dapatkemudian dimasukkan ke dalam keranjang yang terhubung dengan tali ke atas kapal,lalu diangkat ke atas kapal setelah itu hasilnya dikeluarkan dari keranjang dandimasukan ke dalam tong fiber yang sudah disediakan ;Bahwa gaji tidak ditentukan jika hasilnya banyak, maka hasil tersebut dibagi bersamasetelah dikeluarkan biaya operasional ;Bahwa tong fiber tersebut adalah 10 (sepuluh) buah, barang yang sudah didapattersebut belum sempat dilakukan penjualan, karena ditangkap oleh PengawasPerikanan dan Kelauatan

Bahwa jika permohonan kasasi ini ditolak dan tidak dikabulkan olehMajelis Hakim Tingkat Kasasi, dampaknya akan besar terhadap nelayanIndonesia, putusan ini akan menjadi yurisprudensi dan akan menjadipegangan bagi aparat penegak hukum untuk menindak nelayan yangmempergunakan alat tangkap cantrang, sedangkan alat tersebut masihdiperbolehkan oleh Menteri Kelauatan dan Perikanan yang mempunyaikewenangan untuk mengatur tentang alat tangkap tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon

Bahwa jika permohonan kasasi ini ditolak dan tidak dikabulkan olehMajelis Hakim Tingkat Kasasi, dampaknya akan besar terhadap nelayanIndonesia, putusan ini akan menjadi yurisprudensi dan akan menjadipegangan bagi aparat penegak hukum untuk menindak nelayan yangmempergunakan alat tangkap cantrang, sedangkan alat tersebut masihdiperbolehkan oleh Menteri Kelauatan dan Perikanan yang mempunyaikewenangan untuk mengatur tentang alat tangkap tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon

ADIE YUSPA, MPBahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikKepolisian.Bahwa keterangan yang pernah saksi berikan dihadapan penyidikKepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai PPK di Dinas kelauatan danPerikanan Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan perkara iniBahwa sebagai PPK saksi ditunjuk oleh Sekjen Kelauatan dan Perikananpada Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2010.Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Kontrak yang berkaitandengan

Bahwa sebagai PPK di Dinas kelauatan dan Perikanan Kabupaten TanahLaut ditunjuk oleh Dirjen dinas kelautan dan Perikanan dan didalampekerjaan saya tersebut saksi bertanggungjawab kepada Pemeritah CqKementrian Kelautan dan Perikanan RI Bahwa yang mencari konsultan adalah saksi di internate dan akhirnyaketemu dan bicara pada awalnya melalui Handphone Bahwa Penuntut Umum kemudian memperlinatkan Kerangka Acuankepada saksi dan saksi membenarkannya.

Bahwa yang saksi tahu ia adalah orang dari Dinas kelauatan danPerikanan Kabupaten Tanah Bumbu.Bahwaterdakwa dan membenarkan keterangan saksi tersebut.Keterangan AhliAhli 1. AGUS TAUFIK Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikKepolisian. Bahwa keterangan yang pernah ahli berikan dihadapan penyidik Kepolisiantersebut adalah keterangan yang sebenarnya.

Nomor : 931/2176/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% sebesar Rp. 24.002.727,-

tentang Pencairan uang Termin 95% sebesar Rp.240.027.273,SP2D Nomor : 931/2176/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% sebesar Rp.24.002.727,SP2D Nomor : 931/2219/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5%sebesar Rp. 18.463.636,SP2D Nomor : 931/2220/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5%sebesar Rp. 1.846.364,Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelauatan

Halaman 57 dari 7640.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.SP2D Nomor : 931/2176/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% sebesar Rp.24.002.727,SP2D Nomor : 931/2219/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5%sebesar Rp. 18.463.636,SP2D Nomor : 931/2220/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5%sebesar Rp. 1.846.364,Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelauatan

tentang Pencairan uang Termin 95% sebesarRp. 240.027.273,SP2D Nomor : 931/2176/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% sebesarRp. 24.002. 727,SP2D Nomor : 931/2219/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi /Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 18.463.636,SP2D Nomor : 931/2220/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi /Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 1.846.364,Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelauatan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/ MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementrian kelauatan

Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahanketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.139/MEN/Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDGKU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatangan SuratPerintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaranpada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugaspembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanankementrian kelauatan

Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahanketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatangan Surat PerintahMembayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuankerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjenpengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementrian kelauatan

Endang (Aim) selaku Kepala Dinas Kelauatan dan PerikananKab Ciamis yang meminta sebagian dana yang diterima oleh para penerimabantuan gempa bumi dan tsunami pangandaran, mengakibatkan penerimabantuan dan/atau SKPD teknis yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Ciamistidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuantsunami TA 2007 sebagaimana kewajiban yang tertuang dalam PeraturanBupati Ciamis nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuanganuntuk Pemberian Belanja Subsidi, Belanja

Endang (Aim) selaku Kepala Dinas Kelauatan danPerikanan Kab Ciamis menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.131.000.000., (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) atau setidak tidaknyasekitar sejumlah nilai tersebut, dengan perincian Rp. 50.000.000., (lima puluhjuta rupiah) telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis, dan Rp.81.000.000., (delapan puluh satu juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Auditdari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiJawa Barat tentang

Endang (Aim) selaku Kepala Dinas Kelauatan dan PerikananKab Ciamis yang meminta sebagian dana yang diterima oleh para penerimabantuan gempa bumi dan tsunami pangandaran, mengakibatkan penerimabantuan dan/atau SKPD teknis yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Ciamistidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuantsunami T A 2007 sebagaimana kewajiban yang tertuang dalam PeraturanBupati Ciamis nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan25untuk Pemberian Belanja Subsidi

Endang (Aim) selaku Kepala Dinas Kelauatan danPerikanan Kab Ciamis menimbulkan kerugian keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 131.000.000., (seratus tiga puluh satu jutarupiah) atau setidak tidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, dengan perincianRp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) telah dilakukan penyitaan olehKejaksaan Negeri Ciamis, dan Rp. 81.000.000., (delapan puluh satu juta rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan

(satu) lembar Surat Ketetepan RAMLY DG 1006 UTAsli Pajak Daerah MARASABESSYPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)148 1 (satu) lembar Surat Ketetepan SUTRISMAN DG 8510 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)149 1 (satu) lembar Surat Ketetepan SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)150 1 (satu) lembar Surat Ketetepan YANTO SUNARYO DG 2937 TBAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)151 1 (satu) lembar Surat Ketetepan KANTOR DINAS DG 2203Asli Pajak Daerah KELAUATAN

(satu) lembar Surat Ketetepan RAMLY DG 1006 UTAsli Pajak Daerah MARASABESSYPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3) 352 1 (satu) lembar Surat Ketetepan SUTRISMAN DG 8510 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3) 3531 (satu) lembar Surat Ketetepan SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)354 1 (satu) lembar Surat Ketetepan YANTO SUNARYO DG 2937 TBAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)355 1 (satu) lembar Surat Ketetepan KANTOR DINAS DG 2203Asli Pajak Daerah KELAUATAN

BBNKB MARASABESSY dan SWDKLLJ ( lembar4) Halaman 82 dari 151 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Tte 148 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak SUTRISMAN DG 8510 TAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembarA)149 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar4)150 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak YANTO SUNARYO DG 2937 TBAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar4)151 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak KANTOR DINAS DG 2203Asli Daerah PKB/BBNKB KELAUATAN

BBNKB MARASABESSY dan SWDKLLJ ( lembar3) Halaman 95 dari 151 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Tte 352 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak SUTRISMAN DG 8510 TAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar3)3531 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar3)354 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak YANTO SUNARYO DG 2937 TBAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar3)355 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak KANTOR DINAS DG 2203Asli Daerah PKB/BBNKB KELAUATAN

Daerah MARASABESSYPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)352 1 (satu) lembar Surat Ketetepan SUTRISMAN DG 8510 T Halaman 147 dari 151 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Tte Asli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)3531 (satu) lembar Surat Ketetepan SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)354 1 (satu) lembar Surat Ketetepan YANTO SUNARYO DG 2937 TBAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)355 1 (satu) lembar Surat Ketetepan KANTOR DINAS DG 2203Asli Pajak Daerah KELAUATAN

ADIE YUSPA, MPBahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikKepolisian.Bahwa keterangan yang pernah saksi berikan dihadapan penyidikKepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai PPK di Dinas kelauatan danPerikanan Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan perkara iniBahwa sebagai PPK saksi ditunjuk oleh Sekjen Kelauatan dan Perikananpada Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2010.Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Kontrak yang berkaitandengan

Bahwa sebagai PPK di Dinas kelauatan dan Perikanan Kabupaten TanahLaut ditunjuk oleh Dirjen dinas kelautan dan Perikanan dan didalampekerjaan saya tersebut saksi bertanggungjawab kepada Pemeritah CqKementrian Kelautan dan Perikanan RI Bahwa yang mencari konsultan adalah saksi di internate dan akhirnyaketemu dan bicara pada awalnya melalui Handphone Bahwa Penuntut Umum kemudian memperlihatkan Kerangka Acuankepada saksi dan saksi membenarkannya.

Bahwa yang saksi tahu ia adalah orang dari Dinas kelauatan danPerikanan Kabupaten Tanah Bumbu.Bahwa terdakwa dan membenarkan keterangan saksi tersebut.Keterangan AhiAhli 1. AGUS TAUFIK Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikKepolisian. Bahwa keterangan yang pernah ahli berikan dihadapan penyidik Kepolisiantersebut adalah keterangan yang sebenarnya.

pidana sebagaimana dalam suratdakwaan sebagai berikut :Hal. 6 dari 179 hal Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa RAYNOLD GERRITS HETHARIE selaku Ketua TimPemeriksa Barang berdasarkan (SK) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061/1362.A/12k, tanggal 14 Pebruan2012, pada hari Jumat tanggal 30 November tahun 2012 atau setidaktidaknyadalam waktu lain pada bulan November Tahun 2012 atau setidaktidaknyadalam tahun 2012, bertempat di Dinas Kelauatan

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa RAYNOLD GERRITS HETHARIE selaku Ketua TimPemeriksa Barang berdasarkan SK Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061/1362.A/12k, tanggal 14 Pebruan2012, pada hari Jumat tanggal 30 November tahun 2012 atau setidak tidaknya dalam waktu lain pada bulan November Tahun 2012, atau setidak tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Kelauatan

M.Si ;Bahwa setahu saksi anggaran yang disediakan untuk pelaksaanKegiatan Pekerjaan 12 Paket Budidaya Keramba Jaring Apungdengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) TA. 2012tersebut, adalah sebesar Rp. 797.400.000,(tujuh ratus sembilan puluhtujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari APBDProvinsi Maluku TA. 2012 ;Bahwa yang terlibat langsung sebagai Panitia Pengadaan BarangJJasadalam kaitan proyek pekerjaan Paket Budidaya Kerama JaringanApung Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelauatan

Evaluasi Kualifikasi.Bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang PengadaanPekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring apung Non HDPE TahunAnggota 2012 pada Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Malukudengan lokasi Kabupaten Seram bagian Timur (SBT) Nomor :955/PANAPBD/IX/12k, tanggal 13 September 2012 menetapkanPemenang : CV. Sulabesi Mandiri, calon pemenang cadang CV.Saniafa, dan calon penyedia cadangan!CV.

Amb.2012 pada Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Maluku adalahCV. Sulabesi Mandini ;Bahwa yang saksi tahu sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :061/2504.d/12k tanggal 4 September 2012, adalah sebesar Rp.792.267.000,(tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) ;Bahwa pejabat yang terlibat dalam kegiatan proyek Pekerjaan PaketBudidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 pada Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kab.

(satu) lembar Surat Ketetepan RAMLY DG 1006Asli Pajak Daerah MARASABESSY UTPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)148 1 (satu) lembar Surat Ketetepan SUTRISMAN DG 8510 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)149 1 (satu) lembar Surat Ketetepan SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)150 1 (satu) lembar Surat Ketetepan YANTO SUNARYO DG 2937Asli Pajak Daerah TBPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)151 1 (satu) lembar Surat Ketetepan KANTOR DINAS DG 2203Asli Pajak Daerah KELAUATAN

1 (satu) lembar Surat Ketetepan RAMLY DG 1006Asli Pajak Daerah MARASABESSY UTPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)352 1 (satu) lembar Surat Ketetepan SUTRISMAN DG 8510 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)3531 (satu) lembar Surat Ketetepan SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Pajak DaerahPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)354 1 (satu) lembar Surat Ketetepan YANTO SUNARYO DG 2937Asli Pajak Daerah TBPKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)355 1 (satu) lembar Surat Ketetepan KANTOR DINAS DG 2203Asli Pajak Daerah KELAUATAN

lembar Surat Ketetepan Pajak ) RAMLY DG 1006Asli Daerah PKB/BBNKB MARASABESSY UTdan SWDKLLJ ( lembar4)148 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak SUTRISMAN DG 8510 TAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar4)149 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar4)150 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak YANTO SUNARYO DG 2937Asli Daerah PKB/BBNKB TBdan SWDKLLJ ( lembar4)151 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak KANTOR ODINAS DG 2203Asli Daerah PKB/BBNKB KELAUATAN

lembar Surat Ketetepan Pajak RAMLY DG 1006Asli Daerah PKB/BBNKB MARASABESSY UTdan SWDKLLJ ( lembar3)352 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak SUTRISMAN DG 8510 TAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar3)3531 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak SAHRAN UAT DG 2206 TAsli Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ ( lembar3)354 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak YANTO SUNARYO DG 2937Asli Daerah PKB/BBNKB TBdan SWDKLLJ ( lembar3)355 1 (satu) lembar Surat Ketetepan Pajak KANTOR DINAS DG 2203Asli Daerah PKB/BBNKB KELAUATAN

lembarA)147 1 (satu) Surat Ketetepan RAMLY DG 1006lembar Asli Pajak Daerah MARASABESSY UTPKB/BBNKB danSWDKLL ( lembar4)148 1 (satu) Surat Ketetepan SUTRISMAN DG 8510lembar Asli Pajak Daerah TPKB/BBNKB danSWDKLL ( lembar4)149 1 (satu) Surat Ketetepan SAHRAN UAT DG 2206lembar Asli Pajak Daerah TPKB/BBNKB danSWDKLL ( lembarA)150 1 (satu) Surat Ketetepan YANTO SUNARYO DG 2937lembar Asli Pajak Daerah TBPKB/BBNKB danSWDKLL ( lembarA)151 1 (satu) Surat Ketetepan KANTOR DINAS DG 2203lembar Asli Pajak Daerah KELAUATAN

telahdilaksanakan CV Inna Mandiri dan membuat Berita Acara HasilPemeriksaan;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 seluruh anggota panitia PHObersamasama dengan LUKAS BAYO TUPEN alias LUKAS dan PETRUSTHEODORUS RIWU RENDOK, S.IP alias THEDI datang ke UPTDPerikanan di Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU untukmelakukan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan dimaksud;Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, Panitia PHO kemudianmembuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada terdakwa selakuKepala Dinas Kelauatan

CV Inna Mandiri dan membuat Berita Acara HasilPemeriksaan;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, seluruh anggota panitia PHObersamasama dengan LUKAS BAYO TUPEN alias LUKAS dan PETRUSTHEODORUS RIWU RENDOK, S.IP alias THEDI datang ke UPTDPerikanan di Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU untukmelakukan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan dimaksud;Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, Panitia PHO kemudianmembuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada terdakwa selakuKepala Dinas Kelauatan

Tinggi YangDiselenggarakan oleh Pemerintah dan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 026/0/2005 Tentang Statuta Universitas Khairun.Bersifat kKonkret yakni berupa keputusan tertulis, individual yakniberdampak kepada Penggugat, dan final yakni keputusan Tergugat aquo tidak tersedia upaya hukum baik keberatan administratif maupunbanding administratif.Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Dalam hal ini tidak diangkatnya Penggugat sebagai Dekan FakultasPerikanan dan limu Kelauatan

tangkapan dan pada ujung jaring berisi dua bilan papanyang diberi pemberat dari besi atau paralon atau bola yang berisi semenbeton, ( Supaya Sampai kedasar laut ), yang kedua papan tersebut berfungsiuntuk membuka jaring dan pada bagian atas jaring diberi pelampung yangberfungsi agar jaring bisa terapung serta dilengkapi dengan timah yangberfungsi sebagai pengejut agar ikan ikan masuk kedalam jaring dankemudian masuk kedalam kantong jaring Trawl; Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelauatan

Limunp mme meBahwa pemakaian Pukat Trawl ini dilarang karena dampaknyadapat merusak lingkungan perairan, terumbu karang danSiklus species ikan karena semua ikan walaupun ukurannyakeeil, juga ikut tertangkap; = =4eo eee eSBahwa Pukat Ikan hanya boleh dioperasikan diwilayah ZEEIatau sesuai dengan SIPInya; ~~~~~~~~~Bahwa Peraturan Menteri Kelauatan dan Perikanan No.05/Men/2008/tanggal 31 Januari 2008 Tentang Usaha PerikananTangkap yang mengatur tentang pedoman standar SOPPenengkapan LR GRR mmm iBahwa

seratus duapuluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); Sehingga panitia PHOberkesimpulan bahwa belum dapat dilakukan serah terima pekerjaan/PHO atasselurun pekerjaan karena sesuai Pasal 5 Kontrak pekerjaan tersebutdiserahterimakan apabila mencapai fisik 100%;Bahwa sekalipun kenyataan dilapangan terdakwa tidak melihat dan mengawasipekerjaan serta tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan pengawasanterhadap pekerjaan pengadaan Kapal Pengawas/speedboat di UPTD Perikanan diWini pada Dinas Kelauatan

Kelautandan Perikanan dan terdakwa Dilvianus Octory Boy, mengetahui Kepala BagianPembangunan Sekertaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara LambertusNesi, BA atas nama Bupati Timor Tengah Utara yang pada intinya menyebutkanbahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100%.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemerisaan Fisik (PHO) Nomor:18/Pan.PHO/FHO/XIV/2009 tanggal 15 Desember 2009 tersebut yang menyatakanbahwa pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pengadaan Kapal Pengawas/speedboatdi UPTD Perikanan di Wini pada Dinas Kelauatan

dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); Sehingga panitia PHOberkesimpulan bahwa belum dapat dilakukan serah terima pekerjaan/PHO atasselurun pekerjaan karena sesuai Pasal 5 Kontrak pekerjaan tersebutdiserahterimakan apabila mencapai fisik 100%;Bahwa sekalipun kenyataan dilapangan terdakwa tidak melihat dan mengawasikegiatan pekerjaan serta tidak pernah membuat laporan progress pekerjaanpengawasan terhadap pekerjaan pengadaan Kapal Pengawas/ speedboat diUPTD Perikanan di Wini pada Dinas Kelauatan

terdakwa Dilvianus OctoryBoy, mengetahui Kepala Bagian Pembangunan Setda Timor Tengah UtaraLambertus Nesi, BA atas nama Bupati Timor Tengah Utara yang pada intinyamenyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100%;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemerisaan Fisik (PHO) Nomor:18/Pan.PHO/FHO/XIV/2009 tanggal 15 Desember 2009 tersebut yang menyatakan Putusan No. 31/PID.SUS/2013/PN.KPG, Him 28bahwa pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pengadaan Kapal Pengawas/speedboatdi UPTD Perikanan di Wini pada Dinas Kelauatan

Penggugat berdasarkan SuratKepemilikan hak atas tanah yang sah; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak memiliki hak untuk menguasai sebidangtanah yang sampai saat ini ternyata di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I telah didirikanbangunan rumah sebanyak 2 pintu dan rumah tersebut telah disewakan oleh Tergugat I kepadaTergugat VI untuk dijadikan Kantor Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten SerdangBedagai, oleh karena Tergugat I bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah yang dikuasainyatersebut

Bambang Santosa, MM) (Pihak Kedua) ;

2219/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen)sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluhtiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;SP2D Nomor 931/2220/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen)sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ributiga ratus enam puluh empat rupiah) ;Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelauatan

LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen)sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluhtiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;42.SP2D Nomor 931/2220/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen)sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ributiga ratus enam puluh empat rupiah) ;43.Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelauatan

/2219/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal28 Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan5% (lima persen) sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas jutaempat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enamrupiah) ;SP2D Nomor 931/2220/LSBJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal28 Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan5% (lima persen) sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratusempat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelauatan

Bambang Santosa, MM) (Pihak Kedua) ; e2021Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unitkapal bantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun2011.1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi JawaTengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari 2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan BagiNelayan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unitkapal bantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan CilacapTahun 2011 ; 20 1 ( satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa21Surat Keputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan ProvinsiJawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan KapalPerikanan Bagi Nelayan Pada Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Bambang Santosa, MM)(Pihak Kedua) ; Dokumendokumen lain terkait kegiatanpembangunan 7 unit kapal bantuan hibah keKabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun2011; 1 ( satu) eksemplar Foto Copy yang sudahdilegalisir berupa Surat Keputusan KepalaDinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi JawaTengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011tanggal 18 Januari 2011 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasadan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan UntukPengadaan Kapal Perikanan Bagi NelayanPada Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa