Ditemukan 151478 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sah atau tidaknya penggeledahan
Register : 12-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Pemohon:
1.SUTARMI
2.TOTO SOLEHUDIN ALIAS SALAHUDDIN TOTO HARTONO, S.Hut
3.SURYO EGAR PRASETIYO
4.Ir. BUDI ANTORO
5.DANIEL GERDEN
6.Ir. THONNY SAHETAPY
Termohon:
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
3711
  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI:

    • Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;

    DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN :

    • Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon seluruhnya ;
    • Menyatakan Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sah menurut hukum ;
    • Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;
Register : 29-04-2024 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Pal
Tanggal 8 Mei 2024 — Pemohon:
CLARA DEWI WEMBEM Alias CLARA
Termohon:
DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SILAWESI TENGAH
160
Register : 11-11-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 08-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Kdi
Tanggal 29 Nopember 2019 — Pemohon:
ANITA JUMRIA
Termohon:
Kepala Balai Pemeriksa Obat dan Makanan di Kota Kendari
12472
  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI

    1. Menolak eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum;
    3. Menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon;
      terkait penggeledahan tersebut.Perbuatan mana telah melanggar Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat(4) dan Ayat (5) KUHAP jo.
      Bahwa berdasarkan faktafakta penggeledahan atas toko milikPemohon, Para Termohon tidak pernah memberikan suatu surat beritaacara penggeledahan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuanHalaman 5 dari 41 hal.
      Nama Barang Jumlah1 Tabita Skin Care (paket) 25 pcs2 Tabita Serum 12 pcs3 Mayncha 10 pcs4 Lulu Racik Hiran 9 pcs5 RD Toner 2 pcs6 RD Racikan 4 pcs 60.Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dalamkeadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Kendarisegera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaankepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari melalui Surat PermintaanPersetujuan Penggeledahan Nomor 12/SP.Geleda/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 2Oktober
      adalah bagian dari Penyidikan, maka dapatdilakukan terhadap seseorang bila diduga kuat telah terjadi suatu tindak pidana;Bahwa dalam hal melakukan Penggeledahan dan Penyitaan, seorang Penyidikharus memiliki Surat in dari kKetua pengadilan negeri, surat penggeledahan danHalaman 29 dari 41 hal.
      laporanpenyidik atas penggeledahan dan penyitaan kepada ketua pengadilan negerisehingga Hakim berpendapat syarat formil penyitaan dan penggeledahan telahHalaman 38 dari 41 hal.
Register : 28-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 8 Nopember 2019 — Pemohon:
AZIS BOTUTIHE alias OIS
Termohon:
Kepolisian Negara RI Cq Kepolisian Daerah Gorontalo
7037
  • Bahwa sebelumnya termohon dalam melakukan penggeledahan tidakpernah sama sekali memberitahukan kepeda pemohon atau kepadapegawai pemohon yang saat itu berada dikantor apa maksud dantujuan sebenarnya termohon datang dikantor pemohon, bahkankedatangan termohon dikantor tersebut tidak sama sekali menunjukanSurat Perintah Tugas Dan/Atau Kartu Identitas Termohon, Bahkantermohon pula tidak menunjukan Surat Perintah Penggeledahan SertaSurat Izin Penggeledahan Dari Ketua Pengadilan Setempat.
    Bahkan lebih anehnya sejak tindakan penyitaan tersebutSampai dengan saat ini pemohon tidak pernah menerima baik beritaacara penggeledahan maupun berita acara penyitaan tersebut.Bahwa berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan 8 diatas, nyatanyatermohon telah bertindak sewenangwenang terhadap pemohon,dimana perbuatan atau tindakan termohon dalam menggeledah sertamenyita barang pemohon, tanpa dilengkapi dengan Surat PerintahPenggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat PerintahPenyitaan, berita acara
    Rumah/TempatSebagaimana Dalam Pasal 55 Ayat (1) Wajib Menunjukan SuratPerintah Tugas Dan Surat Perintah Penggeledahan.
    Olehhal tersebut maka tindakan termohon merupakan tindakan yangsangat Inprosedural.16.Bahwa oleh tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukanoleh termohon sebagaimana diuraikan diatas, sangatlah melanggardan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungiserta menjunjung tinggi hak asasi manusia maka perbuatan atautindakan Termohon sebagaimana diuraikan diatas telah cukup17.18.membuktikan bahwa Penggeledahan dan Penyitaan atas dokumendan barang milik pemohon sangatlah dipksakan
    dan tidak sesuaiprosedur.Bahwa karena tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukanoleh termohon sebagaimana diuraikan diatas tidak melalui prosedurdan/atau tidak melaui mekanisme hukum acara pidana yangsebagaimana semestinya, maka tindakan Penggeledahan danPenyitaan terhadap pemohon tersebut adalah tidak sah, dan untuk itukepada termohon segera menghentikan prosespenyidikan/pemeriksaan terhadap pemohon.Bahwa oleh tindakan Penggeledahan dan Penyitaan terhadappemohon adalah tidak sah, maka
Register : 11-05-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 38/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juni 2022 — Pemohon:
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
11844
  • ./2022/Dittipideksus tanggal 15 Februari 2022;
  • Menyatakan penggeledahan pada tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/175/IV/RES.1.11./2022/ Dittipideksus tanggal 13 April 2022 jo.
Register : 15-05-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Skt
Tanggal 12 Juni 2023 — Pemohon:
Muhammad Waseso ST
Termohon:
Kasat Reskrim Polresta Surakarta
426
Register : 31-07-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 08-09-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sky
Tanggal 21 Agustus 2023 — Pemohon:
Ir. Rismawati Gathmyr., M.Eng.
Termohon:
Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
5321
Register : 08-06-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Pya
Tanggal 6 Juli 2023 — Pemohon:
EMI SURIANI
Termohon:
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat
3216
Register : 06-11-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN TAIS Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tas
Tanggal 20 Nopember 2023 — Pemohon:
LINDA MARYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK SELUMA
990
Register : 27-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 12-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 27 Juni 2024 — Pemohon:
PT Sabang Subur Diwakili oleh Barnabas Alpha Tanujaya
Termohon:
1.Direktur Jenderal Pajak
2.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
3.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
5.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PAjak Sumatera Utara I Selaku Penyidik
6.Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
1412
    1. Menyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan Surat-surat Pembukuan yang dilaksanakan sesuai Berita Acara Peminjaman hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan rincian:
    Menyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2016 Desember 2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dari Termohon IV karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN.BP-8/WPJ.01/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ/2018 Tentang Pelimpahan Wewenang
    Register : 19-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
    Putusan PN BATAM Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Btm
    Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
    BENNY SIM
    Termohon:
    BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
    556167
    • Ihdonesia tahun1981, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjangtidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan danPenyitaan;g.
      Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, TERMOHONmendatangi rumah bapak HENDRA di Gardan Marsyeba Blok L No. 9 BatamCenter, sekitar pukul 14.00 WIB, untuk melakukan penggeledahan tetap!tidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan;2. Bahwa PEMOHON bukanlah sebagai pemilik barang yang disita olehTERMOHON;3. Bahwa pada saat TERMOHON datang kerumah Bapak HENDRA,bersamaan dengan petugas pengiriman ekspedisi J&T, dengan 6 orang dariBPOM dan didampingi 2 orang dari pihak Kepolisian;4.
      Bahwa penggeledahan diatas tidak sesuai dengan dasar KUHAPmenjadi acuan dalam penggeledahan oleh PPNS BPPOM yang terteradalam Pasal 33 KUHAP :a. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidikdalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yangdiperlukan;b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik,petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;C.
      Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dalamkeadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Batamsegera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaankepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untukmendapatkan Persetujuan Penggeledahan (Vide Bukti T20) dan Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untukmendapatkan Persetujuan
      Oktober 2020 perihalLaporan untuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan T21 Surat Kepala Balai POM di Batam NomorPD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihalLaporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan T22 Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor331/Pen.Pid/2020/PN Bim tanggal 7 Oktober 2020T23 Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor1081/Pen.Pid/2020/PN.Btm tanggal 7 Oktober 2020 T24 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.
    Register : 11-02-2022 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 28-03-2022
    Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bpp
    Tanggal 23 Maret 2022 — Pemohon:
    AIDILIN ALI
    Termohon:
    1.Direktur Jendral Pajak
    2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
    4532
    • ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
    • Menyatakan tidak sah PENGGELEDAHAN dan/atau PENYITAAN Yang Dilakukan TERMOHON berdasarkan Tanda Terima Peminjaman Berkas/Bahan Bukti yang dibuat pada tanggal 18 dan 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PEMOHON dan TIM PEMERIKSA yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: S-556/WPJ.14/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan
    Register : 08-05-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 17-06-2019
    Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pal
    Tanggal 23 Mei 2019 — Pemohon:
    1.SUMARNI
    2.MOH. RIZAL
    3.LILY WAHYUNI
    4.NUR RAHMA
    Termohon:
    Cq. Direktorat Reserse Narkoba Polda Palu
    476
    Register : 29-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 03-07-2024
    Putusan PN SURAKARTA Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Skt
    Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
    PT JESI JASON SURJA WIBOWO
    Termohon:
    1.Direktur Jenderal Pajak
    2.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendertal Pajak Jawa Tengah II
    3.Yanuar Cuk Hendrawan c.s
    4.Kepala KPP Pratama Boyolali
    90
    Kata Kunci : izin sita, izin penggeledahan perkara Tipikior
    RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/3
    31431414
    • Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi peristiwa pidana ... [Selengkapnya]
    • sebagaimana diuraikan dibawah ini :1.Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasidan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada harikalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada harikerja berikutnya.Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalaumemang ternyata diantara saksisaksi itu terdapat kesamaan keterangan,hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlahsaksi yang diajukan.Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan

      Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi peristiwa pidana (Locus delicti).

    Register : 17-04-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-05-2024
    Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Pgp
    Tanggal 6 Mei 2024 — Pemohon:
    Tuan FRANKY
    Termohon:
    KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
    150
    • MENYATAKAN PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERDASARKAN :
      • BERITA ACARA PENGGELEDAHAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGELEDAHAN PABRIK PT.
        BILLITON PLYWOOD BERALAMAT DI DUSUN KAMPUNG ILIR, DESA BANTAN, KECAMATAN MEMBALONG, KABUPATEN BELITUNG; DAN
      • BERITA ACARA PENGGELEDAHAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGELEDAHAN RUMAH BERALAMAT DI JALAN ENDEK NOMOR 42/743 (TERMOHON SALAH KETIK, BUKAN 42/743 NAMUN HARUSNYA ADALAH NOMOR 743) KECAMATAN TANJUNG PANDAN, KABUPATEN BELITUNG

      ADALAH TIDAK SAH.

      7.

    Register : 18-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-10-2019
    Putusan PN JEMBER Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jmr
    Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
    MOH.AMIN
    Termohon:
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
    6511
      1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
      2. Menyatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Pemohon Moh. Amin sah dan berlaku;
      3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);
      PERKAP No. 12 Tahun 2009 :Dalam hal melaksanakan penangkapan petugas wajib mempertimbangkansebagai berikut:b.Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.Pasal 76 Ayat 2 PERKAP No. 12 Tahun 2009 :Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang yangbelum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan.Bahwa tindakan penggeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHONternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan dan tidak memberikan suratperintah Penggeledahan karena
      Dalam waktu 2 hari setelah memasuki atau menggeledah rumah,harus dibuat suatu berita acara dan turunannya harus disampaikankepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.Pasal 36 KUHAP :Dalam hal penyidik melakukan hal penggeledahan diluar wilayahhukumnya dan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 33,maka Penggeledahan tersebut harus mengetahui Ketua PengadilanNegeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum itu dilakukan.Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap
      Selanjutnya proses penggeledahan danpenyitaan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan aturanhukum dan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 75 KUHAP,sebagaimana surat Perrintah Penggeledahan No. SPDah/98/VIII/2019/Reskoba tertanggal 8 Agustus 2019 dan segalaHalaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jmrsuratsurat yang berkaitan dengan penggeledahan akan disampaikandalam tahap pembuktian nantinya ;c.
      SprinHalaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN JmrKap/123/VIII/2019/Reskoba yang dikeluarkan oleh Polres Jember tertanggal08 Agustus 2019 serta tembusanya kepada keluarga Tersangka, selanjutnyadiberi tanda T4;.Foto copy Berita Acara Penangkapan tertanggal O08 Agustus 2019,selanjutnya diberi tanda T5;Foto copy Surat Perintah Penggeledahan yang dikeluarkan oleh PolresJember tertanggal 08 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T6;Foto copy Berita Acara Penggeledahan yang tertanggal 08 Agustus
      ABDUS SYAKUR sekaligus dihadapan Pemohondengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintan Penyelidikan,Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penggeledahan serta SuratPerintah Penangkapan bahwa Saksi bersama Tim merupakan petugasdari Satreskoba Polres Jember. Selanjutnya Saksi menyampaikan mohonbantuan kepada Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahanHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jmrdirumah Pemohon dan juga penggeledahan pada badan Pemohon.
    Register : 12-04-2022 — Putus : 09-05-2022 — Upload : 11-05-2022
    Putusan PN LAHAT Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lht
    Tanggal 9 Mei 2022 — Pemohon:
    HERMAN SAMSI BIN ALM. ROMLI
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Resort Empat Lawang
    213155
    • M E N G A D I L I:

      1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
      2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah;
      3. Menyatakan surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penahanan tidak sah;
      4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan para Termohon adalah tidak sah;
      5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan para Termohon adalah tidak sah;
      6. Memerintahkan kepada para Termohon
    Register : 10-09-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 02-10-2020
    Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr
    Tanggal 29 September 2020 — Pemohon:
    YUSPITA ASTRI BINTI YUDHO ADMOJO Alias UPIK
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Cq DIR RES NARKOBA POLDA NTB Cq SUBDIT II RES NARKOBA POLDA NTB
    129103
    • MENGADILI:

      1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
      2. Menyatakan penggeledahan sebagaimana Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.DAH/74/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 25 Juni 2020 dan penyitaan sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin TA/77/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 30 Juli 2020 yang dilakukan oleh Termohon tidak sah;
      3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan kembali seluruh barang-barang yang disita
    Register : 17-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 15-07-2020
    Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 182-K/PM.III-19/AU/IX/2019
    Tanggal 15 Oktober 2019 — Oditur:
    Zulkarnain, SH.
    Terdakwa:
    Ronny Irawan
    5750
    • I (satu) lembar foto rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan Dakota Blok 06 Komplek Kosekhanudnas IV Biak
      2 (dua) lembar foto ruang tamu dan almari hias dalam rumah Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
      m. 3 (tiga) foto ruang kamar tidur dalam rumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
      n. 1 (satu) (embar foto kamar tidur anak
      dalam rumah Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
      o. 1 (satu) lembar foto ruang dapur dalam rumah Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
      p. 1 (satu) lembar foto kamar mandi dalam rumah Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
      q. 1 (satu) lembar foto gudang belakang dalam rumah
      Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak.
      1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dari PT Pegadaian Cabang Biak Nomor : 303/11665.00/2018 tanggaJ 19 Nopember 2018
      s. 1 (satu) lembar Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO.LAB : 4746/NNF/Xl/2018 tanggal, 28 Nopember 2018.
      Tetap dilekatkan dalam berkas
      olehpetugas Satpom Lanud Manuhua dan petugasSatprov Kosekhanudnas IV Biak.m) 3 (tiga) foto ruang kamar tidur dalam rumahTerdakwa saat dilakukan penggeledahan olehpetugas Satpom Lanud Manuhua dan petugasSatprov Kosekhanudnas IV Biak.n) 1 (Satu) lembar foto kamar tidur anak dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugasSatpom Lanud Manuhua dan petugas SatprovKosekhanudnas IV Biak.0) 1 (satu) lembar foto ruang dapur dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugasSatpom Lanud Manuhua dan petugas
      SatprovKosekhanudnas IV Biak.p) 1 (satu) lembar foto kamar mandi dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugasSatpom Lanud Manuhua dan petugas SatprovKosekhanudnas IV Biakq) 1 (satu) lembar foto gudang belakang dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugasSatpom Lanud Manuhua dan petugas SatprovKosekhanudnas IV Biak.r) 1 (Satu) lembar fotocopy Berita Acara PenimbanganBarang bukti Narkotika jenis Sabusabu dari PTPegadaian Cabang Biak Nomor303/11665.00/2018 tanggal 19 Nopember 2018.Ss)
      dari hasil penggeledahan dikamar saksi ditemukan 4 (empat) bungkus paket Sabusabu.
      oleh petugas Satpom LanudManuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biakm. 3 (tiga) foto ruang kamar tidur dalam rumah Terdakwa saatdilakukan penggeledahan oleh petugas Satpom LanudManuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak1 (satu) lembar foto kamar tidur anak dalam rumah Terdakwasaat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhuadan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak1 (Satu) lembar foto ruang dapur dalam rumah Terdakwa saatpenggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua danpetugas
      oleh petugas Satpom LanudManuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biakm. 3 (tiga) foto ruang kamar tidur dalam rumah Terdakwa saatdilakukan penggeledahan oleh petugas Satpom LanudManuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biakn. 1 (Satu) lembar foto kamar tidur anak dalam rumah Terdakwasaat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhuadan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak0. 1 (Satu) lembar foto ruang dapur dalam rumah Terdakwa saatpenggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua danpetugas

    NO

    Jenis/Nama Buku, catatan dan Dokumen

    Keterangan

    Dipinjamkan
    lengkap/tidak lengkap