Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,(tiga ribu rupiah);Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaannyasecara lisan, yang pada pokoknya, mengakui terus terang kesalahanan, menyesali atasperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman;Menimbang ,bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa sebagaiberikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa AGIAR ASANDI alias BULUK bin JUMHANA, pada hari Jumattanggal

Bahwa disamping itu pula atas permohonan ini pengadilan AgamaLubuk Pakam telah memanggil para pihak dan telah memeriksanyasehingga tidak secara hukum atas kesalahanan ketik sebagaimanadimaksud atas sama sekali tidak menjadi sebab kekaburan permohonanpemohon.Dalam Pokok Perkara :1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatan dan menolakdalil jawaban Tergugat untuk seluruhnyaa;2. Bahwa point 3 dalil yang diutarakan tidak masuk akal dan mengadaada;3.

hukum dan dapatmempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan dihubungkandengan keterangan saksisaksi dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa Sumantri binSukiman adalah orang / individu sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat DakwaanPenuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya serta dipersidangan Terdakwa mengakuibahwa terdakwa yang membakar rumah korban almh Marsih, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak terjadi kesalahanan

dengan upah buruh yang dibayarkan; Bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tidak ada yangmengganikan tugas terdakwa tersebut; Bahwa setelah dihitung kerugian perusahaan seluruhnya adalah Rp.500.896.000, (lima ratus delapan puluh sembilan enam ribu rupiah); Bahwa pada saat terdakwa mengajukan uang yang disetujuai oleh bagiankeuangan tidak pernah dilakukan pengecekan barangbarang yang dibongkatrtersebut; Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa kwitansi diajukan; Bahwa setahu saksi pernah terjadi kesalahanan

Fotokopi Surat Permohonan Perbaikan Kesalahanan Ketik (ClericalError) pada Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah,tertanggal 4 Desember 2018 yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (/ncrachtvan Gewisde), diberi tanda Bukti T1.5;6.

TIDAK ADA KESALAHAN DARI TERGUGAT.Bahwa dalildalil Penggugat pada poin 17.c. gugatan In Casu,yang pada intinya menyatakan: Unsur kesalahanan PerbuatanTergugat sampai dengan XXXIX yang karena kelalaiannya ataudengan kesengajaan telah melakukan perbuatan Jual BelliBangunan dan Pelepasan Hak yang mana jelas obyeknya bukanmilik Tergugat sampai dengan XXXVII.Dalam Perkara In Casu, Jelas tidak ada unsur kesalahan dariTergugat XVIII, tidak ada unsur kelalaian dan kesengajaandalam melakukan Perbuatan Jual

Majelis hakimberpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam denganpasal 285 KUHP.3) Bahwa pertimbangan satu dengan yang lainnya ternyata terdapat kontradiktif, yaitu dalam halaman 25 disebutkanunsurunsur Tindak pidana pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) 20KUHP, tetapi ternyata dalam pertimbangan halaman 30, yangdibuktikan adalah pasal 285 KUHP saja. 4) Bahwa kesalahanan yang sangat fatal ini adalah dapatmengakibatkan

Nomor 536 K/Pdt/201318KUHPerdata usia dewasa 21 tahun, Majelis Hakim Banding danMajelis Hakim Tingkat Pertama nampak jelas kesalahanan dankekhilafan yang nyata menerapkan hukumnya, yang mana asasasashukum retroactive dan lex specialis derogate lege generalidikesampingkan karena salah menerapkan UndangUndang JabatanNotaris yang beium ada diterapkan pada Akta Perdamaian dibuatlebih dulu ada tanggal 09092004 dan UndangUndangPerkawinan hanya mengatur ketentuan khusus perkawinan tidakdapat diterapbkan

(2) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melakukan permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpahak atau melawan hukum, menawarkna untuk dijual, menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerikaNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram dipidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara,pidana tersebut Ssungguh merupakan perbedaan yang sangat mencolok.Bahwa karena tidak kesalahanan

Bahwa dengan "hilangnya Mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 No.Pol B. 1729 FKT warna Abu abu Metalik tercatat a/n.Rusdiyono bin Sayi ( Penggugat ir / Tergugat ic ). yang tidaklain karena kesalahanan dari Tergugat Ir / Penggugat ic sendiri yang tidak mau mengangsur , akan tetapi ternyata justruTergugat Ir / Penggugat ic dan orang tuanya yang menyebarkankabar tidak enak dan marah marah serta menekan danmengancam Penggugat Ir / Tergugat ic untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan

:Bahwa para Terdakwa pada wakrtuwaktu dan tempattempatsebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulanNopember tahun duaribu tiga belas, setidaktidaknya dalam tahun7duaribu tiga belas, di Madenpom VII/1 Manado setidaktidaknyaditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militerll17 Manado telah melakukan perbuatan pidana : Seorangpejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampaskemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusanatau ketetapan pengadilan karena kesalahanan

Sebelum siang harinya pulang ke Jakarta, lbunda danTermohon sudah saling memaafkan kesalahanan dan kekurangan masingmasing, dan berpelukan..

Sehingga Tergugat Ilmenandatangani Surat Perjanjian dimaksud ada unsur kekhilafan Tergugat Il ;Bahwa unsur kekhilafan atau kesalahanan Tergugat Il prinsipal sebagai orangyang awam hukum dalam menandatangani Surat Perjanjian dimaksud, menuruthemat Tergugat Il adalah sebagai berikut :5.1.

Bahwa perjalanan panjang di dalam pernikahan Penggugat danTergugat tidak membuat Tergugat merasa punya kesalahanan dan harusdiperbaiki, namun selama bersama Penggugat berulangkali memberikesempatan serta memaafkan, namun setahun terakhir Penggugatmerasa sudah banyak berbuat untuk rumah tangganya, namun Tergugattidak berpendapat sama, Penggugat khawatir jika terus bersama akansaling menyakiti dan lebih banyak Mudharatnya yang Penggugat rasakandari pada Penggugat hanyut dengan dosadosa yang tidak lagi

Karena kesalahanan tersebut, maka Turut Tergugat II tidakmempunyai kualitas untuk dapat digugat/ ditarik sebagai Pihak dalamHalaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Ngbperkara aquo yang disebabkan tidak dikaitkan dengan badan hukuminduknya/ instansi diatasnya.2.Penggugat keliru menarik Pihak Tergugat, dengan penjelasansebagai berikut:3.

Putusan Nomor 668 K/Ag/2014lebih menitikberatkan kepada kesalahanan dalam penerapan hukum ataupelanggaran terhadap hukum yang berlaku yang dilakukan oleh judex factipada Pengadilan Agama Giri Menang dan judex facti pada PengadilanTinggi Agama Mataram dalam memutus perkara a quo, baik yang berkaitandengan penerapan hukum formil, atau pun terkait dengan penerapanhukum materil dalam ratio decidendinya.Bahwa adapun keberatankeberatan para Pemohon Kasasi/para Tergugatterhadap pertimbangan hukum (ratio

Dengan demikian peraturan yang berlaku saat inimengatur kaedah hukum yang sama terkait perkara a quo yaitu karena dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNSdiberhentikan dengan tidak hormat;Menimbang, bahwa permasalahan pertama yaitu: pada pokoknyaPenggugat mendalilkan atas kesalahan yang sama, berupa kesalahanan yangHalaman

TIDAK ADA KESALAHAN DARI TERGUGAT.Bahwa dalildalil Penggugat pada poin 14.b. gugatan In Casu,yang pada intinya menyatakan: Unsur kesalahanan yangdilakukan TERGUGAT yang secara sengaja tidak menanggapisurat permohonan restrukturisasi kredit dan secara sepihak telahmelakukan rencana lelang eksekusi terhadap sertifikat objek HakTanggungan a quo.Dalam Perkara In Casu, Jelas tidak ada unsur kesalahan dariTERGUGAT, tidak ada unsur kelalaian dan kesengajaan dalammelakukan Perbuatan Lelang eksekusi, yang

Bahwa system Pemasyarakatansebagaimana disebutkan diatas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agarbinaan pemasyarakatan menyadari kesalahanan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakpidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalampembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ;Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang No.10tahun 1998 perubahan atas UU No.7 Tahun 1992

Bahwa didalam permohonan praperadilan ini berdasar kepadapembuktian terhadap kesalahanan administrasi yang dilakukan olehtermohon berkenaan dengan penangkapan maupun penahanan pemohon.Setiap pernyataan yang disampaikan hendaknya perlu adanya bukti yangdapat dipertanggungjawabkan oleh pemohon bukan sebuah sangkaan ataudugaan.