Abdullahsebagaimana diiuraikan juga dalam bukti surat berupa hasilpenghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi KalimantanBarat Nomor S2235/PW 14/5/2009 tanggal 26 Oktober 2009:e Pada tanggal 2 November 2007 mentransfer uang sebesar Rp 460.000.000,(empat ratus enam puluh juta rupiah) melalui Nomor Rekening 102 5006182 atas nama Harjono.e Pada tanggal 16 November 2007 mentransfer uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui Nomor Rekening 102500 6182 atas nama Harjono.e

Abdullahsebagaimana diiuraikan juga dalam bukti surat berupa hasilpenghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi KalimantanBarat Nomor S2235/PW 14/5/2009 tanggal 26 Oktober 2009:e Pada tanggal 2 November 2007 mentransfer uang sebesar Rp 460.000.000,(empat ratus enam puluh juta rupiah) melalui Nomor Rekening 102 5006182 atas nama Harjono.e Pada tanggal 16 November 2007 mentransfer uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui Nomor Rekening 102500 6182 atas nama Harjono

Membebani Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini.Apabila ternyata Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mahan keputusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatatdalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat maka pengadilancukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusanini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana apa yangyelah diiuraikan

Oleh karena itu gugatan terbanding adalah cacat formil yangdikualifikasi sebagai error in persona telah diiuraikan dalam eksepsi padasaat jawaban, duplik dipersidangan beserta dalam bukti bukti pembanding.Bahwa berdasarkan alasanalasan dari pembanding di atas eksepsipembanding telah dapat terbukti bahwa gugatan terbanding/penggugatGugatan Penggugat Kurang Pihak adalah cacat formil yang dikualifikasierror in persona.Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yangtidak lengkap atau

PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutandan member penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan aktadan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnyasesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang diiuraikan diatas, maka tidak adasatupun pelanggaran yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III, baikpelanggaran peraturan perundangundangan, maupun pelanggaran secaraadministrative ;Maka berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut di atas, denganin

PPAT wajid membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutandan member penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan aktadan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnyasesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang diiuraikan diatas, maka tidak adasatupun pelanggaran yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV, baikpelanggaran peraturan perundangundangan, maupun pelanggaran secaraadministrative ;Maka berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut di atas, denganin

PEWARISdiselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia: Hal.41 dari 89 halm.Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2013/PA.Mlglil, DALAM REKONPENSI Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat asli/Tergugat Rekonpensi tersebut, telahdilakukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil dalil :1.Bahwa segala apa yang diiuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara konpensi diatas,mohon dianggab sebagai bagian yang tak terpisahkan dan termasuk dalam rekonpensiini, dan Tergugat dalam konvensi mohon untuk selanjutnya

MDN joNomor 146 K/TUN/2013, sebagaimana yang dimuat dalampertimbangan hukum putusan PTUN Pekanbaru padahalaman 91 s/d93 secara jelas telah terbukti bahwa obyek perkara a quo yang diklaimdan digugat oleh Penggugat adalah tidak sama dan tidak tumpang tindihdengan tanah milik Tergugat seperti dimaksud dalam Sertipikat HakMilik yang diiuraikan diatas;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 06/G/2012/PTUN.Pbr jo Nomor 160/B/2012/PT.TUN.

MDN joNomor 146 K/TUN/2013, sebagaimana yang dimuat dalampertimbangan hukum putusan PTUN Pekanbaru padahalaman 91 s/d93 secara jelas telah terbukti bahwa obyek perkara a quo yang diklaimdan digugat oleh Penggugat adalah tidak sama dan tidak tumpang tindihdengan tanah milik Tergugat seperti dimaksud dalam Sertipikat HakMilik yang diiuraikan diatas;Hal 99 dari 148 hal.Put.No.49/PDT/2016/PT.PBR Bahwa bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 06/G/2012/PTUN.Pbr jo Nomor 160

Maksud dari kalimat tersebut, adalah MEWAJIBKANkepada istri Penggugat sebagai penerima pembiayaan untuk melakukanperjanjian penutupan asuransi dengan salah satu maskapai asuransi.Dengan ketentuan sebagaimana diiuraikan dalam Pasal 11 TetangAsuransi Jiwa pada Akad Murabahah No. BGS/401/2008/K dan No.BGS/402/2008/K.Hal.39 dari 70 hal. Put.

MDN = joNomor 146 K/TUN/2013, sebagaimana yang dimuat dalampertimbangan hukum putusan PTUN Pekanbaru pada halaman 91sampai dengan 93 secara jelas telah terbukti bahwa objek perkaras aquo yang diklaim dan digugat oleh Penggugat adalah tidak sama dantidak tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat seperti dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik yang diiuraikan diatas;Bahwa bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 06/G/2012/PTUN.Pbr jo Nomor 160/B/2012/ PT.TUN.MDN jo Nomor 146

MDN jo Nomor 146 K/TUN/2013, sebagaimana yangdimuat dalam pertimbangan hukum putusan PTUN Pekanbarupada halaman 91 sampai dengan 93 secara jelas telah terbuktibahwa objek perkara a quo yang diklaim dan digugat olehPenggugat adalah tidak sama dan tidak tumpang tindih dengantanah milik Tergugat seperti dimaksud dalam Sertifikat Hak Milikyang diiuraikan diatas; Bahwa bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor 06/G/2012/PTUN.Pbr jo Nomor 160/B/Halaman 62 dari 142 hal.

Jika pada akhirnya disamakankedudukan hukumnya antara Kreditor pemegang jaminan kebendaan dan UnsecuredCreditor, maka adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna lagi;Putusan Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa kedudukan KrediturSeparatis lebih tinggi daripada kedudukan buruh;Bahwa urutan pembagian pembayaran sebagaimana diiuraikan pada angka 5 di atastelah pula dikuatkan melalui PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor: 18/PUUVI/2008, tertanggal 23 Oktober 2008, dalam perkara permohonan

keadaan yangmenguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkanorang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perbuatan yang dituduhkankepada Terdakwa pada dakwaan subsidair yakni terhadap elemen unsurmelakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukorporasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar atas tindakanHalaman 69 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.SusTpk/2018/PN Japatau perobuatan Terdakwa sebagaimana diiuraikan

Ngombel Purba adalahPrematur;4, Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Bahwa tentang batas, ukuran dan luas yang dikuasai oleh para Tergugattidak jelas diiuraikan dalam posita dan petittum gugatan PenggugatPenggugat dan tuntutan yang diajukan para Penggugat sekarang telahmelebihi apa yang diputuskan dalam putusan MARI No. 63K/Sip/1979tanggal 7 Mei 1981; Bahwa kedudukan Tergugat I: 1,2,,3 dan 4 yang masing masing bermargaGinting menjadi tidak jelas hubungannya dengan silsilah alm.

sudahdiputuskan bersama oleh Pemda maka menjadi urusannyaBendahara Umum Daerah (melalui mekanisme keuangandaerah).Bahwa pinjaman atas nama perorangan tidak bisa masuksebagai pemasukan daerah, karena pemasukan~ daerahharus atas nama pemerintah daerah, dan untuk masuk kerekening kas daerah tentunya jelas arahnya dari mana.Bahwa Pemda bisa saja menerima pinjaman pribadi, akantetapi juga harus dilihat ada akadnya atau tidak,karena kalau pribadi' tahutahu langsung memasukkanuangnya ke kas daerah, harus diiuraikan

berpendapat Penggugat bukanmerupakan pemegang hak atas tanah yang merupakan objek perkara a quo sebabSHM NO.1906 atas nama Penggugat telah dimatikan atau tidak berlaku lagi dan olehkarenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraa quo menerima eksepsi dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;146Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :Menimbang,bahwa sebagaimana diiuraikan

GABUNGAN BEBERAPA PERBUATANYANG HARUS DI PANDANG SEBAGAI PERBUATANBERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGANPIDANA POKOK YANG SEJENIS TERSEBUT,berdasarkan alasan alasan sebagai berikut : Bahwa secara mutatis mutandis pertimbanganpertimbangan hukum dalam unsur ke2, unsur ke3, danunsur ke4, dipergunakan dan dimasukan dan merupakanbagian dari pertimbangan pembuktian dalam unsur ke5Memori Kasasi ini ;Bahwa berkenaan dengan analisa/oembahasan unsurunsur sebagaimana yang sudah diiuraikan