, bahwa Pemohon dan Termohon masingmasing telahmenyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam beritaacara sidang;Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupmenunjuk berita acara sidang, yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvesiadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, dan Pemohon Konvesi

dengan Termohon Konvesi bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, makaberdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan revisi kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lubuklinggau;Menimbang, bahwa Pemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi hadirsecara principal di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua belah

Put.Nmr 1061/Padt.G/2016/PA.LLGdiamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82UU Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui proses mediasi sesuai PERMANomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvesimengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvesi karena rumah tanggaPemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sebagai istri tidak mau mengurusdan melayani Pemohon

Termohon masingmasing telah menyampaikankesimpulan yang intinya tetap dengan dalilnya masingmasing sebagaimanatelah dicatat dalam berita acara sidang;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk beritaacara sidang, yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvesiadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, dan Pemohon Konvesi

dengan Termohon Konvesi bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, makaberdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan revisi kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lubuklinggau;Menimbang, bahwa Pemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi hadirsecara principal di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua belah

Put.Nmr 835/Pdt.G/2017/PA.LLGMenimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvesimengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvesi karena rumah tanggaPemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi sering terjadi perselisihnan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sebagai istri tidak mau lagi menurutapa yang dikatakan Pemohon dan selalu membantah sehingga Pemohonsebagai suami merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon, dan sekarang sudahpisah lebih kurang 9 bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensitersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tidak mengajukan replik secaratertulis maupun lisan sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensoi maupun TergugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan pada tanggal 01, tanggal 15,tanggal 22, dan sampai dibacakan putusan tanggal Agustus 2017, walaupun sudah dipanggilsecara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan suatu alasan yangsah; Menimbang, bahwa Penggugat Konvesi

Tergugat Rekonvensilah yang sering cemburu buta, dan juga sering TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sering mengeluarkan katakata kasar, dan menurutjawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, justru Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensilah yang sering mengelurkan katakata kasar tidak menghargai suami;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak hadir di persidangan untuk mengajukan replikmaupun Duplikdan pembuktian, dalam hal gugatan Konvesi

dapatditerima ( Niet Onvankelijk Verklaart); Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI;Menyatakan gugatan Penggugat Konvesi

Dalam konvesi :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rohmat bin Siin) kepada Penggugat (Lina Setiawati binti Purwanto);
Dlam Rekonvensi :-Dalm konvensi dn rekonvensi :3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi melakukan pembayaran kerugian materill kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejumlah Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);4.

DALAM REKONVENSIKeseluruhan hal yang telah disampaikan dam Konvensi dianggapdiulangi dan menjadi satu kesatuan dengan bagian Konvesi;1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah salah satupemilik dari tanah yang terletak Kampung Bangun Rejo, KecamatanTanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud SuratKeterangan Tanah No. 70212/A/X1/18. Tertanggal 27 Agustus 1974 yangditerbitkan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama DamaiTarigan dengan luas 3426 M?;2.

patuhmelaksanakan putusan ini, maka sudah seharusnya kepada TergugatRekonvensi/ Penggugat Konvesi dihukum membayar uang paksa(dwang som) sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk setiaphari apabila mangkir melaksanakan putusan perkara aquo, terhitungsemenjak anmaning putusan perkara ini;Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi secara nyata telahmelakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnyakeseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung olehTergugat Rekonvensi/

Penggugat Konvesi;Berdasarkan dalildalil Penggugat Rekonvensi di atas, maka cukup beralasanhukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini memutus dengan amar1.Mengabulkan keseluruhan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensiuntuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah ditetapkan;Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi melakukanpembayaran kerugian pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi untukmengembalikan parit dalam keadaan semula;Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2013/PN.LP6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi membayar uangpaksa (dwang som) sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuksetiap hari apabila mangkir melaksanakan putusan perkara aquo,terhitung semenjak anmaning putusan perkara ini;DALAM KONVESI DAN REKONVENSI;1.

Apakah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi telah melakukanperbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ TergugatKonvensi?2. Apakah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum?

NafkahIddah sejumlahRp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3.3.Mutah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4.Menyatakan hukum bahwa uang sejumlah Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)

adalahhartabersamaantaraPenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi;

5.Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi

berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal 09April 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukundan menghendaki bercerai denganTermohon;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohondipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannyasecara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :Dalam Konvesi

pada tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya Pemohon tetap padapermohonan semula dan repliknya dan juga tetap ingin cerai, dan Termohon tetap padajawabannya semula dan dupliknya mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimanatermuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang...Dalam Konvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoan Pemohon Konvesi

Undang undang Nomor 01Tahun 1974, jo pasal 85 KHI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPemohon Rekonvensi /Termohon Konvensiharus dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa mengingat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvesisebagai Staf karyawan kantor BLK Lombok Timur, sehingga penghasilannya tidakmenentu maka Majelis Hakim mewajibkan Termohon Konvensi/Pemohon Konvensiuntuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus riburupiah), selain itu pula Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvesi

a) KHI: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut ahyang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteritersebut qobla aldukhul, hal ini sejalan pula dengan AlQuran dalam Surat AlBaqarah ayat 241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antaraPemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/PemohonKonvensi telah melakukan hubungan suami isteri gobla aldukhul, sehingga TermohonRekonvensi/Pemohon Konvesi

diwajibkan untuk membayar atau memberikan uangMutah yang layak kepada kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvesi dan sesuaipula dengan kepatutan dan kewajaran ditinjau status Termohon Rekonvensi/PemohonKonvensi sebagai staf karyawan BLK Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, selain dari pada itu Majelis Hakim secara Ex Oficio menghukumkepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bahwa nafkah bagi anak tersebutmasingmasing bernama Rachelda Zhafira Iskandar, umur 1 tahun 3 bulan

Put.Nmr 1025/Pat.G/2017/PA.LLGMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, dan Pemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, makaberdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan revisi kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lubuklinggau untukmemeriksa dan mengadilinya

;Menimbang, bahwa Pemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi hadirsecara principal di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimanadiamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82UU Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui proses mediasi sesuai PERMANomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvesimengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvesi karena rumah

tanggaPemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi sering terjadi perselisihnan danpertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:;a.

Penggugat selaku ibu kandungnya dan demi pertumbuhan fisik, maka sudahselayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah bagi anak tersebut,sebab kalau dipelihara oleh Pemohon dikahawatirkan sering ditinggalkan oleh Pemohon,dan nafkah madliyah selama 16 bulan sebesar Rp. 16.000.000,(enam juta rupiah ),sebab Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;Menimbang, bahwa dipersidangan antara Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penohon Konvesi

telah berdamai bahwa untukmemelihara anaknya tersebut dipelihara bersamasama oleh PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penohon Konvesi sampaianak tersebut dewasa dan berdiri sendiri, maka Penggugat Rekonvensi/Termohonmengajukan permohonan mencabut perkara tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut olehPenggugat Rekonvensi/Termohon dapat dikabulkan; 15Menimbang

, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap tuntutannafkah tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memberikannyadisebabkan keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan perbuatan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi semata; Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvesi sebagaikaryawan tani yang penghasilan tidak menentu maka Majelis Hakim mewajibkan TergugatKonvensi/Pemohon Konvsi

a) KHI: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib memberikan Mutah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupunbenda, kecuali bekas isteri tersebut qobla aldukhul, hal ini sejalan pula dengan AlQurandalam Surat AlBagarah ayat 241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidanganternyata antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri qobla aldukhul,sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvesi

diwajibkan untuk membayar ataumemberikan uang Mutah yang layak kepada kepada Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvesi dan sesuai pula dengan kepatutan dan kewajaran ditinjau status TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi disamping sebagai petani, selain itu pula TergugatRekonvensi/Pemohon Konvesi memberikan uang nafkah Madiyah selama 16 bulan,perbulannya sebesar Rp. 500.000,, sehingga seluruhnya menjadi Rp. 8.000.000, ( delapanjuta rupiah ), yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon16Konvensi

DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;DALAM REKONVENSI:DALAM POKOK PERKARA:- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:- Menghukum Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menyatakan Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi telah melakukanperbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden);4. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danTergugat Il Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik yang sahatas tanah dan bangunan seluas 120 m? (seratus dua puluh) yangterletak di Perumahan Tenggulun Mega Asri C 81, sesuai denganSertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 197;5.

Menyatakan perhitungan pengembalian Hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Il Konvensi/Penggugat IlRekonvensi kepada Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah pembayaran pelunasanhutang;6.

PerjanjianPengikatan Jual Beli Nomor 03, tertanggal 10022015 yangditandatangani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danTergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dengan PenggugatKonvesi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Notaris Parwita Sari, S.H.di Sidoarjo karena dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan(misbruik omstandigheden),Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap balik namaSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tenggulunan,Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Penggugat Konvesi

/Tergugat Rekonvensi dan memerintahkan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada keadaansemula Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tenggulunan,Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adaverzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);Menghukum Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi membayar biayayang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis hakim

M E N G A D I L IDalam Konvesi 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Mebemberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;Dalam Rekonvesi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON ) berupa:2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah );2.2.

Nafkah 1 orang anak yang akan datang minimal Rp 400.000,- perbulan terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai anak dewasa/ mandiri;Dalam Konvesi dan Rekonvesi Membebankan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441. 000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Nafkah orang anak yang akan datang minimal Rp 400.000,perbulan terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai anak dewasa/mandiri;Dalam Konvesi dan Rekonvesie Membebankan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 441. 000, ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis PengadilanAgama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal O05 Juli 2011 M bertepatan dengantanggal 03 Syaban 1432 H, oleh Dra. Hj.

adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon Konvesi dan TermohonKonvensi masingmasing telah datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telahdilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal, 11 Maret 2020menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendakibercerai dengan Termohon

terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi memberikan jawaban adalah sebagai berikut;Uang Iddah sanggup di bayar sebesar Rp. 200.000, ( dua ratus rupiah);Uang Mutah sanggup sebesar Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah);Uang nafkah seorang anak yang bernama Sifa Alina Rahmah, umur04 tahun sanggup di bayar sebesear Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)perbulan sampai anak itu dewasa atau berdiri sendiri;Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvesi

bekerja sebagai wiraswastayang berpenghasilan Rp 2.000.000, ( dua juta rupiah) perbulan sehingga penghasilannya tidak menentu hal inidikuatkan oleh keterangan saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakim mewajibkan TergugatKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000, (enam ratus ribu rupiah),Selain itu pula Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvesi memberikan uang Mutah sebesar Rp.2.500.000,,(RRdua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/

) KHI: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib memberikan Mutah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekasisteri tersebut gobla aldukhul, hal ini sejalan pula dengan AlQuran dalam Surat AlBagarah ayat 241, makaberdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensidengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri gobla aldukhul,sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvesi

diwajibkan untuk membayar atau memberikan uang Mutahyang layak kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi dan sesuai pula dengan kepatutan dankewajaran ditinjau status Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang yang berwira swastasebagaimana tersebut di atas;Menimbang, selain dari pada itu Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi, bahwa nafkah bagi seorang anak tersebut bernama Sifa Alina Rahman, umur 04 tahun diwajibkankepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon

1109/Pat.G/2017/PA.LLGkesimpulan yang intinya menyatakan tetap dengan dalilnya masingmasingsebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk beritaacara sidang, yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvesiadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, dan Pemohon Konvesi

dengan Termohon Konvesi bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, makaberdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan revisi kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lubuklinggau untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Pemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi hadirsecara principal di muka sidang, Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikankedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimanadiamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82UU Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui proses mediasi sesuai PERMANomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvesimengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvesi karena rumah tanggaPemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan sebagai

masingmasing telah menyampaikankesimpulan yang intinya menyatakan tetap dengan dalilnya masingmasingsebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk beritaacara sidang, yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvesiadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, dan Pemohon Konvesi

dengan Termohon Konvesi bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, makaberdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan revisi kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Hal.8 dari 23 hal.

Put.Nmr 171/Pdt.G/2019/PA.LLGperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lubuklinggau untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Pemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi hadirsecara principal di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimanadiamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82UU Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui proses mediasi sesuai PERMANomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;Menimbang

, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvesimengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvesi karena rumah tanggaPemohon Konvesi dengan Termohon Konvesi sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:;a.

MENGADILIDalam Konvesi 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2. Mebemberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;Dalam Rekonvesi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menghukum Tergugat ( PEMOHON ) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa :2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ); 2.2.

Nafkah 3 orang anak yang akan datang sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai dengan ketiga anak dewasa/ mandiri;Dalam Konvesi dan Rekonvesi Membebankan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341. 000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvesi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Juli2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisandisebabkan Tergugat yang tidak bekerja, sehingga Tergugat tidakdapat secara layak memberi nafkah kepada Penggugat, untukmenutupi biaya seharihari dibantu oleh Penggugat, dan sejak akhirbulan Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adahubungan lagi baik lahir maupun bathin sampai saat ini ;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat yang diakuidan dibenarkan Tergugat Konvesi

Bahwa Penggugat Konvesi dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tanggal 4 Maret 19946. Bahwa setelah menikah Penggugat Konvesi dan Tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvesi di Desa .s 37. Bahwa Penggugat Konvesi dan Tergugat hidup sebagai suami isteridan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat Konvesi danTergugat rukun dan harmonis ;Hal. 11 dari 24 hal.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi adalah isteriyang syah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yangmenikah pada tanggal 16 Agustus 2012, sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor: 694/47/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Martapura pada tanggal 23 Agustus2017.3.

Bahwa 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinanPenggugat Rekonvensi/ Termohon Konvesi dan TergugatRekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama ANAK , lahir padatanggal 22 Desember 2013, masih dibawah umur dan sangatmemerlukan kasihn sayang = serta bimbingan PenggugatRekonvensi/Termohon Konvesi sebagai ibunya, oleh karena ituagar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, makalebih terjamin diasuh/dipelinara oleh Penggugat Rekonvensi.Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mtp. 156.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untukmembayar Mutah berupa uang sebesar Rp.150.000.000, (Seratuslima puluh juta rupiah) secara tunai pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untukmembayar nafkah terhutang sebesar Rp.18.000 000, (delapanbelas juta rupiah) dibayar secara tunai dan kontan pada PenggugatRekonvensi/Termohon Konvesi.7.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untukmemberikan biaya hudup pada penggugat perbulannya sebasarRp. 1.000 000, (Satu juta rupiah) yang diambil langsung dari gajihyang diterima Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi melaluiJuru Bayar/ Bendahara dimana Tergugat Rekonvensi/ PemohonKonvensi bekerja/ bertugas sampai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi menikah.8.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untukmembayar Mutah berupa uang sebesar Rp.150.000.000, (SeratusPutusan Nomor 0649/Pdt.G/2017/PA.Mtp. 54lima puluh juta rupiah) secara tunai pada PenggugatRekonvensi/Termohon Konvesi.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untukmembayar nafkah terhutang sebesar Rp. 18.000 000, (delapanbelas juta rupiah) dibayar secara tunai dan kontan pada PenggugatRekonvensi/Termohon Konvesi.7.

MENGADILI:DALAM EKSEPSI;- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;DALAM POKOK PERKARA:Dalam Konvesi;- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi;- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.946.000,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak selurunnya, maka Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUHPerdata tentang pembuktian dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang PerbuatanMelawan Hukum, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il;DALAM POKOK PERKARA:Dalam Konvesi

MENGADILI:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);DALAM REKONVENSI:- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);DALAM KONVESI DAN REKONVENSI:- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.057.000,00 (dua juta lima puluh tujuh

kalah maka kepadanya dihukum untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;Memperhatikan PasalPasal dalam HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI :e Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat HI dan TergugatIV;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke verklaard);DALAM REKONVENSI:e Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);DALAM KONVESI