Terdakwa tidak melakukanse seorasi apapun pada saat kejadian, saksi juga melihat Terdakwa tidak melawanpetugas yang ada di lokasi kecuali yang saksi lihat Terdakwa hanya menanam pohonkaret bersama dengan kelompoknya ; Kemudian Saksi ARDHY JAYA PUTRA BASANTO, juga memberikanketerangan yang tidak lebih sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksisaksi yang lain ; Seperti juga fakta yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Terdakwadan temannya tidak pernah melakukan blockade yang membuat arus

di KotaSibolga dengan menunjukkan aksiaksi non legal tersebut karenatidak ada dasar hukumnya Kelurahan, Oknum Kepolisian dan SatpolPP mengurusi masalah keperdataan seperti pengosongan tanahseperti yang dilakukannya tersebut di atas kecuali berdasarkan atasperintah Pengadilan untuk itu;Bahwa, tidak sampai disitu aksi non legal ekstrim lainya adalahsekitar Maret 2016, Penggugat memagar keliling tanah in casudengan menyuruh para tukang dari suku Nias sebanyak kirakira 15orang mirip seperti tindakan blockade

melakukan mogok kerja yang jelas melanggarKesepakatan Bersama tertanggal 16 Juli 2014, halaman 4, butir 4, padahalperundingan bipartite belum dan tidak pernah dinyatakan gagal;Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Para Tergugat Rekonvensi mulaiyang telah terhasut dengan Surat dibawah Nomor 06/PUK FSPLEM/SPSI/PT BSM/IX/14 tentang Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja mulaimelakukan pemboikotan produksi perusahaan Penggugat Rekonvensi,membujuk dan menghasut keryawan lain untuk tidak bekerja serta menutupakses (blockade

Bahwa dalam proses pemeriksaan alat bukti yang diajukan olehpara pihak (vide berita acara tertanggal 2 Desember 2020), PihakPemohon menjelaskan mengenai gangguan keamanan yangmenghalangi Pemohon dalam melaksanakan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, dan studi kelayakan, karena ada blockade olehmasyarakat adat terhadap aktifitas pemohon dilokasi/ wilayah IUPyang menuntut ganti rugi atas tanah adat mereka, terhadap dalil iniHakim Anggota merujuk pada Bukti P10 maka diketahui bahwa, haltersebut merupakan

Saksi menjelaskan untuk masalah teknis tidak ada hambatan hanya ada masalahnon teknis dimana sering masyarakat membuat blockade akses masuk ke lokasipekerjaan karena permasalahan lahan.

brangnya sudahada dan instalasi sudah terpasang.Sepengetahuan Saksi tidak oleh karena seharusnya sebagaimana rencanaprogress pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kantor Dinas PerumahanProvinsi Papua Barat Tahap III Tahun Angaran 2017 harusnya mencapai 100%akan tetapi sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan maupun fisikhasil; pekerjaan konstruksi baru mencapai 82,31%.Saksi menjelaskan untuk masalah teknis tidak ada hambatan hanya ada masalahnon teknis dimana sering masyarakat membuat blockade

Dan dalam Demo tersebut pihak pendemomelakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara menggendor pintugerbang, mendiskreditkan perusahaan dengan menyatakan produk perusahaanHaram, serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan menyampaikankata kata tidak senonoh yaitu Bambang Anjing.38.Bahwa Penggugat mengalami kerugian dengan adanya blockade pintu gerbang,sehingga operational tidak bisa berjalan selama 2 hari yaitu tanggal 23 s/d 24Oktober 2014.39.Bahwa Disnakertansos mengundang Penggugat

dengankewenangannya wajid mengeluarkan keputusan tertulis diterima atauditolak disertai alasannya atau permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerimapermohonan tersebut.Pasal 113Ayat (1)Huruf a:Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain ;perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir,kebakaran dan bencana alam diluar Kkemampuan manusia.Huruf b :Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini antara lain,blockade

Untuk keadaanhujan bukan termasuk keadaan kahar sesuai ketentuan dalam SSUKbutir 22 huruf b, yang mengatur bahwa :yang dimaksud dengan keadaan Kahar dalam perjanjian ini adalahbanjir, kebakaran, gempa bumi, badai dan bencana alam lainnya,sabotase, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan, embargo, blockade,peraturanperaturan pemerintah yang berkaitan langsung denganpelaksanaan perjanjian ini, huru hara politik, perang, epidemic, tindakanpemerintah dibidang moneter, bencana alam yang berakibat langsungterhadap

Tidak ada keharusan seorang Tenaga Medisuntuk melakukan Pemeriksaan MRI ulang dan cek darah lengkap gunasuntik blockade saraf apabila Diagnosa telah TEGAK ;Bahwa berdasarkan Buku KONSENSUS NASIONAL : Diagnostik danpenatalaksanaan nyeri neuropati? yang dikeluarkan oleh KelompokStudi Nyeri, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia tahun 2011,hal 10 dan hal 25, menyatakan secara jelas bahwa :PEMERIKSAAN MRI DAN DARAH ~ LENGKAPDILAKUKAN SESUAI INDIKASI.

tentangPemberitahuan Aksi mogok kerja mulai tanggal 11 September 2014 yangjelasjelas merupakan hasutan, bujukan kepada karyawan lain untukmelakukan mogok kerja yang jelas melanggar Kesepakatan Bersamatertanggal 16 Juli 2014 halaman 4 butir 4 padahal perundingan bipartitebelum dan tidak pernah dinyatakan gagal;Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Para Tergugat Rekonvensi mulaimelakukan Pemboikotan produksi Perusahaan Penggugat Rekonvensi,membujuk dan menghasut keryawan lain untuk tidak bekerja sertamenutup akses (blockade

gajikaryawan, dan SGD. 6,500 (enam ribu lima ratus dollar singapore) atasketerlambatan pekerjaan setiap harinya;Bahwa akibat aksi brutal PARA TERGUGAT berupa BLOKADE tersebut,PENGGUGAT telah berupaya secara persuatif agar PARA TERGUGATbersedia memberi kesempatan kepada ratusan karyawan lain yanghendak bekerja, serta mengijinkan kendaraan logistic keluar dan masuk kelokasi kerja akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mengijinkankaryawan lain untuk bekerja, dan pada saat PENGGUGAT berupayamembuka blockade

AIPN Model Contract Gas Sales Agreement, ruang lingkup force majeure antaralain disebutkan:acts of war (wheather declared or uncleared),armed conflict,civil unrest or insurrection,blockade,embargo,riot,sabotage,acts of terrorism,or the specific threat of these acts or even or conditions duo to these acts orevents,strikes,work slow down,lockout,or other industrial disturbance, orlabor dispute,epidemic or plague,fire,earthquake,cyclone,hurricane,flood,drought,lightning,strorms,strorms warning,navigational

AIPN Model Contract Gas Transportation Agreement, ruang lingkup force majeureantara lain disebutkan: acts of war (wheather declared or uncleared), armed conflict, civil unrest or insurrection, blockade, embargo, riot, sabotage, acts of terrorism,Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa 85 Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 85 12/13/2010 11:40:26 PM orthe specific threat of these acts or even or conditions duo to these acts orevents, strikes, work slow down, lockout

RAMLAN KALENGGO (Pemohon X), Ketua Pasukan Putih;8) Bahwa sekitar jam 12.30 Wita, peserta pawai tiba di Kendari Beach danpetugas kepolisian sudah memblokade jalan kemudian Kabag Ops PolresKendari AKP BAHTIAR melakukan himbauan melalui pengeras suarakepada peserta pawai untuk memutar balik arah namun himbauan KabagOps Polres Kendari tersebut tidak diindahkan oleh peserta pawai, yangkemudian peserta pawai menerobos blockade polisi dan melanjutkanperjalanannya menuju Kota Lama Kendari tujuan Jembatan

Kendatipun Para Tergugatmerasa memiliki hak milik atas tanah tersebut sudah seharusnya diselesaikandengan jalur hukum yang ada, bukan dengan caracara anarkis semisalmemblokade jalan masuk ke dua gedung tersebut;Bahwa sejatinya kedua gedung (Jurusan Tarbiyah dan Keguruan) yangtelah selesai dibangun tersebut sudah dapat diresmikan oleh Bupati Aceh Baratdan dipergunakan oleh Tergugat IV, namun hal itu tidak dapat terlaksana karenajalan masuk telah di blockade oleh Para Penggugat;Oleh karena itu kami