Bahwa pada tahun 2002, suami Penggugat I/Turut Tergugat telahmemenangkan tender dengan Pemkot Madiun/Turut Tergugat Ill dalampembangunan dan pengelolaan pusat grosir Madiun berdasarkan KontrakBagi hasil Nomor 644.1/09/413002/2002 tertanggal 27 November 2002;.

2003Antara Turut Tergugat dengan Tergugat dan Tergugat II tersebut segalaresiko pekerjaan baik berupa keuntungan ataupun kerugian akan ditanggungsecara proposional;12.Bahwa dalam menjalankan usaha pengelolaan Pasar Grosir Madiun TurutTergugat I, mengalami kerugian karena secara tibatiba kerjasama tersebutdiputus secara sepihak oleh Turut Tergugat Ill, tanpa alasan yang jelas dandengan tibatiba menghentikan kerjasama pembangunan dan pengelolaanPusat Grosir Madiun berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Nomor 644.1

Bahwa selain Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1 tahun 1988GSNo. 2177/1988 atas nama Pemerintah Daerah Bekasi, belakangandiketahui pula bahwa diatas tanah milik Para Penggugat tersebuttelah ada Surat Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha antaraPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bekasi dengan Sadr.Hendro Warsito Nomor: 644.1/08SPK/1990 tanggal 20 Agustus1990 (selanjutnya disebut PKTU) yang akan digunakan sebagaitempat usaha oleh Sdr.

atas tanah milik Para Penggugat tersebutternyata sampai dengan berakhirnya kontrak secara riil tidak pernahada didirikan bangunan fasilitas umum dan sarana penunjangberupa: Kolam Renang, Restaurant, Roller Disco dan Areal Parkirsebagaimana Pasal 1 PKTU, dan Gedung Pengadilan AgamaBekasi serta 2 (dua) unit Rumah Dinas Type 70 dan Type 50 berikutjalan alternatif sepanjang 200 meter dengan lebar 5 metersebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c dan dSurat Perjanjian Kontrak Nomor : 644.1

Bukti P7 : Fotocopy Surat PerjanjianKontrak bagi tempat usaha antara PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il Bekasi dengan SDR.Hendro Warsito Nomor : 644.1/08SPK/1999 tanggal 20 Agustus 1980. (Fotocopy darifotocopy);8. Bukti P8 : Fotocopy Surat Pernyataanganti nama berdasarkan keputusan Presidium KabinetNomor : 127/U/Kep/12/1966 tanggal 30 Desember1960. (Fotocopy sesual dengan asli);Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 69/G/2017/PTUNBDG9.

Foto copy sesuai dengan aslinya, SuratPernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanahtertanggal 1 Maret 1986 atas nama A.RADIANS YAH;: Foto copy sesuai dengan aslinya, SuratKeterangan Jual Beli Tanah Perwatasantanggal 15 Oktober 1979;: Foto copy sesuai dengan aslinya, Kwitansipembayaran jual beli tanah tanggal 19 Maret1986;: Foto copy sesuai dengan aslinya, SuratPernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanahtertanggal 1 Maret 1986 atas nama H.ISKANDAR;: Foto copy sesuai dengan aslinya, SuratKeputusan Bupati Paser No.644.1

LUMY untuk mendirikanbanguan toko/rumah tinggal diatas tanahyang terletak di Jalan Lambung MangkuratKel.Tanah Grogot, dengan luas bangunan800 m2;: Foto copy sesuai dengan aslinya, SuratKeputusan Bupati Paser No.644.1/007/Bangtahun 1987 tanggal 11 Juni 1987 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) diberikankepada YANCE W. LUMY untuk mendirikanbanguan toko/rumah tinggal diatas tanahyang terletak di Jalan Lambung MangkuratKel.

Iskandar.Bukti T sampai dengan T VIl32, berupa Surat Keputusan Bupati PaserNo.644.1/26/Bang tanggal 15 Agustus 1986 tentang Izin Mendirikan Bangunan(IMB) diberikan kepada Yance W. Lumy untuk mendirikan banguan toko/rumahtinggal diatas tanah yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat KelurahanTanah Grogot, dengan luas bangunan 800 m2.

Bukti T sampai dengan T VIF33, berupa Surat Keputusan Bupati Paser No.644.1/007/Bang tahun 1987tanggal 11 Juni 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan kepadaYance W. Lumy untuk mendirikan banguan toko/rumah tinggal diatas tanahyang terletak di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Tanah Grogot, denganluas bangunan 400 m2;Menimbang, bahwa bukti suratsurat yang diajukan Para Tergugattersebut adalah bukti otentik, mempunyai kekuatan hukum sebagai alat buktiyang sempurna.

Bahwa Judex Facti telah salah, dengan mengabaikan bukti Pemohon Kasasiyang sebelumnya Penggugat/Pembanding, yang telah melampirkan danmenunjukkan bukti tertulis aslinya kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Timur dan diterima sebagai bukti tertulis oleh Majelis Hakim tersebut,dengan bukti dibubuhi kode P.22, berupa surat perjanjian mendirikanbangunan pertokoan dan kios tertutup/terobuka oleh PT Sempurna AbadiDinamika dengan pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, dengan nomor surat:644.1/04.

proyek seharusnya sudahdiserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Tingkat Il Bekasi pada tahun1994, yang sebenarnya setelah terjadinya kebakaran pertama 1992 proyekdapat dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian MendirikanPertokoan dan Kios tertutup/terbuka oleh PT Sempurna Abadi Dinamikadengan Pemerintah Daerah Tingkat Il Bekasi, dengan nomor surat:644.1/04.spk/1987, tertanggal 14 April 1987;Namun terjadinya kios terbakar berulang kali sampai 4 kali, masingmasing,pertama pada tahun 1992

Urip Sumoharjo No. 134,Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang telahmemperoleh jin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 644.1/2087/2008,tertanggal 27 Oktober 2008, dengan total bangunan seluas 74.746 m?

meliputi bangunan utama (Pabrik,Gudang, Kantor, Musholla dan lainlain), pagar, saluran air, septic tank, dan perkerasan halaman,terkhusus bangunan pagar dalam IMB No. 644.1/2087/2008 tertanggal27 Oktober 2008 disebutkan bahwa telah diberikan ijin untuk mendirikanbangunan pagar keliling sepanjang 2.786 m ;5) Bahwa sebaliknya Para Penggugat TIDAK MEMILIKI jinMendirikan Bangunan (IMB) atas tembok pagar pembatas aquo untukmembuktikan dalildalilnya dalam perkara ini ;6) Bahwa tidak benar pagar pembatas

Yoga Guna Sakti;

FAHRIYANTO selaku Walikota;

./56A/HUK/1990, tanggal 26 Maret 1990.Bahwa telah terjadi perikatan antara Pemerintah Daerah di KomplekPasar Sandang Pusat Perbelanjaan Kabupaten Daerah TK.II Sumedang,dengan Para Pedagang sebagaimana tercantum dalam Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 644.1/SK./56A/HUK/1990,tanggal 26 Maret 1990 (Para Penggugat) di Komplek Pasar Sandangdimana jangka waktupemakaian tanah selama 20 tahun dengan titelHak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sejak 26 Maret 1990 s.d25 Maret 2010 Bahwa

berdasarkan uraian tersebut diatas, melihat dasar hukum untukdapat menggunakan tanah milik Pemerintah oleh Para Penggugat, salahsatunya adanya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II SumedangNomor 644.1/SK./56A/HUK/1990, lampiran 1 (satu) berkas tentangPersetujuan Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan SertifikatNomor 1 terletak di Kelurahan Kotakaler atas nama Pemerintah Daerahkepada Para Pedagang serta perikatan/perjanjian antara PemerintahDaerah di Komplek Pasar Sandang Pusat Perbelanjaan

Ketentuan Pasal 20 ayat (2);Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, melihat dasar hukum untukdapat menggunakan tanah milik Pemerintah oleh Para Penggugat, salahsatunya adanya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II SumedangNomor 644.1/SK./56A/HUK/1990, lampiran 1 (satu) berkas tentangPersetujuan Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan SertifikatNomor 1 terletak di Kelurahan Kotakaler atas nama Pemerintah Daerahkepada Para Pedagang serta perikatan/perjanjian antara PemerintahDaerah di Komplek

Turut Tergugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut segala resikopekerjaan baik berupa keuntungan atau pun kerugian akan ditanggung secaraproporsional;Bahwa dalam menjalankan usaha pengelolaan Pasar Grosir Madiun Turut TergugatI, mengalami kerugian karena secara tibatiba kerja sama tersebut di putus secarasepihak oleh Turut Tergugat III, tanpa alasan yang jelas dan dengan tibatibamenghentikan kerja sama pembangunan dan pengelolaan Pusat Grosir Madiunberdasarkan Kontrak Bagi Hasil Nomor 644.1

Bahwa surattersebut telah disikapi dengan surat tertanggal 16 Maret 2015 Nomor : 644.1/310/Set, yang pada dasarnya kami tidak berkeberatan menyediakan informasi yang24dimohon, dengan ketentuan pemohon terlebih dahulu menyampaikan permohonanmelalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Serang selakuPPID utama;Bahwa benar, Kami menerima surat LSM AMINDO tertanggal 20 Maret2015 Nomor : 742/LSMAMINDO perihal keberatan.

Tergugat I dengan Tergugat Idan Tergugat II tersebut segala resiko pekerjaan baik berupa1213141516keuntungan atau pun kerugian akan ditanggung secaraproporsional;Bahwa dalam menjalankan usaha pengelolaan Pasar GrosirMadiun Turut Tergugat I, mengalami kerugian karenasecara tibatiba kerja sama tersebut di putus secara sepihakoleh Turut Tergugat III, tanpa alasan yang jelas dan dengantibatiba menghentikan kerja sama pembangunan danpengelolaan Pusat Grosir Madiun berdasarkan Kontrak BagiHasil Nomor 644.1

Sesuai dengan Keputusan Menteridalam Negeri Nomor 593.5404 tentang Pengesahan SuratKeputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Sumedang Nomor :644.1/SK.56/Huk/1990, tanggal 26 Maret 1990 dan Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat Il Sumedang, Nomor : 644.1/Kep.116Pemb/1988 tentang Penetapan Besarnya Harga Hak Guna BangunanAtas Tanah Pemerintah Daerah Yang Digunakan PusatPerbelanjaan/Pertokoan Kota Sumedang serta perjanjian antaraPemerintah Daerah Di Komplek Pasar Sandang Pusat PerbelanjaanKabupaten

Para Penggugat mengajukan gugatan tanggal 2 November 2015 denganregister Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd, tertanggal 3 November 2015dalam hal Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan tidak dapatdapat diterima (niet ontvanklijke verklaard), karena sebagaianPenggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini.Dikatakan tidak mempunyai kapasitas, karena tidak ada hubunganhukum antara Penggugat dalam Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat ll Sumedang, Nomor: 644.1/Kep.116Pemb/1988 tentangPenetapan

warga pasar kaitan denganperlu adanya pembenahan didalam pengelolaan serta penataan pasar danPKL sekitar Pasar Sandang, diberitanda T. 1; Fotokopi Surat Undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNomor 005/446/Bapp.Ek, tanggal 7 April 2011, Perihal KoordinasiPerencanaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang dan PasarHalaman 97 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd.Parakanmuncang, diberi tanda T.I 2;Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Sumedang, Nomor :644.1

diberitanda T. 20;Fotokopi Berita acara Musyawarah konpensasi terhadap Pemegang HGBPedagang Pasar yang masih berlaku, diberi tanda T.I 21;Fotokopi Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab SumedangNomor 511.2/788/indag/2012, tanggal 11 September 2012, perihalSosialisasi Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional KabupatenSumedang, diberi tanda T. 22;Fotokopi Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 593.5404 tentangPengesahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il SumedangNomor : 644.1

Surat Sekretaris Daerah Nomor 644.1/1173/01 perihalPenandatanganan Perjanjian Sewa yang ditujukan kepadapedagang lantai Kudus Plaza yang intinya pelaksanaanpenandatanganan perjanjian sewa selambatlambatnyadilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015.Surat Sekretaris Daerah Nomor 030/1941/01 tanggal 14 Agustus2015 perihal Peringatan Penandatanganan Perjanjian Sewayang ditujukan kepada pedagang lantai Kudus Plaza yangditujukan kepada HPKP yang intinya1) Pedagang yang sudah menandatangani perjanjian sewaagar

Foto copy Surat Ijin No. 648/212/Bapp/2007 ,diberi tanda T1d ;T.le .Foto copy Surat Keterangan No. 644.1/2108/DCK ,diberi tanda T1e;T.1f. Foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) ,diberi tanda T1If;29T.lg. Foto copy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam RangkaPerubahan Penggunaan Tanah No. 460/003/PPT/2008 tanggal 03 April2008 ,diberi tanda T 1g; T.lh. Foto copy Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan PasarCiranjang, diberi tanda T1h ;Tli.

Hutang M. kepada (Termohon) sebesar Rp.200.000.000,(duaratus juta rupiah) tertanggal 2 September 1999, diberi tanda (T.9;)Asli Kwitansi Hutang M. kepada (Termohon) sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2000, diberi tanda (T.10);Fotocopy Surat Jual Beli tanah tertanggal 05 Januari 2000, yang dibuat danditandatangani oleh S dan, S, telah bermeterai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.11);Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 644.1

TRI AGUS MUKTI nomor SIP: 644.1/2012/P.SDK/V/2008;1 (satu) buah surat keterangan sakit Fiktif KLINIK PRATAMA KELUARGA Jl. Fatmawati, Pedurungan Kidul, Semarang dengan nama Dokter Dr. EMIL NURWANDA nomor SIP: 655.7/2014/P.SDK/III/2011.

3 ) 1 (satu) buah surat keterangan sakit Fiktif KLINIK 24 JAM RAHAYU HUSADA Jl. Raya Kauman, Kec. Mranggen, Kab. Demak dengan nama Dokter Dr.

TRI AGUS MUKTI nomor SIP: 644.1/2012/P.SDK/V/2008;

4.) 1 (satu) buah surat keterangan sakit Fiktif KLINIK PRATAMA KELUARGA Jl. Fatmawati, Pedurungan Kidul, Semarang dengan nama Dokter Dr.

5.b : Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan BangunanTahun 2020, tanggal 30 April 2020 atas namaTjia Sie Joeng (fotocopy sesuai dengan aslinya);Bukti T.Il.Int 1 6 : Keterangan Rencana Kota Nomor:Halaman 69 Putusan Nomor: 70/G/2020/PTUN.SMG1011.12.13.14.Bukti T.ll.Int 1 7Bukti T.ll.Int 1 8Bukti T.ll.Int 1 9Bukti T.ll.Int 1 10Bukti T.ll.Int 1 11591.1/055/01/DTKP/I/2012, atas nama BudiSetiono & TjiaSie Joeng, tertanggal 04 Januari2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Keputusan Walikota Semarang Nomor:644.1

Bukti T.ll.Int 2 7 : Keputusan Walikota Semarang Nomor:644.1/347/BPPT/II/2012 Tentang Pemberian jinMendirikan Bangunan Kepada Henry WibowoSetiawan (fotocopy sesuai dengan aslinya);11. Bukti T.ll.Int 28 : Site Plane Kawasan Industri Candi (fotocopysesuai dengan dengan fotocopynya);12. Bukti T.Il.Int 29 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CahayaAgung Cemerlang Nomor: 49 tanggal 28Nopember 2005.

terlebih dahuludiberikan peringatan oleh TERGUGAT dan dilakukan Show Case MeetingPutusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 24 dari 102(SCM) sebanyak 3 (Tiga) kali yakni pada Tanggal 26 Juli 2016 (SCM 1),Tanggal 16 November 2016 (SCM Il) dan Tanggal 18 September 2017(SCM II) . 22 nnnnn nanan nnnBahwa sebelumnya Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya selaku AuditorInternal Pemerintahaan Aceh Barat Daya sesuai Permintaan Kepala DinasPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor :644.1

Nomor:602/01.B/KONTRAKPBG/PERKIMLH/2017 Tanggal 29 Mei 2017;Fotocopy sesuai aslinya Addendum Ill (Ketiga) Nomor602/01.C/KONTRAKPBG/PERKIMLH/2017 Tanggal 16 JuniDIE, Tipe eee sere ee era ree eeeFotocopy sesuai aslinya Kronologis Pemutusan Kontrak;Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup NomorPutusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 47 dari 102Bukti T 13:Bukti T 14:Bukti T 15:Bukti T 16:Bukti T 17:Bukti T 18:Bukti T 19:Bukti T 20:644.1

BDGpenerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Restoran Rindu Alam yaitusebesar Rp.2.374.035, hal mana pembayaran langsungdisetorkan kepada Kas Daerah;Bahwa pada tanggal 12 Januari 1989, Bupati Kepala DaerahTingkat Il Bogor menerbitkan surat Nomor 644.1/PB.18/PU/89Perihal pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Bersayarat kepadaIbrahim Adjie/Restoran RIndu Alam.Adapun inti dari surattersebut yaitu: Bahwa berdasarkan Peraturan daerah kabupaten daerahtingkat I Bogor Nomor 11 Tahun 1986 dengan ini memberiPemutihan

Hal tersebut didasarkan padaSurat Kecamatan Cisarua Nomor 094/298Sekret perihalKunjungan Kerja tanggal 9 Mei 2007.Bahwa dari hasil pendataan dan pengukuran bangunan RestoranRindu Alam Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua yang dilakukanoleh Unit Pelaksana Teknis Derah (UPTD) Teknik Tata Bangunandan perumahan wilayah Ciawi, didapatkan data yaitu adanyabeberapa pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian antara SuratKeputusanPemutihan IMB bersyarat nomor 644.1/PB18/PU/89tanggal 12 Januari 1989 dengan kenyataan

48 dari 101 Putusan Nomor : 347/Pdt.G/2017/PN.Bdg.Nomor 99/P/PM/88 perihal Perincian Biaya ljin MendirikanBangunan Tanggal 14 Desember 1988 yang ditujukan langsungkepada Ibrahim Adjie, inti dari surat tersebut yaitumenginformasikan besaran biaya Admnistrasi untuk penerbitan IjinMendirikan Bangunan Restoran Rindu Alam yaitu sebesarRp.2.374.035, hal mana pembayaran langsung disetorkan kepadaKas Daerah;Bahwa pada tanggal 12 Januari 1989, Bupati Kepala DaerahTingkat Il Bogor menerbitkan surat Nomor 644.1

Hal tersebut didasarkanpada Surat Kecamatan Cisarua Nomor 094/298Sekret perihalKunjungan Kerja tanggal 9 Mei 2007.Bahwa dari hasil pendataan dan pengukuran bangunan RestoranRindu Alam Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua yang dilakukanoleh Unit Pelaksana Teknis Derah (UPTD) Teknik Tata Bangunandan perumahan wilayah Ciawi, didapatkan data yaitu adanyabeberapa pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian antara SuratKeputusanPemutihan IMB bersyarat nomor 644.1/PB18/PU/89tanggal 12 Januari 1989 dengan kenyataan

,T.III19,Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Bogor Nomor : 6440278IMB Tahun 2018 Tentang Izin MendirikanBangunan Bongkar Berdirikan Revitalisasi Blok F Pasar Kebun Kembangtertanggal 20 April 2018, yang pada pokoknya berisi Memutusakan dalam poinkeempat yang berbunyi Dengan Terbitnya Keputusan Ini Maka KeputusanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:644.1/SK.1531Dinpu/1993, tanggal17 April 1993 Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan

PN.Bgrberwenang sebagai salah satu syarat dari Izin Mendirikan Bangunan makakeberadaan bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, oleh karenadikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan tahapan aturan hukumyang berlaku sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bogor ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas olehkarena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan syarat berdirinya bangunandan berdasarkan Terbinya Keputusan Ini Maka Keputusan Izin MendirikanBangunan (IMB) Nomor : 644.1