Informasi yang tidak boleh diungkapkan oleh undangundang;Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut di atas dansubstansi pokok sengketa a quo, menurut Majelis Hakim ketentuan yangrelevan dijadikan dasar pengujian adalah ketentuan dalam Pasal 17 huruf hangka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik yakni apakah Informasi publik yang berupa Letter C609/Kledokan atas nama B.

Tanggapan TERMOHON in casu PENGGUGAT/PEMOHONterhadap pendapat Keempat yang menyebutkan :Bahwa terkait Identitas, tandatangan dan Surat Keterangan gantiKerugian pada Berita Acara Pelepasan Hak merupakan informasiyang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan,asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf hangka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Sesuai pendapat majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Riautersebut di atas, Identitas

Huruf hangka 2 dan 3 Perpres Nomor:54 Tahun 2010, seharusnya Terdakwa Ilmenyatakan tender gagal maka dilakukan tender ulang akan tetapi Panitiadalam melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa konstruksi tetapmeneruskan proses pelelangannya dan selanjutnya Terdakwa II melengkapisendiri administrasi yang kurang dari berkas PT Cahaya Gunung Mas danTerdakwa Il selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang JasaKonstruksi menandatangani dokumendokumen yang tertuang dalam laporanHasil Pelelangan,

* berikut tanaman yangditanam/tumbuh diatas, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara dengan : Kebun Sappewali bin Dawa yangdikuasai Yahya bin Sappewali (Tergugat)Sebelah Timur dengan : Kebun MusirahSebelah Selatan dengan :Tanah Pekarangan Sappewali bin Dawayang dikuasai Yahya bin Sappewali(Tergugat 1)Sebelah Barat dengan : Tanah Pekarangan Papa Hangka danRiaSelanjutnya disebut sebagai obyek sengketa BHal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl5.3.

Olehkarenanya, dalil Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak berdasarhukum.Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat halaman 9 (sembilan) huruf Hangka 30 sampai dengan 33 yang menyatakan bahwa fasilitas kreditPenggugat pada tanggal 7 Oktober 2009 telah Lunas dengan adanyapembayaran oustanding kredit (baki debet) sebesar Rp. 1.089.505.704,87(satu milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh ratusempat dan 87/100 Rupiah) sesuai permohonan Penggugat kepadaTergugat melalui suratnya

a quo) dan bahwa semuakontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat padatanggal 11 September 2020 sudah membuat dan menandatangi perjanjian (kontrak)Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pasar Sentral Gorontalo Nomor:HK.02.01/Cb25.4.1/855/2020 yang mana khususnya dalam ketentuan pada syaratsyaratumum kontrak pada Bab B.6 Penghentian, Pemutusan dan berakhimya Kontrak huruf HAngka

jumlah total penghapusanpiutang yang tak tertagih sebagaimana yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);7) Bahwa dengan demikian, penghapusan piutang tak tertagihyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Banding), tidak memenuhi persyaratansebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1)huruf h UndangUndang PPh, karena selain belumdilakukan upaya penagihan yang terakhir karena belumhapus tagih, juga persyaratan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf hangka

Bahwa lebih lanjut ditegaskan sebagai dasar pengecualian atasInformasi yang Dikecualikan, yakni UU KIP dan UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnyadisebut UU Kearsipan), beserta penjelasannya, sebagai berikut:Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, huruf hangka 3, huruf i, huruf UU KIPSetiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiapPemohon Informasi Publik untuk mendapatkan InformasiPublik, kecuali:b.Informast Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada

bukti surat tersebut diberi tanda TIHl32 a: Review Perpanjangan Hangka Waktu Kredit Debitur Atas nama :Wayan Fery Kencana ; T Ill 32 b : Surat Permohonan dari Wayan Fery Kencana dan Ketut DewiParwati, tanggal 23 Mei 2016 ; T Ill 32 c : Surat rekomendari yang ditujukan kepada PT BPR ASHI diSempidi, tanggal 23 Mei 2016 ; T Il 32 d: Surat Memorandum Credit Committee (MCC) PT.

Publik, dan olen karenanya mohon kepadaMajelis Hakim yang mulia untuk membatalkan obyek keberatan.Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi tidak mempertimbangkan dalilPemohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa informasi yangdimohonkan Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikanBahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalahinformasi yang dikecualikan sebagaimana pertimbangan putusan dalam obyekkeberatan pada halaman 35 yaitu berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf hangka

Dan Pasal 17 Huruf hangka (3) yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dandiberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkaprahasia pribadi yaitu : Kondisi keuangan, Aset, Pendapatan danrekening bank seseorang (Apabila Hak Milik Tersebut dibebaniHak Tanggungan). Sedangkan permohonan TERMOHONKEBERATAN/PEMOHON INFORMASI (ABASIA) untukmemperoleh informasi berupa Warkah merupakan rahasiapribadi (pemegang Sertifikat a.n. Aco Mea) yang mana haltersebut merupakan hakhak pribadi seseorang.

Putusan Nomor 121 K/TUN/2015rekening bank seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 huruf hangka 3 hanya ditafsirkan sempit menjadi hanya milik orang perseorangan:1.Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.49)halaman 38 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa:(4.49) Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi Termohonsebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.47) Majelis berpendapat bahwainformasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalamparagraf

in judicio);Menimbang, bahwa bantahan tergugat yang menyatakan gugatanPenggugat adalah kabur dengan alasan masalah batas, ukuran dan asal usulobyek sengketa tidak jelas termasuk yang disuruh majelis hakim untuk di rubahHalaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 0953/Pdt.G/2018/PA.Rap.posita nomor 5 tertulis harta bersama yang tersebut point 3 huruf A s/d huruf Hangka 1 s/d angka 49 diatas adalah sebagai harta bersama Penggugat denganTergugat selama perkawinan dan ternya Penggugat tidak merubahnya.

Tanah kebun seluas + 1120 M2, berikut tanaman yangditanam/tumbuh diatas, dengan batasbatas: Sebelah utara dengan : kebun Sappewali bin Daya yangdikuasai Yahya bin Sappewali (Tergugat 1), Sebelah timur dengan : Kebun Musira, Sebelah selatan dengan : tanah pekarangan Sappewali binDaya yang dikuasai Yahya bin Sappewali (Tergugat 1) Sebelah barat dengan : Tanah pekarangan Papa Hangka danRia,Hal. 22 dari 57 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2020/PA Pwil.4.3.

Polri T.A 2017.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perluadanya penyesuaian tarif STNK dan BPKB, karena hasil dari kenaikantersebut akan menaikkan pendapat kas negara yang akan dikembalikankepada rakyat dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dalambentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitasfasilitas umum.Bahwa sebagaimana yang tertuang pada bagian konsideranmenimbang Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor Eangka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2, Lampiran Nomor Hangka

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 dan Lampiran I huruf Hangka 1.b.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kopertis adalah melakukanjenis kegiatan administrasi kepegawaian yang dikuasakan kepadanya terhadapPegawai Negeri Sipil di lingkungan Kopertis untuk Golongan/Ruang III a. sampai III d.

Pengadaan Barang dan Jasa, serta akanmenganggu kelancaran Proses Pengadaan Konstruksi danmenggangu kelancaran proyekproyek yang sudah dijadwalkandalam Tahun Anggaran 2012 ; Dengan demikian permohonan penundaan harusnya ditolak, karena tidakada keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentinganPenggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang tergangguHalaman 41 dari 186 halaman, Putusan Nomor : 05/G/2012/PTUNJKT.sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir b dan ketentuan Bab II huruf Hangka

dipenuhiHalaman 93 dari 186 halaman, Putusan Nomor : 05/G/2012/PTUNJKT.dalam hal Proses Pengadaan Barang dan Jasa, sertaakan menggangu kelancaran Proses Pengadaan Konstruksi danProyekProyek yang sudah dijadwalkan dalam Tahun Anggaran 2012 ;Dengan demikian permohonan penundaan harusnya ditolak karena tidakterbukti ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkankepentingan Penggugat dirugikan dan kepentingan umum terganggu,sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir b dan ketentuan Bab II huruf hangka

Bahwa Tergugat / Maderih tidak pernah memiliki girik sebagaimanadidalilkan dalam uraian gugatan angka 2, 3 huruf a sampai dengan huruf hangka 4, 5, 6, 7.1. huruf a sampai dengan huruf f, angka 7.2. huruf a sampaidengan huruf f, angka 7.3. huruf a, b, d, angka 7.4. huruf a, b, d, angka 7.5.huruf b, d angka 9, 11, 12 huruf a sampai dengan c yang terkait atas namaMaderih selaku Tergugat I;.

melakukan pemberkasan untuk pencairan DanaTunjangan Profesi Pendidik pada tahun 2012; Penggugat mengakui ada dana yang tertransfer dalam rekeningnya, yangjumlahnya sama dengan jumlah besaran Dana Tunjangan Profesi Pendidik; Penggugat mengakui telah memakai dana yang ada dalam rekeningnya tersebut dan akan mengembalikannya; Tidak ditemukan berkas yang diusulkan oleh Penggugat untuk pencairan Dana Tunjangan Profesi Pendidik tahun 2012; Tim Pemeriksa dalam laporan hasil pemeriksaannya dalam Bab Il huruf Hangka

kemudian balik nama menjadi atas nama TergugatI; serta Akta Jual Beli No.79/2004, tertanggal 27 Oktober2004 adalah sah serta berkekuatan hukum, sehingga harusdinyatakan tetap berlaku;Dengan demikian permohonan peletakan sita jaminan(conservatoir beslag) atas objek gugatan sebagaimana dalilangka 15 halaman 10 gugatan dalam perkara ini menjadi tidakrelevan dan harus ditolak oleh pengadilan; 9) Bahwa Tergugat I menolak tuntutan dan perincian ganti rugiyang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 11 huruf Hangka