Ditemukan 54 data
65 — 23
selakuPenjual atas tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Sampean, Nomor49 A (sekarang menjadi Nomor 49), Desa Sanansari (sekarang Kelurahan Bunulrejo),Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan atas nama Tergugat dapat melakukanperbuatan hukum jual beli dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 9 yang yang memintakan memerintahkanTurut Tergugat agar tunduk pada putusan dalam perkara ini, beralasan menuruthukum untuk dikbulkan
37 — 12
oleh karena permohonan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag ) ditangguhkan, maka mengenai permohonan Penggugat tentang SitaJaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan dalam eksepsi dianggapdiulang kembali dalam pertimbangan ini dan merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan;22Menimbang, bahwa oleh karena eksekpsi Tergugat I, Ill dan IV dikbulkan
18 — 2
dalil Termohon tersebut tidak dapat Pemohon fahami ..karena Pemohon tidak pernah mendalilkan tentang apa yang yangdiuraikan dalam dalil Termohon .. bahkan Termohon mendalilkantentang Pemohon menghamburkan keuangan begitu saja danmenyatakan Pemohon suami yang tidak bertanggung jawab terhadapkeluarga dan egois adalah tidak benar, apa yang diuraikan dalamdalil Termohon tersebut pada angka 3 membuktikan sendiri telahterjadi perselisian antara Pemohon dan Termohon, karenanyaPermohonan Pemohon haruslah dikbulkan
Pembanding/Tergugat II : Isawi Diwakili Oleh : Azlan Thamrin, SH., MH
Terbanding/Penggugat : Hj. P. Hatika Binti P. Ranru Diwakili Oleh : SAMIRUDDIN, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahaan Nasional ATR BPN Kota Parepare
Terbanding/Turut Tergugat II : Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
93 — 28
pada pokoknya moon agarperbuatan Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik atas obyeksengketa dalam perkara ini dinatakan sebagai perbuatan melawanhukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaiamanatelah dipertimbangkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telahmengakui dan menguasai tanah obyek sengketa tidak didasarkan atashaknya sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan hal tersebutmerupakan suatu perbuatan melawan hukum maka terhadap petitumPenggugat tersebut patut dan layak untuk dikbulkan
358 — 158
buktibukti Surat dan saksisaksi, namun bukti dan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil permohonanPemohon dalam Eksepsi dengan permohonan Pemohon dalam pokokperkara adalah sama, maka Majelis akan memutusnya bersama denganpokok perkara;Menimbang, bahwa petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelahmempertimbangkan petitumpetitum berikutnya;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 oleh karena Pemohon dapatmembuktikan dalil pokok permohonannya maka petitum ini dapat dikbulkan
21 — 1
Pasal116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohonharus dikbulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturaj1 terhadap Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal84 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Purwokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang selengkapnyaperintah tersebut tercantum dalam amar
Amelia Chandra
Tergugat:
Christian
228 — 49
haruslah ditolak;Menimbang, bahwa tentang biaya bulanan untuk anak, sebagaimanatelah dipertimbangkan didalam Konvensi maka dengan mengambil alih petitumbiaya tersebut petitum 4 (empat) haruslah ditolak;Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) telahdipertimbangkan didalam konvensi maka petitum ini haruslah dikabulkan;hal 30 dari 34 putusan no 344/Pdt.G/2019/PN.TngDalam konpensi dan Rekonpensi :Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi terbukti dan dikbulkan
22 — 6
Kemudiansewaktu di mutasikan ke Polda NTB tahun 2010 Pemohon juga mengajukanpermohonan cerai lagi, tetapi tidak dikbulkan oleh Pimpinan Polda NTB.Pada bulan Desember 2013, Termohon dipanggil oleh Dinas Polda NTB atasHal 5 dari 35 Halaman. Put.No.0176/Pdt.G/2015/PA.Bktperintah Kapolda untuk datang ke Polda NTB karena Pemohon mengajukanpermohonan cerai lagi ke Dinas.
175 — 59
dapat dinyatakan tidak tidak beralasan menurut hukum oleh karena ituharuslah ditolak;Menimbang,bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada butir 13(tiga belas) :menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini,smaka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) H.I.R. danPasal 192 ayat (1) RBG. oleh karenanyagugatan dikabulkan sebahagian berartipihak Tergugat dan Terhgugat Il sebagai pihak yang kalah maka petitumtersebut dapat dinyatakan beralasan menurut hukum untuk dikbulkan
H. DARMAWAN, SH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TANJUNG PERAK SURABAYA
86 — 29
BeritaAcara ini membuktikan bahwa pada saat itu, Pemohon dipanggil dan diperiksasebagai saksi tentang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD PemerintahKota Surabaya Tahun Anggaran 2016;Menimbang, bahwa oleh karena posita Pemohon nomor 2 tidak terbuktimaka petitumnya tidak dapat dikbulkan;Menimbang, bahwa posita dan petitum nomor 3 menyatakan bahwapenahanan atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat PerintahPenahanan Nomor : Print02/0.5.42/Fd.1/07/2019 tanggal 16 Juli 2019, atas dasarSurat
20 — 24
telahmengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor Tahun2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketigajuga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditariksuatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadipecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinyaperceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peratauran Perundangundanganseperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikbulkan
77 — 18
Nan Sabatang sebagaimana bukti jual beli tanggal30 April 1942 (T.1), maka petitum ke2 haruslah dikabulkan;Petitum ke3 : Menyatakan Tergugat rekonvensi tidak mempunyai hak maupunkepentingan hukum apapun atas tanah obyek perkara rekonvensi;Menimbang, bahwa karena tanah objek perkara telah terbukti milikSyamsidar (Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi) maka Petitum ke3 haruspula dikbulkan;Petitum Ke4 : Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat rekonvensi yangberusaha menghalanghalangi pensertifikatan
152 — 41
diajukan olehpelawan sehingga pelawan memohon kepada Hakim Majelis untukmengijinkan pelawan mengubah Nomor Surat teguran ( Aanmaning ) yangterdapat dalam petitumBahwa selain itu pelawan menilai bahwa dengan digantinya petitum tidakakan mengakibatkan kerugian pada pihak terlawan karena tidak melampauibatas batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hakpembelaan terlawan . seperti dalam putusan MARI No 434.K/Sip/1970tanggal 11 maret 1971 yang menyatakan bahwa Perubahan pada gugatandapat dikbulkan
103 — 10
Bahwa adapun alasan Tergugat II memberi kredit terhadap Tergugat I,IV & Vkarena Tergugat pernah mengajukan Surat Permintaan pada tanggal 2 Juli2007 dan melengkapi syaratsyarat sebagai pemnerima kredit atau debiturterhadap Tergugat Il, agar dapat memanfaatkan, fasilitas kredit Demen Loan(DL) dan pinjaman rekening Koran (PRK) seluruhnya senmilai Rp.500.000.000, dan permohonan itu telah dikbulkan/disetujui oleh pihak Terguat IIpada tanggal 15 agustus 2007 ;.