danPKPU karena teroukti mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayarlunas sedikitnya satu utang yang telah jatun waktu dan dapat ditagih ;Bahwa untuk mendukung permohonan ini Para Pemohon akanmelampirkan buktibukti selengkapnya dimuka persidangan bersamaan denganpermohonan sampai perkara ini didaftarkan yang belum juga diselesaikan olehTermohon yang pembuktiannya sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;Bahwa secara yuridis

,MH., yang berkantor di Gedung Perkantoran AndhikaPlaza Lt.3 Room VIl, Jalan Simpang Dukuh Nomor 3840, Surabaya sebagaiKurator dalam kepailitan ini ;Bahwa untuk Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan sepenuhnyakepada Pengadilan Niaga Surabaya untuk menunjuk dan mengangkatnyadengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas para Pemohonmohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.

Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan ini menurutpertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;4. Mengangkat dan menunjuk Kurator bernama Hertri Widayanti,SH.,MH., yangberkantor di Gedung Perkantoran Andhika Plaza Lt.3 Room VI, JalanSimpang Dukuh Nomor 3840 Surabaya sebagai Kurator dalam Kepailitan ;5. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;Atau Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan NegeriSurabaya c.q.

Membebankan ongkos permohonan kepailitan kepada Termohon Pailitsebesar Rp 1.786.000,00 (satu tujunh delapan puluh enam ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon danKuasa Termohon/diberitahukan pada tanggal 2 Pebruari 2012, terhadap putusantersebut oleh Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 6 Pebruari 2012 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 10

Judex Facti Hanya Bersandar Pada Adanya Pengakuan Dari JawabanTermohon Pailit (Kuasa Hukumnya) Atas Permohonan Pailit Tanoa MenelitiAnggaran Dasar Perseroan Yang Bertalian Dengan Badan Hukum ;1.Bahwa dalam dunia perdagangan seharusnya ada proses jawabmenjawabsampai dengan macetnya (berhentiya) pembayaran hutang, namun karenapermohonan pailit itu didasarkan pada halhal yang tidak benar, makasemua hal tersebut diabaikan begitusaja demi adanya kepailitan ;.

PUTUSANNomor : 385 K/PDT.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Kepailitan dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PT. KMI WIRE AND CABLE, Tbk, berkedudukan di JalanRaya Bekasi KM. 23.1 Cakung, Jakarta Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada GUNTHAR BACHROEMSJAH, SH.

Rasuna Said Blok X5 Kavling 12, JakartaSelatan ;(Bukti P16) :17.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanadiuraikan di atas, maka terbuktilah bahwa Termohon Pailittelah mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuhwaktu dan dapat ditagih dan karena itu permohonanpernyataan kepailitan ini telah memenuhi syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) UndangUndangNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Hutang ;18.Bahwa

dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) tidak terpenuhi ;Bahwa UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara prinsip mengatur mengenaipembuktian kepailitan secara sederhana.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, yaitu panjang secara sederhana dapatdibuktikan adanya dua atau lebih Kreditor dan sedikitnya ada satu utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka pihak Termohon Pailit dalam suatuperkara kepailitan telah dapat diputuskan berada dalam keadaan pailit ;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNiaga Jakarta Pusat yang menyebutkan

(linat ketentuan Pasal 1 Ayat 6 UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ;Dengan kata lain jelas serta telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagikebenarannya, PT.

dan PenundaanPembayaran Utang (selanjutnya disebut UndangUndang Kepailitan) ;B.

Bahwa sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang Kepailitan, KuratorSementara dan Kurator Kepailitan yang Pemohon usulkan adalah (i)SAFITRI HARIYANI, SH., MH., beralamat kantor di Golden Madrid BlokC16, Sektor XIV4, BSD City, TangerangBanten 15318, yang terdaftarpada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor :C.HT.05.15110 tanggal 7 Juni 2006 dan (ii) WILLIAM EDUARD DANIEL,SE.,SH.,LLM.,MBL.

pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telahdipenuhi"Bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Kepailitan,menyatakan, "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhanaadalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telahjatuh waktu dan tidak dibayar"Oleh karenanya berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Kepailitan, hal yang harus dibuktikan secara sederhanaadalah :a.

Sutan Remy Sjahdeini, SH, "Hukum Kepailitan,Memahami UndangUndang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan",penerbit PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, halaman 149).4. Bahwa Ricardo Simanjuntak dalam makalahnya "Esensi Pembuktian)Sederhana Dalam Kepailitan dan Prinsip Dasar Pengajuan PKPUBerdasarkanUndangUndang No.4 tahun 1998, menyatakan bahwa :Sedangkan dikatakan bahwa pembuktian sederhana yang menjadiukuran itu adalah ditujukan untuk wanprestasi, atau adanya utang yangHal. 14 dari 26 hal. Put.

artinya ketentuantentang Kepailitan ???

PUTUSANNomor : 903 K/ PDT.SUS / 2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga Kepailitan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA, suatu perseroan terbatasyang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,berkedudukan di Jakarta, JI.

Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yangberwenang untuk mengawasi Kepailitan ini ;4. Menunjuk Sdr. William Eduard Daniel, SE, SH, LL.M, MBL., Kurator yangberkantor di JI. Menara Rajawali 10" Floor, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 dan Sdr. Imran S. Kristanto, SH.,LL.M., Kurator yang berkantor di JI. Blora No. 31, Menteng, Jakarta 10310sebagai Kurator dalam kepailitan ini ;5.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 03 K/N/2000 tanggal 24 Januari2000 antara Bernard Ilbnu Hardjojo melawan HashimDjojohadikusumo dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit adalah selaintercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Kepaailitan,masih juga harus dihubungkan dengan syarat prosedural yaitubahwa pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana/sumir(vide Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Kepailitan).

Sumi Asih, dengan pertimbangan sebagai berikut :Pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukansecara sederhana atau sumir (vide pasal 6 ayat (3) UndangUndang Kepailitan) sebab eksistensi adanya hutang dengan jumlahyang pasti belum dapat ditentukan tanpa dilakukan pemeriksaanmelalui proses perdata di Pengadilan Negeri atau PengadilanUmum ;d. Putusan Mahkamah Agung No. 23 K/N/1999 tanggal 16 Agustus1999 antara PT. Waskita Karya melawan PT.

Hutama Karya (Wilayah Ill) yangtelah jatuh tempo dan dapat ditagih ;Bahwa dengan demikian jelas bahwa syarat materiil kepailitan unsurHal 36 dari 45 hal Put.No.903 K /Pdt.Sus/2009dua atau lebih Kreditur dan sedikitnya satu hutang telah jatuh tempodan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UUK danjuga perkara a quo tidak dapat dibuktikan secara sederhana/sumirsebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) UUK tidak terpenuhi ;Bahwa oleh karena syarat materiil kepailitan tidak terpenuhi maka jelasPemohon

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU Kreditur adalah orang atau badan hukum yangmempunyai piutang karena Perjanjian atau Undang Undang yang dapatditagih di muka Pengadilan dan menurut ketentuan Pasal angka 3 UUNomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud denganDebitur adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang ataukewajiban karena Perjanjian atau Undang Undang yang pelunasannya dapatditagih di muka Pengadilan;12

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, yangmengatur mengenai syaratsyarat permohonan PKPU;D.

No. 100 PK/Padt.SusPailit/201313.14.15.16.Bahwa pengertian Kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang adalah: Orang yang mempunyai piutang karena perjanjianatau undangundang yang dapat ditagih di muka Pengadilan sehingga dalammemori ataupun buktibukti yang diajukan oleh Pemohon I PKPU, Pemohon IIPKPU dan Pemohon III PKPU harus dapat membuktikan di dalam persidangana quo tentang adanya piutang yang dimiliki yang

Pasal 224 Undang Undang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU);25.

Property (Dalam Pailit) yang akan ditetapkan kemudiandengan sebuah penetapan;6 Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akanditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;7.

Bahwa apa yang teruraikan dalam UndangUndang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 di atas,sangat jelas dan terbukti jika antara Pemohon dan Termohon tidakpernah terjadi adanya utang piutang;3.1.7.

AHU.AH.04.0336 berkantor di Graha Eka Formula Lantai 3 Ruang 305,Jalan Bangka Raya No. 2 Kemang, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalamperkara kepailitan ini;5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan setelahKurator selesai melaksanakan tugasnya;6.

Bahwa hal itu terbuktikan jika saya bukan debitur dan Pemohonbukan kreditur saya, sebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No.37 Tahun 2004 khususnya Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dan 3;2. Bahwa menurut UndangUndang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yangmenyatakan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karenaperjanjian atau undangundang yang dapat ditagin di mukaPengadilan;3.

Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk., sebagai kreditur saya, selaku TermohonPailit;Bahwa menurut UndangUndang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 pada bab 1 Pasal 1 ayat 2 yangmenyatakan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karenaperjanjian atau undangundang yang dapat ditagin di mukaPengadilan;Bahwa demikian juga halnya menurut UndangUndang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 3/7 Tahun 2004 padaBab 1 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Debitur

Pasal 1 ayat 1 dan6 dari UndangUndang No. 3/7 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan oleh karenanyapermohonan pailit dari Pemohon dapat dikabulkan;1. Bahwa Majelis Hakim keliru dan salah menerapkan pasal dalam perkara ini,karena seharusnya Hakim terlebin dahulu menelah Bab Pasal 1 ayat 2dan 3 UndangUndang No. 3/7 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang;2.

Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570; sebagai Tiem Pengurus; dalam kepailitan ini ; 5. Menyatakan harta pailit Reni Kristiyani Setyawan, (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan ;6. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dan membebankannya kepada Reni Kristiyani Setyawan (Dalam Pailit) ;7. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ;8.

Jogjaraya Energy pailit dengan segalaakibat hukumnya ;Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yangberwenang untuk mengawasi Kepailitan ini ;Menunjuk Ny. Endang Srikarti Handayani,SH.

Eksepsi dasar Permohonan Pernyataan Pailit Kabur dan Tidak Jelas sertaTidak terpenuhinya syarat sahnya Pernyataan Kepailitan ;1. Pemohon mendalilkan dan menuntut agar Termohon Pailit dinyatakanmempunyai hutang dan harus membayar kepada Pemohon Pailit.

Bahwa karena hutang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, makaperkara a quo bukan merupakan sengketa kepailitan dengan segalaakibat hukumnya sesuai Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan ;8.

Jogjaraya Energy, sehingga unsur syarat adanya 2kreditur tidak teroenuhi dalam perkara kepailitan a quo ;16.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang salah dalammenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena berkaitan dengan pertimbangan pembuktian denganHal. 15 dari 26 hal. Put.

Oleh karena itu berkaitan adanya tagihan premi asuransi dari PT.BSAM tertanggal 11 September 2012 tidak dapat dijadikan dasarpembuktian yang sederhana dalam perkara kepailitan a quo, karenakenyataannya tagihan premi asuransi terse but bukan merupakan hutangPemohon Kasasi yang dapat ditagih oleh Termohon Kasasi selaku banktersebut ;18. Bahwa tagihan premi dari PT.

PUTUSANNomor 376 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalanperdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:PT INDRAPURA JAYA LESTARI, yang diwakili oleh DirekturAbdul Khalid, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 153 AA,Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada Andry Mahyar, S.H., M.H., dan kawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Veteran

Yos Sudarso Nomor 153AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pailit dengan segala akibathukumnya;Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawasuntuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pembatalan (PT IndrapuraJaya Lestari);Menunjuk dan mengangkat: Muhamad Idris, H.

Tambunan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denganSurat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH 04.0335 tanggal 10 Maret2015, beralamat di Kantor Siadari & Siadari Law Firm Pejompongan VNomor 5B, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat;Selaku Tim Kurator guna mengurus proses dalam kepailitan PT IndrapuraJaya Lestari/Termohon Pembatalan;7.

Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkankemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proseskepailitan berakhir;9.

Asas Keseimbangan;Agar tidak terjadi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukanoleh debitur dan kreditur yang beritikat tidak baik;2. Asas Kelangsungan Usaha;Agar perusahaan debitor yang prospektif dapat tetap dilangsungkanuntuk dapat tetap dipertahankan;3. Asas Keadilan;Untuk mencegah agar tidak terjadi kesewenangwenangan pihak penagihyang mengusahakan pembayaran atas tagihannya terhadap debitordengan tidak memperdulikan kreditor lainnya;4.

PUTUSANNo. 702 K/Pdt.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata (kepailitan) pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNYANGELIA, bertempat tinggal di Jalan DarmoPermai Timur /17 Surabaya, dalam hal ini memberikuasa kepada: RONALD NAPITUPULU, SH. danBAMBANG WIYARTO, SH.MH.

Bahwa, selain itu sesuai dengan Paasal 64 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuanharta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut;14.

Bahwa, untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon dan untukmencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaannya yangdapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangkamendapatkan pembayaran penuh atas semua utang Termohon,dan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Kepailitan,maka Pemohon mohon agar sebelum melanjutkan putusannya ataspermohonan pailit ini, Majelis Hakim PengaDilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya yang terhormat, berkenan mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan ini

Surat teguran tersebut, yang berisikan kapanpembayaran harus telah dipenuhi oleh debitor merupakan bukti telahjatuh tempo dan dapat ditagihnya utang debitor tersebut (videhalaman 75, Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, PedomanMenangani Perkara Kepailitan, Seri Hukum Bisnis, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, Jakarta 2003);Bahwa hingga permohonan perkara a quo diajukan bahwa baik CVDELIMA (Termohon !)

Surat teguran tersebut,yang berisikan kapan pembayaran harus telah dipenuhi olehdebitor merupakan bukti telah jatun tempo dan dapat ditagihnyautang debitor tersebut; (vide halaman 75, kartini Muljadi &Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, SeriHukum Bisnis, PT.

Kewajiban Termohon Pailit merupakan utangsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) UndangundangNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (selanjutnya disebut Undangundang Kepailitan),karena jual beli yang timbul wajib dipenuhi oleh Termohon dan bila tidakdipenuhi memberi hak kepada Pemohon untuk mendapatkanpemenuhannya dari harta kekayaan Termohon;Pasal 1 angka (6) Undangundang Kepailitan mengatur sebagai berikut:Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau

Permohonan Pailit telah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4);1.

Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator;Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan Termohon Pailit, makaPemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk mengangkat Hakim Pengawas danHakimHakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmengawasi proses kepailitan Termohon Pailit serta berkenan menunjuk danmengangkat yaitu:1.Jandri Siadari, SH., Dipl., Mkt,

No. 345 K/Pdt.Sus/2011Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan (UUK), beberapa Yurisprudensi tersebut di atas,dan pendapat ahli hukum, telah secara gamblang diartikan bahwakewajiban debitur terhadap kreditur dalam pengertian kepailitan menurutPasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 adalahkewajiban membayar dalam bentuk uang, sehingga tidak dapat diartikandiluar pengertian tersebut.

Keberatan Ke6: Judex Facti mengabaikan Asas Keadilan dalam Kepailitan;21. Asas Keadilan;Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwaketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi parapihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegahterjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakanpembayaran.

Keberatan Pelawan terhadap Biaya Kepailitan dalam perkara a quo;1.Bahwa Pelawan menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitan pertanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp482.109.858,00 (empat ratus delapanpuluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapanrupiah);Bahwa jumlah uang sebesar Rp482.109.858,00 (empat ratus delapanpuluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapanrupiah) sangatlah besar untuk proses pemberesan kepailitan yang relatifsingkat dari pertengahan bulan

Pelawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim PengadilanNiaga pada perkara a quo membatalkan biaya kepailitan yangdisampaikan oleh Terlawan dalam Laporan Terlawan karena biayakepailitan tersebut sangat merugikan Pelawan;VII. Keberatan Pelawan terhadap Biaya Kepailitan yang dicadangkan1.Bahwa Pelawan menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitan yangdicadangkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di dalamHal.25 dari 35 hal. Put.

Bahwa ada selisih Rpo152.400.000,00 yang bukan merupakan hak darikurator dalam kepailitan PT.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlahbiaya kepailitan sangat mengadaada dan tidak masuk akal. Oleh karenaitu, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia MajelisHakim di tingkat Kasasi untuk membatalkan biaya kepailitan yangdisampaikan oleh Termohon Kasasi dalam Laporan Termohon Kasasikarena biaya kepailitan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi.3.

Keberatan Pemohon Kasasi terhadap Biaya Kepailitan yang dicadangkanyang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.a. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitanyang dicadangkan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) didalam Daftar Pendapatan dan Pengeluaran (Biaya Kepailitan) PT WiraMustika Indah (Dalam pailit);b.