Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimanalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, harmat menghormati, setia member bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, ( Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP.

tenn eeein tne neaneman hennaMenolak kemafsadatan (kerusakan/sesuatu yang tidak baik) diutamakan,untuk meraih kemaslahatan (kebaikan),~ ~~Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya, sehinggapermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Menyatakan hak perwalian anak bernama LOVELY CHERRY FIRANTA, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5052/UMUM/2008, menurut stbld UU No. 23/2006 Jo.PP No. 37/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;6.

untukmengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah memperoleh KekuatanHukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Perceraian pada Kantor Catatan SipilKabupaten Bandung guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Blb5 Menyatakan hak perwalian anak bernama LOVELY CHERRY FIRANTA, yanglahir di Bandung pada tanggal 22 januari 2008 sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No. 5052/UMUM/2008, menurut stbld UU No. 23/2006 Jo.PP

tergugat konpensi mohon ditunjuksebagai wali dan hak mengasuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 12 tahun dan ANAK iIPENGGUGAT DAN TERGUGAT, 8 tahun, karena Penggugatkonpensi/Tergugat rekonpensi tidak pantas menjadi hak danmengasuh anak karena Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensipergi meninggalkan tanpa ijin dan mengajari anaakanaknya yangtidak benar;3.Bahwa Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi telah melakukanperbuatan melawan huum yaitu Hukum perkawinan Undang undangNo.1 tahun 1974 jo.PP

Menyatakan Penggugat konpens/Tergugat rekonpensi telahmelakukan perbuatan melawan huum yaitu Hukumperkawinan Undang undang No.1 tahun 1974 jo.PP NO.9tahun 1975;3. Menetapkan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensisebagai wali dan hak mengasuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 12 tahun dan ninditaNadif Muqsithah, 8 tahun;4. Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensiuntuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 12 tahun dan ninditaNadif Muqsithah, 8 tahun;5.

Bahwa Tergugat telah melanggar PP RI Nomor 25 tahun 1999 jo.PP RI Nomor 38 tahun 1999 jo Keputusan Menteri Keuangan RINomor 487/KMK.017/1999.4). Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran lainnya, yang akanPenggugat buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara ini,sehingga selanjutnya menurut hukum :HIm.2 dari 9 him. Putusan No.0651/Pdt.G20 19/PA.Sda.03.04.Akta Perjanjian Kredit antara PT.

(undang undang No. 01 tahun 1974 Jo.PP. No.9 Tahun 1975) tidak mungkin terwujud, maka Penggugat lewat kuasaHukumnya berhak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, pasal 33 Undangundang No. 1 tahun1974 Jo.

termuat di dalam beritaacara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonadalah sebagaimanayang diuraikan di atas.Menimbang bahwa pemohon telah mendapat izin dari atasanuntuk mengajukan permohonan ceral terhadap termohonberdasarkan Surat Izin nomor : 060/26/Ortala tanggal 24 Mei2011 yang diterbitkan , sehingga secara administratifpemohon telah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyiPRIMAIR1.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, makaalasan perceraian sebagaimana dalam UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo.PP No 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telahterpenuhi;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggilPenggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk beritaacara persidangan yang dianggap telah tercantum dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonagar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah bekerja sebagai PNSyaitu TNFEAL (SATKOR ARMATIM), maka berdasarkan PP.10 Tahun 1983, Jo.PP

sughro;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikandaliinya dan gugatan cerainya tidak melawan hak, beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkanseluruhnya dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan di atas;Menimbang bahwa oleh karena penggugat adalah pegawai negeri sipil, makasebelum memeriksa pokok perkara Penggugat terlebih dahulu harus melangkapipersyaratan administrasi berupa Surat Keterangan Izin Bercerai dari Pejabat yangberwenang, sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.PP

Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai manalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia member bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP.

Tergugat pergimeninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sampai sekarang.Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada komunikasi lagi Sampai sekarang.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat danTergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membinarumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telan melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP

sughro;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikandaliinya dan gugatan cerainya tidak melawan hak, beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkanseluruhnya dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

perceraian ini adalah sebagaiberikut:Halaman 1 Putusan Nomor: 14/Pat.G/2017/PN Sgl1>Bahwa Penggugat DARYATI dengan Tergugat YONO telahmelangsungkan Perkawinan secara Agama Budha dihadapan pemukaagama Budha yang bernama Muhassan Wongtomo di Sungailiat padatanggal 22 Nopember 2006, perkawinan mana telah dicatat pada kantorcatatan sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat pada tanggal 31 Mei 2007,dengan Akta perkawinan Nomor : 19.01.AK.2007.000088 menurut sibld1917 No. 130 jo .1919 No. 81 UU No.1 Tahun 1974 Jo.PP

Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan pemukaagama Budha yang bernama Muhassan Wongtomo di Sungailiat padatanggal 22 Nopember 2006, perkawinan mana telah dicatat pada kantorcatatan sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat pada tanggal 31 Mei 2007,dengan Akta perkawinan Nomor : 19.01.AK.2007.000088 menurut stbld.1917 No. 130 jo .1919 No. 81 UU No.1 Tahun 1974 Jo.PP No.9 Tahun1975 dan Permendagri No. 28 Tahun 2005 yang di keluarkan

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimanalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP.

sughro;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikandaliinya dan gugatan cerainya tidak melawan hak, beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkanseluruhnya dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP