Ditemukan 54 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : apabila aprila apaila atanila agapita anadila apanila apapbila apagila
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 26-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN BATULICIN Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bln
Tanggal 8 April 2021 — Terdakwa
69 — 35
  • oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 9 Maret 2017, Anak lahir pada tanggal 1Februari 2004 dan ketika melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyadan pada saat dihadapkan ke muka persidangan, Anak masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun sehingga apabila umur Anak dikaitkan dengan UndangUndangPerlindungan Anak maka Anak dapat bertindak sebagai subjek hukum sertadapat didudukkan sebagai Anak Pelaku yang dapat dan mampubertanggungjawab atas segala perbuatannya apapila
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-06-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 6/Pdt.G/2013/PN.BLG
Tanggal 3 Juni 2015 — PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA LAWAN BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DKK
33 — 24
  • Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai denganketentuan yang berlaku;Atau : Apapila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untukitu, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya FERI ANTONI SURBAKTI,SH., MH., dan untuk Tergugat dan Tergugat II hadir Kuasanya JaksaPengacara Negara (JPN), sedangkan untuk
Pengadilan PN BLORA Perdata Wanprestasi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN BLORA Nomor 37 / Pdt.G / 2015 / PN.Bla
Tanggal 29 Juni 2016 — LASMIDI, lawan 1. PD. BPR BKK BLORA
142 — 27
  • TERGUGAT karena bangkrut merupakankeadaan force majeure 52 222 nn nnn nn nnn nn nn anneooneenne Menimbang bahwa selanjutnya apakah Tergugat dapat melemahkanpembuktian dari Penggugat akan di pertimbangkan sebagai berikut: ooncenn Menimbang bahwa dari bukti T11 sampai dengan bukti TI15 tidaksatupun yang membuktikan apabila Penggugat sebagai trading yangmengalami kebangkrutan usahanya sehingga tidak dapat melakukanpembayaran hutangnya kepada Tergugat dan didalam kesimpulannyapunTergugat menerangkan apapila
Pengadilan PA KOTAMOBAGU Perdata Agama
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Ktg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 12
  • Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon pada poin 2 khususnyapada bagian 2.3 di mana apapila dinilai bahwa Pemohon tidak teliti dan tidakcermat dalam menyusun redaksi kalimat;10.Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon pada poin 2 khususnyapada bagian 2.3, jika hal tersebut terkait dengan peristiwa disalah satu hotelyaitu di Hetel Paradise Gorontalo, maka apa yang diuraikan oleh Pemohonadalah tidak benar, Termohon telah ditemukan keluar dengan lakilaki laindari hotel tersebut, Termohon justru
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 17-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMA MULIAWATI,SH.
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
1.AHMAD FAUZI Alias AHMAD
2.NANANG PADLI Alias NANANG
133 — 75
  • PADLI ALIAS NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memalsukan rupiah sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FAUZI ALIAS AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan , dan Terdakwa NANANG PADLI ALIAS NANANG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) dan denda masing masing sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apapila
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-07-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. FOLULU FIRMATUS LAIA;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
58 — 22
  • dengan gugatan inididaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ( 33hari kerja) atasan yang berwenang menghukum tidak mengambilkeputusan atas keberatan tersebut.Oleh karena itu, Surat Keputusan TERGUGAT Nomor B.II/3/PDJ/03561, tanggal 15 April 2015 tentang Menjatuhkan HukumanDisiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Samosir kepada PENGGUGAT batal demi hukum,sebagaimana Pasal 37 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 yang berbunyi :Apapila
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 23 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw
Tanggal 4 Januari 2017 — SAUN, Dkk. (Para Penggugat) melawan PT.BARINTO EKATAMA (Tergugat)
81 — 49
  • Bahwa Para Penggugat jugamenaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apapila Tergugat tetapakan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat sertaakan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut,maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepadaYth.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
380 — 133
  • melihat lengkap risalahPutusan terkait dengan hubungan antara pasa 87 ayat 4 huruf b kaitandengan pasal 84 ayat (2) itu olen Mahkamah Konstitusi kemudiandianggap tidak berdasar menurut hukum, mengapa karena dengandibentuk UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (ASN) substansi norma tentang penentuan sanksi itu berubahkarena itu didelegasikan kepada Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten,Kota dengan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 11 tahun 2017 karena itu apapila
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-11-2019 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Februari 2020 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn.
538 — 461
  • peradilan pidana tipikor di Bandung,Jawa Barat dengan terdakwa mantan Hakim Tinggi dan dipermasalahkan 2(dua) alat bukti permulaan untuk menetapkan tersangka tidak dimiliki olehpenyidik KPK; Bahwa sebagai sarjana hukum harus bertindak profesional, melakukanpenegakan hukum dengan benar dan jangan mempermainkan nasib orang; Bahwa benar pasal 182 KUHAP mengatur bahwa Surat Tuntutan,Pleidooi dan Replik Jaksa Penuntut Umum harus / wajib dibuat secaratertulis, itu pendapat ahli berdasarkan KUHAP; Bahwa apapila
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
ABDUL MUIS Bin JEDDA
140 — 46
  • Terdakwa, Saksi hanyabertanda tangan dicek dan didokumen yang diajukan;Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan penarikan uang dibankKaltim biasanya cek Saksi tanda tangani dirumah sehingga yangmenarik tunai adalah Bendahara Terdakwa setelah uang dicairkanuang dipegang semuanya oleh Terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan tersebut benar tanda tanganSaksi sendiri namun saat dilakukan pencairan dan menarik uangdibank Saksi tidak semuanya mendampingi dan bisanya Saksi hanyabertanda tangan dicek dan apapila
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dk melawan MICHAEL TANNER,
375 — 1238
  • Apapila di kemudian hari terjadi sengketa/perselisihan di antara para pihak maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak dan melepaskan notaris dari segala tuntutan baik secarahukum pidana maupun perdata .10.Bahwa terkait dengan posita No 7 huruf b tidak benar Tergugat ( satu)telah menyarankan Tergugat II (dua), Tergugat Ill ( tiga ) dan Penggugatuntuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan modal dalam negeri denganperjanjian pinjam nama / nominee, karena pada saat Penggugat, TergugatIl (dua)
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 24-01-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
300 — 243
  • Apapila di kemudian hari terjadi sengketa /perselisihan di antarapara pihak maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak danmelepaskan notaris dari segala tuntutan baik secara hukum pidana maupunperdata .Bahwa terkait dengan posita No 7 huruf b tidak benar Tergugat ( satu) telahmenyarankan Tergugat II (dua), Tergugat Ill ( tiga ) dan Penggugat untukmendirikan Perseroan Terbatas dengan modal dalam negeri dengan perjanjianpinjam nama / nominee, karena pada saat Penggugat,Tergugat II (dua) danTergugat
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 03/Pid.Sus - TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 10 Juni 2015 — SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG
138 — 23
  • Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pangadaan tanahkepada Walikota apapila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambilkeputusan.Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih terhadapan yang akandibebaskan , karena pada saat rapat rapat Panitia P2T yang dipimpin oleh Ketua P2Tada dibahas bagaimana solusinya agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan ;Bahwa sakssi pernah bertemu dengan pemilik lahan yaitu ABAH ANOM yang keberatanterhadap harga ganti
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 11-07-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PTA BANDUNG Nomor 192/Pdt.G/2022/PTA.Bdg
Tanggal 16 Agustus 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
105 — 7
  • Abdul Hamid baik secara langsung (natura ) maupun secara berjenjang secara sukarela dan apapila tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau damai maka dapat dilakukan melalui bantuan kantor Lelang Negara yang berwenang yang hasil pelelangannya diberikan kepada ahli waris Hj. Jumroh tersebut pada angka 15;

    17.