Nikah Nomor : 245/19/TX/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Balangan;2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldi rumah bersama, kumpul baik selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 oranganak, lahir 25 Oktober 2010;3 Bahwa sejak anak lahir sekitar bulan Oktober 2010 antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut atas sikapTergugat yang suka marahmarah, walaupun ada kesalahan yang sepele sajasifatnya seperti kesalahahan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis Pemohon lahir pada tanggal 4 Agustus 2000, menjadi tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon lahir pada tanggal 4 April 2001 dan memperbaiki kesalahahan Penulisan Nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga semula tertulis Pemohon bernama Khirun

Bahwa adapun yang menjadi alasan atau pemicu pertengkaran danperselisinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat dicurigaioleh Penggugat sedang berhubungan dengan perempuan lain, yang padasaat itu Penggugat menemukan foto perempuan lain dihandphone (HP)Tergugat, namun setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat malahmengungkit masalah pertemuan Penggugat dengan anak Penggugat dibandung untuk menutupi kesalahahan Tergugat;7.

.: Bahwa mengenai pidana baik pidana pokok maupun pidanatambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat PertamaPengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebutsudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahahan Terdakwa dantelan mempertimbangkan keadaankeadaan yang meringankan danmemberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehinggaoleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebutharuslah dikuatkan.: Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMajelis

terdapat kesalahanPenulisan Nama, tanggal lahir, Bulan dan tahun lahir serta jenis kelaminPemohon, dimana tertulis tanggal 03 Agustus 1994 dan Jenis kelaminlakilaki, yang seharusnya Nama Pemohon Yaitu Yuli Yansi, TanggalLahir 12 Juli 1997 dan berjenis kelamin Perempuan.Dengan adanya kesalahan penulisan di Nama, Tanggal Lahir, tahun Lahirserta Jenis Kelamin di Akta Kelahiran dan KTP tersebut, Pemohon telahmencoba mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan sipil kabupatenSanggau untuk memperbaiki, kesalahahan

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaafatau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggung jawaban pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dalam dakwaantungal, telah terpenuhi maka terbukti pula kesalahahan

ratusribu rupiah) untuk dikonnsumsi sendiri dan saat ditangkap Terdakwa tidaksedang mengkonsumsi shabu akan tetapi shabu tersebut ditemukan dalambungkus rokok Sampoerna Mild dalam genggaman tangan kanan Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalahserorang pecandu narkotika, oleh karena itu terhadap pembelaan PenasihatHukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dalam dakwaantungal, telah terpenuhi maka terbukti pula kesalahahan

ketentuanyang menjadi dasar untuk menegakkan hukum materil ataudengan kata lain tidak dapat diadili dengan caracara yang salah.Bahwa pada faktanya melalui putusan Majelis Hakim PengadilanMiliter 102 Medan ini tidak memberikan putusan yang sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena telahterjadi pelanddaran terhadap hukum = acara pidana militer(prosedural) dan peraturan hukum lainnya, bahwa hukum acarapidana adalah prinsip dasar dalam menegakkan hukum materil,yang mana apabila telah terjadi kesalahahan

ketentuantersebut ;Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan perbaikan pada kesalahandata ukur yang diperolehnya sebagaimana diatur pada pasal 41 ayat (3)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.3Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu: apabila dalam pengukuranuntuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambarukur terdapat kesalahan teknik dan ukuran, maka Kepala KantorPertanahan dapat memperbaiki kesalahahan

No. 538 K/Pid/2013307.10.Bahwa telah terjadi kesalahahan dan ketidaksesuaian dengan faktapersidangan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamapada halaman 8 yang diambil alin oleh Majelis Hakim tingkat bandingyang menyatakan : Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umumtersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud suratdakwaan, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi) serta mohon pemeriksaan dilanjutkan.Bahwa walaupun sidang pengadilan dan terbuka

Analisis yuridis terhadap tuduhan kesalahahan keabsahan kedudukan pekerja / buruh perempuandi PT.UNISEM dengan adanya perbedaan hak yang diterima oleh pekerja lakilaki danperempuan yang menimbulkan perbedaan penafsiran antara Penggugat dan Tergugat adalahsebagai berikut :Tergugat telah salah dalam pernyataannya sendiri(argumentum ad ignorantiam), secarafakta yuridis formil dan materiil yang diuraikan Penggugat pada angka 33 bukanlahbenar a quo kesalahan dari Penggugat?

Akan tetapi sampai dengan perkara aquo diajukandipersidangan ini Tergugat tetap tidak mempekerjakan Penggugat serta tidak pulamemberikan hakhak lainnya yang semestinnya diterima oleh Penggugat karenatetap berpendapat bahwa penggugat telah melakukan kesalahan berat melakukanpenggelapan uang perusahaan Tergugat;Menimbang, bahwa ketententuan mengenai kesalahahan beratsebagaimana diatur dalam pasal 158 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat

gagalnya Penggugat dalammenerapkan dasar hukum pada dalil gugatannya dan kesalahan a quodikuatkan oleh Penggugat dalam dalil replik, sehingga dengan kesalahanPenggugat dalam menerapkan dasar hukum secara mutatis mutandissesungguhnya dalildalil Penggugat tidak memiliki dasar hukum, CacatFormil.Apa lacur, sangat disayangkan dan begitu prihatin adalah justru sangofficium nobile yang menyepelekan dan gagal menerapkan kutipanproduk hukum negara dalam Gugatan yang dibuatnya sendiri denganalasan hanya kesalahahan

Munir Albar juga mengandung kesalahahan/cacat formil lainnya yakniterkait alamat objek tanahnya yang tidak sama dengan alamat/letak tanahobjek sengketa di lapangan, di dalam surat ukur tersebut disebutkanbahwa tanah terletak di Desa Amo, pada hal pada kenyataannya dilapangan objek sengketa terletak di Baturaja, yang mana antara Baturajadan Desa Amo mempunyai wilayah yang berbeda namun masih dalamsatu lingkungan Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, KotaTernate, yang mana antara Baturaja dan

Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan perbaikan pada kesalahan data ukur yangdiperolehnya sebagaimana diatur pada pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertahanan No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu: apabiladalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dangambar ukur terdapat kesalahan teknik dan ukurun, maka Kepala Kantor Pertanahandapat memperbaiki kesalahahan tersebut

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yaitu membebaskan para PenggugatRekonvensi untuk tidak membayar progres pekerjaan yang telah dilakukannya yaitusebesar Rp.97.233.972, (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribusembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah dapat dikabulkan, karena dari faktafaktahukum bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi memasukan bahan materialberupa Tiang pancang kelokasi proyek adalah tanpa persetujuan dari PA/ PPK ataupundari konsultan pengawas artinya faktor kesalahahan