AMIRUDIN SUPU, M.Si (perkaranya telahHalaman 36/186 Putusan No. 77/ Pid SusIPK/2018/PN.Kdidiputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) sebesar Rp.265.000.000, (dua ratus enam peluh lima juta rupiah), LILIJUMARTIN, S.Hut, (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan TindakPidana Kurupsi pada Pengadilan Negeri Kendari) Sebesar Rp. 5.750.000,(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SAENAB,SP,(perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi padaPengadilan Negeri Kendari

AMIRUDIN SUPU, M.Si (perkaranya telahdiputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) sebesar Rp.265.000.000, (dua ratus enam peluh lima juta rupiah), LILIJUMARTIN, S.Hut, (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan TindakPidana Kurupsi pada Pengadilan Negeri Kendari) Sebesar Rp. 5.750.000,(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SAENAB,SP,(perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi padaPengadilan Negeri Kendari) sebesar Rp. 5.750.000, (lima juta tujuh ratuslima

MenyatakanTerdakwa Ir.Hndri Sibua,MMA anak lakilaki dari SL.Sibueatelah terbutkti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Kurupsi sebgaimana dalam dakwaan Primair.2.

/PT PTKMenimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ptk pada tanggal 5 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding,sebagaimana melalui Kuasa Hukumnya yang diterima oleh Panitera PengdilanTindak Pidana Kurupsi Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/AktaPidTPK/2020/PN Ptk pada tanggal 7 Oktober 2020;Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada tanggal

Sejak tanggal 11 November 2013 s/d 10Desember 2013Pembantaran Penahanan : Sejak tanggal 29 November 2013Pencabutan PembantaranPenahanan : Sejak tanggal 4 Desember 2013Penangguhan PenahananRumah Tahanan Negara : Sejak tanggal 5 Desember 2013Penuntut UmumPenahanan Majelis HakimPengadilan Tindak PidanaKurupsi pada PengadilanNegeri Klas Ia PadangPerpanjangan PenahananKetua Pengadilan Tindak PidanaKurupsi pada Pengadilan NegeriKlas Ia PadangPerpanjangan PenahananKetua Pengadilan Tinggi TindakPidana Kurupsi

Sumatera BaratTahap IPerpanjangan PenahananKetua Pengadilan Tinggi TindakPidana Kurupsi Sumatera BaratTahap II: Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Sejak tanggal23 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 .: Penahanan dalam Rumah Tanahan Negara Sejak Tanggal7 Februari 2014 s/d 8 Maret 2014: Penahanan dalam Rumah Tanahan Negara Sejak Tanggal9 Maret 2014 s/d 7 Mei 2014: Penahanan dalam Rumah Tanahan Negara Sejak Tanggal8 Mai 2014 s/d 6 Juni 2014: Penahanan dalam Rumah Tanahan Negara Sejak Tanggal7 Juni

keduatingkat peradilan ini, yang tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18 UndangUndang RI No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1eKUHPidana dan pasalpasal dari UndangUndang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) danperaturan lainnya;MENGADILI Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

Tindak Pidana Korupsi UmumTindak pidana kurupsi umum ialah bentukbentuk tindak pidana korupsiyang ditujukan tidak terbatas kepada orang yang berkualitas sebagaipegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasukkorporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuksemua orang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum,ialah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasalpasal 2,3,5,7,13,15,16,21,22,24 dan pasal 220 dan 231 KUHP Jo. Pasal 23.2.

. ; Berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan maka dakwaanPertama Primair dari Jaksa Penuntut Umum pasal 2 Jo pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UURINomor 20 tahun 2001 tentang Pemberatnasan Tindak Pidana Kurupsi tidakdapat dibuktikan. ; Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebutdiatas tidak dapat dikatagorikan telah menguntugkan diri sendiri atau orang lain,atau korporasi karena yang dilakukan

Piping sebagai mandoruntuk mengawasi para pekerja di lapangan dan mengecek bahan material yang dating ;Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp.720.000.000, untuk pembangunan fisik konstruksi setelah saksi melihatpapan proyek ;Bahwa konsultan pengawas yang sering berada di lapangan Terdakwa Wawandan Dadang sebagai anak buahnya ;Bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan ini shubungan denganadanya dugaan kurupsi proyek pembangunan pasar Ujungjaya di Sumedang ;Bahwa pembangunan

Tidak akan melakukakan Praktek Kurupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN);2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib/oerwenang apabilamengetahui ada KKN di dalam proses pengadaan ini;3. Dalam proses pengandaa ini, berjanji akan melaksanakan tugassecara bersih, transparan, dan propisional dalam arti akanmengarahkan segala kemampuan dan daya secara optimaluntuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapanpenawaran, pelaksanaan dan penyelesaiaan pekerjaan/kegiatanini;4.

Piping sebagaimandor untuk mengawasi para pekerja di lapangan dan mengecek bahanmaterial yang dating ;Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp.720.000.000, untuk pembangunan fisik konstruksi setelah saksi melihatpapan proyek ;24Bahwa konsultan pengawas yang sering berada di lapangan TerdakwaWawan dan Dadang sebagai anak buahnya ;Bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan ini shubungandengan adanya dugaan kurupsi proyek pembangunan pasar Ujungjaya diSumedang ;Bahwa pembangunan

NASRIFUDIN ZUHRI, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai PNS Kimrum Propinsi Jabar, pernah memberikanketerangan di Kejaksaan Negeri Subang sehubungan dengan kegiatanpembangunan TPA Panembong tersebut dan saksi telah memberikanketerangan yang benar dan tanda tangan pada BAP tersebut benar tandatangan saksi serta saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan ;Bahwa sebab terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga telahterjadi Tindak Pidana Kurupsi

SUPARNO,ST,MM. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Saksi segat PNS Kimrum Prop Jabar, saksi pernah diperiksa diKejari Subang sehubungan dengan kegiatan pembangunan TPAPanembong, keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar sertamembenarkan pula tanda tangannya dan sebelum ditanda tangan benar adadibaca terlebih dahulu ;Bahwa sebab terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sehubungandengan pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang diduga telahterjadi Tindak Pidana Kurupsi

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi padaPengadilan Negeri Klas la Padang, sejak Tanggal 7 Februari 2014 s/d 8Maret 2014:Halaman 1 dari 83 hal.Put.No.14/TIPIKOR/2014/PT. PDG9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas la Padang, sejak Tanggal 9 Maret 2014 s/d7 Mei 2014;10. Perpanjangan Penahanan Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Tinggi Padang, sejakTanggal 8 Mei 2014 s/d 6 Juni 2014;11.

,M.Kn (Notaris di Banyuasin) sesuai dengan aslinya diberitanda T 1 .247;Fotocopy Putusan Tindak idana Kurupsi pada Pengadilan Negeri JambiNomor: 21/Pi.B/TPK/2012 dengan Terpidana an.

Fiktif tujuan untukmembantu rakyat kecil khusus petani di pedesaan tidak tercapai dantidak tersalurkan sebagaimana mestinya; Sebagai Pegawai BUMN yang termasuk dalam penyelenggara negaraTerdakwa tidak bekerja dengan cermat, teliti, dan profesionalsebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, danbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;Menimbang, bahwa dalam penomoran barang bukti dalam putusanPengadilan Tindak Pidana Kurupsi

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Kurupsi, Kolusi dan Nepotise, yang dimaksud PenyelenggaraNegara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatfdan Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan

Menyatakan dakwaan subsidair Jaksa penuntut umum Pasal 3 Jo pasal 18 ayat UUNo. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan tindak Pidana Kurupsi Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, tidak dapatdibuktikan secara hukum (yuridis) ;2. Membebaskan Terdakwa SUKAMTO dari segala tuntutan hukum dan merehabilitasinama baiknya ;3.

Fiktif tujuanuntuk membantu rakyat kecil khusus petani di pedesaan tidaktercapai dan tidak tersalurkan sebagaimana mestinya;e Sebagai Pegawai BUMN yang termasuk dalam penyelenggaranegara Terdakwa tidak bekerja dengan cermat, teliti, danprofesional sebagaimana yang diatur dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaranegara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;Menimbang, bahwa dalam penomoran barang bukti dalam putusanPengadilan Tindak Pidana Kurupsi

Bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi bukan saja yang terpenting pidanabadan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan memberikanpembelajaran yang tidak saja kepada Terdakwa itu tetapi juga bagi pihak lainyang mempunyai kesempatan mempergunakan uang Negara secara tidaksah, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah pengembalian KeuanganNegara sebagai akibat dari tindak pidana kurupsi yang dilakukan oleh ParaTerdakwa ;.

fungsi BPKP antara lain melakukan auditinvestigatif terhadap kasuskasuS penyimpangan yang berindikasimerugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugianHalaman 180 dari 186 Putusan Sela Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Mkskeuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upayapencegahan korupsi;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwauntuk perhitungan kerugian keuangan negara, dalam rangkapembuktian suatu tindak pidana kurupsi

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ; 272 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nena nnnSetelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing tertanggal 05 Maret 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :1 Menyatakan dakwaan subsidair Jaksa penuntut umum Pasal 3 Jo pasal 18 ayatUU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Kurupsi

Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan inidibebankan kapada Negara.Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempelajari dengan seksama BerkasPerkara dan salinan resmi Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Kurupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN