pejabat yang berwenangmenghukum ;Faktualnya, Penggugat sampai saat ini (setidaktidaknya sampaidengan gugatan ini diajukan) belum juga menerima satu bentuktanggapan.ataupun keputusan dari Para Tergugat ;Fakta obyektif sebaliknya, ditengah asumsi permohonan keberatanatas hukuman disiplin tersebut diproses sesuai dengan ketentuanaturan hukum yang berlaku, namun faktualnya pada tanggal 25 Juli2007 tepatnya sekitar pukul 10.50 WIB Penggugat justru diserahkansurat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) No.In

dan tidak terpengaruh oleh asumsi asumsiyang tidak berdasarkan hukum;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan Penuntut Umum;Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapansecara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUPRIMAIR :Bahwa terdakwa SYAFLINDA sesuai dengan Berita Acara No.In

13.037 M2 tersebut, akan tetapi tidaklah menghapus pidana atas perbuatanmelawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)juncto jo Pasal 4 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa SYAFLINDA sesuai dengan Berita Acara No.In

tetapi tidaklah menghapus pidana atas perbuatanmelawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal4 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.DANKEDUAPRIMAIR:Bahwa terdakwa SYAFLINDAsesuai dengan Berita Acara No.In

dilakukan oleh terdakwadengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaantersebut seolaholah diperoleh secara sah oleh terdakwa dari hasil ganti rugiatas tanah yang telah diakui terdakwa seolaholah seluas 3.352 M2 dan seluas7.530 M2 tersebut.Perbuatan Terdakwa SYAFLINDA tersebutsebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.SUBSIDIAIRBahwaterdakwa SYAFLINDAsesuai dengan Berita Acara No.In

Fotokopi Surat Panitia Sertifikasi Guru (PSG) bidang studi agama Islam,No.185/PSG/2010, tanggal 25 Oktober 2010, bermaterai cukup, tetapitidak dapat ditunjukkan surat aslinya (P.19); Putusan Mahkamah Syariyah Banda AcehNomor 204/Pat.G/2018/MS.Bna tanggal 1 Nopember 2018.Halaman 35 dari 64 halaman 20.Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN(% No.IN/3/DT/KP.00.4/6379/2008.

KP/052/DIR/R tanggal 20 Februari 2001 tentang Pengangkatan DjarotRamelan Suseno menjadi Pemimpin Divisi IJK dan ikhtisarkewenangan, sebagaimana tercantum pada BP Uraianjabatan Kantor Besar Bab VII halaman 14, instruksi No.IN/O068/REN tanggal 20 Juni 2000 ;Surat Divisi SDM No. SDM/2/3356/R tanggal 23 Juni 1998tentang mutasi perubahan posisi an Ir. Garna Komarudin, MMdan ikhtisar kewenangan ;Surat Divisi SDM No.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 No.In.03/3.1/KS.01.6/388/2011 menerangkan bahwa bidang tanah tersebutadalah benar kepunyaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden FatahPalembang ;. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal O7 Mei 2012 #No.115/KET/VI/2012 menerangkan bidang tanah tersebut seluas kuranglebih 15 Ha telah dikuasai oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) RadenFatah Palembang ;Halaman 98 dari 178 halaman Putusan No.9/Pdt/2017/PT PLGg.

Aflatun Muchtar, MAdalam hal bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Raden Fatah Palembang.Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 No.In.03/3.1/KS.01.6/388/2011 menerangkan bahwa bidang tanah tersebutadalah benar kepunyaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) RadenFatah Palembang.Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal O7 Mei 2012 No.115/KET/VI/2012 menerangkan bidang tanah tersebut seluas kuranglebih 15 Ha telah dikuasai oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Raden

(Tergugat) dengan Nomor: 060.1/1030/KPIDSU/VHI/2015, Lamp: 2 lembar, Perihal: Pemberitahuan Penundaan Kegiatanyang dilaksanakan KPIDSU, tanggal 12 Agustus 2015, ditujukan kepada RektorIAIN Padangsidimpuan (Bukti P25); Foto copy Surat Rektor IAIN Padangsidimpuan No.IN.19/F/4/HN.01/1252/2015,Perihal: Penundaan Acara Sosialisasi tanggal 12 Agustus 2015, ditujukan kepadaHalaman 55Putusan No.37/G/2015/PTUNMDNKetua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara, Surat dari Rektor IAINmenunda acara yang

Gubernur No.593/KepPem.um/2013 ;Foto copy SK Bupati Cirebon No.593/Kep.766DCKTR/2013 ;Foto copy SK rektor No.In.14/R/KU.00.1/1368/2013 ;Foto copySurat dari Sekda Kabupaten Cirebon ;Foto copy Daftar Nominatif Pembebasan Tanah ;Foto copy Berita Acara Negosiasi dan Kesepakatan Harga ;10. Foto copy Berita Acara Negosiasi dan Kesepakatan Harga ;11. Foto copy Berita Acara Pelapasan Hak ;12. Foto copyBerita Acara Pembayaran Ganti Untung/Rugi ;13.

Foto copy Surat Pernyataan Dispensasi Perpanjangan Waktu PengajuanSPMLS No.In.14/KU.00.2/2871.A/2013 tertanggal 19 Desember 2013 ;17.Foto copySurat Direktorat Jenderal Perbendaharaan kanwil ProvinsiJabar No.S3482/WPB.13/BD.0301/2013 tertanggal 23 Desember 2013 ;18.

TrijayaManggalatama Farmasindo) yang berperan mempersiapkan tambahjaminan nasabah, berusaha untuk meloloskan/menyetujuipermohonan kredit dari para debitur tersebut tanpamengindahkan kehati hatian sesual ketentuan Bank,sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan dan ProsedurKredit yang tercantum dalam Instruksi Kepala DivisiPengendalian Perkreditan Retai Market Buku No.IN/O07/PKR. tanggal 3 Mei 1995 perihal Updating BPPPerkreditan Retail Market Buku , mulai Bab ( AnalisaKredit), Sub Bab A (Umum), SubSub

REN / 2 / 1195 tanggal 12September 2005.1 (Satu) Set Copy Buku Pedoman Organisasi Divisi Kepatuhan Instruksi No.IN / 083 / REN tanggal 07 Agustus 2006, INDEKS BO101 BAB XII Hal 1.1 (Satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

menjadi dasar penerimaandan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungJawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksudMenimbang ,Bahwa terdakwa Handa Rizky,SE sebagai Capem BNI 46Tarempa untuk pemindahan buku/mentransfer dana dan pencairan cekgiro nasabah tunduk kepada peraturan peraturan perbankan sebagaiberikut :1.Buku Pedoman Tata Kerja PT.Bank Negara Indonesia(Persero) , berdasarkan ketentuan sah internal yang berlakuresmi pada PT.Bank BNI No.IN

Buku Pedoman Tata Kerja PT.Bank Negara Indonesia (Persero) ,berdasarkan ketentuan sah internal yang berlaku resmi padaPT.Bank BNI No.IN/0179/PMR tanggal 20 September 1997 Bab 1Halaman 13 Point Nomor 9 perihal sarana penarikan butir atHalaman 160 dari 190 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.

Fotocopy Surat Resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) No.IN.07.06.531.06.14.10825 mengenai penjelasan BPOM mengenai LaporanGugatan Yayasan Produk Sehat Indonesia dan Permohonan Saksi Ahli dariBPOM tertanggal 13 Juni 2014, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T10 ;38.

IntergastraNusantara, Ref : IN/QM/08.11.819 tanggal 04 November2008, perihal : penawaran GETINGE Steam Sterilizer &GETINGE Water System untuk Phase Proyek Avian Flu.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dukungan No.IN/C/08.11.584 tanggal 4 November 2008.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat jaminan Purna Jualdan Ketersedian Suku Cadang No. : IN/C/08.11.585 tanggal4 November 2008.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.

IntergastraNusantara, Ref : IN/QM/08.11.814 tanggal 04 November2008, perihal : penawaran GETINGE Steam Sterilizer &GETINGE Water System untuk Phase Proyek Avian Flu.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dukungan No.IN/C/08.11.579 tanggal 4 November 2008.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat jaminan Purna Jualdan Ketersedian Suku Cadang No. : IN/C/08.11.580 tanggal4 November 2008.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.

MM berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No.In.05/ KS.01.3/ 571.1/ 2010 tanggal 11 November 2010 yangditandatangani oleh terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MMselaku PPK IAIN Imam Bonjol Padang dan saksi Ir. ABDULLAHFITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan Add Consulting. Dimana berdasarkan hasil penilaian yangtelah dilakukan terhadap 3 bidang tanah milik saksi H.

MM berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No.In.05/ KS.01.3/ 571.1/ 2010 tanggal 11 November 2010 yangditandatangani oleh terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MMselaku PPK IAIN Imam Bonjol Padang dan saksi Ir. ABDULLAHHalaman 111 dari 277 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018./PN Pag.FITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan Add Consulting. Dimana berdasarkan hasil penilaian yangtelah dilakukan terhadap 3 bidang tanah milik saksi H.

sudah30 tahun lebih saksi membeli tanah tersebut (pada tahun 1987).Bahwa benarnama yang tercantum sebagaimana dalam Berita AcaraNo.In.05/KS.01.1/ 917a/2010 tanggal 5 Desember 2010, dan Akte PelepasanHak Atas Tanah Nomor:101 tanggal 15 Desember 2010 tersebut adalahnama saksi selaku pemilik tanah yang ikut menerima pembayaran tanahatas pelepasan hak atas tanah milik saksiseluas 9.800 M2 untukpembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang.Bahwa benar tandatangan diatas materai 6000 dalam Berita Acara No.In

REN / 2 / 1195 tanggal 12 September105 1 (satu) Set Copy Buku Pedoman Organisasi Divisi Kepatuhan Instruksi No.IN / 083 / REN tanggal 07 Agustus 2006, INDEKS BO101 BAB XII Hal106 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

ijinusaha perkebunan;e Bahwa didalam ketentuan kebijakan kredit RetailMarket Buku I Instruksi Nomor : IN/00136/PMPtanggal 11 Desember 2000 dan CPC Nomor: 14 tahun1998 yang mengatur tentang tambahan jaminan dansyaratsyarat lainnya untuk kredit perkebunan,menyatakan bahwa Perjanjian Kredit (PK)ditandatangani setelah legalitas perusahaan dan ijinusaha perkebunan telah lengkap dan pencadangan lokasiuntuk memperoleh HGU telah memperoleh kepastiandari instansi yang berwenang; e Bahwa dalam Bab I sub Bab G No.IN

REN / 2/1195 tanggal 12 September 2005.105 1 (satu) Set Copy Buku Pedoman Organisasi Divisi Kepatuhan Instruksi No.IN /083 / REN tanggal 07 Agustus 2006, INDEKS B0101 BAB XII Hal 1.106 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

.:693A/KP.OO.1/VITI/2005tanggal30Nopember2005yangtelahdilegaliSir.1(satu)fotocopyberkassuratperjanjianpekerjaanperubahankedua(addendumII)No.In.12/KU.00.1/880/2006tanggal19Desember2006terhadap suratperjanjianpemborongan(kontrak)Nomor693A/KP.00.1/VITI/2005Hal. 107 dari 99 hal.

REN / 2 / 1195 tanggal 12 SeptemberHalaman 11 dari 298 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR105 1 (satu) Set Copy Buku Pedoman Organisasi Divisi Kepatuhan Instruksi No.IN / 083 / REN tanggal 07 Agustus 2006, INDEKS B0101 BAB XII Hal 1.106 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

ijinusaha perkebunan;e Bahwa didalam ketentuan kebijakan kredit RetailMarket Buku I Instruksi Nomor : IN/00136/PMPtanggal 11 Desember 2000 dan CPC Nomor: 14 tahun1998 yang mengatur tentang tambahan jaminan dansyaratsyarat lainnya untuk kredit perkebunan,menyatakan bahwa Perjanjian Kredit (PK)ditandatangani setelah legalitas perusahaan dan ijinusaha perkebunan telah lengkap dan pencadangan lokasiuntuk memperoleh HGU telah memperoleh kepastiandari instansi yang berwenang; e Bahwa dalam Bab I sub Bab G No.IN

REN / 2/1195 tanggal 12 September 2005.105 1 (satu) Set Copy Buku Pedoman Organisasi Divisi Kepatuhan Instruksi No.IN /083 / REN tanggal 07 Agustus 2006, INDEKS B0101 BAB XII Hal 1.106 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

BNI 46 No.IN/001/KSNtanggal 03 Januari 2005, tentang Pedoman Kebijakan dan ProsedurPerkreditan PT.BNI (Persero) Tbk, yang hanya mengikat kepada internalpegawai BNI saja. Dan sama sekali tidak bisa dan tidak benar kalaudipaksakan para Terdakwa (PT. A Tiga) harus dibebani untukmempertanggung jawabkan sesuatu perbuatan yang bukan dilakukan olehpara Terdakwa (PT.

MAHKOTA NEGARA tertanggal 21 Januari 2010.3 (tiga) lembar SURAT GARANSI no.IN/C/10.01.0021 nama alat :1.Phantom untuk bunyi nafas.2.Boneka RJP(multipurpose body simulator).3.Resusitasi neonates.4.Resusitasi Anak.5.

IN/C/10.08.596 (copy)e 1 (satu) Surat Pernyataan Tenaga Ahli Sebagai Karyawan Tetap, No.IN/C/10.08.597 (copy)f 1 (satu) Surat Pernyataan Kesanggupan Penggantian Barang ApabilaCacat Produk dan Jaminan Purna Jual / Garansi, No. IN/C/10.08.598(copy)g 1 (satu) Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melakukan Instalasi,Uji Fungsi, dan Pelatihan, No. IN/C/10.08.599 (copy)4 (empat) lembar Surat Penagihan dari PT INTERGASTRA nusantara No.

/789710/DPIP/DtB/RhsDMG/05/010;Bahwa sesuai hasil analisa kredit, dari jumlah yang diusulkan hanya dapatdiberikan tambahan kredit sebesar Rp.2.500.000.000,00. dengan tetapmenggunakan jaminan yang sama dengan jaminan pada saat pemberiankredit awal, dimana terhadap jaminan tanah dan bangunan tersebut tidakdilakukan penilaian kembali dan masih menggunakan harga lama karenasesuai ketentuan Buku Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale &Middle Market Buku Bab , Sub Bab J Subsub Bab 04 Instruksi No.IN

In.11/KU.00:205/0214tanggal 30 Mei 2014;Bahwa oleh Penyidik ditunjukkan kepada Saksi Kontrak No.In.11/KU.00:205/0214 tanggal 30 Mei 2014 antara PT. BERMUDAKONSULTAN selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Lanjutan Tahap IVPembangunan Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2014yang ditandatangan oleh Saksi KASIM KASMIN sebagai Direktur PT.BERMUDA KONSULTAN dengan Pejabat Pembuat Komitmen H.

Pidana Korupsi padaHall 158Putusan No. 18/Pid.SusTPK/PN GtoPekerjaan Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Rektorat IAINSULTAN AMAI Gorontalo Tahun 2014 dan keterangan Saksi dalam BeritaAcara Penyidikan adalah benar;Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Terdakwa adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) padaPekerjaan Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Rektorat IAIN SultanAmai Gorontalo Tahun 2014;Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas, berdasarkan Kontrak No.In