2020 perihal PermohonanPencabutan Gugatan ;Halaman 2 dari 14 HalamanPutusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.SMDTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 26Mei 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Juni 2020,dengan register perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.SMD, telahmengemukakan dalildalil sebagai berikut ;Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2

RinHandayani, S.E., M.Si., NIP. 19720524 1998032010, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan PengelolaanHutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan) ;Adapaun hal yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara iniadalah ;1.Bahwa PENGGUGAT pada saat dikeluarkannya Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2961/TUUA/BKD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di LingkunganPemerintahan Provinsi

M.Si NIP 197205241998032010 tindakan ini jelassemenamena dan merugikan Penggugat secara materil, vide bukti P.8 ;Halaman 8 dari 14 HalamanPutusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.SMD14.Oleh sebab itu, penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 821.2/III.2961/TUUA/BKD/2020 tanggal 28 Februari 2020Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan JabatanPengawas di Lingkungan Pemprov Kaltim khususnya penetapan Sdri.Rini Handayani, SE.

M.Si NIP 197205241998032010dalam jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit PelaksanaTeknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan (UPTDKPHP Bongan).I.DALAM POKOK PERKARA.1.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya.2.Menyatakan BATAL dan memerintahan TERGUGAT mencabut SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2961/TUUA/BKD/2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang PengangkatanPNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diLingkungan Pemprov Kaltim,

M.Si NIP 197205241998032010 dalam jabatansebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana TeknisDaerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan (UPTDKPHP Bongan);3.Menetapkan PENGGUGAT adalah Pejabat yang SAH sebagai KepalaSub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah KesatuanPengelolaan Hutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan) sesuaiSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2.205/ TUUA/BKD/2017 tanggal 3 Februari 2017 dan SuratPernyataan Pelantikan/Pengukuhan Nomor: 821.2

Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; b. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa: a. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; b.

Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika;4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat serta martabat PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Kudus HasilSeleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft KeputusanBupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Halaman 4 Penetapan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT SMGPenunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab. Kudus;11. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan DalamJabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus;27. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/101/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. AkhmadShofian, SE dari Jabatan Administrator Sekretaris BadanPengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Akhmad Shofian, SEdalam Jabatan Administrator Kepala Bidang PelayananPendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;28. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/103/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr.

RiniKartika Hadi Anmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudustanggal 27 Desember 2018;49, 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/PerintahPelaksana Tugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskanAkhmad Shofian, SE yang ditanda tangani oleh Bupati Kudustanggal 21 Maret 2019;50. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati KudusNomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalamJabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019,tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;fi, 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam JabatanAdministrator di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Masut, SH, M.Hum;80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan KeputusanBupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentangPengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator diLingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an.

.; 3. 1 map warna biru terdapat tulisan HENDRIANUS; 4. 1 HP Merk APPLE type I Phone seri 5 warna silver hitam beserta sim card nomor 08510702345; Dirampas untuk dimusnahkan; 5. 1 lembar Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, nomor : 968/PN/C.5/P, tanggal 31 Mei 1979; 6. 1 lembar Petikan Keputusan Bupati Malang, nomor : 821.2/ 251/ 421. 202/2012, tanggal 7 September 2012;7. 1 lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor : 800/ 3313/ 321. 202/ 2012

H SUWANDI, MM, MSc. ; 14. 1 lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/3709/ 35.07. 202/2016, tanggal 29 September 2016; 15. 1 lembar Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/ 260/ 35.07. 202/2016 tanggal 27 September 2016.

S.Pd.; 44. 1 lembar Surat Keterangan Kesediaan Menerima nomor: 800/ 446/ 421. 102. 804. 001/2016, tanggal 22 Juli 2016; 45. 1 lembar Surat pengantar Nomor : 800/3708/35.07.202/2016, tanggal 29 September 2016; 46. 6 lembar salinan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/260/ 35.07. 202/2016, tanggal 27 September 2016; 47. 1 lembar surat pernyataan melaksanakn Tugas nomor : 800/3709/35. 07. 202/2016, tanggal 29 September 2016. 48. 1 lembar surat nomor : 800/3707/35.07.202/2016, tanggal

DWI RATNA SEPTWIYANTI; 57. 1 lembar Surat Permohonan Mutasi Jabatan tanggal 28 Juni 2016;58. 1 lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Malang nomor : 821.2 /150 /35.07 .202/2016, tanggal 9 Juni 2016; 59. 1 lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakn Tugas nomor : 800/ 2388/ 35. 07.202/2016, tanggal 15 Juni 2016; 60. 10 lembar foto kopi daftar penilaian sasaran kerja PNS. 61. 1 lembar Surat Keterangan Bersedia Menerima nomor : 800/3267 /35.07. 101 /2016, tanggal 27 Juni 2016; 62. 1

I Jabung; 72. 1 lembar foto kopi surat Keterangan Bersedia Menerima nomor : 800/326 7/35. 07.101/2016, tanggal 27 Juni 2016; 73. 1 lembar foto kopi Keputusan Bupati Melawi, nomor : 813.3/108/KBD-C tanggal 29 April 2016 ;74. 1 lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Melawi, nomor : 821.13/18/BKD-C, tanggal 31 Oktober 2016; 75. 1 lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Melawi, nomor : 823.3/14/BKD-C tanggal 1 April 2016; 76. 1 lembar foto kopi petikan Keputusan Bupati Malang, nomor : 821.2

atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau) menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, perouatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwasebagai berikut:e Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa mempunyai jabatan selakuKepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang yang diangkatberdasarkan Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor: 821.2

Uang tunai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;1 amplop warna putih terdapat tulisan HENDRIANUS.;1 map warna biru terdapat tulisan HENDRIANUS;1 HP Merk APPLE type Phone seri 5 warna silver hitam beserta sim cardnomor 08510702345;Dirampas untuk dimusnahkan;Fo DN5. 1 lembar Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTimur, nomor : 968/PN/C.5/P, tanggal 31 Mei 1979;6. 1 lembar Petikan Keputusan Bupati Malang, nomor : 821.2/ 251/ 421.202/2012, tanggal 7 September 2012

H SUWANDI, MM, MSc. ;14. 1 lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/3709/ 35.07.15.16202/2016, tanggal 29 September 2016;1 lembar Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/ 260/ 35.07.202/2016 tanggal 27 September 2016.Dikembalikan kepada saksi DWI RATNA SEPTWIYANTI. 1 HP Merk Evercoss warna putih beserta sim card nomor 085231667404;17. 1 lembar surat dari Pemerintah Kab.Malang Badan Kepegawaian Daerah18.19.20.21.Nomor : 824.3/3710/35.07.202/2016, tanggal 29 September 2016;1 lembar

DWI RATNASEPTWIYANTI;1 lembar Surat Permohonan Mutasi Jabatan tanggal 28 Juni 2016;1 lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Malang nomor : 821.2 /150/35.07 .202/2016, tanggal 9 Juni 2016;1 lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakn Tugas nomor : 800/2388/ 35. 07.202/2016, tanggal 15 Juni 2016;10 lembar foto kopi daftar penilaian sasaran kerja PNS.Halaman 12 dari 29 halaman .Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2017/PT.SBY61.62.1 lembar Surat Keterangan Bersedia Menerima nomor : 800/3267 /35.07.101 /2016

DWI RATNA SEPTWIYAN TI;1 lembar Surat Permohonan Mutasi Jabatan tanggal 28 Juni 2016;1 lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Malang nomor : 821.2 /150/35.07 .202/2016, tanggal 9 Juni 2016;1 lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakn Tugas nomor : 800/2388/ 35. 07.202/2016, tanggal 15 Juni 2016;. 10 lembar foto kopi daftar penilaian sasaran kerja PNS.1 lembar Surat Keterangan Bersedia Menerima nomor : 800/3267 /35.07.101 /2016, tanggal 27 Juni 2016;Halaman 17 dari 29 halaman .Putusan No. 65

Halaludin tidak pernah menandatangani SuratKeterangan Pengganti ljazah Hilang Nomor : 422 / 031 / 2007 tanggal 24Nopember 2007 tersebut karena pada tanggal 24 Nopember 2007 saksi belummenjabat sebagai Kepala Cabang II Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.821.2 / 040 /2008 tanggal 02 Pebruari 2008 (terlampir dalam berkas perkara), dan mengenaihal ini saksi M. Husin, S.Pd bin Alm.

Halaludin tidak pernah menandatangani SuratKeterangan Pengganti ljazah Hilang Nomor : 422/031/2007 tanggal24 Nopember 2007 tersebut karena pada tanggal 24 Nopember 2007 saksibelum menjabat sebagai Kepala Cabang II Dinas Pendidikan Kabupaten AcehSingkil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.821.2 /040 / 2008 tanggal 02 Pebruari 2008 (terlampir dalam berkas perkara), danmengenai hal ini saksi M. Husin, S.Pd bin Alm.

Manaf Cibro;2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor :Peg. 821.2/92/2008 tanggal 18 Agustus 2001 tentang PembebasanSementara dari Jabatan Guru karena menduduki jabatan Struktural atasnama Aslinuddin, S.Pd;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama JunaidiNomor : Peg.821.2/07/2008, tanggal 02 Pebruari 2008;1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan atas nama Abdul ManafCibro : 422/046/2007, tanggal 24 Nopember 2007;1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan

Manaf Cibro;2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor :Peg. 821.2/92/2010 tanggal 18 Agustus 2001 tentang PembebasanSementara dari jabatan Guru karena menduduki jabatan struktural atasnama Aslinuddin, S.Pd;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama JunaidiNomor : 821.2/07/2008, tanggal 02 Pebruari 2008;1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kehilangan ljazah AsliSekolah Dasar (SD) atas nama Sdr.

Manaf Cibro;2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.821.2/92/2010 tanggal 18 Agustus 2001 tentang ZPembebasanSementara dari jabatan guru karena menduduki jabatan struktural atasnama Aslinuddin, S.Pd;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama JunaidiNomor : 821.2/07/2008, tanggal 02 Pebruari 2008;1 (satu) lembar foto goppy Surat Keterangan Kehilangan ljazah Asli SekolahDasar (SD) atas nama Sdr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 821.2-065 tanggal 19 Agustus 2010, tentang Pengangkatan Jabatan Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori khusus dalam daftar lampiran Nomor Urut : 13 pada Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori;--------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 821.2-065 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon II,III, dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori khusus dalam daftar lampiran Nomor Urut : 13 pada Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Supiori;--------------------------4.

Makassar mempelajari secara seksamaberkas perkara baik Bundel A dan Bundel B beserta lampiranSurat surat yang terkait termasuk Memori Banding dan KontraMemori Banding, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis padahari Senin tanggal 23 Mei 2011 telah dicapai kesepakatantentang putusan sengketa ini ditingkat banding denganpertimbangan hukum sebagiberikut; Bahwa, Penggugat/Pembanding adalah Kepala DinasPendapatan Daerah Kabupaten Supiori yang diangkat5berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2

002tanggal 28 September 2008 (bukti P2), kemudianditindak lanjuti dengan Pelantikan pada tanggal 30September 2008 (bukti P3); Bahwa Penggugat/Pembanding telah divonis olehPengadilan Negeri Biak yang menyatakan Penggugat telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjutberdasarkan Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2009/PN.Biktanggal 9 Juni 2010 (bukti' T7); Bahwa Tergugat/ Terbanding menerbitkan Surat KeputusanBupati Supiori Nomor : 821.2 065

Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : SK.821.2 002tanggal 28 September 2008 (bukti P 2)dan; 2.

Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 821.2 065tanggal 19 Agustus 2010 (bukti P1,T 8), telah membawaakibat ketidak pastian hukum sebab disatu pihak SuratKeputusan atas nama Penggugat/Pembanding sebagaiKepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiorikeberadaannya masih berlaku sah secara hukum, sedangdilain pihak Tergugat/Terbanding telah mengeluarkanpula Surat Keputusan yang baru Kepala Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Supiori atas nama BENYAMIN MANSOBEN,SH (bukti P1, T8) lampiran nomor urut 13,

Menyatakan batal Surat Keputusan Ter gugat/Terbanding4.Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 821.2 065 tanggal 19Agustus 2010, tentang Pengangkatan Jabatan Eselon HII,III dan IV dilingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Supiori khususdalam.............dalam daftar lampiran Nomor Urut : 13 pada JabatanKepala Dinas Pendapatan Daerah KabupatenSupiori; Memerintahkan kepada Ter gugat/Terbanding untukmencabut Surat Keputusan Ter gugat/Terbanding BupatiKabupaten Supiori Nomor : 821.2 065 tanggal 19 Agustus2010

Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014,tanggal 18 November 2014 adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkanakibat hukum dan kerugian bagi Para Penggugat adalah tidak jelasdan kabur;4.

Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tertanggal 18November 2014:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsieksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidakdapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Keputusan Pit. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014,tertanggal 18 November 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs.Yakob Kareth, M.Si., Anthonius Ranyabar, S.Sos., M.Si., Lukas Naa, S.H.,dan Ferdinandus Taa, S.H., M.Si.;3.

Bupati MaybratNomor 821.2/01/2014, tanggal 18 November 2014 sebagaimana tersebutdalam Minute Daftar Lampiran Surat Keputusan Plt.

Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tanggal 8 NovemberHalaman 33 dari 38 halaman.

Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014; Dalam Eksepsi : - Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs.

Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs. Yakob Kareth, M.Si., Anthonius Ranyabar, S.Sos., M.Si, Lukas Naa, S.H., dan Ferdinandus Taa, S.H., M.Si; 4. Menyatakan tidak sah Tindakan Tergugat melantik Antonius Ranyabar, S.Sos. M.Si sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat dan Ferdinandus Taa, SH.

Bupati Maybrat Nomor : 821.2/01/2014, tertanggal 18 November2014, sepanjang Mutasi Jabatan atas nama Drs. Yakob Kareth, M.Si, AntoniusRanyabar, S.Sos., M.Si., Lukas Naa, S.H. dan Ferdinandus Taa, S.H., M.Si.;.

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor:821.2/02/2012, tanggal 20 Maret 2012 sedangkan Penggugat Il diangkat sebagaiKepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maybratberdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor : 821.2/02/2012, tanggal 20Maret 2012; 4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Plt.

Bupati Mayorat Nomor: 821.2/01/2014, tanggal 18Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs. Yakob Kareth, M.Si,Anthonius Ranyabar, S.Sos, M.Si, Lukas Naa, SH, Ferdinandus Taa, SH, M.SI; Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPR. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor:821.2/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan AtasNama Drs.

Bupati Maybrat No.821.2/01/2014, tanggal 18 November 2014 sebagaimana tersebut dalamMinit Daftar Lampiran Surat Keputusan Plt.

Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tanggal 18November 2014, (fotokopi dari fotokopi);Bukti P2: Petikan Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012, tanggal20 Maret 2012, atas nama Lukas Naa, SH, (fotokopi dari fotokopi);BuktiP3: Petikan Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012, tanggal20 Maret 2012, atas nama Drs.

Idrus,MM tanggal 31 Desember 2015;Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.: 821.2/18/VIII/BKD tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengangkatan dalamJabatan Struktural Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai:Copy Surat Edaran Bupati Sinjai No.: 860/05.143 Tahun 2016tanggal 28 Januari 2016 tentang Penegakan Disiplin danKewajiban Mematuhi Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Kab.

:;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2/27/BKD tanggal29 Januari 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan StrukturalLingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai beserta Lampiran, yaitupengangkatan dr. H. Muhammad Jufri, M. Kes sebagai KepalaDinas Kesehatan Kab. Sinjai;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai beserta Lampiran KeputusanBupati Sinjai No.: 821.2/29/BKD tanggal 18 Februari 2013 tentangPengangkatan H. Ahmad Suhaemi, S.E., M.Si. selaku KepalaDinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kab.

.: 821.2/14/BKD tanggal 25 Januari 2012 tentangPengangkatan Ir. Budiaman selaku Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Sinjai;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2/2/4/BKD tanggal19 Juli 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan StrukturalKepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai yaitumengangkat Drs. H. Mulawangsa M, M.H. menjadi Kepala DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai;Copy Surat Pernyataan Pelantikan No.: 821.4/018/set atas namaDrs. H. A. Mulawangsa M, M.H.

Sinjai;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/389/BKD tanggal21 November 2014 tentang Pembebasan dari Jabatan StrukturalKepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai, yangmembebaskan PNS atas nama Drs. H. A. Mulawangsa M, M.H.,pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c dari jabatannyasebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Sinjai, Eselon Il b danselanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat DaerahKab.

Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/132/BKD tanggal 2Mei 2012, yang mengangkat Tamrin D, S. Sos selaku Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada BagianHal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/201850.51.52.53.54.perundangundangan Sekretariat DPRD Kab. Sinjai, Eselon IV a,Pangkat Ill/c, yang terlegalisir;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/100/BKD tanggal10 April 2012, yang mengangkat Drs. Muh.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya point (1), (2) dan(5) halaman 1 dan 2, bahwa Turut Tergugat telah rnengangkatPenggugat sebagai Direktur Pengembangan dan Surnber DayaManusia pada Tergugat sesuai SK Turut TergugatNo.821.2/340/SK/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan kemudian jabatantersebut diperpanjang lagi sesuai SK Turut Tergugat No.821.2/173.K/2004 tanggal 12 Maret 2009 dengan hakhak yangdiatur dalam SK Tergugat No.900/0016/PDPKM/2005 tanggal 3Januari 2005.Bahwa kernudian Penggugat mendalilkan

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat point (1) dan (3) bahwaPenggugat adalah Direktur Pengembangan dan Sumber DayaManusia pada Tergugat yang diangkat sesuai dengan SK TurutTergugat No.821.2/340/SK/2004 tanggal 29 Maret 2004 dankemudian jabatan tersebut diperpanjang lagi sesuai SK TurutTergugat No. 821.2/173.K12004 tanggal 12 Maret 2009.Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point (4) dan (5) mendalilkantelah melakukan tugas dengan balk dan herhak mendapatkanfasilitas jabatan berupa gaji sebesar Rp.5.000.000

tersebut diperpanjang lagi sesuai SK Turut Tergugat d.kNo. 821.2/173.K/2004 tanggal 12 Maret 2009.Bahwa Tergugat d.r/Pengguga d.k telah diberhentikan olehTurut Tergugat d.k sesuai SK No.821.2/090.K tanggal 16Februari 2011 dan Turut Tergugat d.k adalah selaku pemilik dariPenggugat d.r/Tergugat d.k sebagai Badan Usaha Milik DaerahKota Medan.5.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point(1), (2) dan(5) halaman 1 clan 2, bahwa Turut Tergugat telah mengangkatPenggugat sebagai Direktur Pengembangan dan Sumber DayaManusia pada Tergugat sesuai SK Turut TergugatNo.821.2/340/SK/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan Kemudian jabatantersebut diperpanjang lagi sesuai SK Turut TergugatNo.821.2/173.K/2004 tanggal 12 Maret 2009 dengan teakhak yangdiatur dalam SK Tergugat No.900/0016/PDPKM/2005 tanggal 3Januari 2005.2.

Turut Tergugat No.821.2/173.K.2004tertanggal 2009.Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Turut Tergugatberdasarkan adanya Nota Dinas Ketua Badan PengawasNo.76/PB/2011 tanggal 14 Februari 2011, yang isinya menyikapiperkembangan' internal PD Pasar Kota Medan, gunamengoptimalkan kinerja PD Pasar Kota Medan, adapun swatpemberhentian sesuai dengan SK Turut Tergugat No.821.2/090.K/2011 tanggal 16 Februari 2011.

Putusan Nomor 595 K/TUN/2018Ruang Ill/d jabatan Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada KantorKesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggaulanganKebakaran Kota Batu:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;2.

(III/d);Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggaulanganKebakaran Kota Batu:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal22 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan StrukturalKepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kota Batu kepada Sdr.

(III/d);Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggaulanganKebakaran Kota Batu:Dan menyatakan Penggugat adalah Pejabat yang Sah sebagai KepalaSeksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KotaBatu;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/20184.

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggulanganKebakaran Kota Batu:Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya,yaitu:a. Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan StrukturalKepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kota Batu kepada Sdr.

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota BatuNomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PenanggulanganKebakaran Kota Batu:Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mengembalikanharkat dan martabat Pemohon Kasasi/Penggugat seperti keadaansemula sebagai Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor KesatuanBangsa dan Politik Kota Batu atau yang setara;Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkarapada ketiga

MA, NIP 196504171991031004 ( vide Bukti Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan Apakah Tergugat/ Terbanding berwenang menerbitkan objeksengketa tersebut; Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 158/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa dalam objek sengketa berupa keputusan TergugatNomor: 824.3/3169/BKPPI/2017 (vide bukti P1=T2), yang termuat dalamperihal membaca menyebutkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor:821.2/3168/BKPP1/2017, tanggal 25 Agustus

,M.AP sebagai Hakim Anggota;Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor: 113/B/2018/PTTUNMDN,tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya Membatalkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor : 117/G/2017/PTUNMDN, dan MengabulkanGugatan Penggugat / Pembanding sebagian dan menyatakan tidak sah keputusanBupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP1/2017 tentang PembebasanJabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah KabupatenLabuhanbatu, Tanggal 25 Agustus 2017 atas nama Ir.

Muhammad Yusuf Siagian,M.MA (Penggugat / Pembanding ); Menimbang, bahwa Putusan banding tersebut dengan pertimbanganhukum yang pada pokoknya bahwa Bupati Labuhanbatu tidak berwenangmenerbitkan Keputusan Nomor : 821.2/3168/BKPP1/2017 ( vide bukti T1 ),bahwa kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan Jabatansebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan kewenanganGubernur Sumatera Utara sebagai Wakil Pemerintahan Pusat ( vide Pasal 86 danPasal 139 UndangUndang Nomor 5 Thn

2014 jo Pasal 229 Peraturan PemerintahHalaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 158/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMNomor: 11 Tahun 2017 Jo Pasal 7 Ayat (4), Pasal 19 dan Pasal 33 PeraturanPemerintah Nomor : 53 Tahun 2010; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa olehkarna Tergugat / Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa ( bukti P1 = T2)berdasarkan dan sebagai tindak lanjut Keputusan Tergugat / Terbanding Nomor :821.2/3168/BKPP1/2017 ( bukti T1 ) yang telah dinyatakan

tidak sah karna tidakberwenang menerbitkan maka Tergugat / Terbanding tidak berwenang menerbitkanobjek sengketa berupa Keputusan Nomor : 821.2/3169/BKPP1/2017 Tertanggal25 Agustus 2017, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas nama Ir.

Batang Hari dan pada tanggal 26 April 2011Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 821.2/48/BKDtanggal 21 April 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari JabatanStruktural Dilngkungan Pemerintahan Kab.

Bahwa Keputusan yang Tergugat terbitkan Nomor : 821.2/ 48/ BKD/ Tanggal21 April 2011 melalui telah mempertimbangkan Keputusan yang tersebut baikdari segi wibawa Pegawai Negeri Sipil sebagai Abdi Masyarakat dan AbdiNegara.

Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.2/ 48/ BKD Tanggal 21April 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari JabatanStruktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Khususnyayang bernomor urut 19 (Sembilan Belas) An. Drs. A. Nangcik; b.

Batang Hari (sesuai dengan aslinya); : SK Bupati Batang Hari No. 821.2/48/BKD tanggal 21 April 2011, StafPelaksana pada DISBUN Kab.

Nangcik (Camat Pemayung), (sesuaidengan aslinya); : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.2/17/BKD tanggal 25Februari 2011 tentang pemberhentian PNS dari jabatan struktural diLingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, (sesuai dengan aslinya); : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.2/19/BKD tanggal 25Februari 2011 tentang pemberhentian PNS dari jabatan struktural diLingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, (sesuai dengan aslinya); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalill Jawabannya

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020.

Bagian Keuangan pada KecamatanMentaya Hulu) Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkanKeputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2//41/BKPPP/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 ;2. Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desapada Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timurberdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur NomorSK.821.2/1422/BKPPP//X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 ;3.

Sebagai Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan AnalisisBeban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten KotawaringinTimur berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:SK.821.2/1164/BKDMP/VII/2017 tanggal 26 Juli 2010 ;4.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan' BupatiKotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKDMP/XII/2020 tentangPemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan DalamJabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P.tanggal 4 Desember 2020.3.

Keputusan BupatiKotawaringin Timur, Nomor: 821.2/1343/BKDMP/XII/2020, Tentang Pemberhentian Dari JabatanPengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan PelaksanaAtas Nama Sugoro Daru Pradibyo, S.IP, tertanggal 4Desember 2020, (Sesuai dengan aslinya) ;2.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati KotawaringinTimur Nomor : 821.2/1343/BKDMP/XII/2020 tentang Pemberhentian DariJabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana AtasNama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020.2: Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiKotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKDMP/XII/2020 tentangPemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan DalamJabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.LP.tanggal 4 Desember 2020.4

menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor : 05/G/2013/PTUN.PJR, tanggal 21 Mei 2013 dalam sengketakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikutDALAM PENUNDAAN 22222 22a none nn nnn nnnMenolak Permohonan Penundaan Penggugat ; DALAM POKOK PERKARA 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :a Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2

No. 97/B/2013/PT.TUN.MKSb Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2(dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalamjabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahProvinsic Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM.

,terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umumdan Perlengkapan Setda Provinsi3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara berupa : abcSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr.

., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan danArsip Daerah Provinsi Papua; Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor :SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftarlampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagaiKepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan

No. 97/B/2013/PT.TUN.MKSSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atasnama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala BadanPerpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objeksengketa ke : II) serta Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan

Menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan Walikota Bima Nomor :821.2/1757/BKD/X/2013, tanggal tanggal 10 Oktober 2013, PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bima atas Nama : Muhamad Amirudin,S.Sos: Nip : 19701114 2005011 007 yang diterbitkan olehT@rQugat j nnn nen nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nen3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1757/BKD/X/ 2013, tertanggal 10 Oktober 2013, Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bima atas Nama: Muhamad Amirudin,S.Sos Nip : 19701114 200501Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.84/B/2014/PT.TUN.SBY.4.

No.84/B/2014/PT.TUN.SBY.Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1757/BKD/X/2013, tanggal10 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari JabatanStruktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas nama MuhammadAmirudin, S.SOS.; 22 22222 n nn ccn nn nc cnn nc ccn cence enn ccceee3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negaraberupa : Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1757/BKD/X/2013,tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas namaMuhammad Amirudin, S.SoS.;4. Mewajibkan Tergugat Untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalamJabatan semula atau setara ;5.

menerbitkan objeksengketa pada tanggal 10 Oktober 2013 dimana Penggugat/Terbanding termasuk di dalamnya, menurut Tergugat/Pembandingbahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat/Pembanding telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakanperbuatan sewenangwenang oleh Tergugat/Pembanding;Bahwa legalitas obyek sengketa menurut hukum Tata UsahaNegara diuji dari segi wewenang, prosedur dansubstansinyajBahwa yang harus diuji legalitasnya adalah Penerbitan SuratKeputusan Walikota Bima Nomor 821.2

Berkas Perkara Nomor : 40/G/2009/PTUNSMD dan suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2009/PTUNSMD tanggal 29April 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Dalam Penundaan : Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.2/1261SK/BKDI1.1

BAMBANG IRAWAN dari Jabatan Struktural besertalampiran Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/1261SK/BKDI1.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ; Dalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.2/1261SK/BKDI1.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian DenganHormat Drs.

BAMBANG IRAWAN dari jabatan struktural beserta lampiranKeputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/1261SK/BKDII.1/2009tanggal 21 Oktober 2009 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan TergugatNomor 821.2/1261SK/BKDII.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 TentangPemberhentian Dengan Hormat Drs. BAMBANG IRAWAN dari jabatanstruktural beserta lampiran Keputusan Walikota Samarinda Nomor821.2/1261SK/BKDII.1/2009 tanggal 21 Oktober2009; 4.

Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Bahwa Terbanding menolak dalildalil memori banding Pembandingsebagaimana dikemukanan dalam poin 1, 2, 3,.4 dan 5 ;Bahwa Pembanding tidak memahami dasardasar hukum danpertimbangan Majelis Hakim ( yudex faxtie ) tingkat pertama, sebabkeberatankeberatan yang disampaikan Pembanding tidak relevandengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo ;Bahwa hanya ada 1 (satu ) obyek sengketa dalam sengketa ini yaituSurat Keputusan Pembanding No.821.2

BupatiMojokerto Nomor 821.2/493/416204/2017, tanggal 31Maret 2017 (fotokopi Sesuai dengan asli); Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,a.n.

BupatiMojokerto Nomor 821.2/1272/416208/2014, tanggal 16September 2014 (fotokopi Sesuai dengan asll);Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan a.n.Bupati Mojokerto Nomor 821.2/1275/416208/2014,tanggal 17 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);Petikan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 821.2/1416/416208/2013 tentang Pemberhentian/PengangkatanDalam Jabatan, tanggal 03 Mei 2013 atas nama KHOIRULANAM, S.H., M.M., (fotokopi Sesuai dengan

BupatiMojokerto Nomor 821.2/524/416208/2013, tanggal 06 Mei2013 (fotokopi sesuai dengan asli); Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan a.n.Bupati Mojokerto Nomor 821.2/525/416208/2013, tanggal06 Mei 2013 (fotokopi Sesuai dengan asili); Petikan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 82122424162082010 tentang Pemberhentian/PengangkatanDalam Jabatan tanggal 17 April 2009 atas nama KHOIRULANAM, S.H., M.M.

(fotokopi Sesuai dengan asll);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Mojokerto Nomor 821.2/374/416208/2010,tanggal 14 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Mojokerto Nomor 821.2/373/416208/2010,tanggal 14 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asll) ;Surat Pernyataan Pelantikan yang diterbitkan KepalaBadan Kepegawaian

Pendidikan dan PelatihanKabupaten Mojokerto Nomor 821.2/123/416206/2009,tanggal 22 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); Petikan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 821.2/696/416206/2007 tentang Pemberhentian/PengangkatanDalam Jabatan, tanggal 14 Maret 2007 atas namaKHOIRUL ANAM, S.H., M.M.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur BantenNomor 821.2/Kep.273BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019, TentangPembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. Syamsudin HS, M.Pd,Nip. 19620502 198602 1 002;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurBanten Nomor 821.2/Kep.273/BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019,Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. SyamsudinHS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;4.

Putusan Nomor 45 K/TUN/2021Bahwa Objek Gugatan dalam sengketa ini adalah Surat KeputusanGubernur Banten Nomor 821.2/Kep.273BKD/2019 = Tanggal16 Desember 2019, Tentang Pembebasan dari Jabatan atas namaSaudara H. Muh. Syamsudin. HS. M.Pd.

M E N G A D I L I,

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/3362/2021, tanggal 02 September 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Dalam Lampiran

;

diPersidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 18Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Oktober 2021 denganRegister perkara Nomor : 34/G/2021/PTUN.SMD, yang telah diperbaikipada tanggal 15 November 2021, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :A.OBJEK GUGATANAdapun Objek Gugatan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atautidak sah adalah berupa : Surat Keputusan Bupati Tana TidungNomor : 821.2

Bukti P1 : Petikan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/2540/2019, tertanggal 27 Desember 2019, (fotokopisesuai asli) ;2. Bukti P2 : Berita Acara Pengambilan/Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan atas nama Darmansyah, S.Sos., NIP.198001052010011006, tertanggal 31 Desember 2019,(fotokopi Sesuail asli) ;3. Bukti P3 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/2611/2019, atas nama Darmansyah, S.Sos., NIP. 198001052010011006, tertanggal 31 Desember 2019, (fotokopisesuai asli) ;4.

Bukti P14198001052010011006, tertanggal 22 April 2021,(fotokopi Sesuail asli) ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/1573/2021,atas nama Darmansyah, S.Sos., NIP. 198001052010011006, 23 April 2021, (fotokopi sesuai asli) ;Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tana TidungNomor : 821.2/3362/2021, tertanggal 02 September2021, (fotokopi dari fotokop)) ;Surat Darmansyah, tanggal 17 September 2021ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, Perihal:Keberatan atas Keputusan Bupati Tana TidungNomor : 821.2/3362/2021,

Tidung Nomor : 821.2/4174/2021, tanggal7 Oktober 2021, Tentang Pengangkatan DalamJabatan Pimpinan Tinggi Pratama, JabatanAdministrator Dan Jabatan Pengawas Di LingkunganPemerintah Kabupaten Tana Tidung, (fotokopi Sesualasli) ;Surat Bupati Tana Tidung, Nomor : 180/185/HUKKTT/X1/2021, ditujukan kepada Wirahadi Rahmatsyah,S.ST, Perihal: Jawaban Bupati Tana Tidung, tertanggal22 November 2021, (fotokopi Ssesuai asl) ;Halaman 17 dari 44 HalamanPutusan Nomor : 34/G/2021/PTUN.SMD15.

(bukti T3d) ;9.Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati TanaTidung Nomor : 821.2/3362/2021, tanggal 2 September 2021 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasdi Lingkungan Pemerintan Kabupaten Tana Tidung sebagaimanaObjek Sengketa.