Ditemukan 58 data
1.PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI RIAU
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN INDONESIA
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
178 — 66
Tangal 1 Februari 2018(Sesual dengan fotocopy);Surat GAPKI Cabang Riau = Nomor089/GAPKI/R/III/2018 Tanggal 8 Maret 2018,perihal Upah minimum SektorPertanian/Perkebunan (UMSP) Tahun 2018Provinsi Riau. yang ditujuakan kepada KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiRiau (Sesuai dengan fotocopy);Surat GAPKI Cabang Riau Nomor190/GAPKI/R/IX/2018, tanggal 3 september2018,Perihnal : Data Serikat/Buruh AnggotaGAPKI Cabang Riau, yang ditujukan kepadaKepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi
270 — 86
Halmahera Timur Nomor :188.45/14153.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci danPengangkatan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30November 2017(vide Bukti P1 = T24 = T.llInt10), dan setelah mencermatiobjek sengketa a quo dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak ketigayang bukan berkedudukan sebagai alamat (adressat) yang dituju olehKeputusan objek sengketa a quo sehingga tenggang waktu untuk mengajukangugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang ditujuakan
115 — 19
Nopember 2010, telahdibubuhi materai cukup, sesuai dengan petikan aslinya, diberitanda T.IIFotocopy Permohonan Eksekusi Riel kepada Ketua PengadilanNegeri Sleman tanggal 22 April 2010, telah dibubuhi materaicukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II 6 ; Fotocopy Surat Peringatan yang ditujuakan kepada Agus Sukarno(Penggugat) tanggal 12 Nopember 2009, telah dibubuhi materaicukup, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.II 7Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanyamengajukan bukti
66 — 13
Membuat laporan pertanggung jawaban kelompok kepada KementrianPertanian, Dinas Petemakan dan UPTD Caringin;f.Menyelesaikan rencana Usaha kelompok selama 3 (tiga) tahun ;70Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2010 terdakwa membuat Proposal SarjanaMembangun Desa 2010 dengan Kelompok Temak Tumeka III Kabupaten Bogoryang ditujuakan pada Program Pengembangan Sapi Perah Untuk Memenuhikebutuhan Susu Nasional;Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2010 terdakwa menerima SMSdari Kementrian Pertanian mengenai
217 — 62
Termasuk saksijuga membayar iuran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;Bahwa surat yang ditujuakan kepada Sdr.Setiadi tersebut isinya denganmaksud sekedar mengingatkan kewajiban membayar iuran bulananRt.02/02 dasarnya adalah kesepakatan saudara SETIADI HADINATA yangmenyanggupi akan membayar iuran bulanan RT. 02/02 Kel. Karangayu,Kecamatan Semarang Barat.Bahwa sdr.
174 — 40
TubagusIman Aryadi, S.Ag.M.Si). yang saat itu menjabatsebagai Kepala Daerah yang dimuat pada Koran Harian Lokal HarianBanten membuat pernyataan yang ditujuakan kepada Tergugat Il bahwaREKLAMASI PANTAI MERAK ILEGAL, DAN WALIKOTA CILEGON TAKPERNAH KELUARKAN IZIN SECUILPUN, dan menyetop kegiatanpengurugan tanah pantai cikuasa tersebut karna dilakukan tanpaseizinnya, yang merupakan bukti bahwa Tergugat Il telah melanggarHalaman 6 dari 133 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pat.G/2018/PN.
30 — 4
Laba tahun 77.085.000 154.170.000 Bahwa setelah melakukan penilaian dan seleksi terhadap proposal yangdiajukan oleh pondok pesantren Miftahul Huda akhirnya Dinas PeternakanPropinsi Jawa Timur melalui suratnya yang ditujuakan kepada Bupati PacitanNomor: 524/2357/417.VU/2003, tanggal 7 Juli 2003 memutuskan bahwaKelompok Petani Ternak binaan pondok pesantren Miftahul Huda akanmendapatkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProyekPengembangan Agribisnis Peternakan Jawa Timur tahun 2003 yang
100 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bantuan yang dapat diberikan oleh orangmedeplichtigheid di dalam medeplichtigheid ini adalah, dapat bersifatmaterial, intlektual, di mana bantuan diberikan dengan sengaja atauopzettelijk.Pompe mengatakan opzet atau kesengajaan dari seorang medeplichigeitu pertamatama harus ditujukan kepada perbuatan membantu atauperbuatan memberikan saranasarana atau keteranganketerangan,kecuali itu medeplichige tersebut harus mempunyai kesengajaan atauketidaksengajaan yang ditujuakan kepada unsurunsur dari kejahatan
148 — 86
Bahwa penarikan pihak ketigadalam suatu perkara tidaklah lagi menjadi prinsip umum sebagai kewajiban,tetapi didasarkan kepada kepentingan dalil gugatan. oleh karena itu majelishakim berpendapat penggugat yang mendalilkan mempunyai suatu hakkarena adanya kepentingan hukum yang cukup mempunyai kewenanganmenentukan kepada siapa gugatan ditujuakan yang dirasa oleh Penggugattelah melanggar haknya. oleh karena itu apa bila Tergugat merasa ada pihaklain yang harus digugat maka dapat menarik pihak lain sesuai
75 — 19
sebagaimanadiuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkanketentuan Pasal angka 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah siapa sajayang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini orang perseorangan atautermasuk korporasi dan dalam kasus ini ditujuakan
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
130 — 53
surat tersebutpalsu ketika dia menjualnya kepada Saksi Johan Jauhari;Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada Terdakwa untukmembeli tanah;Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa membuat surat pernyataantersebut, Terdakwa mengatakan urusan Johan Jauhari biar pak EddySofyan yang beresin, lalu tawari bikin surat biar Johan Jauhari beli 1(satu) hektar pak Eddy Sofyan mau ganti 2(dua) hektar;Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat pernyataannyapak Eddy Sofyan tanggal 11 April 2019 yang ditujuakan
118 — 50
.;10.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 8 dan 9) sejalan11...dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 094/Um/1979/PT.Medan yang ditujuakan kepada Tergugat IlIntervens2.
141 — 52
Bank BNI, Tbk Segenap kantor wilayah;1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil perihal target penyaluranKUR yang ditujuakan kepada Kantor Wilayah antara lain:a. Surat nomor:USK/2/2142 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukankepada Kantor Wilayah Medanb. Surat nomor:USK/2/2143 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukankepada Kantor Wilayah Padangc. Surat nomor:USK/2/2144 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukankepada Kantor Wilayah Palembangd.
Bank Negara Indonesia (Persero)tbk Segenap Kantor Wilayah perihal Hasil sosialisasi percepatan KUR untukcabang STA;1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2311 tanggal18 Nopember 2010 yang ditujuakan kepada PT.
BNI kantor Wilayah Bandung BusinessPerformance and Chanel Management Group nomor :WBN/5.1/0226/Rtanggal 27 januari 2012 perihal penggantian jaminan An. 50 kelompokpeternak sapi (debitur KUR) yang ditujuakan kepada PT.
1.EDI KUSBIYANTORO, S.H. M.H
2.RAKHMAT BAIHAKI, S.H., M.H
3.ABDUL FARID, S.H.
Terdakwa:
Sahbani
112 — 0
RAKHMAT BAIHAKI, SH.,MH
Terdakwa:
EDY PURNOMO, ST. Bin SUMARI
148 — 66
Penyaluran Sembako BPNT Kota Singkawang Oktober-November 2021;
- 1 (satu) bundel Bukti Dukung Kondisi e- WARONG KUBE Jasa Kota Singkawang Per-26 Oktober 2021;
- 1 (satu) bundel data dukung Pelaksanaan Rapat Bersama 10 Ketua e-WARONG KUBE JASA Se-Kota Singkawang di Kantor Dinas Sosial Kota Singgkawang tanggal 07 Oktober 2021;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Kementrian Sosial RI Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II yang ditujuakan
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
312 — 221
Padahal yang kita harapkan adalah perbuatanmelawan hukum apa yang dilakukan penyedia mulai dari persiapansampai dengan pelaksanaan kontrak;Bahwa Perpres No. 54 tahun 2010 Pasal 5 , Pasal 6, Pasal 38 , Pasal 51huruf c dst sesungguhnya lebih ditujuakan pada ULP, PPK, KPA, jikadillhat rumusan normanya / subyek normanya belum kepada penyediabarang dan jasa;Bahwa benar apabila ternyata terbukti ada pelanggaran terhadap Pasal5, 6 Perpres No. 54 tahun 2010, maka sanksinya ada di Perpres tersebut.Bahwa sesuai
153 — 25
Lulung).1 (satu) bundel dokumen fotocopy32 lembar perihal Penyampaiann Keputusan Mendagri No: 903 3717 Tahun 2014 yang ditujuakan kepada Gubernir DK Jakarta dari Direkorat Jendral KeuanganDaerah T anggal 22 Sept2014 di Jakarta ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Ir.
182 — 62
Lulung).1 (satu) bundel dokumen fotocopy32 lembar perihal Penyampaiann Keputusan Mendagri No: 903 3717 Tahun 2014 yang ditujuakan kepada Gubernir DKI Jakarta dari Direkorat Jendral KeuanganDaerah T anggal 22 Sept2014 di Jakarta ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Ir.