diterima;Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksadan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan nyata dalammembuat pertinbangan dengan alasan:a.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (Judex Facti ) dalampertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 10 alenia

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamahalaman 14 dan 15 yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, menurut PengadilanTinggi adalah sudah tepat dan benar dan berdasar hukum dan diambilalin serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Bahwa namun demikian dari uraian pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama, selanjutnya dalam alenia

padalutut kanan dan luka gores pada pinggang kiri merupakan luka yangdapat sembuh dengan sempurna dan tidak perlu dirawat di rumah sakit,sehingga dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, Pengadilan Tinggi tidaksependapat karena selain pidana yang dijatunkan kepada Terdakwaakan melebihi dari ancaman maksimal dari Pasal 352 Ayat (1)KUHPidana, juga seperti yang telah diuraikan sendiri oleh Hakim TingkatPertama dalam uraian putusannya halaman 14 alenia

jika kita mau lebih jeli melihatpersoalan ini Terdakwa bisa dijerat dengan pasal lainnya karena telahmemarangi korban, namun karena UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 tidak didakwakan sehingga hal tersebut tidak dapatdipertimbangkan; Bahwa soal penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa,Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya karena antara Terdakwadengan Saksi Korban telah ada perdamaian;Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakimpada halaman 10 sampai halaman 11 alenia

Putusan Nomor 842 K/Pid/2016 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (Judex Facti ) dalampertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 11 alenia keduayang berbunyi:Bahwa soal penjatuhnan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa,Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya karena antara Terdakwadengan Saksi Korban telah ada perdamaian:Dalam hal ini Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak membuatpertimbangan yang cukup sebelum menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan

Pengadilan Tinggi Padang tidak memeriksa secara cermat, benardan adil berkas perkara dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Pasaman Barat No. 66/Pid.B/PN.PSB sebagaimana padapertimbangan hukum hal. 12 alenia ke3 putusannya yangmenyatakan telah mempelajari dan meneliti dengan seksamaberkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriPasaman Barat No. 66/Pid.B/PN.PSB tertanggal 25 September2009 , karena yang benar sesuai dengan yang termuat padahalaman 26 alenia 4 putusan Pengadilan Negeri

Naskah putusan yang dibacakan pada sidang terbuka untukumum tidak memuat pertimbangan hukum sebagaimanaterdapat pada hal 24 alenia terakhir s.d hal 25 alenia k1 s/d hal23 alenia 1,2,3 yang menyebutkan Menimbang bahwa adapunpledoi Penasehat hukum TerdakwaTerdakwa juga telahHal. 13 dari 25 hal. Put. No.332 K/Pid/2010dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsurunsur di atas dansemuanya telah dikesampingkan, dst.....c.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004Tentang Mahkamah Agung), Jo Pasal 253 ayat (1) huruf a khususnyahukum pembuktian.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang pada halaman12 alenia ke2 merupakan pertimbangan hukum yang keliru, hal manaPengadilan Tinggi Padang telah mengambil alih seluruh pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanoa mempertimbangkanfaktafakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengandemikian perlu ditinjau Kembali untuk diperiksa secara seksamaHal. 16 dari 25

Sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertamapada halaman 19 alenia terakhir s/d halaman 24 alenia 7, mengenaiketerangan saksisaksi dan TerdakwaTerdakwa, tidak satu orangsaksi pun (berjumlah 16 orang) yang menerangkan terdakwaLisman Nasution dan terdakwa Faisal membakar rumah Darul Azistidak satu orangpun dari TerdakwaTerdakwa yang menyatakan diHal. 17 dari 25 hal. Put.

Pada pertimbangan hukum halaman 20 alenia 2 PengadilanTingkat Pertama menyebutkan bahwa menurut keteranganMislan, terdakwa Aliandi membawa jerigen berisi minyakbensin dan menyiramkannya ke dinding dan ke lantai ;Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.332 K/Pid/2010 Pada pertimbangan hukum halaman 20 alenia 3 PengadilanTingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi Sutan, Aliandimenyiram kasur dengan minyak yang sudah dibawanyadengan jerigen dan akhirnya membakarnya dengan minyakmancis.6.

menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan olehUndangUndang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima; n Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dalam memori bandingnya Tertanggal 22 April 2016 telahmengemukakan alasan/keberatan banding pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMA: e Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inipada pertimbangan hukumnya halaman 9 alenis 2, halaman 15 bagianpertama dan pada alenia

1 serta halaman 17 alenia 6, oleh Majelis Hakimmenyatakan dalam pertimbangannya bahwa KUASA PENGGUGATpadahal PENGGUGAT selaku subyek hukum selama dalam arus perkaraini Sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun, sedangkanpada halaman 20 alenia 3 dikatakan bahwa selain bukti Surat TERGUGATjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu HAMMA HATTA BINSULAEMAN danMUH.

SAING BIN BINNASE hal inipun Majelis Hakimkembali melakukan sebuah kesalahan karena kedua saksi tersebut bukanTERGUGAT yang mengajukan akan melainkan diajukan olehPENGGUGAT dengan kenyataan seperti ini membuktikan kecerobohandalam membuat putusan yang pada gilirannya sangat beralasan jikaputusan ini patut untuk dinyatakan batal demi hukum;KEBERATAN KEDUA: Pertimbangan hukum halaman 25 alenia 3 sebagaiberikut : ........ceeeeeeeeeeee Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T2, T3, T4, T5, T6, T7,Hal

, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27 dan T28, bersesuain dan salingmendukung dengan keterangan saksi Jumardin Bin Anmad menerangkantanah sengketa telah dikuasai Secara temurun dan diupayakan secara terusmenerus sejak tahun 1986 oleh kakek Tergugat bernama Pawe BDeppungeng (T3) Ssampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugatsebagai Cucu Pawe B Deppungeng (Orang Tua Penggugat bernamaJawasang adalah anak dari Pawe B Deppungeng ) ; Kemudian pertimbangan selanjutnya halaman 25 alenia

4dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan dalilsanggahannya bahwa tanah sengekata telah dikuasai secara temurun dandigarap secara terus menerus oleh Tergugat ; e Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 25 alenia 3 dan 4tersebut diatas, adalah sebuah pertimbangan tidak hanya keliru dan salahakan tetapi lebih dari pada didasarkan atas semangat subyektif danmemihak karena saksi Jumardin Bin Ahmad sama sekali tidak

Tahun 2008;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan PengadilanTingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan TingkatPertama hal. 34 alenia 7 dan hal. 35 alenia 1, yang pertimbangannya seakanakantidak ada beban sedikitpun dan sama sekali tidak sadar bahwa pertimbanganyang demikian cenderung bersifat tendensius, subjektif, dan melecehkanmartabat seorang Hakim dan lembaga peradilan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Pengadilan Tingkat Banding yangmengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, didalam pertimbangannya hal. (35 alenia 2 dan hal. 36 alenia 1 dan 2), denganalasanalasan sebagai berikut:1Bahwa seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasimaupun Pemohon Kasasi, tidak ada mengungkapkan terjadinya perselisihanyang terus menerus antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alihpertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada hal. (37 alenia 1), tentang ketigasaksi yang dimajukan Termohon Kasasi menyatakan bahwa perkawinan antaraTermohon Kasasi sudah tidak dapat disatukan lagi.

;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum TingkatBanding yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada(hal. 40 alenia 1 dan alenia ke 2) yang pada pokoknya menyatakan bahwaberdasarkan fakta kejadian dihubungkan dengan fakta hukum, maka gugatanPenggugat telah berdasarkan bukti yang kuat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan sejalan dengan Pasal 19 Huruf (f) Kompilasi HukumIslam yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri in casu Termohon

Hal mana sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh AbuDawud dan Baihaqi yang menyebutkan "Bukti itu wajib bagi orang yangmendakwa";Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan hukum TingkatBanding yang mengambil alih pertimbangan hukum pada Pengadilan TingkatPertama (hal. 40 alenia 3 dan 4) yang pada pokoknya menyatakan pertengkaranHal. 19 dari 29 hal. Put.

Bahwa dalil penggugat pada halaman ke2 Alenia pertama adalah tidakbenar, yang benar tanah milik penggugat hanya 12 meter x 46 meter,Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mbosedangkan terhadap adanya kwitansi pembelian bukan merupakan buktikepemilikan sebagaimana dalil penggugat;6.

Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat terhadap objek sengketa padahalaman ke2 Alenia kedua setentang dengan batas sebelah barat adalahsaling bertentangan dengan dalil penggugat pada halaman pertama Aleniakedua, dimana pada halaman ke2 Alenia kedua batas sebelah baratpenggugat mendalilkan dengan tanah penggugat sendiri, kemudian padahalaman pertama Alenia kedua batas sebelah barat Penggugat mendalikanberbatas dengan tanah Pemda (Tergugat);7.

Bahwa pada halaman ke2 Alenia terakhir dengan tegas penggugatmengakui tanahtanah yang dekat dengan objek sengketa telah dilakukanpembayaran kepada pemiliknya karena bukti kepemilikan yang jelassedangkan penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sehinggatidak dapat dilakukan pembayaran.

Bahwa dalil penggugat pada halaman ke3 Alenia pertama yang menyatakantergugat memasang baliho tidak meminta izin pada penggugat, pernyataanpenggugat tersebut keliru dan salah, oleh karena tempat letak baliho tersebutdipasang bukan tanah milik penggugat, dengan demikian tidak perlu tergugatmeminta izin pada penggugat;10.Bahwa dalil penggugat pada halaman ke3 Alenia kedua juga tidak benar,perbuatan tergugat menguasai objek sengketa tidak melanggar hukumkarena proses pembebasan tanah telah mengacu pada

ketentuan yangberlaku;11.Bahwa selanjutnya pernyataan penggugat pada halaman ke3 Alenia ketiga,setentang dengan pernyataannya Negara Indonesia adalah Negara Hukumbukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, Tergugat sangatmendukung pernyataan tersebut karena telah sesuai dengan ketentuanUndangundang Dasar 1945.

Padahal merupakan faktahukum yang tidak terbantahkan, putusan a quo adalah diputus padatanggal 21 Juli 2011 (vide Putusan halaman 7, alenia terakhir) ;Bahwa kesalahan tersebut adalah bukan sekadar kesalahan pengetikansemata, melainkan sebuah bentuk ketidakcermatan dan kecerobohanJudex Facti di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Sebabdengan menyebutkan putusan bernomor : 45/PDT/ 2009/PT.DPS.

di dalam Putusan a quo ;Bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1974 tersebut, dengan tegasdisebutkan: "Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan,bahkan apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengertiataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yangdapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutandalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;Bahwa di dalam pertimbangan Putusan (halaman 6, alenia

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusannya halaman 6,alenia ke3, yang menyebutkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan faktatersebut diatas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat olehPenggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Benyamin Adnyana Oka,SH., pada tanggal 20 April 1993 Akta Perjanjian Kawin No. 184 sebelumperkawinan dilangsungkan menurut Pengadilan Tinggi tetap sah berlakuuntuk kedua belah pihak"; adalah pertimbangan hukum menyesatkandan bertentangan dengan aturan hukum vang berlaku

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusannya halaman 6,alenia ke5, yang menyebutkan: "Menimbang, bahwa denganpertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang dikemukakan olehpihak Pembanding yang menyatakan bahwa perjanjian kawin yangdibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta No. 184tanggal 20 April 1993 yang dikemukakan dalam memori bandingnyaadalah tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan karena tidakdicatatkan dalam Akta Perkawinan jelas tidak dapat dibenarkan,Merupakan

Bahwa secara keseluruhan terhadap pertimbangan hukum Judex Factihalaman 6 (alenia ke1 s/d 6) dan halaman 7 (alenia ke1, 2 dan 3)mencerminkan sebuah pertimbangan hukum yang tidak lengkap hanvasebagiansebagian saia vang menguntungkan posisi hukum TermohonKasasi / dahulu Terbanding, sebuah putusan yang tidak / kurangmemberikan pertimbangan / alasan hukum, sukar dapat dimengerti,sehingga putusan yang demikian dapat dipandang sebagai suatukelalaian dalam acara ("vormverzuim") ;Bahwa terhadap putusan yang

tidak hadir yang hadir adalah ayah Penggugat dan saksisaksi dan Penggugat juga tidak kenal orangnya;Bahwa pada waktu menikah Penggugat sudah hamil 7 bulan dan anaklahir sesudah 2 (dua) bulan menikah yaitu menikah bulan Oktober dan anaklahir pada bulan Desember;Bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat pertama pada bulan Mei2017 dengan talak satu, seminggu kemudian di talak lagi, Kemudian baik lagidan seminggu sesudah damai di talak lagi secara berulangulang;Bahwa pada surat gugatan Penggugat pada alenia

pertama menjelaskanbahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober2020 dan pada alenia ke tiga Penggugat menjelaskan bahwa pernikahanPenggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama danpada alenia ke empat Penggugat meminta untuk disahkan/diisbatkanpernikahan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa didalam surat gugatan Penggugat alenia ke lima menjelaskanbahwa pada bulan Mei 2017 telah terjadi keributan Penggugat dengan Tergugatdan pada waktu itu Tergugat menceraikan

Berdasarkan fakta dipersidangan makaPenggugat tidak ada lagi dasar hukum untuk mengajukan gugatan karenaPerkawinan Penggugat dengan Tergugat di bawah tangan dan Tergugat mentalakHalaman 6 dari 8 putusan Nomor 418/Padt.G/2020/Penggugat juga di bawah tangan, dengan demikan Mahkamah Syariyah tidak adadasar hukum untuk memproses lebih lanjut perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan meminta untukdisahkan Pernikahannya dengan Tergugat tetapi di dalam alenia ke lima menytakanbahwa Tergugat

Nanzarmengatakan di dalam putusan halaman 14 alenia pertama : mengatakanbahwa saksi tahu luas sawah (satu) hektar dengan panen padi 5 (lima)ton sedangkan umur saya lebih kurang 7 tahun, menurut hematPenggugat/Pembanding kalau saksi Syukri bin H. Nanzar merekayasaketerangan karena mana mungkin luas sawah yang hanya (satu) hektaryang ditanam padi menghasilkan 5 (lima) ton kalau pun 1 (satu) hektarsawah ditanam padi hasilnya hanya 1 (satu) ton = 1000 Kg, danketerangan saksi Syukri Bin H.

Nanzar terlalu dipaksakan karenaketerangan satu sama lain tidak ada kaitannya oleh karena itu keterangansaksi ini patut untuk di tolak atau dikesampingkan;2 Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak keterangan saksiBansaria pada putusan halamam 13 alenia ke 2 yang mengatakanbahwa pada tanah sengketa sekarang dibuat rumah dan rumah tersebuttelah terjual, serta didekat rumah tidak ada sawah, dari keterangan saksiBansaria ini juga terlalu memaksakan keterangan, karena tanah sengketatidak ada rumah sama

ke 1 adalah pertimbanganyang sama sekali tidak dapat dimengerti oleh Penggugat/Pembanding,kalau boleh bertanya apakah seorang mertua tidak boleh menjualtanah kepada menantu yang notabenenya adalah Penggugat danMajelis sama sekali tidak mempertimbangkannya, sehingga apa yangdimuat pada alenia ke tersebut sifatnya menggantung oleh karena ituPenggugat / Pembanding mohon kepada Bapak Hakim Majelis untukmempertimbangkan lebih lanjut sehingga putusan tersebut akan lebihjelas dan terang dan kalaupun semua

pertimbangan Hukum yang diambiloleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu kalau dibaca peraleniasatu sama lain sangat tidak bersesuaian;7 Bahwa tentang Putusan halaman 19 alenia ke Menimbang bahwa olehkarena alas hak Penggugat Pl, P2 dan P3 untuk mengajukan gugatan initidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan, karena kalaudilihat pada halaman 17 alenia ke 4 majelis dalam pertimbangan hukummengatakan kalau bukti tersebut saling berhubungan satu sama lainnyaakan tetapi pada halaman 19 alenia

ke 1 Majelis Hakim menolak buktiPenggugat/ Pembanding yaitu Pl, P2 dan P3 tanpa mempertimbangkanterlebih dahulu, oleh karena itu sangat membingungkan pada putusantersebut dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Bapak Majelishakim yang mengadili perkara ini untuk mengkaji ulang putusantersebut dan mohon untuk mempertimbangkan lagi, sehingga putusantersebut tidak membingungkan orang yang mencari keadilan;Halaman 3 dari 22 halaman Put.No.82/Pdt/2013/PT.PLG.148 Bahwa dalam Putusan halaman 19 alenia ke

Put. 78/PID/2013/PTMKS.Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam Putusannya padahalaman 5 alenia keIJI yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 32 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Sertifikatmerupakan Surat Tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah

hakyang bersangkutan, begitupula dengan alenia keIV yang menyatakan bahwadipersidangan terungkap fakta bahwa baik Terdakwa maupun Saksi H.

Put. 78/PID/2013/PTMKS.Bahwa selain itu Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pertimbangannyapada halaman 5 alenia keIV dan keV telah memasuki rana perdata, dimana Hakim dalampertimbangannya melakukan proses keperdataan yang menyangkut hak kepemilikan,padahal dalam perkara yang disidangkan adalah mengenai perbuatan pidananya;Padahal pertimbangan Hakim dalam Putusannya halaman 5 alenia keVImenyatakan bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa nyatanyata masukdan melakukan kegiatan di dalam

Majelis Hakim Salah atau Keliru Membuat Pertimbangan;Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 78/PDT/2020/PT BJM.Bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannyapada halaman 41 alenia/paragraf terakhir, dan halaman 42 alenia ke1(satu), Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim berikutnya pada halaman 42 alenia ke2(dua) yangdisebutkan sebagai berikut:*"Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut ternyata tidak didukung olehbukti baik bukti surat maupun bukti saksi

tahun2011, sedangkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Akhmad/suamPembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat/A.Wiyoto dibuatatau ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2005, oleh karena itudokumen kosong yang ditandatangani Pembanding/Penggugat tersebutsama sekali tidak ada kaitannya dengan tandatangan Pembanding/Penggugat yang terdapat didalam surat Perjanjian Pengikatan Jual Belltanggal 12 Desember 2005 (Bukti T2), sehingga tidak bisa dijadikandasar untuk pertimbangan dalam halaman 42 alenia

ke2(dua), alenia ke3(tiga), dan alenia ke4(empat);2.

Majelis Hakim Tidak Adil dalam Pertimbangan dan Beban Pembuktianterhadap Bukti T.2 (Perjanjian/Pengikatan Jual Beli Tanggal 12 Desember2005); Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan MajelisHakim dalam putusannya pada halaman 42 alenia ke1(satu) dan ke2(dua), karena Majelis Hakim kurang mempertimbangkan bantahan yangtelah diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo,sebagaimana terurai didalam Surat Gugatan dalam posita 23, dan ReplikHalaman 5 dari 14, Putusan Nomor 78/

PDT/2020/PT BJM.Dalam Pokok Perkara Nomor 3, Kesimpulan IV Alat Bukti halaman 14huruf c Tanggapan Alat Bukti Tergugat; Bahwa seharusnya Majelis Hakim secara adil mempertimbangkanterhadap Bukti T2 yang tidak didukung dengan bukti lainnya maupunsaksi yang membenarkan tandatangan Pembanding/Penggugat didalamBukti T2 tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42alenia ke1(satu) dan alenia ke2(dua) tersebut, lebin berpihak kepadaTerbanding/Tergugat, sehingga pertimbangan tersebut mencerminkanketidak

Tetapi dalampertimbangan hukumnya halaman 27 alenia ke 1 dan ke 3 menyebut tanahtersebut adalah tanah warisan dari almarhum Wayuan Regug ; 4.Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.206/Pdt.G/2010/PN.Dps.

Bahwa sekali lagi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNo.206/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 1 Pebruari 2011 hal. 26, alenia ke3, ke4 dan ke5, yang menolak untuk menyatakan NYOMAN REDEG dan KETUT REDOG sebagai ahli waris almarhum Wayan Regug, kontradiktifdengan pertimbangan hukumnya hal 27 alenia ke3 yang menyebutkan NYOMAN REDEG dan KETUT REDOG adalah juga merupakan ahli warisalmarhum Wayan Regug ; 6.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNo.206/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 1 Pebruari 2011 hal. 28 alenia ke2,3,4,5 dan 6, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalammenerapkan hukum.

Suatu penerapan hukum yang sangat IRONIS ; Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri DenpasarNo.206/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 1 Pebruari 2011, halaman 29,alenia ke6,7,8 dan 9 dan halaman 30, alenia ke1, Majelis HakimPengadilan Negeri telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum.Dalam persidangan terungkap faktafakta hukum bahwa TergugatlV/Terbanding IV telah kawin keluar walaupun dia adalah anak darialmarhum Wayan Regug tetapi tetap tidak berhak mewaris atas hartawarisan peninggalan ayahnya.

Bahwa sebagaimana uraianuraian keberatan Pembanding DalamKonpensi di atas, maka jelas pertrimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Denpasar No.206/Pdt.G/2010/PN.Dps., tanggal 1 Pebruari 2011,halaman 31, alenia ke1 dan 2 adalah keliru ; 3.

Halaman 2, alenia 1 berbunyi:Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itudilanggar disebut Penggugat sedang bagi orang yang ditarik ke mukapengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang ataubeberapa orang itu, disebut Tergugat";b.

Halaman 3, alenia 5 berbunyi:"Dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanyasesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orangyang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu olehPenggugat atau Para Penggugat";Dasar hukum pengajuan gugatan perdata antara lain adalah karenawanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau perbuatan melawanhukum (PMH) (Pasal 1365 KUH Perdata);Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untukmenggugat pihak lain yang "dirasa

Adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadian Negeri Palupada alenia terakhir halaman 20 dan pertimbangan hukum alenia 1,alenia 2, dan alenia 3 halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Palu;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadian Negeri Palu padaalenia terakhir halaman 20 dan pertimbangan hukum alenia 1, alenia 2,dan alenia 3 halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Palu berbunyisebagai berikut:...bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab Jinawab sertabuktibukti surat yang diajukan di persidangan

UndangUndang, oleh karenanya secara formalpermohonan bandingPenggugat dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formalditerima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembandingsedangkan kedudukan Tergugat ditetapbkan sebagai Terbanding;Menimbang, bahwa Pembanding dahuluPenggugat dalam Memori Bandingnyatelah mengajukan keberatan atas Putusan Nomor 105/G/2016/PTUN Mks.tersebut, yang pada pokoknya inti alasan keberatannya adalah:Bahwa pertimbangan hukum halaman 36 alenia

dua sampai dengan halaman37 alenia dua adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar, karenaPenggugat telahmengajukan: Bukti P1 kwitansi pembelian tanah tanggal 2 Maret 2016membuktikan peralihan hak,Bukti P2 dan P3 SPPT PBBTahun 2012, 2013, 2015 dan 2016 atas nama H.

Salama bersesuaian dengan Saksi AbdulSukur;Bahwa pertimbangan judex factie pada halaman 38 alenia satu, empat sampaidengan halaman 39 alenia 2 adalah keliru dan tidak benar, tidak sesuai denganfakta persidangan, karena: Penggugat mengajukan dua orang Saksi yang keterangannyatidak pernah ada pengakuan bahwa tanah objek sengketa adalahtanah adat;"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 128/B/2017/PTTUN Mks.

ke 40 (empat puluh) dan halaman 40 (empatpuluh) alenia ke 41 (empat puluh satu ) dan alenia ke 42 (empat puluh dua) :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu Suprapto,Jumilah, Moch.

ke 48 (empat puluh delapan) dan alenia 49(empat puluh sembilan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata di atas, makadapat diketahui unsurunsur hibah, yaitu : a.

ke 50 (lima puluh), alenia 51 (lima puluh satu),alenia 52 (lima puluh dua) dan alenia 53 (lima puluh tiga) ;Menimbang, bahwa Hermono merupakan salah satu anak dari Saminem yangsaat ini Saminem juga telah meninggal dunia (vide bukti P1) ;Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2020,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa Surat Pernyataan Hibah tanggal 19072017 mengandungcacat yuridis karena Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat secara sepihakoleh

ke 54 (lima puluh empat)halaman 43 alenia ke 55 (lima puluh lima) dan alenia ke 56 (lima puluh enam),Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwabukti berupa SPPT PBB (vide bukti T1,T2,T3, T4,T5, T6, T7,T8, T9, T10dan T11) adalah tidak dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan haksebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;Menimbang, bahwa objek

ke 60 (enam puluh), alenia 61(enam puluh satu), dan alenia ke 62 (enam puluh dua) ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim berpendapat untukpetitum angka 3 gugatan Penggugat sepatutnya untuk dkabulkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 4 gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 383K/Sip/1971 Tanggal 3 November 1971, maka terdapat kaidah hukum yangmengatur mengenai ketentuan pembatalan suatu akte

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru) dalampertimbangannya sebagaimana tertuang dalam halaman 25 alenia 5,yang menyatakan :Menimbanng bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasPenggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka sudah patutdan selayaknya mendapat perlindungan hukum hal ini sejalandengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorRegister : 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 ;Bahwa terkait dengan pernyataan tersebut diatas, Para Pembanding /Para Tergugat tidak

SBYoleh Pihak Kedua, dan telah dilakukan yang menjadi hakPenggugat adalah perbuatan Wanprestasi ;Bahwa demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 28 alenia 5 sampai dengan halaman 29 tentangpertimbangan terhadap Petitum Gugatan Terbanding / Penggugat padaangka 4 (empat), yang berbuny!

SBYTergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah batal, karenaTerbanding/Penggugat telah melakukan wanprestasi dari apa yangdiperjanjikan yaitu dengan menundanunda pembayaran harga tanahyang seharusnya telah dibayar dan karena syarat batal sebagaimanayang tercantum dalam klausul pengikatan jual beli telah terpenuhi ;Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama pada halaman 28 alenia 4 tentang pertimbanganterhadap Petitum Gugatan Terbanding/Penggugat pada

perjanjian dan berkekuatan hukum bagi para pihak Pengikatan JualBeli Nomor : 09/SDH/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 dan berhargasemua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalahtidak beralasan dan sudah sepatut untuk ditolak ;Bahwa karena batalnya Pengikatan Jual Beli Nomor : 09/SDH/VII/2019tanggal 19 Juli 2019 akibat adanya wanprestasi dari apa yangdiperjanjikan, maka Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamaterhadap Petitum Gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 5 padahalaman 29 alenia

pada Pemerintahan Desa Kalitapen, Tapen, Bondowoso, olehkarenanya Petitum angka 6 Penggugat cukup beralasan Hukumdan dapat dikabulkan ;Dan juga petitum angka 6 dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalampokok perkara nomor 5 halaman 31 alenia 2 yang menyatakan : menghukumPara Tergugat untuk melakukan penyelesaian pengurusan Surat KeteranganTanah Bekas Milik Adat pada Pemerintahan Desa Kalitapen, Tapen,Bondowoso, tidak beralasan dan patut serta layak ditolak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat

umur 21 tahun (dewasa);Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindunganhukum bagi hakhak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, makaPengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memandang perlu untukHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.Bjmmemerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mutahsebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talakdilaksanakan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamahalaman 13 alenia

,Pada halam 14 alenia 1 berbunyi,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang...; dan alenia 2berbunyi : Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku.....Pertimbangan tersebut dimuat ulang dengan kalimat yang sama yakni padahalaman 16 alenia terakhir, halaman 17 alenia 1 dan 2 (sebelum kalimatmengadili), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamahalaman 13 alenia terakhir berlanjut pada halaman 14, pada halaman 14 alenia1 dan alenia 2 tersebut haruslah ditiadakan

yang akan,sedang, atau telah diberikannya,dalam pertimbangan hukum tersebut,tertulis undangundang nomor 13 tahun 2003 tentangPerlindungan saksi ;Menimbang, bahwa namun ternyata bahwa undangundang nomor13 tahun 2003 bukan mengenai Perlindungan saksi, namun mengenaiketerangan kerjaan, sedangkan undangundang mengenai Perlindungansaksi adalah undangundang nomor 13 tahun 2006 ;Menimbang, bahwa dengan demikian semua pertimbangan hukumyang menyebutkan undangundang nomor 13 tahun 2003 yaitu ada halaman31 alenia

3 baris pertama, halaman 32 alenia pertama baris pertama,halaman 32alenia 3 baris kelima dan halaman 35 alenia 7 baris pertamadalam putusan nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.PKP, harus diganti dan dibacasebagai undangundang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembandingberada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupunperadilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat/Pembanding tersebut

UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 juncto UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Pendapat Majelis Hakim pada halaman 33 alenia

";1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbading) menyampaikanlampiran sebagaimana yang dimaksud dalam alenia ke3 Uraian Hasil UjiKebenaran materil dengan jumlah Rp. 968.011.413,83 sebagai tidak ada datadalam hasil pengujian (Salinan terlampir sebagai BK3);2 Bahwa oleh karenanya Pendapat Majelis Hakim tidak sesuai dengan data,fakta dan penjelasan dalam persidangan;Bahwa berkenaan dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38960

diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telahmemeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku,sehingga hal tersebut nyatanyata telah melanggar asas kepastian hukum dalambidang perpajakan di Indonesia;Pendapat Majelis Hakim pada halaman 38 alenia

ke5, alenia ke6, alenia ke7.Alenia ke8 dan halaman 39 alenia ke1 sampai dengan alenia ke9;"Bahwa koreksi atas penghasilan dari luar usaha dikarenakan adanya penghapusanhutang/pengurangan perkiraan hutang dari The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltdcabang Singapura sebesar Rp. 91.154.466.657, yang masih tercantum pada neracatahun 2006, namun pada neraca tahun 2007 menjadi Nihil;Bahwa hutang Pemohon Banding dimaksud dilunasi oleh Pemengang saham SungChung Man/Sun Li Su Ching yng merupakan komisaris PT

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 15 alenia ke11:"Bahwa Terbanding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakimbahwa Majelis Hakim pada persidangannya menyatakan bahwa SuratTerbanding Nomor: S367/WPJ.29/KP.0309/2007 tanggal 5 November2008 merupakan suatu Keputusan yang dapat diajukan Banding;"Halaman 18 alenia ke3, alenia ke4, dan alenia ke8:"Bahwa Surat Banding

Putusan Nomor 871 /B/PK/PJK/2013Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak2006 Nomor: 00019/407/06/712/08 tanggal 15 April 2008";"Bahwa Surat Banding Nomor: Tax/070/BCUEXxt/ll/09 tanggal 24 Februari2009 memenuhi ketentuan formal pengajuan surat banding";Halaman 22 alenia ke1 s.d. ke3"Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat posisi dari surat TerbandingNOMOR: S367A/VPJ.29/KP.0309/2007 tanggal 5 November 2008adalah jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut,sehingga

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 21 alenia ke4, alenia ke5, dan alenia ke6:"Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis berpendapatpengiriman Surat Ketetapan Pajak oleh Terbanding ke alamatJl PakuNegara no. 57, Raja Arut Selatan, Pangkalan Bun adalah tidak tepat,sehingga jangka waktu pengajuan keberatan dihitung sejak tanggal SuratKetetapan Pajak

Putusan Nomor 871 /B/PK/PJK/2013Halaman 21 alenia ke8 dan alenia ke9"Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalil Terbanding dalamkeputusan Nomor: S367/WPJ.29/KP.0309/2007 tanggal 5 November2008 yang menyatakan surat keberatan Permohonan Banding tidakmemenuhi ketentuan formal tidak benar, sehingga Keputusan TerbandingNomor: S367/WPJ.29/KP.0309/2007 tanggal 5 November 2008 tersebutharus dibatalkan;""Bahwa selanjutnya ...dst, Majelis berpendapat surat Terbanding Nomor:S367/ANPJ.29/KP.0309/2007 tanggal

5 November 2008 merupakanjawaban atas surat Nomor: Tax/B/237/BCUExt/X/08 tanggal 24 Oktober2008 yang terbukti sebagai keberatan yang memenuhi ketentuan formalsebagai surat keberatan";Halaman 22 alenia ke2 dan alenia ke3"Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta tersebut diatas, Majelisberkesimpulan surat Terbanding Nomor: S367/WPJ. 29/KP. 0309/2007tanggal 5 November 2008 merupakan keputusan yang dapat diajukanbanding, oleh karena keputusan Terbanding Nomor: S367/WPWJ.29/KP.0309/2007 tanggal 5 November

Mengenai Unsur"yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a" alenia kedua menyatakan"Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekitar pukul19.00 WIB bertempat di rumah Sdr.

Bahwa Judex Facti dalam putusan a quo halaman 25 alenia keenammenyatakan "Menimbang, bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman datangdengan marahmarah dan berteriakteriak dan mencekik leher sdr. Eti,melihat kejadian hal tersebut Terdakwa IBRAHIM Bin SULAIMAN MARAHdan mencekik leher saksi Suryati Binti Abdu Rahman supaya melepaskancekikannya pada leher sdr. Eti"; selanjutnya dalam alenia ketujuh JudexFacti menyatakan "Menimbang, bahwa Terdakwa !

Hal tersebut terlihat dalampertimbangan Judex Facti dalam putusan a quo halaman 26 alenia keempatmenyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman telah mengalami kekerasan fisiksebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 440/J07/RSUDD tanggal 4Januari 2009; bahwa Terdakwa Il Muhammad Daud Als Mat Daud Bin Sedek danTerdakwa Ill Morjani Als Mor Bin Sedek tidak tinggal bersama dengansaksi Suryati

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 27 alenia terakhir danhalaman 28 alenia pertama sampai dengan ketiga memasukan teoriteori daripara sarjana mengenai unsur "dengan terangterangan dan tenaga bersama"yang pada dasarnya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwamemenuhi seluruh kriteria dari teoriteori yang dikutip Judex Facti dalampertimbangannya dan sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntutmelanggar Pasal 170 ayat (2) ke1e KUHP, namun lebih lanjut pertimbanganJudex Facti dalam

Dan apabila kita ikuti apa yang diterangkan olehpara Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa "pelipis korban lukamungkin terkena meja" apakah mungkin saksi Suryati Binti Abdu Rahmanbisa terdorong hingga terjatuh dan membentur meja jika tidak ada kekuatanyang mendorongnya, yang mana hal tersebut diuraikan dalam pertimbanganJudex Facti halaman 30 alenia terakhirdan seterusnya.Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/20105.