Nomor 1422 K/Pdt.SusPHI/201716,17.18.Bahwa upah terakhir yang Penggugat terima adalah sejumlahRp1.627.500,00 untuk tahun 2014, dan pengitungan upah prosesselanjutnya haruslah disesuaikan dengan Upah Minimum PropinsiSumatera Barat tahun 2015, 2016 dan 2017:Bahwa upah proses yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatanhukum tetap, yang jika dihitung sejak PHK sepihak (4 Juni 2014) sampaidengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. 56.601.944

Adi Rizaldi di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau sesuaiSurat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi WilayahIll Nomor: ST.418/BPHP III/PEPHP/11/2019 tanggal 27 November 2019;Bahwa Ahli Ahli melakukan pengukuran di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau,Berdasarkan hasil pengujian yang Ahli lakukan adapun jenis kayu papan danbroti tersebut adalah kayu kelompok jenis meranti dan kelompok jenisMeranti dan campuran dan berdasarkan hasil pengitungan yang Ahli lakukanadapun jumlah/volume (isi

Berdasarkan hasil pengujianyang Ahli lakukan adapun jenis kayu papan dan broti tersebut adalah kayukelompok jenis meranti dan kelompok jenis Meranti dan campuran danberdasarkan hasil pengitungan yang Ahli lakukan adapun jumlah/volume (isi)kayu olahan/gergajian tersebut sebanyak 262 Keping dan lebih kurangvolumenya 9,1330 M3 (sembilan koma satu tuga tiga nol meter kubik)sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengukurannya tertanggal 28November 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO

Poniran Bin Samino tersebut telahmemperkaya diri terdakwa Suyatno S.Pd Bin Tuiman dan terdakwa Il.Poniran Bin Samino sendiri atau memperkaya orang lain atau Suatukorporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 90.287.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuhribu) rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana perhitungan Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Pengitungan

Poniran Bin Samino sendiriatau. memperkaya orang lain atau suatu korporasi sehinggamenimbulkan kerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 90.287.000,00(Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Rp.90.287.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimanaperhitungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Hasil Audit DalamRangka Pengitungan Kerugian Keuangan

JEMBAYAN MUARABARA yang dimuat di BG.ABUNAWAS XII melakukan pengitungan batubara tersebut berjumlah8.002 (delapan ribu dua) MT (metrik ton).Bahwa sekira pukul 13.20 wita kapal TB. ARMADA KALTIM 01 yangmenarik kapal BG, ABUNAWAS XII bertolak dari tambatan di SepariSeberang menuju Jetty PT. JEMBAYAN MUARABARA. Selanjutnyasekira pukul 13.50 wita kapal TB. ARMADA KALTIM 01 menyandarkankapal BG. ABUNAWAS XII di Jetty PT. JEMBAYAN MUARABARA.Bahwa sekira pukul 13.55 wita di Jetty PT.

JEMBAYAN MUARABARA yang dimuat di BG.ABUNAWAS XII melakukan pengitungan batubara tersebut berjumlah8.002 (delapan ribu dua) MT (metrik ton).Bahwa sekira pukul 13.20 wita kapal TB. ARMADA KALTIM 01 yangmenarik kapal BG, ABUNAWAS XIl bertolak dari tambatan di SepariSeberang menuju Jetty PT. JEMBAYAN MUARABARA. Selanjutnyasekira pukul 13.50 wita kapal TB. ARMADA KALTIM 01 menyandarkankapal BG. ABUNAWAS XII di Jetty PT. JEMBAYAN MUARABARA.Bahwa sekira pukul 13.55 wita di Jetty PT.

15 Tahun2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, yang mana perbuatan dan ucapan tersebutsudah nyatanyata dapat dikategorikan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum,dan telah pula menimbulkan kerugian terhadap diri pribadi Penggugat baik secaraMoril maupun Materil;KERUGIAN MORIL :Bahwa dengan adanya pernyataan secara sepihak dari Tergugat yang telahmenyatakan Penggugat sebagai caleg yang telah kalah tanpa didukung denganbukti dan fakta berupa hasil penghitungan suara yang masih bersifat sementaramaupun hasil pengitungan

dipaksakan;> ada panitia yang berusia 19 tahun ;> Panita tidak mengumumkan daftar Pemilin Sementara dan tidakmengesahkannya dan mengumumkan ;> Sty... eee (Vide posita gugatan halaman 3 s/d halaman 6);Bahwa terhadap keberatan atau dasar gugatan Penggugat tersebutbukanlah menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengadilinya, karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 4 s/d 10Perdakab Mandailing Natal No2 Tahun 2016 sengketa yang bisa dibawa kePengadilan Negeri adalah sengketa hasil pengitungan

Mandailing Natal No.02 Tahun 2016tentang Tata cara Pencalonon, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yaitu :"keberatan sebagaimano dimaksud pada ayat (4) HANYA BERKENAANDENGAN HASIL PENGITUNGAN SUARA YANG MEMPENGARUHITERPILIHNYA CALON KEPALA DESA";2.

perundangundangan yang pernah berlaku, yaitu untukmenegaskan atau memberikan standar acuan demi kepastian hukummengenai periodisasi masa jabatan kepala desa dari waktu ke waktu (videeks Pasal 7 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang PemerintahanDesa, Pasal 96 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah, dan Pasal 204 UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah); Bahwa rumusan demikian hanya bersifat informasi, yaitu sebagai petunjukatau pedoman untuk mempermudah pengitungan

suara, peralatanPemilinan, dan Berita Acara Asli Hasil Pemilihan Kepala DesaSubarak tahun 2015 diamankan di POLSEK Kampar KIRI hinggasekarang;Bukti P2,P3,P4, dan P5 yang merupakan Scan/Foto copy dariPanitia Pilkades Desa Subarak Tahun 2015 yang masihdipertanyakan keasliannya, dikarenakan berkas aslinya masihberada di Polsek Kampar Kiri hingga saat ini;Bukti P6 menyatakan Termohon/Tergugat telah mengetahuipermasalahan pada Pelaksanaan Pilkades Desa Subarak tahun2015 dan menyarankan agar dilakukan pengitungan

sebagai Sat Pol PP di Kecamatan;Bahwa saksi bersama 7 (tujuh) orang lainnya bertugas untukmengamankan pemilihan kepala desa waimaringji;Bahwa ketua panitia pemilihan tersebut adalah Tergugat ;Bahwa setelah pemungutan suara tidak ada hasil penghitungankarena ada kerusuhan pada saat pemilihan telah selesai;Bahwa pada saat itu panitia berunding dan mengatakan akandiadakan pemilihan ulang pada hari jumat;Bahwa kotak suara tidak dibuka namun diamankan di polsek;Bahwa pada hari jumat kemudian dilakukan pengitungan

Bahwa terkait pesangon dalam putuasn Judex Facti tersebut telahmengabulkan pesangon sebesar 2 Kali ketentuan pasal 156 yat (2), namundalam perhitungannya tersebut terdapat kekeliruan karena hanya menghitung2 X Rp15.000.000,00 = Rp30.000.000,00Seharusnya yang benar adalah:2 X 2 X Rp15.000.000,00 = Rp60.000.000,00(sesuai Pasasl 164 ayat (3) jadi 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)Sehingga yang benar hak pesangon adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah);Bahwa sehubungan dengan kekeliruan pengitungan

No. 432 K/Pid.Sus/2014Truck warna biru tersebut, dan setelah dilakukan pengitungan oleh saksiOngky Medah, ST.MM, maka diperoleh hasil perhitungan sebanyak 564(lima ratus enam puluh empat) galon dengan rincian sebagai berikut :a.Galon Tipe dengan diameter 105 cm, tinggi 51 cm sebanyak 269galon ;Galon Tipe 2 dengan diameter 115 cm, tinggi 44 cm sebanyak 295galon ;Bahwa dari tehnik perhitungan yang dilakukan dengan metodeperhitungan VOLUMETRIKC DENGAN MENCARI VOLUME RATARATAsehingga diperoleh jumlah

Menimbang, bahwa Saksi Ahli MARGI SANTOSO, S.Hut, MP telahdipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap persidangan, dan ataspersetujuaan terdakwa dan penuntut umum, keterangan Ahli yang telahdiberikannya pada penyidik dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalamberita acara penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknyamenrangkan Sebagal DEnKUl; =nnn nn sen nnn nnnnnnnnnnnnnnnBahwa berdasarkan hasil pengitungan yang ahli lakukan Jumlah / volume(isi) Kayu bulat tersebut sebanyak 30

sebesarRp183.982.000,00 guna belanja modal perkerasan jalan danjembatan; Pada tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa ENDANG MARYATImelakukan penarikan uang sebesar Rp102.283.000,00 guna belanjabarang dan jasa pembangunan pos kamling, penghasilan dantunjangan; Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa ENDANG MARYATImelakukan penarikan uang sebesar Rp47.666.000,00 guna belanjamodal drainase dan goronggorong; Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli dari Inspektorat KabupatenTanah Laut berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan

negara sebesar 201.283.995,00 SesuaiLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara, atas Kasus DugaanHalaman 22 dari 97 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT BJMTindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2016 dan2017 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020; Bahwa atas dasar perbuatan Saksi BAHARUDIN Binti (Alm) DARMAJIbersama terdakwa ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN tersebut,menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan LaporanHasil Audit Pengitungan

siltap senilai Rp20.250.000,00 danpembangunan jalan senilai Rp5.750.000,00; Pada tanggal 5 Desember 2016 Saksi BAHARUDIN BintiDARMAJI (Alm) melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000.000,00 guna pembangunan Jalan; Pada tanggal 19 Desember 2016 Saksi BAHARUDIN BintiDARMAJI (Alm) melakukan penarikan uang sebesar Rp60.000.000,00 guna siltap Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalanRp 39.750.000,00.Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli dari Inspektorat KabupatenTanah Laut berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan

Sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat TanahLaut Pengitungan Kerugian Negara, atas Kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi Terhadap Penggelolaan APBDesa Tahun 2016 Desa Panggung BaruKecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020;Halaman 32 dari 97 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT BJM Bahwa pada tahun 2017, Desa Panggung Baru, Kecamatan PelaihariKabupten Tanah Laut yang dipimpin oleh Saksi BAHARUDIN Bin DARMAJI(Alm) memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TahunAnggaran 2017 yang

permohonan perselisihantentang hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi.Keberlakuan persyaratan formal tersebut hanya untuk untukpersyaratan prosedural yang tidak mencerminkan keadilan substantif;Bahwa secara fakta banyak ditemukan pelanggaran yang terjadidalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara calonlegislatif ditiap tingkatan KPU, Pemohon adalah Pihak yang dirugikanakibat pelanggaran yang dilakukan secara masif oleh KPU KabupatenMusi Rawas Utara pada saat rekapitulasi pengitungan

Riau Agri, ada perselisihan pengitungan antara kita dengan Pihak PT. Riau Agri,sekarang kita jumpai saksi Hermawan Handoko untuk menyelesaikan masalah iniTerdakwa menjawab iya lah pak kita ke kantor PT. Riau Agri saja untuk mengecek selisihhitungan tersebut, kemudian saat akan masuk ke Areal PT.

Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 sengketa yang bisa dibawa kePengadilan Negeri adalah sengketa hasil pengitungan suara yangmempengaruhi terpilihnya calon kepala Desa.Dengan kata lain keberatan Penggugat tersebut sesuai ketentuanPerdakab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 Pasal 54 Ayat 3, Pasal 56 Jo.Perbup Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 3 Jo.

Berita Acara Pengitungan, Penimbangan, Penyisihan, Pengobungkusan danPenyegelan Barang Bukti Nomor: BA/Sp.Sita/92.i/VII/2016/ Ditresnarkoba,tanggal 17 Juli 2016, yang pada intinya ada menerangkan hasilpenimbangan barang bukti sebagai berikut: Berat bersih 5 (lima) paket serbuk kristal shabu yang disita terdakwaadalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram.Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2016/PN Pik Berat bersih 5 (lima) kantong serbuk kristal shabu yang disita Sdr.SABIRIN Als BIRIN Bin

yangmenyatakan "bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbandingsendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasarperhitungan Bea Keluar yang dapat merupakan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan, haltersebut tidak terjadi adalah pertimbangan hukum yang sangat kelirudan menunjukkan ketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajakterkait mekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea danCukai.Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembali,pengitungan

Bahwa Bukti P5 oleh Penggugat, yakni Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor 752 tahun 2012 tertanggal 06 Desember 2012tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2013 sebesarRp2.040.000,00 dan Upah Kelompok IIl Usaha Hotel Berbintang sebesarRp2.142.000,00 adalah sebagai dasar Pengitungan Upah Masa Prosesyang disampaikan Penggugat di dalam uraian gugatan, di dalam provisidan di dalam pokok perkara;Penggugat menggunakan Surat Keputusan Gubernur tersebutdikarenakan Tergugat tidak memberikan

Dimana saat melakukanpendaftaran elektronik setiap penggugat wajib memilin Pengadilan yangditujusmengisi data para pihak, mengupload dokumen elektronik,melakukan pembayaran melalui pengitungan ESKUM, selanjutnya setelahdilakukan pembayaran secara otomatis akan langsungterkonfirmasipembayarannya, tinggal menunggu' dari petugas Kepaniteraanmenerima(memverifikasi) dan memberi nomor perkara.