 BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwaUang Tunai Pengganti Rumah Tinggal Uang Relokasi sebesar
Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Peta : 340A,Nomor Bidang : 2343, pemilik tanah Adi Bin Madsaloh, sehingga berdasarkanketentuan Peraturan Presiden Nomor: 1 Tahun 2015, beserta petunjuk teknispelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar PendudukPenerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untukPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede,Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1
Pujiati Purwaningsih, SH
Terdakwa:
HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR
89 — 77
Imam Zainal Arifin, SH, M.Kn;
- Copy Salinan Akta Notaris no. 88 tanggal 28 September 2017 tentang Akta Pendirian CV Aliya;
- 1 (satu) bendel copy Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor, 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018.;
- Copy Salinan akta Memorandum of Understanding (MOU) Pekerjaan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang no. 02 tanggal 2 Mei 2018 antara PT RBSJ dan CV Aliya.
;
- 2 (dua) lembar copy Kwitansi pencairan, tanggal 23 Juli 2018 dan 26 Desember 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611.1 / 2912 Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang;
- 1 (satu) Bundel Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab.
Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penetapan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember 2018
;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 33503092 tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Nomor : 611.1/4015 tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5136 tanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5830 tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel copy scan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/15/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Akuntansi, Perbendaharaan, Verifikasi, Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa
Dikembalikan kepada saksi Supriyanto;
Pujiati Purwaningsih, SH
Terdakwa:
NOTO ADITYO,SE bin SUWONDO
71 — 57
Imam Zainal Arifin, SH selaku Notaris & PPAT;
- Copy Salinan Akta Notaris no. 88 tanggal 28 September 2017 tentang Akta Pendirian CV Aliya;
- 1 (satu) bendel copy Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor, 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018.;
- Copy Salinan akta Memorandum of Understanding (MOU) Pekerjaan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang no. 02 tanggal 2 Mei 2018 antara PT RBSJ dan CV Aliya.
;
- 2 (dua) lembar copy Kwitansi pencairan, tanggal 23 Juli 2018 dan 26 Desember 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611.1 / 2912 Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang;
- 1 (satu) Bundel Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab.
Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penetapan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember
2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 33503092 tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Nomor : 611.1/4015 tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5136 tanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Kontrak Pekerjaan
Tambah No. 18005994;
- 1 (satu) bendel copy bukti pembayaran;
- Fotocopy Rekapitulasi Laporan Keuangan tahun 2017 - 2020 PT Anindya Guna Utama;
- Fotocopy Kontrak Konstruksi Nomor 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018 kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Sarana Air Baku Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab.Rembang;
- Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Lelang tahun 2017-2019 PT Anindya Guna Utama;
- Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Marketing tahun 2017-2019
Entin Sumartini
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
31 — 6
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan DaftarPenduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunanuntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti RumahTinggal Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,00, (Seratus dua puluh duajuta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) diberikan
79 — 20
Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor :611.1/Kep.386BAPPEDA/2015 tentang Penduduk Terkena DampakPembangunan Waduk Jatigede Yang Berada di Area Waduk Jatigede,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P 10 ;11.
Ketentuan PERPRES No : 1 tahun 2015 tentangHalaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G.S/2016/PN.SmdPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede,lalu telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan PerumahanRakyat (PERMEN PUPR) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata CaraPelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti danPemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur No :611.1
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YOHANES FREDRICK MAREY, SH., MH., M.Si
100 — 76
Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bendungan IrigasiLokasi SP Il Tahap Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi TA. 2012 telahditerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangai oleh Sekretaris DaerahKabupaten Sarmi Nomor : 611/611.1/6/BUP/2012 tanggal 20 Februari 2012tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan IrigasiLokasi SP II tahap TA. 2012 yaitu;Ketua : Yohanes Fredrick Marey, SH.MH.MsiSekretaris : Henny D. Manosoh, SEAnggota : Hugo SamoaFoni A.
1.DEDE ROSADI
2.RASIH
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
19 — 3
berpendapat bahwa Tergugat' telah kelirumengartikan/menafsirkan tentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 560/Pdt.G.S/2018/PN SmdTahun 2015, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima UangTunal untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk PenangananDampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede,Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1
Edi
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
22 — 5
fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkantentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjukteknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan DaftarPenduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunanuntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1
36 — 11
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 1 tahun 2015, besertapetunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor: 258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan DaftarPenduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan UangSantunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 611.1/KEP.386BAPPEDA/ 2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa uang tunai Pengganti RumahTinggaluang relokasi sebesar Rp. 122.591.200
68 — 33
Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 beserta petunjuk teknispelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Daftar PendudukPenerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan uang santunan untukpenanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede,Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor :611.1/KEP.386BAPPEDA/ 2015 tanggal 20 Maret 2015 bahawa uang tunai Pengganti RumahTinggaluang relokasi sebesar Rp. 122.591.200