Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan BupatiBekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017 tertanggal O3 Maret 2017tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administratordan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi.

Tergugat dikatakan tidak berwenang mengeluarkan KeputusanBupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017,tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator danPengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Dan Azas kecermatan dalam AUPB ini bila dikaitkan denganterbitnya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tingg!

Karena seharusnyaTergugat dalammenerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tingg!Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab.Bekasi.

Bantahan Atas Dalil Penggugat yang Menyesatkan ;Halaman 80 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUNBDG* Dalil Kronologi Tanggal dan Surat yang Dijadikan Dasar PenerbitanKeputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340BKPPD/2017 ;Bahwa Para Penggugat telah salah, tidak memahami dan keliru menilaiKeputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340BKPPD/2017 tentang AlihTugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal O3 Maret 2017

Prima Designmenandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 821.2/686.A/PPK/12 untukpekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan IKecamatan Medan Belawan TA 2012 senilai Rp. 49.912.000, dan pada tanggal 6September 2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)memerintahkan Tuapril Harianja untuk memulai pelaksanaan pekerjaan terhitungtanggal 07 September 2012 s/d 07 Desember 2012, melalui Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Nomor 821.2/26.A/PPK/12.

Prima Designmenandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 821.2/686.A/PPK/12 untukpekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan Il KecamatanMedan Belawan TA 2012 senilai Rp. 49.912.000, dan pada tanggal 6 September2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkanTuapril Harianja untuk memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 07September 2012 s/d 07 Desember 2012, melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor 821.2/26.A/PPK/12.

Arkade Enam Pilar);Asli Dokumen Pengadaan Konsultan Pengawas (SPMk) No.821.2/726.A/PPK/12tanggal 06 September 2012. (CV.

Surat Perjanjian Kontrak NO.821.2/686.b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.821.2/693 tanggal 06 September2012.c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBUJ) tanggal 16 Agustus 2012.14) Asli 1 (Satu) bundel:a. Berita Acara Adendum Kontrak Surat Perjanjian No.521.2/405.A tanggal 01Oktober 2012.b.

Surat Perjanjian Kontrak NO.821.2/686.b. Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) No.821.2/693 tanggal 06 September2012.c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBUJ) tanggal 16 Agustus2012.Asli 1 (Satu) bundel:a. Berita Acara Adendum Kontrak Surat Perjanjian No.521.2/405.A tanggal 01Oktober 2012.b.

Bahwa Penggugat adalah sebagai Lembaga Masyarakat Penggiat TindakPidana Korupsi, sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindakpidana Korupsi di Kabupaten Gianyar dari segala tindakanPenyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari seorang pejabat dalamhal ini Bupati Gianyaryang telah mengambil Keputusan TentangPengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan PimpinanTinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai SKBupati Gianyar No. 821.2/125/BKD tertanggal 16 Pebruari 2016

Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/125/BKDtentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARADALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR Tanggal 16 Pebruari 2016, danKeputusan BupatiGianyar Nomor 821.2/357/BKD Tanggal 7 Maret 2016Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPILNEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ~~ GIANYAR, yangbertentangan

Bahwa tindakan dari Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan BupatiGianyar Nomor 821.2/125/BKD, Tanggal 16 Pebruari 2016, dan KeputusanBupati Gianyar Nomor 821.2/357/BKD, Tanggal 7 Maret 2016menimbulkan kerugian yang berdampak langsung kepada masyarakat,yaitu terdapat kekacauan administrasi Pemerintahan Kabupaten Gianyar,terganggunya pelayanan publik di daerah Gianyar dan yang paling pentingdisini adalah tindakan Tergugat dalam melakukan mutasi pejabat,menimbulkan kerugian keuangan daerah (APBD Gianyar

Idrus,MM tanggal 31 Desember 2015;Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.: 821.2/18/VIII/BKD tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengangkatan dalamJabatan Struktural Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai:Copy Surat Edaran Bupati Sinjai No.: 860/05.143 Tahun 2016tanggal 28 Januari 2016 tentang Penegakan Disiplin danKewajiban Mematuhi Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Kab.

:;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2/27/BKD tanggal29 Januari 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan StrukturalLingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai beserta Lampiran, yaitupengangkatan dr. H. Muhammad Jufri, M. Kes sebagai KepalaDinas Kesehatan Kab. Sinjai;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai beserta Lampiran KeputusanBupati Sinjai No.: 821.2/29/BKD tanggal 18 Februari 2013 tentangPengangkatan H. Ahmad Suhaemi, S.E., M.Si. selaku KepalaDinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kab.

.: 821.2/14/BKD tanggal 25 Januari 2012 tentangPengangkatan Ir. Budiaman selaku Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Sinjai;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No.: 821.2/2/4/BKD tanggal19 Juli 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan StrukturalKepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai yaitumengangkat Drs. H. Mulawangsa M, M.H. menjadi Kepala DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai;Copy Surat Pernyataan Pelantikan No.: 821.4/018/set atas namaDrs. H. A. Mulawangsa M, M.H.

Sinjai;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/389/BKD tanggal21 November 2014 tentang Pembebasan dari Jabatan StrukturalKepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai, yangmembebaskan PNS atas nama Drs. H. A. Mulawangsa M, M.H.,pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c dari jabatannyasebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Sinjai, Eselon Il b danselanjutnya ditempatkan sebagai staf pada Sekretariat DaerahKab.

Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/132/BKD tanggal 2Mei 2012, yang mengangkat Tamrin D, S. Sos selaku Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada BagianHal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/201850.51.52.53.54.perundangundangan Sekretariat DPRD Kab. Sinjai, Eselon IV a,Pangkat Ill/c, yang terlegalisir;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/100/BKD tanggal10 April 2012, yang mengangkat Drs. Muh.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; b.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; c.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; b.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; c.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2(dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalamjabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahProvinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : II);c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua)daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan barusebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua ;Cc.Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitungsejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SelinaMandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaandan Arsip Daerah Provinsib.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2(dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalamjabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahProvinsi Papua;c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua)daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan barusebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;c.

/9/1994 tanggal 11 Maret 1994,Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 2 Mei 2004 ;12.Bahwa PENGGUGAT sebagai Kasubsie Jalan DPU bekerjadengan baik sehingga oleh BUPATI KARANGANYARmengangkat dalam jabatan Kasi Jalan dan Pengairan DPU(Eselon IV.b) dengan Surat Keputusan BUPATI KARANGANYARNomor: 821.2/2175/1995 tanggal 28 Februari 1995, TerhitungMulai Tanggal (TMT) 15 Maret 1995;13.Bahwa PENGGUGAT sebagai Kasi Jalan dan Pengairan DPUdipindahkan menjadi Kasi Bina Marga DPU (Eselon IV.b) denganSurat Keputusan BUPATI

KARANGANYAR Nomor:821.2/21/1998 tanggal 10 November 1998, Terhitung MulaiTanggal (TMT) 19 November 1998 ;14.Bahwa PENGGUGAT sebagai Kasi Jalan dan Pengairan DPUdipindahkan menjadi Kasi Bina Marga DPU (Eselon IV.b) denganSurat Keputusan BUPATI KARANGANYAR Nomor:821.2/21/1998 tanggal 10 November 1998, Terhitung MulaiTanggal (TMT) 19 November 1998 ;15.Bahwa PENGGUGAT sebagai Kasubag Penyusunan Programdipindahkan ke Jabatan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan(Eselon IV.a) dengan Surat Keputusan BUPATI

KARANGANYARNomor: 821.2/23/2001 tanggal 8 Juni 2001, Terhitung MulaiTanggal (TMT) 8 juni 2001; 16.Bahwa PENGGUGAT sebagai Kasi Pemeliharaan Jalan danJembatan bekerja dengan baik sehingga BUPATIKARANGANYAR ~ sehingga mempromosikan ke JabatanKASUBDIN BINA MARGA (Eselon Ill.a) dengan Surat KeputusanBUPATI KARANGANYAR Nomor: 821.2/008/2002 tanggal 14Maret 2008, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 14 Maret 2003;17.Bahwa PENGGUGAT sebagai KASUBDIN BINA MARGA bekerjadengan baik sehingga dipromosikan menduduki

Jabatan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan LLAJ (Eselon Il.6) dengan SuratKeputusan BUPATI KARANGANYAR Nomor: 821.2/17/2003tanggal 3 Mei 2008, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 3 Mei 2003;18.Bahwa PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan LLAJ dipindahkan ke jabatan Asisten AdministrasiPembangunan (Eselon II.b) dengan Surat Keputusan BUPATIKARANGANYAR Nomor: 821.2/055.10/2005 tanggal 25 Juni2005, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 25 Juni 2005;19.

Bahwa PENGGUGAT sebagai Asisten AdministrasiPembangunan bekerja dengan baik sehingga dipindahkan kejabatan BAPPEDA (Eselon II.b) dengan Surat Keputusan BUPATIKARANGANYAR Nomor: 821.2/072/2007 tanggal 22 Oktober2007, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 22 Oktober 2007;20.Bahwa PENGGUGAT sebagai Kepala BAPPEDA dipindahkan kejabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatandan SDM dengan Surat Keputusan BUPATI KARANGANYARNomor: 821.2/020/2009 tanggal 28 Januari 2009, Terhitung MulaiTanggal (TMT)

Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Nomor Urut 5 atasnama Dra. IKA SULISTIYANTI, NIP.196505181995032001, Jabatansebagai Sekretaris Inspektorat, Eselon Illa sebagaimana dalamHalaman 10 dari 223 halaman, Putusan Nomor : 042/G/2015/PTUN.Smglampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015tertanggal 14 Juli 201 5; 9.a.

Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015 tanggal14 Juli 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural DiLingkungan Pemerintah Kota Tegal, Nomor urut 1 atas nama SITCAHYANI, S.Sos, M.Si. NIP.197305091998032004, Jabatansebagai Sekretaris Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,dan Keluarga Berencana, Eselon Illa sebagaimana dalam lampiranKeputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015 tertanggalB.

TandaPenghargaan yang diterima diantaranya adalah Tanda KehormatanSatya Lancana Karya Satya XX Tahun;Menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah, Perindustrian dan Perdagangan (Eselon Il.b) sesuai SuratKeputusan Walikota Tegal No. 821.2/054K/2014 tertanggal 15 Agustus2014 dan dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dariJabatannya berdasar Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/054Halaman 13 dari 223 halaman, Putusan Nomor : 042/G/2015/PTUN.SmgK/2014 tertanggal 20 April

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049.PK/2015,tanggal 20 April 2015, Drs. SURIPTO, NIP.195904101987031005,menggantikan Drs. KHAERUL HUDA, M.Si;2). Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049. TK/2015,tanggal 20 April 2015, Drs. IMAM BADARUDIN,NIP.196302251991031007, menggantikan DIAH TRIASTUTI, SH;3). Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049.S K/2015,tanggal 20 April 2015, Ir. .NUR EFFENDI M.Si.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049.RK/2015,tanggal 20 April 2015, AGUS TEGUH RAHARJO, BA.,NIP.195908081985031022, menggantikan PRAPTOMO WR, SH.Halaman 44 dari 223 halaman, Putusan Nomor : 042/G/2015/PTUN.SmgSedangkan Surat Keputusan Walikota Tegal untuk Jabatan Definitif EselonllLa adalah: Surat Keputusan Walikota Nomor 821.2/069K/2015 TENTANGPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah KotaTegal, diantaranya : 22 n= 22 nnn nnn nnnnn nnn nnn1).

OBJEK GUGATAN dan TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN 1 Bahwa, yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan Tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedahpada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 Mei 2009( Selanjutnya disebut Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 ) ;2 Bahwa, PENGGUGAT merupakan dokter Spesialis Bedah yangdibebastugaskan dengan Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009tersebut.

SITIAWAN KARTO SOEDIRDJO, sekarang bernama RSUDSYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN sebagai dokterSpesialis Bedah Umum ; 3 Bahwa, sesuai dengan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter No. 445/118SIP/REGDIT/II/09,yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, PENGGUGAT masihdapat melakukan praktek dokter Spesialis Bedah sampai dengan tanggal 30 Maret 2014.sampai saat ini, SIP sebagai dokter bedah tersebut belum pernah dicabut ;4 Bahwa, akan tetapi, melalui Surat Keputusan No. 821.2/463

No. 821.2/463/433.206/2009 tersebut, huruf a, yang menyatakan sebagaiberikut :Menimbang, a.

Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplindokter dan dokter gigi yang diajukan lagi pula, senyatanya TERGUGAT tidak mempunyai keahlian di bidang disiplin ilmukedokteran bedah, sehingga tidak mempunyai kapasitas dan kualifikasi yang sah untukmemberikan statement penilaian tentang pelanggaran disiplin kedokteran bedahsebagaimana dinyatakan dalam konsideran Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009tertanggal 7 Mei 2009 tersebut.

, mengingat SK No. 821.2/463/433.206/2009 yang dikeluarkanoleh Tergugat hanya membebastugaskan Penggugat dari jabatan dokter spesialis bedahpada RSUD Sarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan (RSUD SYAMRABU)jadi hanya untuk di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dantidak untuk ditempat lainnya ; Bahwa tidak benar dengan SK No. 821.2/463/433.206/2009 yangdikeluarkan oleh Tergugat, berdampak pada pelayanan kesehatan kepadamasyarakat luas, karena dikeluarkannya SK No. 821.2/463/433.206

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/959.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian Dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama Drs. Hamka, M.Pd, selaku Kepala SMKN 9 Bima dimutasi menjadi Guru SMKN 7 Bima (lampiran keputusan nomor urut 2);3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/959.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian Dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama Drs. Hamka, M.Pd, selaku Kepala SMKN 9 Bima dimutasi menjadi Guru SMKN 7 Bima (lampiran keputusan nomor urut 2);4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 389.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);5.

Hamka, M.Pd, sebagai Kepala SMKN 9 Bima melalui SuratKeputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1248.007.2014 tanggal 21Oktober 2014; Drs.

Mansyur, M.Pd, sebagai Kepala SMKN 2 Bima melalui SuratKeputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tanggal 1Desember 2014; Abdul Faid, S.Pd, sebagai Kepala SMAN 1 Madapangga melalui SuratKeputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tanggal 1Desember 2014; Yusuf, SE., sebagai Kepala SMAN 2 Woha melalui Surat KeputusanBupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tangggal 1 Desember 2014; Suratman, SH., sebagai Kepala SMAN 2 Bolo melalui Surat KeputusanBupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tanggal

dan Keputusan Bupati Bima Nomor:821.2/960.007.2016 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan PengawasSekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang menjadi obyek dalamperkara ini adalah:a.

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman 18Bahwa Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016 TentangPemberhentian dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bimadan keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/960.007.2016 TentangPengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah LingkupPemerintah Kabupaten Bima yang menjadi obyek dalam perkara ini,disamping telah sesuai dengan Perturan Perundangundangan tersebutdiatas juga, sesuai dengan Azasazas Umum Pemerintah yang Baikterutama:Azas Persamaan;

(sesuai dengan fotokopi);Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1248.007.2014 tanggal21 Oktober 2014 tentang Keputusan Bupati Bima tentangPengangkatan Struktural Eselon ll, Ill dan IV Lingkup PemerintahKabupaten Bima atas nama Drs. Hamka, M.Pd sebagai KepalaSMK Negeri 9 Bima.

Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; b. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa: a. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; b.

Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika;4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat serta martabat PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :821.2/1762/204/2017,tanggal 3 Oktober 2017,Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Perencana atas nama Ir. Hukmia Airlanggiwati,MMA;

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :821.2/1762/204/2017,tanggal 3 Oktober 2017,Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Perencana atas nama Ir. Hukmia Airlanggiwati,MMA.

;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :821.2/1762/204/2017,tanggal 3 Oktober 2017,Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Perencana atas nama Ir. Hukmia Airlanggiwati,MMA.;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan,harkat,martabat dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula atau setara sebagai Pejabat Fungsional Perencana Madya Golongan IV.b.

HUKMIAAIRLANGGIWATI,MMA NIP.196107051990032001;Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurNomor : 821.2/6065/204.4/2017 tanggal 3 Maret 2017Perihal Penilaian Dupak FungsionalPerencana;Surat Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi Jawa Timur Nomor : 821.2/2838/201.1/2017tanggal 23 Maret 2017 Perihal Penetapan PenilaianHalaman 14 dari 98 Halaman Putusan Perkara Nomor : 156/G/2017/PTUN.SBYAngka Kredit (PAK) an. Ir. Hukmia Airlanggiwati,1.1.13.

Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi JawaTimur Nomor : 821.2/7098/204.4/2017 tanggal 19April 2017 Perihal Penilaian PAK Jabatan FungsionalPerencand; 2 222 nn nena nn1.1.17. Surat Badan Kepegawaian Daerah NomorX.821.2/9567/212.4/2017 tanggal 1 Juni 2017Perihal : UndanganPelantikan;Halaman 15 dari 98 Halaman Putusan Perkara Nomor : 156/G/2017/PTUN.SBY1.1.18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor821.2/1026/204/2017 tanggal 1 Juni 2017 TentangPengangkatan Dalam Jabatan .n. Ir.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor : 821.2/1762/204/2017 Tanggal 3 Oktober 2017Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan FungsionalPerencana atas nama Ir.

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TergugatNomor 821.2/1762/204/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentangPembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Perencana atasnama Ir. HOKMIA AIRLANGGIWATI, MMA ;2. Menolak permohonan untuk mewajibkan Tergugat menundapelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor 821.2/1762/204/2017 tanggal3 Oktober 2017 tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanFungsional Perencana atas nama Ir.

BuktiT2a : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor : 821.2/1026/204/2017 tanggal 1 Juni 2017tentang Pengangkatan Dalam Jabatan ;Bukti T 2 b : Foto kopi Daftar Lampiran Keputusan GubernurJawa Timur Nomor : 821.2/1026/204/2017 tanggal 1Juni 2017; 3. Bukti T 3 : Foto kopi Surat dari Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Jawa Timur NomorX.821.2/9567/212.4/2017 tanggal 1 Juni 2017perihal Undangan Pelantikan yang ditujukan kepadaKepala Bappeda Provinsi Jawa Timur ;4.

Menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan Walikota Bima Nomor :821.2/1757/BKD/X/2013, tanggal tanggal 10 Oktober 2013, PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bima atas Nama : Muhamad Amirudin,S.Sos: Nip : 19701114 2005011 007 yang diterbitkan olehT@rQugat j nnn nen nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nen3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1757/BKD/X/ 2013, tertanggal 10 Oktober 2013, Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bima atas Nama: Muhamad Amirudin,S.Sos Nip : 19701114 200501Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.84/B/2014/PT.TUN.SBY.4.

No.84/B/2014/PT.TUN.SBY.Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1757/BKD/X/2013, tanggal10 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari JabatanStruktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas nama MuhammadAmirudin, S.SOS.; 22 22222 n nn ccn nn nc cnn nc ccn cence enn ccceee3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negaraberupa : Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1757/BKD/X/2013,tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas namaMuhammad Amirudin, S.SoS.;4. Mewajibkan Tergugat Untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalamJabatan semula atau setara ;5.

menerbitkan objeksengketa pada tanggal 10 Oktober 2013 dimana Penggugat/Terbanding termasuk di dalamnya, menurut Tergugat/Pembandingbahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat/Pembanding telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakanperbuatan sewenangwenang oleh Tergugat/Pembanding;Bahwa legalitas obyek sengketa menurut hukum Tata UsahaNegara diuji dari segi wewenang, prosedur dansubstansinyajBahwa yang harus diuji legalitasnya adalah Penerbitan SuratKeputusan Walikota Bima Nomor 821.2

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) NomorSK.821.2 51 Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Mutasidan Promosi Pejabat Struktural Eselon III dilingkunganPemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan khusus nomor urut 16 atasnama SUPNI EFFENDI, S.E. NIP. 380032284, Pangkat/Gol.

RuangPembina (IV/a) 3 222 e eee eee eee eee eee eee eeeDu Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) NomorSK.821.2 80 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentangPengangkatan Pertama Kali Tenaga Fungsional Penyuluh KB PadaDinas KB dan PKS Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama SUPNIEFENDI, S.E . 3 ++adapun alasan alasan / dalil dalil gugatan Penggugat adalahsebagai berikut : 1.

Januari 2006menduduki jabatan Kasubdin Pengendalian Keluarga BerencanaEselon IIIa, pangkat/gol. ruang Pembina (IV/a), tunjanganjabatan Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) pada DinasKeluarga Berencana dan Pengendalian Keluarga Sejahtera (KBPKS) Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan keluarnyaSurat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 51Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 (obyek gugatan 1) ;5.

Bahwa alangkah terkejutnya Pengugat karena pada tanggal 26Pebruari 2007 saat sedang berada dikantor, melalui salahseorang staf/sekretaris Kepala Dinas KB dan PKS BengkuluSelatan ada menerima Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan(Tergugat) Nomor : SK.821.2 51 Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari2007 (obyek gugatan 1) tentang Pemutasian Penggugat menjadiPenyuluh KB Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Surat PernyataanPelantikan serta Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.

Kemudianbaru Penggugat ketahui bahwa Tergugat juga telah menerbitkanSurat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 80Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pengangkatan PertamaKali Tenaga Fungsional Penyuluh KB Pada Dinas KB dan PKSKabupaten Bengkulu Selatan, yang Penggugat ketahui pada hariRabu tanggal 4 April 2007 dalam acara persidangan PemeriksaanPersiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalamperkara ini, sehingga kedua Surat Keputusan obyek gugatantersebut diatas masih memenuhi

Wiwin Widya Astuti, dkk (10(sepuluh) orang);1 (satu) rangkap fotokopi yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor: 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 November 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

.;1 (satu) rangkap fotokopi yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor: 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 November 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Wiwin Widya Astuti, SP.;1 (satu) rangkap fotokopi yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor: 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

Irpansi;1 (satu) rangkap fotokopi yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor: 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Lusianti;1 (satu) rangkap fotokopi yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor: 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

Marlando;1 (satu) rangkap fotokopi yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor: 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

.;1 (satu) rangkap fotokopi yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor: 821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Samsidin;1 (satu) rangkap fotokopi yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor: 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya point (1), (2) dan(5) halaman 1 dan 2, bahwa Turut Tergugat telah rnengangkatPenggugat sebagai Direktur Pengembangan dan Surnber DayaManusia pada Tergugat sesuai SK Turut TergugatNo.821.2/340/SK/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan kemudian jabatantersebut diperpanjang lagi sesuai SK Turut Tergugat No.821.2/173.K/2004 tanggal 12 Maret 2009 dengan hakhak yangdiatur dalam SK Tergugat No.900/0016/PDPKM/2005 tanggal 3Januari 2005.Bahwa kernudian Penggugat mendalilkan

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat point (1) dan (3) bahwaPenggugat adalah Direktur Pengembangan dan Sumber DayaManusia pada Tergugat yang diangkat sesuai dengan SK TurutTergugat No.821.2/340/SK/2004 tanggal 29 Maret 2004 dankemudian jabatan tersebut diperpanjang lagi sesuai SK TurutTergugat No. 821.2/173.K12004 tanggal 12 Maret 2009.Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point (4) dan (5) mendalilkantelah melakukan tugas dengan balk dan herhak mendapatkanfasilitas jabatan berupa gaji sebesar Rp.5.000.000

tersebut diperpanjang lagi sesuai SK Turut Tergugat d.kNo. 821.2/173.K/2004 tanggal 12 Maret 2009.Bahwa Tergugat d.r/Pengguga d.k telah diberhentikan olehTurut Tergugat d.k sesuai SK No.821.2/090.K tanggal 16Februari 2011 dan Turut Tergugat d.k adalah selaku pemilik dariPenggugat d.r/Tergugat d.k sebagai Badan Usaha Milik DaerahKota Medan.5.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point(1), (2) dan(5) halaman 1 clan 2, bahwa Turut Tergugat telah mengangkatPenggugat sebagai Direktur Pengembangan dan Sumber DayaManusia pada Tergugat sesuai SK Turut TergugatNo.821.2/340/SK/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan Kemudian jabatantersebut diperpanjang lagi sesuai SK Turut TergugatNo.821.2/173.K/2004 tanggal 12 Maret 2009 dengan teakhak yangdiatur dalam SK Tergugat No.900/0016/PDPKM/2005 tanggal 3Januari 2005.2.

Turut Tergugat No.821.2/173.K.2004tertanggal 2009.Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Turut Tergugatberdasarkan adanya Nota Dinas Ketua Badan PengawasNo.76/PB/2011 tanggal 14 Februari 2011, yang isinya menyikapiperkembangan' internal PD Pasar Kota Medan, gunamengoptimalkan kinerja PD Pasar Kota Medan, adapun swatpemberhentian sesuai dengan SK Turut Tergugat No.821.2/090.K/2011 tanggal 16 Februari 2011.

Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014; Dalam Eksepsi : - Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs.

Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs. Yakob Kareth, M.Si., Anthonius Ranyabar, S.Sos., M.Si, Lukas Naa, S.H., dan Ferdinandus Taa, S.H., M.Si; 4. Menyatakan tidak sah Tindakan Tergugat melantik Antonius Ranyabar, S.Sos. M.Si sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat dan Ferdinandus Taa, SH.

Bupati Maybrat Nomor : 821.2/01/2014, tertanggal 18 November2014, sepanjang Mutasi Jabatan atas nama Drs. Yakob Kareth, M.Si, AntoniusRanyabar, S.Sos., M.Si., Lukas Naa, S.H. dan Ferdinandus Taa, S.H., M.Si.;.

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor:821.2/02/2012, tanggal 20 Maret 2012 sedangkan Penggugat Il diangkat sebagaiKepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maybratberdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor : 821.2/02/2012, tanggal 20Maret 2012; 4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Plt.

Bupati Mayorat Nomor: 821.2/01/2014, tanggal 18Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs. Yakob Kareth, M.Si,Anthonius Ranyabar, S.Sos, M.Si, Lukas Naa, SH, Ferdinandus Taa, SH, M.SI; Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPR. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor:821.2/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan AtasNama Drs.

Bupati Maybrat No.821.2/01/2014, tanggal 18 November 2014 sebagaimana tersebut dalamMinit Daftar Lampiran Surat Keputusan Plt.

Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tanggal 18November 2014, (fotokopi dari fotokopi);Bukti P2: Petikan Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012, tanggal20 Maret 2012, atas nama Lukas Naa, SH, (fotokopi dari fotokopi);BuktiP3: Petikan Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012, tanggal20 Maret 2012, atas nama Drs.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 821.2-065 tanggal 19 Agustus 2010, tentang Pengangkatan Jabatan Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori khusus dalam daftar lampiran Nomor Urut : 13 pada Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori;--------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 821.2-065 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon II,III, dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori khusus dalam daftar lampiran Nomor Urut : 13 pada Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Supiori;--------------------------4.

Makassar mempelajari secara seksamaberkas perkara baik Bundel A dan Bundel B beserta lampiranSurat surat yang terkait termasuk Memori Banding dan KontraMemori Banding, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis padahari Senin tanggal 23 Mei 2011 telah dicapai kesepakatantentang putusan sengketa ini ditingkat banding denganpertimbangan hukum sebagiberikut; Bahwa, Penggugat/Pembanding adalah Kepala DinasPendapatan Daerah Kabupaten Supiori yang diangkat5berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2

002tanggal 28 September 2008 (bukti P2), kemudianditindak lanjuti dengan Pelantikan pada tanggal 30September 2008 (bukti P3); Bahwa Penggugat/Pembanding telah divonis olehPengadilan Negeri Biak yang menyatakan Penggugat telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjutberdasarkan Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2009/PN.Biktanggal 9 Juni 2010 (bukti' T7); Bahwa Tergugat/ Terbanding menerbitkan Surat KeputusanBupati Supiori Nomor : 821.2 065

Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : SK.821.2 002tanggal 28 September 2008 (bukti P 2)dan; 2.

Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 821.2 065tanggal 19 Agustus 2010 (bukti P1,T 8), telah membawaakibat ketidak pastian hukum sebab disatu pihak SuratKeputusan atas nama Penggugat/Pembanding sebagaiKepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiorikeberadaannya masih berlaku sah secara hukum, sedangdilain pihak Tergugat/Terbanding telah mengeluarkanpula Surat Keputusan yang baru Kepala Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Supiori atas nama BENYAMIN MANSOBEN,SH (bukti P1, T8) lampiran nomor urut 13,

Menyatakan batal Surat Keputusan Ter gugat/Terbanding4.Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 821.2 065 tanggal 19Agustus 2010, tentang Pengangkatan Jabatan Eselon HII,III dan IV dilingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Supiori khususdalam.............dalam daftar lampiran Nomor Urut : 13 pada JabatanKepala Dinas Pendapatan Daerah KabupatenSupiori; Memerintahkan kepada Ter gugat/Terbanding untukmencabut Surat Keputusan Ter gugat/Terbanding BupatiKabupaten Supiori Nomor : 821.2 065 tanggal 19 Agustus2010

Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014,tanggal 18 November 2014 adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkanakibat hukum dan kerugian bagi Para Penggugat adalah tidak jelasdan kabur;4.

Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tertanggal 18November 2014:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsieksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidakdapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Keputusan Pit. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014,tertanggal 18 November 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs.Yakob Kareth, M.Si., Anthonius Ranyabar, S.Sos., M.Si., Lukas Naa, S.H.,dan Ferdinandus Taa, S.H., M.Si.;3.

Bupati MaybratNomor 821.2/01/2014, tanggal 18 November 2014 sebagaimana tersebutdalam Minute Daftar Lampiran Surat Keputusan Plt.

Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tanggal 8 NovemberHalaman 33 dari 38 halaman.

DALAM PENUNDAAN : Menguatkan Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN

BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015: Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung; Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung; Nomor Urut 2 atas nama H.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015: Nomor Urut 49 atas nama Hj.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tana TidungNomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah KabupatenTana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas Para Penggugatsebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATITANA TIDUNG Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagaiberikut :e Nomor Urut 49 atas nama Hj.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TanaTidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah KabupatenTana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugatsebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATITANA TIDUNG Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagaiberikut :e Nomor Urut 49 atas nama Hj.

Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj.BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 (vide buktiP1A = T4), terdapat cacat juridis, bertentangan dengan peraturan perundangundangandan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya harusdinyatakan batal atau tidak sah?

/322/2015 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di LingkunganPemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas padaPara Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj.BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015:e Nomor Urut 49 atas nama Hj.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor:821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IVdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015,sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRANKEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16Februari 2015:Nomor Urut 49 atas nama Hj.

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas

Junir A/Penggugat);